<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/03/IMG_5347-1232033931.jpg" alt="Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto. (Rio Feisal/Antara)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto. (Rio Feisal/Antara)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi penugasan kepada sejumlah pejabat dan pegawai di lingkungan lembaga antirasuah. Salah satunya, KPK menunjuk Tessa Mahardhika Sugiarto menjadi Direktur Penyelidikan, dari sebelumnya menjabat sebagai juru bicara.</p> <p>Posisi jubir akan diisi oleh Budi Prasetyo, yang sebelumnya merupakan tim jubir KPK. Selain itu, Asep Guntur Rahayu kini diangkat menjadi Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi sebelumnya menjabat Direktur Penyidikan, Aminudin didapuk menjadi Plt. Deputi Pencegahan dan Monitoring sebelumnya menjabat sebagai Direktur Antikorupsi Badan Usaha.</p> <p>Serta Rino Haruno diangkat menjadi Plt. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat sebelumnya menjabat Kasatgas 1 Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat.</p> <p>"Penunjukan ini merupakan bagian dari upaya penyegaran serta penguatan kelembagaan agar pelaksanaan tugas dan fungsi KPK tetap berjalan secara optimal," kata Sekretaris Jenderal KPK, Cahya H. Harefa kepada wartawan, Rabu (7/5).</p> <p>Cahya menjelaskan, pengisian jabatan ini dilakukan menyusul berakhirnya masa tugas pejabat sebelumnya, baik karena telah kembali ke instansi asal maupun telah memasuki masa pensiun.</p> <p>"Langkah ini merupakan bentuk komitmen KPK dalam memastikan keberlanjutan kerja-kerja pemberantasan korupsi di setiap lini, tanpa terputus akibat kekosongan jabatan," ujar Cahya.</p> <p>KPK menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pejabat sebelumnya atas dedikasi, kontribusi, dan pengabdian mereka dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Semangat dan sumbangsih mereka menjadi bagian penting dalam perjalanan kelembagaan KPK.</p> <p>KPK percaya bahwa pejabat yang ditunjuk akan segera beradaptasi dan melanjutkan agenda kerja sesuai amanat undang-undang dan kebijakan strategis KPK. Penunjukan ini juga diharapkan membawa semangat baru dalam meningkatkan efektivitas dan integritas kerja lembaga.</p> <p>"Pimpinan KPK berkomitmen untuk mencari dan menempatkan calon-calon terbaik guna menduduki jabatan strategis pada jajaran struktural dan fungsional, sehingga dapat mendukung proses bisnis utama lembaga," pungkasnya.</p>

KPK melakukan rotasi jabatan penting, Tessa Mahardhika Sugiarto diangkat sebagai Direktur Penyelidikan, menggantikan posisi jubir.

KPK Ganti Jubir, Tessa Mahardhika Sugiarto Diangkat jadi Direktur Penyelidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/19/kpk-1-3186309796.jpeg" alt="Ilustrasi KPK (FOTO: Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK (FOTO: Antara)</figcaption>
</figure> <p>JawaPos.com &ndash; Panitia seleksi (Pansel) telah mengumumkan hasil tes tertulis calon pimpinan dan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).&nbsp;</p> <p>Ketua Pansel KPK Muhammad Yusuf Ateh menjelaskan, ada 40 orang dari 229 Capim KPK yang lulus tes tulis. Sementara untuk calon Dewas KPK, ada 40 orang yang lolos dari 142 peserta yang jalani tes tulis.</p> <p>"Kami pansel menyatakan lulus masing-masing sebanyak 40 orang Calon Pimpinan dan 40 Calon Dewas KPK yang akan mengikuti tahap berikutnya," kata Yusuf Ateh dalam konferensi pers di Kantor Kemensetneg, Jakarta, Kamis (8/8).</p> <p>Yusuf menjelaskan, peserta yang dinyatakan lolos tes tertulis diwajibkan mengikuti seleksi tahap berikutnya, yakni <em>profile assesment</em>, yang akan diselenggarakan pada 28 dan 29 Agustus 2024.</p> <p>Yusuf mengharapkan partisipasi masyarakat dalam menentukan Capim dan Dewas KPK ke depan. Tanggapan masyarakat disampaikan langsung ke Sekretariat Panitia Seleksi sampai dengan 24 Agustus 2024.</p> <p>"Panitia Seleksi mengharapkan tanggapan dari masyarakat terhadap nama-nama peserta seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK masa jabatan tahun 2024-2029 yang dinyatakan lulus," pungkasnya. Berikut nama-namanya.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Daftar 40 nama capim KPK yang lolos tertulis:&nbsp;</p> <ol> <li>Achmad Zubair</li> <li>Agung Setya Imam Effendi</li> <li>Agus Joko Pramono</li> <li>Ahmad Alamsyah Saragih&nbsp;</li> <li>Albertus Usada</li> <li>Andi Herman</li> <li>Andi Pangerang Moenta&nbsp;</li> <li>Dadang Herli Saputra&nbsp;</li> <li>Didik Agung Widjanarko&nbsp;</li> <li>Djoko Poerwanto</li> <li>Erdianto</li> <li>Fitroh Rohcahyanto</li> <li>Giri Suprapdion</li> <li>Gunarwanto</li> <li>Harli Siregar</li> <li>I Nyoman Wara</li> <li>Ibnu Basuki Widodo</li> <li>Ida Budhiati</li> <li>Imron Rosyadi Hamid</li> <li>Johan Budi Sapto Pribowo&nbsp;</li> <li>Johanis Tanak</li> <li>Michael Rolandi Cesnanta Brata&nbsp;</li> <li>Minanoer Rachman</li> <li>Muhammad Yusuf</li> <li>Nurul Ghufron</li> <li>Nuryanto</li> <li>Pahala Nainggolan</li> <li>Poengky Indarti</li> <li>R Benny Riyanto</li> <li>R.Z Panca Putra S.</li> <li>Rakhmad Setyadi</li> <li>Rios Rahmanto</li> <li>Sang Made Mahendrajaya&nbsp;</li> <li>Setyo Budiyanto</li> <li>Subagio</li> <li>Sudirman Said</li> <li>Sugeng Purnomo&nbsp;</li> <li>Vera Diyanty&nbsp;</li> <li>Wawan Wardiana&nbsp;</li> <li>Yanuar Nugroho</li> </ol> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014854048/jaring-aspirasi-terkait-pendaftar-capim-pansel-kpk-konsultasi-ke-publik">Jaring Aspirasi Terkait Pendaftar Capim, Pansel KPK Konsultasi ke Publik</a></strong>&nbsp;</p> <p>Berikut 40 nama calon Dewas KPK:&nbsp;</p> <ol> <li>Achmed Sukendro&nbsp;</li> <li>Ardilafiza</li> <li>Benny Jozua Mamoto&nbsp;</li> <li>Binsar M. Gultom&nbsp;</li> <li>Bobby Hamzar Rafinus&nbsp;</li> <li>Chisca Mirawati</li> <li>Dody Eko Wijayanto&nbsp;</li> <li>Eddy P. Nasution&nbsp;</li> <li>Eddy Yusuf</li> <li>Edy Karim</li> <li>Elly Fariani&nbsp;</li> <li>Elthaf</li> <li>Gatot Darmasto</li> <li>Gusrizal</li> <li>Hamdi Hassyarbaini</li> <li>Hamidah Abdurrachman</li> <li>Heru Kreshna Reza</li> <li>Imam Suharjo</li> <li>Iskandar Mz</li> <li>John Dista</li> <li>Kaspudin Nor</li> <li>Khairul Rizal</li> <li>Liberti Sitinjak</li> <li>Maria Margareta Rini Purwandari</li> <li>Matheus Samiaji (M.Samiaji)&nbsp;</li> <li>Mirwazi</li> <li>Padma Dewi Liman</li> <li>Panutan Sakti Sulendrakusuma&nbsp;</li> <li>Rodjai S Irawan</li> <li>Sarwono Sutikno</li> <li>Soeherman</li> <li>Sri Hadiati Wara Kustriani</li> <li>Sugiono Eksantoso&nbsp;</li> <li>Suhartanto&nbsp;</li> <li>Sumartoyo&nbsp;</li> <li>Sumpeno</li> <li>Suryo Sularso&nbsp;</li> <li>Tony Hartono&nbsp;</li> <li>Wisnu Baroto&nbsp;</li> <li>Yeni Andriani</li> </ol>

Panitia seleksi mengumumkan 40 nama calon pimpinan dan 40 calon dewan pengawas KPK yang lolos tes tulis.

Ini Daftar 40 Capim dan 40 Calon Dewas KPK yang Lolos Tes Tulis, Ada nama Deputi Pencegahan, Pimpinan, hingga Eks Jubir KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/akan-disidangkan-bupati-cantik-rita-widysari-minta-didoakan_m_185624.jpeg" alt="Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari mengenakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan perdana Gedung KPK, Jakarta, Jumat (06/10. Rita ditahan di Rumah Tahanan cabang KPK di Kavling K4 gedung KPK" width="100%">
<figcaption>Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari mengenakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan perdana Gedung KPK, Jakarta, Jumat (06/10. Rita ditahan di Rumah Tahanan cabang KPK di Kavling K4 gedung KPK</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; KPK kembali melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Tak tanggung-tanggung, penggeledahan berlangsung selama 24 hari. Hasilnya, lembaga antirasuah itu menyita puluhan kendaraan mewah dan duit Rp 8,7 miliar.</p> <p>Penggeledahan berlangsung sejak 13 Mei&ndash;6 Juni. Yang pertama dilakukan di Jakarta. Lalu, penggeledahan lanjutan berlangsung di Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara. "Penggeledahan berlangsung di 9 kantor dan 19 rumah,&rdquo; ungkap Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kemarin (8/6).</p> <p>Dari tempat-tempat tersebut, tim penyidik berhasil menyita beberapa aset, kendaraan, dan uang. Di antaranya, 72 mobil dan 32 sepeda motor. Kemudian, tanah dan bangunan di enam lokasi berbeda. Ditemukan pula uang tunai Rp 6,7 miliar dan uang pecahan dolar setara Rp 2 miliar. Ratusan dokumen dan barang bukti elektronik turut diangkut tim penyidik.</p> <p>Kamis (6/6), tim penyidik juga menggeledah rumah pengusaha Samarinda Said Amin. Dari penggeledahan ketua Pemuda Pancasila Kaltim itu, belasan mobil disita KPK. &rsquo;&rsquo;Penyitaan belasan mobil,&rdquo; kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.</p> <p>Alex menjelaskan, penggeledahan itu merupakan rangkaian upaya KPK dalam menelisik aset Rita. KPK sedang mendalami dugaan TPPU bupati yang menjabat pada 2010&ndash;2017 itu.</p> <p>Namun, hingga kemarin KPK belum memaparkan secara detail terkait kasus yang bakal menjerat Rita. Informasi awal, kasusnya berkaitan dengan perizinan tambang. Saat ini KPK masih fokus mengumpulkan aset yang bisa disita untuk negara.</p> <p>Untuk diketahui, Rita telah ditahan KPK pada 6 Oktober 2017. Dia didakwa menerima gratifikasi Rp 110 miliar terkait perizinan proyek di Pemkab Kukar. Dalam kasus itu, Rita divonis 10 tahun penjara. <strong>(elo/c18/fal)</strong></p>

KPK kembali melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

Kasus TPPU, Penyidik KPK Sita 104 Kendaraan dan Uang Rp 8,7 M dari Eks Bupati Kutai Kartanegara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/26/Ali-fikri-KPK-305344384.jpg" alt="Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberitaan KPK." width="100%">
<figcaption>Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberitaan KPK.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kepala bagian pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengaku mendapat informasi mendadak terkait penunjukan Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai juru bicara oleh pimpinan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasalnya, Ali Fikri sebelumnya merangkap sebagai Kepala Bagian Pemberitaan sekaligus Pelaksana Harian (Plh) Juru Bicara KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Info yang saya dapat memang mendadak tapi itu semua tentu sepenuhnya kewenangan pimpinan," kata Ali kepada wartawan, Jumat (7/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Ali memastikan akan mematuhi keputusan sepanjang melewati proses yang transparan. Sebab, KPK merupakan role model untuk lembaga lain dalam setiap pekerjaannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali mengaku akan kembali merumuskan strategi komunikasi KPK sebagai Kepala Bagian Pemberitaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemberantasan korupsi harus tetap jalan dan terima kasih kepada teman-teman media atas dukungan kepada KPK dan pemberantasan korupsi," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp;KPK melakukan penggantian juru bicara. Ali Fikri kini tidak lagi menempati posisi jabatan itu, dan akan difokuskan menjadi kepala bagian pemberitaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Iya benar, beliau itu Kabag Pemberitaan, kalau jubir hanya Plh,&rdquo; ucap Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dikonfiemasi, Jumat (7/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Johanis, kini terdapat juru bicara KPK bidang penindakan baru, yang akan menempati posisi tersebut, yakni Tessa Mahardika Sugiarto yang merupakan penyidik KPK dari institusi Polri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sekarang sudah ada penjabat jubir definitif, saudara Tessa," pungkas Johanis.</div> <p>&nbsp;</p>

Ali memastikan akan mematuhi keputusan sepanjang melewati proses yang transparan. Sebab, KPK merupakan role model untuk lembaga lain

Ali Fikri Mengaku Dapat Informasi Mendadak Terkait Penggantian Jubir KPK

<div id="m#msg-f:1801187105165480902" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/06/JKT_RDP-Dewas-KPK-Dengan-Komisi-III_MIFTAHUL-HAYAT-04-2557098780.jpeg" alt="Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean (tengah) bersama jajarannya mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR terkait pelaksanaan fungsi pengawasan internal KPK di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024)." width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean (tengah) bersama jajarannya mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR terkait pelaksanaan fungsi pengawasan internal KPK di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024).</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjuk penyidik Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai juru bicara KPK menggantikan posisi Ali Fikri. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 2023, Tessa memiliki total harta senilai Rp 1.193.152.125 atau Rp1,1 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tessa melaporkan hartanya pada 22 Februari 2024 untuk periodik 2023. LHKPN itu disampaikan Tessa saat menjabat sebagai penyidik tindak pidana korupsi ahli madya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dilansir dari laman&nbsp;<a href="https://elhkpn.kpk.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://elhkpn.kpk.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1717832778075000&amp;usg=AOvVaw1TgZFG-0_adibu17po0yhx">elhkpn.kpk.go.id</a>, Tessa tercatat memiliki satu bidang tanah dan bangunan seluas 133 meter persegi/126 meter persegi seharga Rp 1,1 miliar yang merupakan hasil sendiri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia juga tercatat memiliki dua unit kendaraan yang estimasi harga seluruhnya senilai Rp 517 juta. Diantaranya, mobul Hyundai H-1 tahun 2018 seharga Rp 500 juta dan motor Honda Vario tahun 2017 senilai Rp 17 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tessa juga melaporkan harta bergerak lainnya senilai Rp 100 juta, serta kas dan setara kas Rp 446 ribu. Terdapat penambahan sekitar Rp 500 juta di kategori harta lainnya</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Tessa juga melaporkan kepemilikan utang senilai Rp 1.024.293.875. Dengan demikian, total kekayaan Tessa senilai Rp 1.193.152.125.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Adapun, Tessa Mahardika merupakan penyidik senior KPK yang berasal dari institusi Polri.&nbsp;Ia meraih gelar sarjana di bidang Ilmu Kepolisian dan gelar magister di bidang Komunikasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tessa Mahardhika Sugiarto sempat mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div>

Tessa tercatat memiliki satu bidang tanah dan bangunan seluas 133 meter persegi/126 meter persegi seharga Rp 1,1 miliar.

Jadi Jubir KPK, Segini Total Harta Kekayaan Tessa Mahardhika Sugiarto

<div class="adn ads" data-message-id="#msg-f:1801172179868558277" data-legacy-message-id="18ff0c8df861a3c5"> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":xw" class="ii gt"> <div id=":xv" class="a3s aiL "> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/30/GEDUNG-KPK-MERAH-PUTIH-FEDRIK-TARIGAN-2-3624778002.jpg" alt="Ilustrasi: Suasana Gedung KPK, Jakarta" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Suasana Gedung KPK, Jakarta</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <strong>JawaPos.com</strong> - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini berganti, dari Ali Fikri ke Tessa Mahardika Sugiarto. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak. <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Iya benar (pergantian juru bicara), beliau itu (Ali Fikri) Kabag Pemberitaan, kalau jubir hanya Plh,&rdquo; kata Johanis Tanak dikonfiemasi, Jumat (7/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sementara, Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango mengatakan langkah ini dilakukan guna memberi kesempatan kepada pegawai lainnya untuk menjadi juru bicara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Enggak ada salahnya kalau kami berencana melakukan semacam penyegaran, sekaligus memberi ruang kesempatan pada pegawai-pegawai KPK lainnya untuk menjadi corong lembaga," ucap Nawawi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014734601/kpk-ganti-jubir-dari-ali-fikri-tessa-mahardika-dari-jaksa-ke-polri">KPK Ganti Jubir, dari Ali Fikri Tessa Mahardika, dari Jaksa ke Polri</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, Tessa Mahardika merupakan penyidik senior KPK yang berasal dari institusi Polri.&nbsp;Ia meraih gelar sarjana di bidang Ilmu Kepolisian dan gelar magister di bidang Komunikasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tessa Mahardhika Sugiarto sempat mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> <div class="ajx">&nbsp;</div> </div> <div class="gA gt acV">&nbsp;</div>

Tessa Mahardika merupakan penyidik senior KPK yang berasal dari institusi Polri. Ia meraih gelar sarjana di bidang Ilmu Kepolisian

Tessa Mahardika jadi Jubir KPK Baru, Ini Profil Lengkapnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/20/IMG_4935JPG-3766421989.jpg" alt="Plt Jubir KPK Ali Fikri." width="100%">
<figcaption>Plt Jubir KPK Ali Fikri.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggantian juru bicara (jubir). Selama ini posisi jubir diemban oleh Ali Fikri dan kini digantikan kepada Tessa Mahardika Sugiarto.</p> <p>Selanjutnya, Ali Fikri menempati posisi jabatan kepala bagian pemberitaan. &ldquo;Iya benar, beliau itu Kabag Pemberitaan, kalau jubir hanya Plh,&rdquo; kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dikonfiemasi, Jumat (7/5).</p> <p>Menurut Johanis, kini terdapat juru bicara KPK bidang penindakan baru yang akan menempati posisi tersebut, yakni Tessa Mahardika Sugiarto yang merupakan penyidik KPK dari institusi Polri.</p> <p>"Sekarang sudah ada penjabat jubir definitif, saudara Tessa," ucap Johanis.</p> <p>Sebagaimana diketahui, Ali Fikri diangkat menjadi Plt jubir KPK saat kepemimpinan Firli Bahuri pada 2019. Ali sendiri mengganti jubir KPK sebelumnya Febri Diansyah yang mengundurkan diri sebagai jajaran KPK.</p> <p>Ali Fikri merupakan pegawai KPK dengan latar belakang jaksa. Kehadiran Ali Fikri sebagai jaksa penuntut umum (JPU) KPK kerap didapati saat sidang-sidang terdakwa di Pengadilan Tipikor.</p>

KPK mengganti juru bicara (jubir) dari Ali Fikri kepada Tessa Mahardika Sugiarto. Pergantian itu seperti dari Kejaksaan kepada Polri.

KPK Ganti Jubir, dari Ali Fikri Tessa Mahardika, dari Jaksa ke Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Febri-Diansyah.jpg" alt="BERJUANG DARI LUAR: Febri Diansyah saat mengumumkan melepas jabatan sebagai juru bicara KPK (26/12/2019). (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>BERJUANG DARI LUAR: Febri Diansyah saat mengumumkan melepas jabatan sebagai juru bicara KPK (26/12/2019). (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kisruh tengah melanda internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Musababnya berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) dan penetapan tersangka jenderal bintang tiga dan perwira menengah TNI. Langkah itu dianggap melanggar undang-undang.</p> <p>Lantas, mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah pun ikut bersuara. Dia bercerita soal tujuh tahapan utama dalam kegiatan OTT di KPK. Pertama, bersifat rahasia. Seorang juru bicara pun tidak mengetahui adanya operasi tersebut.</p> <p>"Pimpinan tahu nggak? Sampai saya pamit dari KPK, selalu ada pimpinan yang mengetahui peristiwa OTT. Apalagi jika sudah ada orang yang dibawa ke gedung KPK atau kantor lain terdekat," kata Febri melalui akun Twitternya, Sabtu (29/7).</p> <p>Febri menjelaskan, OTT terjadi pada tahap penyelidikan kasus. Dalam proses ini sudah dilakukan koordinasi dengan penyidik, bahkan penuntut umum. Sehingga dimungkinkan dilakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat atau mengetahui kasus yang tengah dikerjakan.</p> <p>Hasil pemeriksaan tersebut lalu dilaporkan ke pimpinan dan dievaluasi, untuk memastikan sangkaan awal ada atau tidaknya dugaan korupsi. "Dan juga apakah pelakunya Penyelenggara Negara atau Penegak Hukum yang jadi kewenangan KPK atau tidak," imbuh Febri.</p> <p>KPK kemudian memiliki batas waktu 24 jam sejak seseorang dibawa dan diperiksa. Dalam periode itulah segalanya bisa terjadi. Penyelidik benar-benar harus bekerja cepat dan benar. Jika salah tangkap maka harus segera dikoreksi. Jika benar secara materil dan formil, maka masuk tahap berikutnya.</p> <p>Kedua, mengkonfirmasi ke publik bahwa ada tim KPK yang sedang bekerja. Tahap ini awalnya menjadi perdebatan internal KPK. Namun, karena ada orang yang dibawa Penyelidik ke kantor KPK atau aparat penegak hukum (APH) lain, apalagi bisa lewat tengah malam, maka untuk meminimalisir pihak-pihak tidak bertanggung jawab muncul, maka diputuskan informasi awal disampaikan ke publik, tanpa menyebut nama pihak berperkara.</p> <p>Ketiga, masuk gelar perkara. Meskipun tim Penyelidik sudah berhari-hari di lapangan, kemudian melakukan pemeriksaan dalam waktu maksimal 24 jam, ada kewajiban untuk segera menentukan status pihak yang dibawa atau diperiksa. Oleh karena itu dilakukan ekspos atau gelar perkara.</p> <p>"Siapa saja yang hadir di ekspos tersebut Pihak yang hadir di ekspos itu lengkap. Mulai dari Penyelidik, Penyidik, JPU, Pimpinan dan tentu ada Tim Humas atau Jubir," ucap Febri.</p> <p>Pada tahap ini Penyelidik akan memaparkan temuan, bukti, analisis dan rekomendasi pada Pimpinan serta peserta. Kemudian Penyidik dan JPU menanggapi. Bisa saling terjadi tanya jawab untuk menguji bukti-bukti yang diperoleh.</p> <p>Dalam ekspos tersebut, bukti dan dugaan keterlibatan seseorang bisa dipertanyakan dan dikuliti. Kadang bahkan bisa terjadi perbedaan pendapat dan sikap antar peserta ekspos. Sebagai atasan tertinggi, maka Pimpinan yang memutuskan apakah perkara naik Penyidikan dan siapa saja tersangkanya.</p> <p>"Tahap 4, Pimpinan KPK memutuskan apakah perkara OTT naik ke tingkat Penyidikan dan siapa saja tersangkanya. Yang memutuskan pasti Pimpinan, bukan Deputi, Direktur apalagi Penyelidik," jelas Febri.</p> <p>Tahap 5 dilakukan penerbitan Sprindik dan Sprinham. Dilanjut pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi di tahap Penyidikan. Tahap 6 yakni konferensi pers hasil OTT. Tahapan ini dilakukan sebagai pemenuhan hak publik sekaligus kewajiban KPK pada masyarakat. Pengumuman dilakukan oleh Pimpinan KPK didampingi pejabat terkait.</p> <p>Kemudian tahap 7 atau terakhir yakni penahanan tersangka dan pengembalian saksi-saksi yang diperiksa sebelumnya. Febri cukup meyakini pada tahap 1 sampau 7, Pimpinan KPK mengetahui dan bahkan wajib mengambil keputusan.</p> <p>Meski begitu, Febri enggak menilai keputusan KPK itu salah atau benar dalam proses OTT kasus dugaan suap di Basarnas. Pasalnya apapun keputusan tersebut adalah sikap hukum dari KPK yang memiliki risiko dan potensi dampak yang mestinya bisa dihitung sejak awal.</p> <p>"Yang lebih menimbulkan tanda tanya adalah, siapa yang seharusnya atau berani bertanggungjawab?," pungkas Febri.</p> <p>Sebelumnya, KPK menetapkan Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas tahun anggaran 2021-2023. Penetapan tersangka ini, setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta dan Bekasi, pada Selasa (25/7) kemarin.</p> <p>Selain Kabasarnas Henri Alfiandi, KPK juga turut menetapkan Koorsmin Kabasarnas RI, Letkol Adm Afri Budi Cahyanto; Komisaris Utama PT. Multi Gtafika Cipta Sejati, Mulsunadi Gunawan; Direktur Utama PT. Intertekno Grafika Sejati, Marilya; Direktur Utama PT. Kindah Abadi Utama, Roni Aidil.</p> <p>"Atas dasar adanya laporan masyarakat ke KPK, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengumpulan berbagai informasi dan bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, berlanjut pada tahap penyelidikan sebagai langkah menemukan adanya peristiwa pidana sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (26/7).</p> <p>Alex menjelaskan, keempat pihak yang ditetapkan sebagai tersangka diawali dengan diterimanya informasi dari masyakarat mengenai dugaan adanya penyerahan sejumlah uang, pada penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait pengondisian pemenang tender proyek di Basarnas.</p> <p>Dalam operasi senyap itu, KPK seluruhnya mengamankan 11 orang. Bahkan, KPK juga turut mengamankan uang tunai senilai Rp 999,7 juta.</p>

Kisruh tengah melanda internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Musababnya berawal dari operasi tangkap tangan (OTT).

Kisruh Internal KPK Pasca Tersangkakan Jenderal Bintang 3 TNI, Eks Jubir KPK Beberkan 7 Tahapan OTT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/WhatsApp-Image-2020-10-21-at-18.33.57.jpeg" alt="Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat Andi Arief dan politikus senior Andi Mallarangeng saat berada di Kota Medan, Rabu (21/10). (For JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat Andi Arief dan politikus senior Andi Mallarangeng saat berada di Kota Medan, Rabu (21/10). (For JawaPos.com)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief, menyebut Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri telah membuat hoaks. Sehingga mendesak agar Ali meminta maaf kepada dirinya, terkait agenda pemeriksaan di kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur 2021-2022.<br /> <br /> Menanggpi hal tersebut, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengaku dirinya tidak membuat berita hoaks. Pasalnya KPK telah mengirimkan surat undangan pemeriksaan terhadap Andi Arief di ke kediamannya di kawasan Cipulir, Jakarta Selatan.<br /> <br /> "Kami sudah telusuri juga surat pemanggilan terhadap yang bersangkutan tertanggal 23 Maret 2022, dan sudah diterima di tanggal 24 Maret dengan alamat yang kami miliki ada di Cipulir, Jakarta Selatan," ujar Ali kepada wartawan, Senin (28/3).<br /> <br /> Ali menuturkan, pihaknya akan melakukan pemanggilan ulang terhadap mantan Staf Khsusus Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut. Pasalnya Andi Arief mengaku tidak pernah menerima surat panggilan dari KPK, sehingga menyebut agenda pemeriksaan itu adalah hoaks.<br /> <br /> "Kalau kemudian yang bersangkutan merasa belum menerima ataupun ada alasan lain, misalnya punya alamat yang lain, ya tentu silakan sampaikan kepada kami nanti, dan kami akan panggil ulang," katanya.<br /> <br /> "Yang pasti kami bahwa kami sudah telusuri suratnya di bagian persuratan, surat tersebut sudah diterima di alamat yang kami sampaikan tadi itu, di Kecamatan Cipulir," tambahnya.<br /> <br /> Ali menegaskan, Tim Penyidik KPK berhak memanggil pihak-pihak sebagai saksi terkait suatu kasus yang sedang ditangani oleh lembaga antirasuah ini. Nantinya pihak yang dipanggil bisa menjelaskan ke Penyidik KPK terkait kasus tersebut.<br /> <br /> "Sehingga kalau kemudian ada pihak yang merasa tidak ada hubungannya dengan perkara ini ataupun merasa tidak tahu silahkan kooperatif hadir, kemudian sampaikan langsung di hadapan teman-teman tim penyidik," tegasnya.<br /> <br /> Sebelumnya, Ketua Bappilu DPP Andi Arief mengaku tidak pernah mendapatkan surat panggilan dari KPK. Sehingga menyebut Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri telah sengaja menebar hoaks ke publik.<br /> <br /> Apalagi Andi Arief juga binggung dalam pemanggilan KPK ini. Sebab dirinya kenapa bisa dikaitkan dalam kasus dugaan suap yang telah menjerat Bupati nonaktif PPU Abdul Gafur Mas'ud tersebut.<br /> <br /> Karena itu Andi mengaku sudah melaporkan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri ke Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat. Dia meminta komisi hukum tersebut memanggil Ali Fikri untuk dikonfirmasi terkait pemanggilan dirinya.<br /> <br /> Andi Arief mengaku, sampai saat ini dirinya menunggu niat baik permohonan maaf dari Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri terkait pemanggilan dirinya ke lembaga antirasuah ini. Sebab menurut Andi, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri telah menyesatkan publik dengan membuat informasi palsu.

Didesak Minta Maaf ke Andi Arief, Ini Respons Jubir KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/save-kpk.jpg" alt="BERUJUNG GUGATAN: Tulisan laser SAVE KPK terproyeksi di Gedung Merah Putih KPK saat aksi penolakan pelemahan KPK, Jakarta, Senin (28/6). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>BERUJUNG GUGATAN: Tulisan laser SAVE KPK terproyeksi di Gedung Merah Putih KPK saat aksi penolakan pelemahan KPK, Jakarta, Senin (28/6). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> – Kritik menggunakan sinar laser ke gedung KPK oleh masyarakat sipil akhir Juni lalu berbuntut proses hukum. KPK melalui biro umum melaporkan aksi tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan. Lembaga antirasuah itu menilai ada potensi kesengajaan melakukan gangguan ketertiban dan kenyamanan operasional perkantoran dalam aksi tersebut.<br /> <br /> Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri menyatakan, KPK merupakan objek vital nasional. Saat kejadian, petugas keamanan KPK dan pengamanan objek vital telah melarang dan mengingatkan pihak yang melakukan aksi itu. "Kegiatan itu (aksi laser) dilakukan di luar waktu yang ditentukan dan tidak ada izin dari aparat yang berwenang," kata Ali kemarin (20/7).<br /> <br /> Penembakan laser ke gedung KPK pada 28 Juni tersebut belum pernah terjadi sebelumnya. Hal itu pun menarik perhatian publik. Dalam aksi tersebut, para aktivis menembakkan laser yang membentuk beberapa tulisan. Di antaranya, Save KPK dan Berani Jujur Pecat. Diduga, itu merupakan bentuk protes terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK.<br /> <br /> Ali menuturkan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara tersebut kepada kepolisian. KPK, kata dia, berharap semua pihak senantiasa tertib dan menjaga kenyamanan lingkungan. ’’Kami serahkan sepenuhnya ke pihak Polres Jakarta Selatan untuk menindaklanjuti,’’ ungkapnya.<br /> <br /> <strong>Baca juga:</strong> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/06/10/2019/koalisi-save-kpk-ancam-jokowi-kalau-tidak-terbitkan-perppu/">Koalisi Save KPK Ancam Jokowi kalau Tidak Terbitkan Perppu</a><br /> <br /> Sementara itu, Asep Komaruddin, juru kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, tak habis pikir. Dia bingung dengan pelaporan KPK ke Polres Jaksel tersebut. Sebagai bagian dari masyarakat sipil yang melakukan aksi laser itu, Asep mengaku belum mendapat pemberitahuan apa pun terkait langkah KPK tersebut. ’’Kami agak bingung, yang dilaporkan terkait apanya? Kalau aktivitas laser itu, kan ada pernyataan Plt juru bicara KPK yang mengapresiasi (kritik lewat laser, Red),’’ ucapnya.

Dilaporkan KPK, Greenpeace Indonesia: Kami Bingung

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jubir kpk

Berita Terkini