<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/PELANTIKAN_MIFTAHULHAYATJAWA-POS_Jawa-Pos.jpg" alt="Prajurit TNI AD mengikuti Apel Kesiapan Pasukan Pengamanan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019 di Skuadron 17 Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (30/9/2019). (Miftah/JP)" width="100%">
<figcaption>Prajurit TNI AD mengikuti Apel Kesiapan Pasukan Pengamanan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019 di Skuadron 17 Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (30/9/2019). (Miftah/JP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus oknum prajurit menjual amunisi kepada tentara OPM menjadi sorotan. Persoalan itu disinyalir dipicu oleh masalah perut yang membuat mental dan moral oknum prajurit jadi terdegradasi.  Pengamat Terorisme dan Intelijen dari The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya mengatakan, kasus penjualan amunisi kepada OPM tidak dapat ditolerir. Harus ditindak tegas.  "Setiap ada pelanggaran personel TNI baik di wilayah perang atau damai harus diberikan sanksi sesuai UU yang berlaku," ujar Harits Abu Ulya dalam keterangannya kepada JawaPos.com, Senin (13/6).  Harits Abu Ulya berpendapat, terdegradasinya mental dan moral prajurit bisa dipicu oleh hak-hak dari prajurit disunat oleh satuannya. Apalagi prajurit yang terjun ke daerah konflik. Mereka berada di garis depan dan bertaruh nyawa dalam tugas.  Negara selayaknya memberikan perhatian moril dan materil secara proporsional. Mereka harus dipastikan berangkat dengan tenang. Prajurit yang diterjunkan di wilayah konflik sudah selayaknya mendapatkan tunjangan yang lebih. Keluarga yang ditinggalkan tidak menghadapi masalah ekonomi.  "Faktor ekonomi prajurit maupun keluarga prajurit yang ditinggalkan bisa memicu munculnya persoalan di saat seorang prajurit menggemban tugas negara," kata Harits.  Selain itu, sambung Harits, prajurit yang mudah mentalnya terdegradasi dapat saja disebabkan oleh proses rekrutmen. Untuk itu, proses rekrutmen prajurit perlu ditinjau sehingga orang-orang yang menjadi prajurit adalah warga pilihan terbaik.  Agar kasus serupa tidak terulang, Harits menyarankan pembinaan kepada prajurit menjadi prioritas bagi pimpinan. Sehingga, tidak ada lagi anggota militer yang nakal dan menjual amunisi atau bertindak buruk lainnnya. Dengan pembinaan, semua anggota TNI bisa dirawat konsistensi pada doktrin-doktrin Sapta Marga.  "Namun demkian pengawasan internal kepada anggota harus berjalan dengan maksimal dan ekstra terutama di daerah konflik," jelasnya.  Di tempat lain, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) Soleman B Pontoh mengatakan, oknum TNI-AD menjual amunisi ke pihak musuh merupakan fenomena gunung es. Di luar oknum-oknum yang tertangkap itu masih banyak oknum lainnnya yang melakukan hal serupa. Oleh karena itu, harus ada solusi yang cepat.  Soleman mempertanyakan penamaan untuk kelompok bersenjata di Papua seperti Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB} dan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Penamaan itu harus sesuai di lapangan, sehingga pasukan yang diturunkan juga tepat. Sebab, penamaan itu berbeda penanganannya. "Kalau kelompok kriminal, maka polisi yang diturunkan. Kalau kelompok senjata, ya tentara yang diturunkan.  Sementara itu, Kepala Dispen TNI AD (Kadispenad) Brigen Tatang Subarna mengatakan, pihaknya memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran berat yang dilakukan oknum prajurit TNI-AD. Saat ini masih ditemukan adanya oknum prajurit TNI-AD yang terlibat dalam penyalahgunaan amunisi di daerah penugasan.  “Hal ini tidak mencerminkan nilai-nilai disiplin yang tertuang dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI,” ujar Tatang dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/6).  Tatang memastikan kedua oknum prajurit TNI-AD yang terlibat dalam penyalahgunaan amunisi atas nama Praka AKG dan Prada YW akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. “Saat ini penyidikan terhadap kedua kasus tersebut masih dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pimpinan TNI AD akan memberikan sanksi tegas kepada oknum prajurit yang terlibat dalam penyalahgunaan amunisi," pungkasnya. (*)

Prajurit TNI di Wilayah Konflik Selayaknya Mendapat Tunjangan Lebih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/amunisi-purnawirawan-tni-dijual-si-cucu-lewat-medsos_m_.jpg" alt="ILUSTRASI amunisi. Seorang pria menjual amunisi peninggalan kakeknya yang seorang purnawirawan TNI via medsos." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI amunisi. Seorang pria menjual amunisi peninggalan kakeknya yang seorang purnawirawan TNI via medsos.</figcaption>
</figure>OPM Akui Juga Beli Senjata dari Personel TNI-Polri  JawaPos.com – Belum selesai dengan kasus dugaan penjualan amunisi senjata api yang melibatkan Praka AKG, Kodam XVII/Cenderawasih kembali menangkap seorang prajurit TNI-AD di Papua. Mereka menangkap Prada YW di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, karena diduga menyalahgunakan puluhan butir amunisi senjata api.  Sehari-hari Prada YW bertugas di Batalyon Infanteri (Yonif) Raider Khusus 751/Vira Jaya Sakti. Dua kasus tersebut mendapat atensi dari Markas Besar TNI-AD (Mabesad) di Jakarta.  Kepala Dinas Penerangan TNI-AD (Kadispenad) Brigjen TNI Tatang Subarna kemarin menyampaikan bahwa instansinya berkomitmen memberikan sanksi tegas kepada prajurit Angkatan Darat yang melanggar aturan. Apalagi jika pelanggaran prajurit tersebut masuk kategori berat seperti penjualan amunisi di daerah tugas.  Jenderal bintang satu TNI-AD itu tegas menyatakan bahwa perbuatan Praka AKG dan Prada YW tidak patut. ”Tidak mencerminkan nilai-nilai disiplin yang tertuang dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI,” ungkap dia.  Yang jelas, lanjut dia, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman tidak menoleransi perbuatan dua prajurit tersebut. ”Pimpinan TNI-AD akan memberikan sanksi tegas kepada oknum prajurit yang terlibat penyalahgunaan amunisi,” tambahnya.  Kodam XVIII/Cenderawasih memastikan hal yang sama. Mereka bakal menindak tegas prajurit TNI-AD yang menjual amunisi senjata api kepada kelompok separatis teroris (KST) di Papua. Proses hukum terhadap Praka AKG dan Prada YW telah berjalan. Keduanya sudah diamankan personel Polisi Militer Kodam (Pomdam) XVII/Cenderawasih.  Saat dihubungi Jawa Pos, Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Letkol Kav Herman Taryaman menyampaikan bahwa aksi Praka AKG diketahui dari pengembangan penanganan kasus pembacokan warga di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. ”Selasa, 7 Juni 2022, pukul 07.00 WIT telah dilaksanakan penangkapan terhadap FS,” ungkap perwira menengah TNI-AD dengan dua kembang di pundak itu.  FS merupakan salah seorang anggota KST yang diburu aparat TNI dan Polri. Dia tidak lain adalah pelaku pembacokan warga bernama Asep. Setelah ditangkap aparat gabungan TNI dan Polri, FS dibawa ke Mapolsek Intan Jaya. Proses hukum terhadap FS dijalankan aparat kepolisian di sana. Berdasar keterangan FS, telah terjadi transaksi jual beli amunisi senjata api antara KST dan seorang prajurit TNI.  Transaksi tersebut dilakukan FS dengan perantara seorang warga berinisial JS. ”Bahwa benar dari pengembangan pemeriksaan FS diperoleh keterangan sudah membeli amunisi sebanyak 10 butir dari oknum TNI,” beber Herman.  Informasi yang diterima dari FS pun langsung ditindaklanjuti Kodam XVII/Cenderawasih. Mereka mengirimkan tim untuk mendatangi rumah JS dengan tujuan mengklarifikasi informasi tersebut.  Begitu tiba di rumah JS, lanjut Herman, petugas Kodam XVII/Cenderawasih mendapati Praka AKG tengah berada di sana. Petugas pun langsung menanyai Praka AKG. Hasilnya, diketahui Praka AKG merupakan personel Satuan Tugas Aparat Teritorial (Satgas Apter) Kodim Persiapan Intan Jaya. ”Saat dimintai keterangan, JS mengakui telah menerima titipan amunisi kaliber 5,56 milimeter sebanyak 10 butir dari Praka AKG,” jelas dia.  Amunisi tersebut lantas diserahkan kepada FS. Penyerahan amunisi dilakukan secara bertahap dua kali. Kepada petugas dari Kodam XVII/Cenderawasih, Praka AKG tidak mengelak dan berusaha menyangkal perbuatan yang telah dilakukan. ”Praka AKG mengakui telah menjual amunisi sebanyak 10 butir,” kata Herman.  Bukan hanya itu, Praka AKG juga membenarkan bahwa amunisi tersebut dijual kepada anggota KST. Dalam video yang beredar di Facebook, dia mengaku menjual per butir peluru Rp 200 ribu. Padahal, dia tahu KST merupakan kelompok yang kerap menyerang masyarakat dan aparat keamanan TNI-Polri.  Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menegaskan bahwa dirinya sudah memantau dan memperhatikan setiap kasus pelanggaran hukum oleh TNI. ”Saya mengawal hampir setiap minggu seluruh proses hukum yang berlangsung,” ujarnya.  Sementara itu, Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom mengakui bahwa pihaknya mendapatkan senjata dan amunisi dari beberapa sumber. Yakni, merampas senjata dari TNI dan Polri, membeli senjata dari anggota TNI dan Polri, serta terakhir membelinya di pasar gelap. ”Namanya juga usaha, orang berjuang untuk merdeka pasti berusaha keras mendapatkan senjata,” ungkapnya kepada Jawa Pos.  Menurut dia, pihaknya juga telah melihat video anggota TNI yang menjual senjata dan amunisi tersebut. Dalam video tersebut tampak dilakukan interogasi. ”Saya malah kasihan ke anggota TNI itu,” ujarnya.  Terpisah, pemerhati isu-isu militer dan pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies Khairul Fahmi menyampaikan bahwa kasus penjualan senjata api dan amunisi yang melibatkan prajurit TNI di Papua bukan kali pertama terjadi. Banyak aspek yang dapat memengaruhi. ”Bertugas di daerah operasi seperti di Papua itu kekuatan mental dan moril prajurit tidak bisa dianggap sama rata,” katanya.  Prajurit yang memiliki kebiasaan kurang disiplin dalam aktivitas di luar kedinasan, lanjut dia, cenderung berani melakukan praktik buruk. Mereka berpotensi melakukan pelanggaran disiplin hingga perbuatan melawan hukum militer ketika bertugas di daerah operasi.  Terlebih jika perbuatan itu mendatangkan keuntungan dan dapat dimanfaatkan untuk aktivitas-aktivitas pelampiasan stres. ”Bagaimana menghilangkan praktik-praktik buruk semacam itu akan sangat bergantung pada kemampuan TNI-Polri menjaga moril dan mental anggotanya,” ungkap Fahmi.  Selain itu, Fahmi menyatakan, penting bagi TNI dan Polri menghadirkan figur pimpinan yang bisa menjadi teladan sekaligus mampu mengawasi dan mengayomi anggota selama berada di daerah operasi. Figur itu harus ada di setiap level. Terutama yang bertugas memimpin prajurit di lapangan atau daerah penugasan. Dengan begitu, tingkah laku para prajurit di medan tugas tidak akan melenceng dari aturan.  Komisioner Kompolnas Poengky Indarti menuturkan, oknum TNI dan Polri yang tega menjual senjata beserta amunisi ke KST layak disebut sebagai pengkhianat. Mereka sangat layak diproses pidana dan dipecat. ”Proses semuanya,” tegasnya.

Oknum TNI-AD Ditangkap, Diduga Jual Amunisi ke Tentara OPM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/amunisi-purnawirawan-tni-dijual-si-cucu-lewat-medsos_m_.jpg" alt="ILUSTRASI amunisi. Seorang pria menjual amunisi peninggalan kakeknya yang seorang purnawirawan TNI via medsos." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI amunisi. Seorang pria menjual amunisi peninggalan kakeknya yang seorang purnawirawan TNI via medsos.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seorang oknum anggota TNI berinisial Praka AKG diduga menjual amunisi kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. Belakangan juga tersebar video pendek saat dia diinterograsi.  Dalam video tersebut, Praka AKG mengakui telah menjual amunisi sebanyak 10 butir kepada KKB Papua dengan harga Rp 200 ribu per butir. Uang hasil penjualan itu dipakai untuk makan-makan.  Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Kav Herman Taryaman membenarkan kasus ini. Pelaku telah diamankan di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kasus ini terungkap setelah aparat gabungan menangkap FS, pelaku pembacokan terhadap Ustad Asep.  "Penangkapan terhadap FS di Sungai Wabu selanjutnya diproses hukum atas tindakannya selama ini oleh Polsek Intan Jaya," kata Herman kepada wartawan, Kamis (9/6).  Herman mengatakan, setelah melakukan pengembangan pemeriksaan terhadap FS diperoleh keterangan membeli amunisi sebanyak sepuluh butir dari oknum TNI melalui JS sebagai perantara.  "Setelah mendapat keterangan dari FS, kemudian dilaksanakan penjemputan terhadap JS dan secara kebetulan sedang bersama Praka AKG yang merupakan Anggota Satgas Apter Kodim Persiapan Intan Jaya di Rumah JS," imbuhnya  Dalam pemeriksaan, Praka AKG juga mengakui telah menjual amunisi sebanyak sepuluh butir dengan cara menitip kepada JS (OAP) untuk dijualkan ke FS sebanyak dua kali.  "JS mengakui telah menerima titipan amunisi kaliber 5,56 mm sebanyak 10 butir dari Praka AKG yang selanjutnya dijual kepada FS sebanyak dua kali," jelasnya.  Saat ini Praka AKG masih menjalani proses hukum. Sanksi tegas akan diberikan jika terbukti bersalah. "Saat ini sudah dibawa ke Subdenpom Nabire untuk proses lebih lanjut," pungkas Herman.

Oknum Anggota TNI Jual Amunisi ke KKB, Dijual Rp 200 Ribu per Butir

jual amunisi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jual amunisi

Berita Terkini

Prajurit TNI di Wilayah Konflik Selayaknya Mendapat Tunjangan Lebih

Oknum TNI-AD Ditangkap, Diduga Jual Amunisi ke Tentara OPM

Oknum Anggota TNI Jual Amunisi ke KKB, Dijual Rp 200 Ribu per Butir

Download Aplikasi JawaPos.com