<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/06/JKT_Sidang-Tuntutan-Gazalba_MIFTAHUL-HAYAT-04-3268623940.jpeg" alt="Terdakwa Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh usai mengikuti sidang tuntutan kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA), di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (5/9/2024). (Miftahul Hayat/Jawa" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh usai mengikuti sidang tuntutan kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA), di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (5/9/2024). (Miftahul Hayat/Jawa</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Jaksa penuntut umum (JPU) KPK membacakan tuntutan kepada hakim agung nonaktif Gazalba Saleh di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kemarin. Tak tanggung-tanggung, jaksa mengajukan tuntutan 15 tahun penjara. Gazalba dianggap terbukti menerima gratifikasi dan terlibat tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari pengaturan kasus di Mahkamah Agung (MA). &rdquo;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gazalba Saleh dengan pidana penjara selama 15 tahun dan pidana denda sebesar Rp 1 miliar subsider pidana kurungan pengganti selama 6 bulan,&rdquo; ujar jaksa KPK Wawan Yunarwanto yang membacakan tuntutan. Pidana tambahan juga dijatuhkan kepada Gazalba dengan membayar uang pengganti USG 18 ribu dan Rp 1,5 miliar. Jaksa menilai, selama persidangan, Gazalba tak berterus terang menjawab pertanyaan. Gazalba hanya bersedia menjawab pertanyaan yang menguntungkan dirinya. Saat ditanya tentang kekayaannya, Gazalba pernah mengaku menemukan pink diamond di kebun saat bekerja di Sidney, Australia. &rdquo;Penjelasan itu sungguh di luar nurul,&rdquo; kata jaksa menirukan guyonan yang ramai di media sosial. Di luar nurul adalah pelesetan dari istilah di luar nalar. Dalam dakwaan pertama, Gazalba dinilai menerima uang dari Ahmad Riyadh sebesar USG 18 ribu di Bandara Juanda pada September 2022. Uang itu diterima seusai dirinya mengabulkan permohonan kasasi dalam perkara yang membelit pemilik UD Logam Jaya Jawahirul Fuad pada 6 September 2022. Ahmad Riyadh dalam hal ini berperan sebagai penghubung pengaturan kasus itu. Riyadh meminta Fuad untuk menyetor duit senilai total Rp 650 juta. Dari sana, Riyadh memberikan USG 18 ribu atau setara dengan Rp 200 juta kepada Gazalba. Sementara terkait TPPU, jaksa mendeteksi Gazalba melakukan pembayaran dan membelanjakan hartanya hingga puluhan miliar selama 2020&ndash;2022. Perinciannya, penukaran uang senilai total USG 1,1 juta, USD 181 ribu, serta uang senilai Rp 9,4 miliar. Uang itu kemudian dibelanjakan Gazalba untuk membeli sejumlah aset. Antara lain, mobil Toyota Alphard senilai Rp 1 miliar, 5 buah emas Antam dengan berat masing-masing 100 gram senilai Rp 508,4 juta. Ada juga pembelian tanah dan bangunan di Jalan Swadaya Jagakarsa, Jakarta Selatan, senilai Rp 5,3 miliar dan sebuah vila di Bogor senilai Rp 2 miliar. Seusai menerima tuntutan, Gazalba tak banyak menyanggah. Dia menunggu waktu pembelaan atas tuntutan jaksa itu pada Selasa (17/9) nanti. (elo/c6/oni)

JPU KPK membacakan tuntutan kepada hakim agung nonaktif Gazalba Saleh di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Gazalba terbukti terima suap.

Bacakan Tuntutan 15 Tahun Penjara, Jaksa Ungkap Modus Gazalba Saleh Terima Gratifikasi dan TPPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IMG_20230215_140706.jpg" alt="Hakim Agung nonaktif SD mengikuti sidang secara daring di Pengadilan Negeri Bandung, Kota Bandung, Rabu (15/2). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Hakim Agung nonaktif SD mengikuti sidang secara daring di Pengadilan Negeri Bandung, Kota Bandung, Rabu (15/2). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Hakim Agung nonaktif Sudrajad Dimyati (SD), dengan tuduhan dugaan suap sebesar 200 ribu dolar Singapura (SGD). Dakwaan itu terkait kasus pengurusan perkara di lingkungan Mahkamah Agung (MA).  JPU KPK Wawan Yunarwanto di Pengadilan Negeri (PN) Bandung di Kota Bandung mengatakan, SD didakwa menerima suap itu untuk bisa memengaruhi dalam memeriksa dan mengadili perkara Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.  ”Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili,” kata Wawan seperti dilansir dari Antara.  JPU mendakwa Sudrajad Dimyati menerima suap itu bersama dengan Panitera Pengganti Elly Tri Pangestuti (ETP) dan dua Kepaniteraan Mahkamah Agung, yakni Desy Yustria (DY) dan Muhajir Habibie (MH). Terdakwa SD diduga menerima suap itu dalam kurun waktu Maret 2022 hingga Juni 2022.  ”Dugaan suap itu diberikan Heryanto Tanaka (HT) dan  Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IKS) bersama dua pengacaranya yakni Theodorus Yosep Parera (TYP) dan Eko Suparno (ES) yang ingin gugatannya dikabulkan di tingkat kasasi,” ujar Wawan.  Jaksa menjelaskan, perkara suap itu bermula dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana yang mengalami permasalahan yaitu deposan tidak terpenuhi hak-haknya. KSP Intidana tidak memenuhi putusan perdamaian di Pengadilan Negeri Semarang.  Selanjutnya para deposan yang di antaranya adalah HT dan IKS bertemu dengan TYP dan ES selaku pengacara untuk berkonsultasi. Kemudian kedua pengacara itu mengajukan gugatan pembatalan putusan perdamaian ke Pengadilan Negeri Semarang, namun ditolak.  Kemudian kedua pengacara itu menyarankan agar kedua kliennya mengurus perkara ke Mahkamah Agung. Agar permohonan kasasi yang diajukan bisa dikabulkan dengan menyiapkan sejumlah uang.  ”Atas saran tersebut Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto menyetujuinya,” tutur jaksa Wawan.  Selanjutnya, kata jaksa, kedua pengacara itu berupaya mengurusi perkara itu kepada DY untuk bisa memengaruhi keputusan hakim agung. Kemudian dia pun berhubungan dengan MH untuk pengurusan perkara itu.  ”Desy Yustria juga menyampaikan bahwa untuk pengurusan perkara tersebut disiapkan uang sejumlah SGD 200.000 atas uang pengurusan perkara tersebut,” papar jaksa Wawan.  Selanjutnya MH menghubungi ETP yang merupakan representasi dari SD untuk meneruskan permintaan pengurusan perkara Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022. ES selaku pengacara penggugat memberikan uang 200 ribu SGD kepada DY dan uang tersebut diteruskan untuk dibagi kepada DY, MH, dan SD.  ”Bahwa pada tanggal 31 Mei 2022, majelis hakim yang memeriksa perkara kasasi Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 memutus dengan amar mengabulkan permohonan dari pemohon,” kata Wawan.  Dalam perkara itu, SD didakwa telah menerima suap sesuai dengan pasal 12 huruf c dan pasal 11 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Hakim Agung Nonaktif SD Didakwa Terima Suap 200 Ribu SGD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG_20230109_1345591.jpg" alt="Sidang perkara terdakwa mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Senin (9/1). Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Sidang perkara terdakwa mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Senin (9/1). Firman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut terdakwa mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming pidana penjara 10 tahun enam bulan dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Senin (9/1).  ”Terdakwa juga didenda Rp 700 juta subsider kurungan pidana pengganti delapan bulan,” kata JPU KPK yang dipimpin Budhi Sarumpaet saat membacakan tuntutan di hadapan Ketua Majelis Hakim Heru Kuntjoro seperti dilansir dari Antara.  JPU menyatakan, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 12 huruf b junto pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan alternatif pertama.  JPU juga menuntut pidana tambahan agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 118.754.731.752. Dengan ketentuan apabila tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Namun, jika tidak juga memiliki harta benda terdakwa dijatuhi pidana lima tahun.  Adapun hal meringankan menurut JPU, terdakwa tidak pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga. Sedangkan hal memberatkan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi serta terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di depan persidangan.  Terdakwa yang mengikuti persidangan secara virtual di gedung KPK dan penasihat hukum menyatakan akan menyampaikan pledoi atau nota pembelaan atas tuntutan JPU setebal 700 halaman itu dan disepakati berlangsung pada sidang berikutnya Rabu (25/1). Tim penasihat hukum Ade Yayan Hasbullah yang dimintai tanggapannya usai sidang mengakui tuntutan JPU sangatlah berat bagi kliennya.  ”Nanti kami buktikan di nota pembelaan karena ini murni urusan bisnis, bukan seperti dituduhkan jaksa,” ucap Ade Yayan Hasbullah.  Ade juga menyayangkan jaksa yang tidak melihat fakta hukum di persidangan, namun acuannya masih dakwaan. ”Banyak fakta yang seolah-olah itu fakta hukum, padahal itu mengaburkan fakta yang sebenarnya yang terungkap di persidangan,” tegas Ade Yayan Hasbullah.  Diketahui Mardani yang juga pimpinan pada perusahaan Group Batulicin Enam Sembilan didakwa telah menerima hadiah atau gratifikasi dari seorang pengusaha pertambangan yakni mantan Direktur PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) almarhum Henry Soetio dengan total tak kurang dari Rp 118 miliar saat menjabat Bupati Tanah Bumbu terkait Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 296 Tahun 2011 tentang persetujuan pengalihan izin usaha pertambangan IUP OP dari PT BKPL kepada PT PCN.

Jaksa KPK Tuntut Mardani Maming 10 Tahun Enam Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG_20230102_2025101.jpg" alt="Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIJ Kombespol Nuredy Irwansyah Putra. Luqman Hakim/Antara" width="100%">
<figcaption>Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIJ Kombespol Nuredy Irwansyah Putra. Luqman Hakim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com– Aparat Polda Jogjakarta menangkap dua tersangka pelaku pembobolan dan pencurian di rumah seorang Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Wirobrajan, Kota Jogjakarta. ”Dua tersangka (ditangkap). Anggota masih di lapangan untuk pengembangan penyelidikan,” kata Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIJ Kombespol Nuredy Irwansyah Putra seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta, Senin (2/1). Nuredy menyebut, dua tersangka tersebut ditangkap pada Senin (2/1) di Jakarta. ”Penangkapan di daerah Jakarta,” ujar Nuredy Irwansyah Putra. Mengenai kronologi penangkapan itu, dia mengatakan, akan disampaikan setelah seluruh proses penyelidikan rampung. ”Untuk kronologi lengkapnya setelah penyelidikan tuntas,” papar Nuredy. Sebelumnya, kasus pembobolan dan pencurian di rumah seorang Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berinisial FAN di Wirobrajan, Kota Jogjakarta, terjadi pada Sabtu (24/12) siang. Dalam peristiwa itu, sebuah laptop beserta tas, hard disk eksternal, telepon genggam, serta digital video recorder (DVR) CCTV di kediaman FAN hilang. Sementara itu, gerbang dan pintu utama rumah FAN juga disebutkan dalam kondisi sudah terbuka dan rusak.  Peristiwa itu diduga berlangsung beberapa saat setelah FAN meninggalkan kediamannya untuk pulang kampung ke Wonogiri, Jawa Tengah. Dalam perkembangannya, polisi menyebut telah mengidentifikasi terduga pelaku melalui rekaman kamera pengawas (CCTV) yang ada di sekitar TKP. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebutkan, jaksa FAN merupakan kepala satuan tugas (kasatgas) penuntutan yang sedang menangani beberapa perkara. Salah satunya terkait kasus mantan Wali Kota Jogjakarta Haryadi Suyuti

Polda DIJ Tangkap Dua Tersangka Pembobol Rumah Jaksa KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG_20221227_1950191.jpg" alt="Kasatreskrim Polresta Jogjakarta AKP Archye Nevadha di Mapolresta Jogjakarta. Luqman Hakim/Antara" width="100%">
<figcaption>Kasatreskrim Polresta Jogjakarta AKP Archye Nevadha di Mapolresta Jogjakarta. Luqman Hakim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polisi masih mendalami motif pelaku pembobolan dan pencurian di rumah seorang jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berinisial FAN di Wirobrajan, Kota Jogjakarta.  ”Motifnya masih kami dalami bekerja sama dengan Polda DIJ,” kata Kasatreskrim Polresta Jogjakarta AKP Archye Nevadha seperti dilansir dari Antara di Mapolresta Jogjakarta.  Menurut dia, polisi masih mempelajari berdasar fakta di lapangan dengan memeriksa sejumlah saksi. Berbagai hal sebelum peristiwa tersebut juga tidak luput dari perhatian polisi untuk didalami.  ”Masih kami dalami, yang jelas kami masih melakukan proses penyelidikan lebih lanjut,” ujar Archye.  Dia menjelaskan, kasus pembobolan disertai pencurian terjadi beberapa saat setelah FAN meninggalkan kediamannya pada Sabtu (24/12) siang, untuk pergi ke Wonogiri, Jawa Tengah.  ”Rencana mau pulang ke Wonogiri hanya sehari setelah itu balik ke Jogjakarta lagi untuk menyelesaikan pekerjaan,” terang Archye Nevadha.  Sebelum beranjak ke Wonogiri, FAN yang menyempatkan mampir di sebuah warung soto di kawasan Jogjakarta bersama keluarga memperoleh informasi terkait kondisi rumahnya. FAN kemudian pulang mengecek kondisi rumahnya di Wirobrajan, Kota Jogjakarta.  Menurut Archye, gerbang serta pintu utama rumah FAN disebutkan dalam kondisi sudah terbuka dan rusak. Dalam peristiwa itu, sebuah laptop beserta tas, hard disk eksternal, telepon genggam, dan digital video recorder (DVR) CCTV di rumah FAN hilang.  Menurut Archye, polisi tidak bisa berspekulasi bahwa kasus tersebut terkait dengan berkas-berkas yang tersimpan di dalam laptop milik FAN.  ”Kami tidak bisa berasumsi. Intinya kami masih mendalami proses penyelidikan terkait perkara tersebut,” tutur Archye Nevadha.  Kepada polisi, menurut Archye, FAN tidak memberikan keterangan mengenai berkas yang ada di dalam laptop. ”Terkait berkas, korban tidak menyampaikan,” ucap Archye Nevadha.  Kepala Kepolisian Resor Kota Jogjakarta Kombespol Idham Mahdi menyebut, telah mengidentifikasi terduga pelaku pembobolan dan pencurian di rumah FAN melalui rekaman kamera pengawas (CCTV) di sekitar TKP. Meski belum dipastikan jumlahnya, terduga pelaku terindentifikasi menggunakan kendaraan roda dua.  Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebutkan, jaksa FAN merupakan kepala satuan tugas (kasatgas) penuntutan yang sedang menangani beberapa perkara, salah satunya terkait kasus mantan Wali Kota Jogjakarta Haryadi Suyuti.  ”Yang perlu disampaikan begini bahwa dugaan pencurian itu memang laptop itu selalu dibawa ke persidangan. Kebetulan ini rumahnya di Jogjakarta, disimpannya di dalam rumah di tempat yang wajar. Kemudian rumahnya dibobol, pagar depan juga sudah dikunci,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (27/12).

Polisi Dalami Motif Pembobol Rumah Jaksa KPK di Jogjakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG_20221214_2107011.jpg" alt="Sidang perkara mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming yang menjadi terdakwa dugaan suap izin usaha pertambangan digelar di Pengadilan Tipikor Banjarmasin. Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Sidang perkara mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming yang menjadi terdakwa dugaan suap izin usaha pertambangan digelar di Pengadilan Tipikor Banjarmasin. Firman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan kehadiran istri mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming, terdakwa perkara dugaan korupsi izin usaha pertambangan. Saksi dihadirkan untuk menggali keterangan terkait pembelian jam tangan mewah.  ”Saksi yang merupakan istri terdakwa nanti digali keterangan terkait jam tangan seharga Rp 1,95 miliar yang pernah dipesan terdakwa,” kata JPU KPK Budhi Sarumpaet seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin.  Menurut Budhi, keterangan saksi diperlukan untuk mengungkap apakah jam diberikan ke sang istri terdakwa atau tidak.  Diketahui pada sidang sebelumnya terungkap, jam tangan perempuan merek Richard Mille tipe RM 07-01 White Gold dipesan terdakwa kepada salah seorang pengusaha jam tangan di Mall Grand Indonesia pada 2017.  Namun pembayaran transaksi pembelian jam tangan tersebut bukan dilakukan terdakwa sendiri, melainkan oleh Direktur Utama PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) saat itu Henry Soetio.  Selain itu, tiga orang saksi ahli juga rencananya mulai dimintai pandangannya dalam persidangan yang dipimpin ketua majelis hakim Heru Kuntjoro yaitu ahli pada bidang korporasi, kontrak kerja, dan ahli pertambangan.  Dalam dakwaan perkara itu, JPU mendakwa Mardani telah menerima suap atau gratifikasi lebih dari Rp 100 miliar dari Henry Soetio karena jasanya meneken Surat Keputusan Bupati Tanbu Nomor 296 Tahun 2011. SK Bupati Tanbu itu yakni tentang persetujuan pengalihan izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi (OP) dari PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) ke PT PCN.  KPK menggunakan pasal 12 huruf b jo pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai dakwaannya.  Lalu pada dakwaan alternatif kedua pasal 11 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

JPU KPK Hadirkan Istri Mardani Terkait Pembelian Jam Tangan Mewah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG_20220803_104150.jpg" alt="Sidang perkara dugaan suap Auditor BPK RI Perwakilan Jawa Barat dengan agenda pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Bandung Tipikor, Bandung, Rabu (3/8). M. Fikri Setiawan/Antara" width="100%">
<figcaption>Sidang perkara dugaan suap Auditor BPK RI Perwakilan Jawa Barat dengan agenda pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Bandung Tipikor, Bandung, Rabu (3/8). M. Fikri Setiawan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK akan menghadirkan sedikitnya 40 saksi pada agenda sidang pembuktian. Saksi-saksi tersebut terdiri atas pegawai lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor dan para pengusaha.  Lima PNS dari Pemerintah Kabupaten Bogor dihadirkan JPU KPK sebagai saksi untuk terdakwa Bupati nonaktif Ade Yasin pada perkara dugaan suap auditor BPK. Lima orang PNS yang hadir di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (3/8), yaitu Sekretaris Daerah (Sekda) Burhanudin, Subkoordinator Pelaporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Hany Lesmanawaty. Kemudian, Kepala Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi BPKAD Wiwin Yeti Heryati, Sekretaris BPKAD Andri Hadian, serta Kepala BPKAD Teuku Mulya.  Sebelumnya, Ade Yasin melalui kuasa hukumnya Dinalara Butar Butar optimistis akan membuktikan bahwa kliennya tidak terlibat dalam perkara dugaan suap terhadap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat. ”Kami sangat optimistis bisa membuktikan bahwa klien kami tidak bersalah dalam perkara ini,” ujar Dinalara seperti dilansir dari Antara, Rabu (3/8).  Menurut dia, meski eksepsi atau nota keberatan terdakwa tidak diterima majelis hakim yang diketuai Hera Kartiningsih, pihaknya meyakini bahwa hakim akan objektif dan menjunjung tinggi keadilan. ”Kami sangat menghargai menghormati putusan sela yang dibacakan majelis hakim. Karena memang putusan sela bukan akhir dari segalanya. Tujuan putusan sela ini untuk memperlancar persidangan,” tutur Dinalara.  Dia optimistis saksi-saksi yang dihadirkan akan mengungkap ketidakterlibatan Ade Yasin. Terlebih, alat bukti KPK tidak lengkap saat menyeret kliennya ke perkara dugaan suap terhadap pegawai BPK.  Dia menyebutkan, mengacu pada pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penangkapan terhadap seorang yang diduga melakukan tindak pidana, perlu dilengkapi dengan bukti permulaan yang cukup, yaitu minimal dua alat bukti yang sah. KPK usai penangkapan mengumumkan bahwa penjemputan Ade Yasin sebagai saksi di rumah dinas pada 27 April sebagai sebuah peristiwa operasi tangkap tangan (OTT).  "JPU (jaksa penuntut umum) tidak menjelaskan dalam dakwaannya apa dua alat bukti yang cukup yang dimiliki KPK, sehingga terdakwa harus di-OTT,” terang Dinalara.  Padahal, menurut dia, Ade Yasin dijemput petugas KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi atas penangkapan beberapa pegawai Pemkab Bogor dan pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat.  Dinalara juga mengaku heran, karena KPK melakukan penjemputan Ade Yasin sebagai saksi pada dini hari sekitar pukul 03.00 WIB. ”Kalau memang mau meminta keterangan kenapa tidak dilakukan penjemputan di jam normal, atau memanggil Ade Yasin ke KPK kan bisa,” ujar Dinalara.  Ade Yasin didakwa Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi memberi uang suap Rp 1,9 miliar untuk meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP).  Jaksa KPK Budiman Abdul Karib mengatakan uang suap itu diberikan kepada empat pegawai BPK yang juga telah menjadi tersangka pada perkara tersebut. ”Sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu memberikan uang yang keseluruhannya berjumlah Rp 1.935.000.000 kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara,” kata Budiman.

Jaksa KPK Hadirkan Lima PNS sebagai Saksi di Sidang Ade Yasin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG_20220210_140426.jpg" alt="Terdakwa Suhandy mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (10/2). M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Suhandy mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (10/2). M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Terdakwa Suhandy selaku direktur PT Selaras Simpati Nusantara mengaku telah memberi suap kepada Bupati Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel), nonaktif Dodi Reza Alex beserta pejabat di Dinas PUPR.  Pengakuan tersebut disampaikan Suhandy di Pengadilan Negeri Palembang, Kamis (10/2). Suhandy dihadirkan JPU KPK dalam sidang pembuktian kasus dugaan pemberian suap kepada Bupati Dodi Reza Alex terkait empat proyek infrastruktur di Dinas PUPR Musi Banyuasin tahun 2021.  Terdakwa Suhandy mengatakan, untuk memenangkan empat paket proyek infrastruktur senilai Rp 20 miliar tersebut, dia harus memberikan komitmen fee (suap) yang sebelumnya sudah ditetapkan.  Adapun pembagian komitmen fee tersebut masing-masing senilai 10 persen untuk Bupati nonaktif Dodi Reza Alex, 3–5 persen untuk Kepala Dinas PUPR nonaktif Herman Mayori, 2–3 persen untuk Kepala Bidang SDA/PPK Dinas PUPR nonaktif Eddi Umari.  Kemudian, 3 persen untuk ULP, 1 persen untuk PPTK Dian Pratama dan Frans Sapta Edwar dan bagian administrasi lain termasuk bendahara.  ”Itu benar kalau saya tidak ngasih fee ya nggak bisa dapat proyek di sana,” kata terdakwa Suhandy di hadapan majelis hakim yang diketuai Hakim Abdul Aziz seperti dilansir dari Antara.  Menurut Suhandy, komitmen fee tersebut diserahkan secara bertahap sesuai permintaan, sebelum pelelangan proyek dimulai. Dimulai pada Maret 2020, dia memberikan fee untuk Dodi Reza senilai Rp 2 miliar dan kemudian senilai Rp 600 juta. Uang tersebut diberikan setelah dimintakan Eddi Umari selaku pihak yang mengatur pemberian komitmen fee dalam proyek yang bakal dikerjakan. Hingga proyek tersebut berhasil dimenangkan Suhandy.  ”Setelah itu komitmen fee untuk yang lain,” ujar Suhandy menjawab pertanyaan JPU KPK.  Penyerahan fee terakhir, kata dia, yakni Rp 250 juta yang didapat dalam operasi tangkap tangan (OTT). Uang tersebut diserahkan setelah ada permintaan dari Herman Mayori melalui Eddi Umari.  Setelah keterangan terdakwa Suhandy dinilai cukup, majelis hakim menutup persidangan tersebut dan bakal dilanjutkan kembali pada Kamis (17/2), dengan agenda pembacaan penuntutan dari JPU KPK.  Dalam kasus tersebut, terdakwa Suhandy didakwa JPU KPK telah memberikan fee Rp 4,4 miliar. Masing-masing kepada Bupati Musi Banyuasin nonaktif Dodi Reza Alex melalui Herman Mayori selaku Kepala Dinas PUPR, Eddi Umari selaku Kepala Bidang SDA/PPK Dinas PUPR, yang pembagiannya berdasar persentase yang sudah disepakati.  Setelah Suhandy sepakat dengan komitmen fee tersebut, Dinas PUPR Musi Banyuasin melakukan penandatanganan kontrak untuk ditetapkannya Suhandy sebagai pemenang empat proyek itu sekitar Maret–April 2021.  Atas perbuatannya, Suhandy selaku pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.  Sedangkan Dodi Reza Alex, Herman Mayori, Eddi Umari yang diduga menerima suap dari Suhandy ditetapkan sebagai tersangka dengan disangkakan melanggar pasal 12 huruf (a) atau pasal 12 huruf (b) atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Terdakwa Suhandy Akui Beri Suap ke Bupati Muba Nonaktif Dodi Reza

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/IMG_20210812_135548.jpg" alt="Wali Kota Cimahi nonaktif Ajay M. Priyatna usai menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (12/8). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Cimahi nonaktif Ajay M. Priyatna usai menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (12/8). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Wali Kota Cimahi nonaktif Ajay M. Priyatna membayar uang pengganti sebesar Rp 7 miliar lebih. JPU KPK menuntut menuntut Ajay M. Priyatna tujuh tahun penjara.  JPU KPK Budi Nugraha mengatakan, uang pengganti sejumlah Rp 7 miliar lebih itu diketahui merupakan hasil dari pemberian suap kepada Ajay yang dilakukan secara bertahap. ”Fakta di persidangan sesuai dengan barang bukti, sesuai pembuktian unsur dakwaan, keseluruhan uang yang diperoleh sebesar Rp 7 miliar lebih,” kata JPU KPK Budi Nugraha di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (12/8).  Menurut JPU KPK dalam tuntutannya, Ajay diminta membayar uang pengganti itu dalam kurun waktu satu bulan. Jika tidak bisa, JPU berhak menyita harta benda Ajay untuk dilelang hingga sesuai nilai uang pengganti tersebut.  ”Apabila tidak mempunyai harta mencukupi, dipidana tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokok,” ucap Budi Nugraha.  Sebelumnya, JPU KPK menuntut majelis hakim agar memberikan hukuman tujuh tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan kepada Wali Kota Cimahi yang terpilih sejak 2017 tersebut. Selain itu, Ajay juga dituntut untuk tidak bisa mencalonkan diri untuk menjadi pejabat, seperti kepala daerah selama lima tahun setelah menjalani masa hukuman.  Ajay dinilai JPU KPK terbukti secara sah dan meyakinkan telah menerima suap sesuai dengan pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Wali Kota Cimahi Nonaktif Ajay Diminta Bayar Uang Pengganti Rp 7 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Plt-Juru-Bicara-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima seleksi puluhan Jaksa dari Kejaksaan Agung (Kejagung). Setidaknya, 23 orang dari unsur Jaksa akan mengikuti proses seleksi sebagai penyelidik, penyidik maupun jaksa penuntut umum (JPU) KPK.  "Sejauh ini pihak Kejaksaan Agung sudah mengirimkan 23 personel jaksa," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Selasa (28/10).  Ali menyampaikan, penambahan personel itu guna memperkuat bidang penindakan. Proses seleksi akan dimulai sekitar pertengahan November 2020. "Tes meliputi asesmen oleh pihak ketiga yang independen, kesehatan, dan wawancara," pungkas Ali.  Sebelumnya, Deputi Penindakan KPK Karyoto menyampaikan, lembaga antirasuah membutuhkan 100 personel untuk memperkuat bidang penindakan. KPK akan memprioritaskan untuk bagian penyidikan dan penuntutan.  "Penambahan 100 personel itu diperuntukkan bisa untuk misalnya spesialis asset tracing, koordinator wilayah (korwil), penyidik maupun penyelidik, dan penuntut," cetus Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (22/10).

Perkuat Bidang Penindakan, KPK Seleksi 23 Orang Jaksa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jpu kpk

Berita Terkini