<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/18/CPNS-126082329.jpg" alt="Mensesneg Prasetyo Hadi. (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela/aa)" width="100%">
<figcaption>Mensesneg Prasetyo Hadi. (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela/aa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk menjadi juru bicara (Jubir) Presiden. Namun, ia membantah Hasan Nasbi mundur maupun diberhentikan dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO). "Semua bareng, PCO tetap, nah kita tetap diminta untuk membantu," kata Prasetyo kepada wartawan, Kamis (17/4). Prasetyo menegaskan, penunjukan dirinya menjadi jubir Presiden tidak perlu ada seremonial pelantikan. Menurutnya, para pembantu Presiden Prabowo diharapkan bisa menjadi jubir untuk menjelaskan setiap program pemerintah. "Nggak perlu dilantik, kita semua diharapkan menjadi juru bicara terutama kalau saya posisi sebagai mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," ucap Prasetyo. Ia membantah, penunjukkan dirinya menjadi juru bicara, karena Hasan Nasbi kerap melontarkan pernyataan blunder. Prasetyo menegaskan, keperluan jubir pemerintah untuk memlerkuat setiap kebijakan agar mudah dimengerti dan diterima masyarakat. "Nggak juga, nggak lah, ini hanya untuk memperkuat kebijakan kita dan kalau ada yang kurang nanti kita perbaiki, kita pemerintah memperbaiki, bapak presiden secara terbuka menyampaikan kalau ada kekurangan ya kita sadari akan kita perbaiki," pungkasnya.

Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan penunjukannya sebagai jubir Presiden dan membantah isu pengunduran diri Hasan Nasbi.

Hasan Nasbi Masih Menjabat Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Mensesneg Prasetyo Hadi Beri Alasan Dirinya Didapuk jadi Jubir Presiden

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/03/mensesneg-3678264719.jpg" alt="Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. (Tangkapan layar Youtube)" width="100%">
<figcaption>Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. (Tangkapan layar Youtube)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo menunjuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagai salah satu juru bicara. Prasetyo membenarkan hal itu kepada media. Dia mengaku diminta Prabowo untuk aktif berkomunikasi ke publik. "Nggak perlu dilantik, kita semua diharapkan menjadi juru bicara terutama kalau saya posisi sebagai mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," ujarnya, Kamis (17/4). Meski demikian, dia memastikan jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) yang saat ini dijabat Hasan Nasbi masih eksis. "Semua bareng, PCO tetap, nah kita tetap diminta untuk membantu," jelasnya. Saat ditanya apakah kebijakan itu diambil akibat PCO yang kerap blunder, Pras membantah hal itu. Dia menyebut, pihaknya hanya memperkuat PCO. "Ini hanya untuk memperkuat kebijakan kita dan kalau ada yang kurang nanti kita perbaiki, kita pemerintah memperbaiki, bapak presiden secara terbuka menyampaikan kalau ada kekurangan ya kita sadari akan kita perbaiki," kata dia. Sebelumnya, isu mundurnya Hasan Nasbi dari Kepala Kantor Komunikasi Presiden menguat beberapa hari ini. Namun, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membantah isu tersebut. Saat dikonfirmasi, Teddy menegaskan itu tidak benar. "Wah isu dari mana," ujarnya, Rabu (16/4). Teddy menegaskan, Hasan masih bekerja seperti biasa di lingkungan istana. Bahkan, dirinya mengaku baru saja rapat bersama. "Ini masih ngantor seperti biasa, baru aja selesai rapat bareng-bareng," jelasnya. Isu mundurnya Hasan dari kursi PCO sendiri menguat usai sosoknya memicu kontroversi. Yang paling menjadi sorotan adalah pernyataannya dalam merespons teror kepala babi yang menyasar kantor media Tempo. Kala itu, Hasan dinilai tidak peka dan menyepelkan teror yang dinilai mengancam kebebasan pers.

Prabowo menunjuk Prasetyo Hadi sebagai juru bicara untuk memperkuat komunikasi publik, meski isu mundurnya Hasan Nasbi dari PCO dibantah.

Prabowo Tunjuk Mensesneg Prasetyo Hadi Jadi Jubir Presiden, Gantikan Hasan Nasbi?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Fadjroel-Rachman-Raka-2.jpg" alt="Fadjroel Rachman di Istana Negara, Senin (21/10). (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Fadjroel Rachman di Istana Negara, Senin (21/10). (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Fadjroel Rachman telah dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Dubes Kazakhstan merangkap Republik Tajikistan, berkedudukan di Nur-Sultan. Lantas siapa yang bakal menjadi Juru Bicara Presiden?.  Presiden Jokowi mengaku belum menunjuk siapa yang bakal menjadi sebagai juru bicara kepresidenan menggantikan Fadjroel Rachman. Kata dia, dirinya bisa memberikan informasi sendiri kepada publik tanpa juru bicara.  "Belum, diri sendiri saja," ujar Jokowi di Kantor Partai Nasdem, Pancoran, Jakarta, Kamis (11/11).  Sementara, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin mengaku sampai saat ini belum ada arahan dari Presiden Jokowi mengenai sosok yang bakal menjadi juru bicara kepala negara tersebut.  "Sampai saat ini belum ada arahan Presiden Jokowi," ujar Bey.  Bey menuturkan, untuk sementara jabatan Juru Bicara Presiden bisa diambil alih oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.  "Selain itu di Istana sudah ada Mensesneg, Sekretaris Kabinet dan KSP," katanya.  Sebelumnya, Fadjroel Rachman selaku Dubes Kazakhstan merangkap Republik Tajikistan, berkedudukan di Nur-Sultan telah dilantik oleh Presiden Jokowi bersama dengan 16 Dubes lainnya.

Fadjroel Rachman jadi Dubes, Jokowi Belum Tunjuk Jubir Penggantinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Fahri-hamzah-Gelora-yes.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Saat ini Jabatan Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi) kosong. Hal ini setelah Fadjroel Rachman resmi dilantik menjadi Duta Besar untuk Republik Kazakhstan merangkap Republik Tajikistan.  Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Fahri Hamzah menilai Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung bisa merangkap jabatan sebagai Juru Bicara Presiden.  "Menurut saya harus diperkuat ya, jadi malah saya mengharapakan Seskab (Pramono-Red) merangkap jubir itu. Karena seharusnya, juru bicara itu harus punya akses kepada rapat kabinet," ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/10).  Fahri mengaku mendapat informasi bahwa selama ini Juru Bicara Presiden tidak memiliki akses untuk ikut dalam rapat kabinet dengan kepala negara. Sehingga sebetulnya, si jubir itu tidak mengetahui isi rapat tersebut. Karena itu ke depan Juru Bicara Presiden harus juga mengetahui isi rapat kabinet.  "Yang saya tahu selama ini jubir-jubirnya enggak ada yang punya akses ke rapat kabinet. Terus dia nyari-nyari sendiri di internet, terus dia baru ngomong. Saya pikir itu enggak boleh," katanya.  "Jubir itu harus ada dalam rapat kabinet. Makanya di Amerika Serikat kan jubir itu kan setingkat menteri, Press Secretary namanya ya kan. Harusnya begitu," tambahnya.  Karena itu, mantan Wakil Ketua DPR ini berharap ke depannya Juru Bicara Presiden tidak diisi oleh orang yang sebarangan. Karena tugas Juru Bicara Presiden adalah membatu sosialiasasi kebijakan dari kepala negara.  "Ya juga jangan taruh figur yang ecek-ecek juga, harus betul-betul solid, supaya Presiden terbantu di dalam mensosialisasikan ide-ide pemerintah," ungkapnya.  Seperti diketahui sebelumnya Presiden Jokowi resmi melantik 17 duta besar (Dubes) baru RI di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 127B tahun 2021 tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia.  Dalam deretan belasan Duta Besar RI, tercantum nama Fadjroel Rachman sebagai Duta Besar untuk Republik Kazakhstan merangkap Republik Tajikistan, serta eks Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Rosan Perkasa Roeslani sebagai Duta Besar RI untuk Amerika Serikat.

Fahri Ungkap Selama Ini Jubir Presiden Tak Punya Akses Rapat Kabinet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Fadjroel-Rachman-Raka-2.jpg" alt="Fadjroel Rachman di Istana Negara, Senin (21/10). (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Fadjroel Rachman di Istana Negara, Senin (21/10). (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Fadjroel Rachman telah dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Dubes Kazakhstan merangkap Republik Tajikistan, yang berkedudukan di Nur-Sultan. Lantas siapa yang bakal menjadi Juru Bicara Presiden?  Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin mengaku sampai saat ini belum ada arahan dari Presiden Jokowi mengenai sosok yang bakal menjadi juru bicara kepala negara tersebut. "Sampai saat ini belum ada arahan Presiden Jokowi," ujar Bey saat dikonfirmasi, Senin (25/10).  Bey menuturkan, untuk sementara jabatan Juru Bicara Presiden bisa diambil alih oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. "Selain itu di Istana sudah ada Mensesneg, Sekretaris Kabinet dan KSP," katanya.  Sebelumnya, Fadjroel Rachman selaku Dubes Kazakhstan merangkap Republik Tajikistan, berkedudukan di Nur-Sultan telah dilantik oleh Presiden Jokowi bersama dengan 16 Dubes lainnya.  Adapun, Fadjroel Rahman mengatakan dirinya siap ditempatkan di mana saja oleh Presiden Jowi. Baginya jabatan Dubes yang diberikan kepadanya adalah amanah dari negara yang tidak ternilai. "Apapun tugas negara yang diarahkan Presiden Jokowi kepada saya adalah anugerah tidak ternilai," ujar Fadjroel.  Mantan aktivis 98 ini menuturkan dirinya pun siap untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh negara dengan sebaik-baiknya. Sehingga bisa memberikan kontribusi bagi Indonesia. "Karena tugas negara adalah tugas mulia, di mana pun untuk kejayaan negara dan bangsa menuju Indonesia maju," katanya.

Jokowi Belum Beri Arahan Sosok Pengganti Fadjroel Rachman Jadi Jubir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/wow-indonesia-resmi-jadi-anggota-dewan-keamanan-pbb_m_.jpg" alt="Indonesia resmi menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB (DK PBB) untuk periode 2019-2020. Wakil Tetap RI pada PBB di New York" width="100%">
<figcaption>Indonesia resmi menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB (DK PBB) untuk periode 2019-2020. Wakil Tetap RI pada PBB di New York</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Untuk kedua belas kalinya Indonesia kemablai terpilih sebagai anggota Dewan Ekonomi dan Sosial (Ecosoc) PBB. Keanggotaan yang mewakili kelompok Asia-Pasifik ini hanya dua tahun, yakni selama periode 2021-2023.  Sebelumnya Indonesia masuh Ecosoc terkahir di periode 2012-2014. Pemilihannya sendiri dilangsungkan seccara tertutup di Markas Pusat PBB di New York pada Rabu (17/6/)  Berbeda dari proses sebelumnya, pemilihan kali ini diselenggarakan tanpa sidang plenary sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19.  "Indonesia memperoleh 186 suara dari total 190 suara. Selain Indonesia, Jepang (185 suara) dan Kepulauan Solomon (187 suara) juga terpilih mewakiliki kelompok Asia-Pasifik.  Adapun untuk Kelompok Amerika Latin dan Karibia yang terpilih yakni Guatemala, Bolivia, Argentina dan Meksiko. Sementara Bulgaria terpilih di Kelompok Eropa Timur. Libya, Liberia, Nigeria, Madagaskar dan Zimbabwe terpilih di kelompok Afrika. Sedangkan kelompok Eropa Barat dan lainnya, terpilih Austria, Jerman, Portugal, Inggris, dan Prancis.  "Pemerintah mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kementerian Luar Negeri dan dukungan kolaboratif kabinet Indonesia Maju dalam diplomasi Indonesia serta seluruh masyarakat Indonesia," ungkap juru bicara kepresidenan, Fadrjoel dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/6).  Terpilihnya Indonesia di Ecosoc memiliki arti penting. Salah satunya, diharapkan dapat mendorong upaya pemulihan ekonomi dan sosial pasca-pandemi Covid-19.  Untuk diketahui, Indonesia sebelumnya pernah menduduki posisi sebagai anggota Ecosoc pada periode 1956-1958, 1969-1971, 1974-1975, 1979-1981, 1984-1986, 1989-1991, 1994-1996, 1999-2001, 2004-2006, dan 2007-2009.  Selama periode tersebut, Indonesia telah dua kali dipercaya menjadi Presiden Ecosoc yakni pada tahun 1970 dan 2000. Selain itu, Indonesia pernah menjadi Wakil Presiden Ecosoc pada tahun 1969, 1999 dan 2012.  &nbsp;  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=6AwcszkC-TE  https://www.youtube.com/watch?v=FzjMWiPNqCE  https://www.youtube.com/watch?v=5kLRGpm5CXA

Setelah 2014, Indonesia Terpilih Lagi Masuk Dewan Ecosoc PBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/soal-temuan-10-wna-masuk-dpt-di-jogja-ini-tanggapan-tim-prabowo_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Jumlah tenaga kerja asing (TKA) yang masuk Jawa Tengah, utamanya dari Tiongkok meroket. Bahkan pada awal 2018, mencapai 14 ribu orang, atau naik 5 kali lipat dibanding 2017 silam." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Jumlah tenaga kerja asing (TKA) yang masuk Jawa Tengah, utamanya dari Tiongkok meroket. Bahkan pada awal 2018, mencapai 14 ribu orang, atau naik 5 kali lipat dibanding 2017 silam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi) Dini Purwono mengatakan, untuk saat ini tidak ada Tenaga Kerja Asing (TKA) yang didatangkan di Sulawesi Tenggara. Namun, ketika situasi membaik pemerintah akan mengizinkan mereka masuk.  "Pemerintah bertekad memutus mata rantai penyebaran Covid-19 antara lain dengan membatasi arus kedatangan manusia dari luar Indonesia. Kebijakan ini berlaku hingga situasi normal dan dinyatakan aman," ujar Dini dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Senin  (11/5).  Dini mengatakan, sejauh ini TKA asal Tiongkok itu belum tiba di Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) baru pada tahap menyetujui permintaan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang diajukan oleh dua perusahaan.  "Kalaupun kelak mereka datang, seluruh tenaga kerja asing tersebut akan diwajibkan mengikuti rangkaian tes dan protokol kesehatan untuk memastikan mereka bebas virus Covid-19," katanya.  Menurut informasi dari perusahaan di Sulawesi Tenggara, 500 TKA Tiongkok ini didatangkan karena mempunyai keahlian khusus menginstalasi pabrik pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter.  Penggunaan tenaga kerja dari luar ini terpaksa dilakukan oleh perusahaan karena tenaga kerja lokal belum mempunyai keahlian dalam memasang instalasi.  "Jika instalasi selesai, pabrik pengolahan dan pemurnian ini bisa menyerap tigaribu tenaga kerja lokal," ungkapnya.  Pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perusahaan diwajibkan melakukan mengolah bahan mentah sebelum dijual ke pasar dengan tujuan meningkatkan nilai tambah produk pertambangan.  Pihak perusahaan menargetkan 500 tenaga kerja asing ini hanya akan bekerja maksimal enam bulan dan setelah instalasi selesai kembali ke negara asal.  "Selama bekerja, TKA asal Tiongkok itu juga diminta mentransfer keahlian mereka kepada tenaga kerja lokal sehingga kelak kita tidak perlu lagi tergantung kepada tenaga dari luar," tuturnya.  Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan terus berkoordinasi dengan Gubernur dan DPRD Sulawesi Tenggara untuk mencari solusi terbaik.  "Agar di satu sisi upaya pencegahan Covid-19 ditegakkan, dan di sisi lain proyek yang bisa menyerap tiga ribu tenaga kerja lokal ini juga bisa berjalan karena menyangkut penghidupan banyak orang," pungkasnya.  Sebelumnya, adanya rencana kedatangan sekitar 500 TKA asal Tiongkok ke Sulawesi Utara yang diajukan oleh pihak perusahaan di Morosi, Konawe untuk Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dalam pembangunan PLTU.  Gubernur dan DPRD Sulawesi Utara telah menyatakan sikap menolak kedatangan 500 TKA asal Tiongkok yang dipekerjakan di PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di Morosi, Konawe, Sulawesi Utara.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=3yevCzxrWLA  https://www.youtube.com/watch?v=CaPEtmCK5Kg  https://www.youtube.com/watch?v=_9F8Pe2Z5VQ

Jubir Presiden: Izin Kedatangan 500 TKA Asal Tiongkok Ditunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/kali-ini-johan-budi-lebaran-tak-lagi-sesibuk-kala-jadi-jubir-kpk_m_139655.jpeg" alt="Jubir Presiden Jokowi, Johan Budi" width="100%">
<figcaption>Jubir Presiden Jokowi, Johan Budi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ibu. Itulah kata pertama yang diingat Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi (Juru Bicara Presiden Joko Widodo), Johan Budi SP menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pada lebaran kali ini, Johan memastikan bakal melewati dengan pulang kampung halaman ke Mojokerto, Jawa Timur. Tentunya momentum yang dimanfaatkan adalah untuk sungkem kepada ibunda tercinta. "Lebaran adalah momen untuk berkumpul bersama keluarga. Momen dimana, biasanya, saya gunakan untuk sungkem ibu saya di kampung," kata Johan kepada JawaPos.com. Johan mengatakan, biasanya sehari atau dua hari menjelang lebaran dia dan keluarga akan pulang kampung. Begitupun dengan lebaran tahun ini. Mantan juru bicara KPK itu lantas kembali mengingat masa-masa dirinya masih sibuk di lembaga antirasuah. Menurut Johan, seringkali karena tugas dan pekerjaan, dia tidak bisa lebaran di rumah. Artinya, tidak bisa sungkem dengan ibu di kampung halaman. "Rasanya ada sesuatu yang hilang, ada kehampaan mendalam lalu muncul rasa sedih," kenang mantan pelaksana tugas (Plt) pimpinan KPK itu. Johan lantas mengingat beberapa kali tidak lebaran di kampung karena pekerjaan yang sulit ditinggalkan. Misalnya, karena tugas ke luar negeri. Kemudian pernah juga terpaksa tak bisa mudik di KPK ada kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) tepat tiga hari jelang lebaran. Sebagai jubir yang baik, pria yang akrab disapa JBSP itu harus menjelaskan perihal OTT kepada media untuk disuguhkan sebagai berita kepada publik. "Padahal saya sudah membeli tiket jauh-jauh hari untuk pulang kampung. Yang saya lakukan adalah berkomunikasi dengan Ibu dan kerabat di kampung halaman melalui telepon," papar Johan. Menurut Johan, makna lebaran tidak berubah meski kini dirinya tak lagi di KPK. Dia pun mensyukuri lebaran keduanya sebagai jubir presiden. Meski harus siap siaga mengikuti kegiatan presiden, Johan justru mengaku relatif lebih tidak sibuk dibanding dengan bekerja di KPK. Johan menambahkan, momentum lebaran juga bisa digunakan untuk memaknai kembali sekaligus intropeksi diri untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. "Lebaran, juga menjadi momen bagi saya untuk memompa kembali, menyerap kembali energi positip hidup dari seorang Ibu. Energi dan semangat hidup inilah yang kemudian bisa menyegarkan ingatan sekaligus menjaga istiqomah akan tujuan hidup : menjadi manusia baik yang berguna bagi sesama," tutupnya. (put/JPG)

Kali Ini Johan Budi Lebaran Tak Lagi Sesibuk Kala Jadi Jubir KPK

jubir presiden

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jubir presiden

Berita Terkini