<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/24/kQQa41kg50B88Nz81SecKzjOQfNOEiNBHpum2BvW-89773633.jpg" alt="Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Judha Nugraha. (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)." width="100%">
<figcaption>Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Judha Nugraha. (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dua orang WNI di Los Angeles (LA) ditangkap oleh pihak otoritas imigrasi federal (DHS) Amerika Serikat (AS). Keduanya ditangkap dalam aksi penggerebekan terkoordinasi yang dilakukan pihak DHS di sejumlah lokasi di pusat industri film Hollywood tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Judha Nugraha mengamini kabar tersebut. Menurutnya, KJRI Los Angeles telah menerima informasi terkait penahanan 2 WNI dengan inisial ESS (perempuan, 53 th) dan CT (laki laki, 48 th) dalam operasi tersebut.&nbsp; Dari keterangan yang diperoleh, ESS ditangkap karena berstatus ilegal. Sementara, CT ditangkap karena memiliki catatan pelanggaran narkotika dan illegal entry.&nbsp; &ldquo;KJRI Los Angeles saat ini sedang berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk akses pendampingan kekonsuleran bagi kedua WNI tersebut,&rdquo; tutur Judha, di Jakarta, Senin (9/6).&nbsp; Judha menekankan, pihaknya bersama 6 Perwakilan RI di AS saat ini pun terus memonitor dari dekat pelaksanaan kebijakan imigrasi AS. Termasuk, kegiatan demonstrasi besar-besaran menentang kebijakan penangkapan imigran yang berujung rusuh di LA sejak akhir pekan lalu.&nbsp; Sebagai informasi, sejak Jumat (6/6), otoritas imigrasi federal (DHS) melakukan penggerebekan terkoordinasi dan menangkap sejumlah imigran di sejumlah lokasi di LA. Seperti Garment District, Westlake, dan South LA. Aksi ini kemudian mendapat perlawanan keras dari masyarakat. Demo besar-besaran pun akhirnya digelar untuk menolak dan mendesak agar kebijakan tersebut dihentikan. Kondisi memanas ketika Presiden AS Donald Trump justru mengirim ribuan tentara federal ke sana. Bentrokan pun tak terhindarkan. Sebagai bentuk perlawanan, aksi massa dilaporkan sempat membakar beberapa mobil Waymo.&nbsp; Terkait situasi demonstrasi yang kian memanas ini, KJRI Los Angeles pun telah menjalin komunikasi dengan simpul simpul masyarakat Indonesia di sana. Sejumlah&nbsp; imbauan pun turut disampaikan bagi mereka. WNI diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperhatikan berita lokal guna mengikuti perkembangan situasi mengenai protes atau bentrokan di LA.&nbsp; WNI juga diimbau untuk menghindari kerumunan jika ada indikasi akan terjadi demonstrasi. Hal ini untuk mengurangi risiko terjebak dalam situasi berbahaya. Karenanya, WNI diminta untuk mewaspadai daerah rawan, utamanya pada area sekitar pusat kota atau lokasi yang sering menjadi tempat demonstrasi terkait kebijakan imigrasi. &ldquo;Ikuti instruksi pihak berwenang dan tetap taati aturan berlaku,&rdquo; ungkapnya.&nbsp; Sementara itu, bagi WNI yang memiliki rencana perjalanan ke AS, Judha meminta agar betul-betul dipastikan penggunaan visanya. Visa harus valid dan sesuai peruntukannya. WNI juga diimbau untuk mengantisipasi pemeriksaan imigrasi yang lebih ketat saat ketibaan di bandara di AS nantinya. Kemudian, bagi WNI di AS yang terdampak kebijakan imigrasi AS, Judha meminta agar WNI memahami hak-hak dalam sistem hukum di AS. Antara lain, hak mendapatkan pendampingan pengacara dan hak menghubungi Perwakilan RI terdekat. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/016097355/kebakaran-hutan-di-kanada-kemlu-pastikan-tak-ada-wni-terdampak">Kebakaran Hutan di Kanada, Kemlu Pastikan Tak Ada WNI Terdampak</a>&nbsp; &ldquo;Apabila menghadapi keadaan darurat agar segera menghubungi hotline pelindungan WNI,&rdquo; tegasnya. Adapun hotline yang dapat dihubungi antara lain ⁠KBRI Washington DC di nomor 202 569 7996, ⁠KJRI Chicago: 312 547 9114, KJRI Los Angeles: 213 590 8095, ⁠KJRI New York: 347 806-9279, ⁠KJRI San Fransisco: 415 875 0793, ⁠KJRI Houston: 713 282 5544, atau tTekan Tombol Darurat di aplikasi Safe Travel Kemlu.&nbsp; </div>

Dua orang WNI di Los Angeles (LA) ditangkap oleh pihak otoritas imigrasi federal (DHS) Amerika Serikat (AS).

2 WNI Ditangkap Dalam Operasi Imigrasi Federal AS di Los Angeles

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/09/IMG_0854-2201095878.jpeg" alt="Komunitas warga Suriah yang merayakan kemenangan setelah oposisi mengumumkan kejatuhan Presiden Bashar al-Assad, Minggu (8/12/2024). (Reuters)" width="100%">
<figcaption>Komunitas warga Suriah yang merayakan kemenangan setelah oposisi mengumumkan kejatuhan Presiden Bashar al-Assad, Minggu (8/12/2024). (Reuters)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Eskalasi keamanan di Syria membuat sejumlah warga negara Indonesia (WNI) di sana mengungsi. Hingga Minggu (8/12) malam, terdapat 19 WNI yang berada di KBRI Damaskus. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Judha Nugraha mengungkapkan, pertempuran yang awalnya terjadi pada Minggu dini hari, setelah Presiden Bashar Al Assad meninggalkan Damaskus, sejatinya telah reda. Namun, situasi keamanan masih sangat dinamis. Menurut dia, masih terdapat beberapa ledakan besar di sekitar Damaskus yang berasal dari serangan udara. Serangan tersebut diduga dilakukan militer Israel. &rsquo;&rsquo;Terdapat pula peluru nyasar yang mengenai atap gedung KBRI, tembus hingga ruang rapat,&rdquo; ujarnya. Namun, dia memastikan tidak ada WNI yang terluka akibat peluru nyasar tersebut. KBRI Damaskus telah menetapkan status siaga I untuk seluruh Syria. Sebelumnya, siaga I hanya diterapkan pada beberapa wilayah seperti Aleppo dan Hama. Kemenlu dan KBRI Damaskus juga telah melakukan pertemuan secara virtual dengan warga Indonesia di Syria. Selain brifing situasi keamanan terakhir, pertemuan tersebut membahas langkah-langkah kontingensi, termasuk evakuasi. &rsquo;&rsquo;Saat ini situasi di Syria masih sangat dinamis. Kemenlu, KBRI Damaskus, serta perwakilan RI di Timur Tengah terus memonitor dari dekat situasi keamanan di Syria,&rdquo; ungkapnya. Berdasar data statistik Imigrasi Syria, WNI yang ada di sana berjumlah 1.162 orang. Mereka tersebar di berbagai provinsi. Mayoritas menetap di Damaskus. Sebagian besar di antara mereka merupakan pekerja migran. KBRI Damaskus telah mengeluarkan sejumlah imbauan bagi para WNI di sana. Dubes RI untuk Syria Wajid Fauzi meminta WNI tetap tenang dan menunda bepergian. &rsquo;&rsquo;Apabila sudah di KBRI, tetaplah berada di dalam ruangan dan yang masih di rumah masing-masing, sebaiknya tetap di dalam rumah,&rdquo; tuturnya. Sebab, saat ini berlaku jam malam mulai pukul 16.00 hingga 05.00 waktu setempat. (mia/c7/oni)

KBRI Damaskus mengeluarkan imbauan untuk warga negara Indonesia (WNI) yang tersebar di seluruh wilayah Syria.

Syria Bergejolak, 19 WNI Mengungsi ke KBRI Damaskus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/14/WhatsApp-Image-2023-05-31-at-101630-2890902220.jpg" alt="Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu RI Judha Nugraha." width="100%">
<figcaption>Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu RI Judha Nugraha.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengatakan bahwa Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur tengah memantau kasus penangkapan WNI di Malaysia yang diduga membawa 58,9 kg sabu pada 22 September 2023. "KBRI Kuala Lumpur telah memonitor pemberitaan dan memperoleh informasi dari PDRM (Kepolisian Malaysia) mengenai tertangkapnya seorang WNI yang diduga membawa 58,9 kg sabu," kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kemlu RI Judha Nugraha melalui keterangan yang diperoleh ANTARA, Jakarta, Selasa (26/9). Selain membawa sabu, WNI yang dimaksud juga disebutkan membawa 3.500 butir pil yang diduga ekstasi. Pelaku WNI itu diduga akan menyelundupkan narkoba dari Malaysia ke Indonesia. Sementara itu, KBRI dan pihak pengacara, kata Judha, saat ini sedang berkomunikasi dengan otoritas terkait untuk memantau kasus tersebut. Berdasarkan laporan media setempat pada 25 September 2023 disebutkan bahwa tersangka ditangkap dalam sebuah penggerebekan di dermaga nelayan di Sungai Baloh, Jeram, Selangor, pada Jumat (22/9). Kepala Polisi Distrik Kuala Selangor Supt Ramli Kasa mengatakan penggerebekan itu dilakukan pada pukul 2.30 (waktu setempat) setelah mendapat informasi dari warga setempat mengenai aktivitas mencurigakan di dermaga tersebut. "Kami mengerahkan tim penegak hukum kami ke lokasi dan menangkap tersangka yang diyakini sedang melakukan proses pengiriman narkoba ke negara tetangga," sebut Ramli Kasa.

Selain membawa sabu, WNI yang dimaksud juga disebutkan juga membawa 3.500 butir pil yang diduga ekstasi.

WNI Ditangkap Diduga Bawa 58,9 Kg Sabu di Malaysia, Begini Langkah KBRI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/19/WhatsApp-Image-2023-04-19-at-125428-3052260503.jpeg" alt="Belasan WNI dievakuasi ke KBRI Khartoum pada Selasa (18/4), di tengah pertempuran antara tentara nasional Sudan dan paramiliter Pasukan Pendukung Cepat (RSF) negara itu." width="100%">
<figcaption>Belasan WNI dievakuasi ke KBRI Khartoum pada Selasa (18/4), di tengah pertempuran antara tentara nasional Sudan dan paramiliter Pasukan Pendukung Cepat (RSF) negara itu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Seorang WNI dikabarkan terkena pantulan peluru nyasar pada Minggu (16/4) di tengah konflik militer di Sudan, sementara belasan WNI telah dievakuasi ke KBRI Khartoum. &ldquo;Peristiwa itu terjadi pada hari kedua konflik. WNI yang dimaksud tinggal di Arkaweet, dan terkena pantulan peluru nyasar yang menyebabkan goresan kecil di pinggang,&rdquo; kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha melalui pesan singkat, Rabu (19/4). &ldquo;Saat ini yang bersangkutan sudah sembuh dan sehat,&rdquo; ujar Judha menambahkan. Menyikapi semakin panasnya situasi di Sudan, KBRI Khartoum mengevakuasi 15 WNI ke tempat perlindungan di kantor KBRI, pada Selasa (18/4). Evakuasi tersebut dilakukan ketika staf KBRI bergerak untuk menyalurkan bantuan logistik kepada para WNI yang terdampak situasi keamanan di negara itu. &ldquo;Menggunakan kesempatan pergerakan saat melakukan distribusi logistik, KBRI membawa 15 WNI dimaksud dari wilayah Khartoum, yang mayoritas terdiri dari keluarga yang mempunyai anak kecil atau bayi serta ibu hamil,&rdquo; kata Judha. Mempertimbangkan situasi peperangan yang masih berlangsung di beberapa titik di Khartoum, kata dia, para WNI yang belum bisa menjangkau tempat perlindungan di KBRI diimbau untuk tetap berada di rumah masing-masing dan tidak melakukan kegiatan di luar rumah. &ldquo;Demi keselamatan, pergerakan menuju safe house KBRI dilakukan ketika situasi keamanan sudah memungkinkan,&rdquo; tutur Judha. Berdasarkan data KBRI, tercatat sekitar 1.209 WNI menetap di Sudan, yang mayoritas berdomisili di wilayah Khartoum, sebagian di Wad Madani, serta Port Sudan. Pertempuran berkecamuk sejak Sabtu (15/4) antara Tentara Nasional Sudan dan Paramiliter Pasukan Pendukung Cepat (RSF) di Khartoum dan wilayah sekitarnya. Lebih dari 180 orang tewas dan 1.800 lainnya terluka dalam kekerasan yang sedang berlangsung menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ketidaksepakatan antara dua rival militer mengenai reformasi militer dan keamanan, yang melibatkan partisipasi penuh RSF di ketentaraan, telah berubah menjadi konflik panas dalam beberapa bulan terakhir. Sengketa antara kedua belah pihak muncul ke permukaan minggu lalu, ketika tentara mengatakan gerakan baru-baru ini oleh RSF terjadi tanpa koordinasi dan ilegal. Pada Selasa (18/4), tentara Sudan menyetujui gencatan senjata sementara dengan RSF selama 24 jam mulai pukul 06.00 sore waktu setempat. Sementara itu, Jepang mulai bersiap mengevakuasi warga negaranya dari Sudan di tengah pertempuran mematikan di negara itu. Sedangkan Indonesia belum menyatakan akan mengevakuasi WNI dari Sudan untuk sementara dipulangkan ke tanah air.

Seorang WNI dikabarkan terkena pantulan peluru nyasar pada Minggu (16/4) di tengah konflik militer di Sudan.

Seorang WNI Terkena Pantulan Peluru Nyasar di Tengah Pertempuran di Sudan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Screen-Shot-2022-06-09-at-3.40.43-PM-1.jpg" alt="Tangkapan layar Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha." width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tiga warga negara Indonesia (WNI) ditangkap oleh polisi Jepang karena diduga melakukan pembunuhan dan pembuangan mayat pada 30 Desember 2021. Informasi tersebut diperoleh KBRI Tokyo dari Kantor Polisi Konosu, Prefektur Saitama, pada Selasa (18/4). &ldquo;Mayat korban, yang diduga berjenis kelamin laki-laki, dimasukkan ke dalam tas, dan dibuang di pinggir jalan Kota Tamura, Prefektur Fukushima,&rdquo; kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha melalui pesan singkat, Rabu (19/4). Judha menjelaskan bahwa KBRI Tokyo telah meminta akses kekonsuleran untuk menemui para WNI dan melakukan pendampingan hukum. Kasus itu ramai dibicarakan di media sosial setelah diungkap oleh seorang WNI dengan akun Twitter @kevinpramudya. Dalam cuitannya, akun @kevinpramudya mengatakan bawa WNI yang tinggal di Jepang dikejutkan dengan berita bahwa polisi Jepang baru saja menemukan mayat WNI di dalam sebuah koper di Prefektur Fukushima. Korban sudah hilang sejak Desember 2021 setelah makan bersama ketiga tersangka yang juga WNI sekaligus teman kerja. Selain itu disertakan pula berita berbahasa Jepang terkait peristiwa tersebut. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/19/Cuitan-3402626021.jpg" alt="Cuitan akun @kevinpramudya terkait WNI yang melakukan dugaan pembunuhan di Jepang." width="100%">
<figcaption>Cuitan akun @kevinpramudya terkait WNI yang melakukan dugaan pembunuhan di Jepang.</figcaption>
</figure> Merujuk pada pemberitaan dari stasiun televisi Jepang, akun @kevinpramudya menyebut bahwa korban berasal dari Pati, Jawa Tengah, yang dibunuh oleh seorang pelaku yang berasal dari Purwodadi. Di Jepang, tiga terduga pelaku diketahui tinggal di kota yang sama dengan korban yaitu di Kota Konosu, Prefektur Saitama. Korban dilaporkan hilang pada Desember 2021 setelah makan dan minum di sebuah apartemen bersama ketiga terduga pelaku. Keempatnya diketahui bekerja di perusahaan yang sama. Diduga jenazah korban telah disembunyikan sejak 2021, tetapi baru dibuang pada Maret lalu. Terkait laporan tersebut, Judha membenarkan adanya dugaan bahwa korban pembunuhan adalah WNI. &ldquo;KBRI Tokyo pernah mencatat adanya WNI yang dilaporkan hilang. Data WNI tersebut telah disampaikan kepada pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut,&rdquo; kata Judha. &ldquo;Kita tunggu hasil identifikasi yang sedang dilakukan kepolisian Jepang,&rdquo; pungkas Judha.

Tiga warga negara Indonesia (WNI) ditangkap oleh polisi Jepang karena diduga melakukan pembunuhan dan pembuangan mayat pada 30 Desember 2021

3 WNI Ditangkap atas Dugaan Pembunuhan di Jepang, Kemlu RI: Tunggu Hasil Identifikasi Kepolisian Jepang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Judha-Nugraha-Katriana-Antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) mengatakan Kementerian Luar Negeri Kamboja telah merespons permintaan Menteri Luar Negeri RI untuk membebaskan 60 WNI yang disekap di negara itu.  "Ibu Menlu (Retno Marsudi) sudah berkomunikasi langsung dengan Menlu Kamboja. Bahkan, sudah langsung direspons dengan Menlu Kamboja," kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha dalam Media Briefing Direktorat Pelindungan WNI Kemlu.  Ia mengatakan bahwa Kementerian Luar Negeri Kamboja telah merespons dan akan mengirimkan tim dari kepolisian Kamboja untuk menyelesaikan kasus tersebut.  "Jadi, akan ada pergerakan lebih cepat dari otoritas Kamboja untuk bisa mengamankan WNI," katanya.  Judha mengatakan bahwa korban penipuan perusahaan investasi palsu di Sihanoukville, Kamboja, saat ini bertambah dari 53 orang menjadi 60 orang.  Kemlu menurut Judha telah melakukan berbagai langkah untuk membantu membebaskan para WNI yang disekap. Misalnya, dengan menghubungi kepolisian Kamboja untuk segera melakukan langkah penyelamatan segera setelah mendapat laporan kasus.  Pemerintah juga telah berkomunikasi dengan Kedutaan Besar Kamboja di Jakarta untuk menyampaikan isu tersebut kepada otoritas di Phnom Penh. Langkah-langkah penegakan hukum juga dilakukan di Indonesia dengan bekerja sama dengan Bareskrim Polri untuk melakukan pendalaman dan penyelidikan.  "Kami sudah bertemu dengan teman-teman Bareskrim dan kami dapatkan update bahwa sudah ada tersangka yang ditangkap. Ini adalah yang memberangkatkan," katanya.  Kemlu berharap situs website yang menayangkan tawaran bekerja di luar negeri juga dapat diterbitkan sehingga tidak ada banyak korban lainnya.  Sementara itu, KBRI juga terus menjalin komunikasi dengan para WNI. Kondisi mereka, kata Judha, dalam kondisi yang relatif baik. Meski demikian, mereka secara psikis cukup tertekan karena tidak bisa keluar dari tempat mereka bekerja. Oleh karena itu, langkah-langkah tingkat tinggi sudah dilakukan untuk mempercepat upaya penyelamatan.

Judha Nugraha: Kamboja Sudah Respons Permintaan Menlu Bebaskan WNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Judha-Nugraha-Antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memberikan penjelasan terkait kasus yang dialami pekerja migran Indonesia, Yuli Riswati. Seperti diketahui, Yuli dideportasi dari Hongkong dan telah tiba di Bandara Internasional Juanda pada Senin (2/12) lalu.  Kasus yang dialami Yuli menjadi perhatian sejumlah pihak. Pasalnya, Yuli sebelum dideportasi terlebih dahulu ditahan selama 28 hari oleh Imigrasi Hongkong di Pusat Imigrasi Castle Peak By.  Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya mengatakan bahwa penahanan yang kemudian berujung deportasi ini diduga dilakukan pemerintah Hongkong karena aktivitas jurnalistik yang dilakukan Yuli. Perempuan yang sudah 10 tahun menjadi buruh migran di Hongkong itu memang rutin melakukan reportase, baik tulisan maupun foto langsung dari titik demonstrasi di Hongkong yang sedang marak.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/03/12/2019/aji-surabaya-kecam-hongkong-yang-deportasi-pekerja-migran-yuli-riswati/">AJI Surabaya Kecam Hongkong yang Deportasi Pekerja Migran Yuli Riswati</a>  Aktivitas jurnalisme warga yang dilakukan Yuli dianggap berbahaya oleh otoritas Hongkong. Yuli menyajikan semua informasi yang didapatnya melalui media alternatif bernama Migran Pos yang digagasnya bersama sejumlah pekerja migran.  Sementara itu, Migrant CARE dan Amnesty Internasional mendorong Pemerintah Indonesia untuk turun tangan. Menurut mereka, Indonesia harus memberikan perlindungan hukum terhadap Yuli. Selain itu, Migrant CARE dan Amnesty Internasional juga menyebut tindakan Hongkong tidak lazim.  “Tindakan Pemerintah Hongkong terhadap Yuli bersifat represif dan tidak lazim. Sudah seharusnya pemerintah Indonesia memprotes perlakuan tidak adil pemerintah Hongkong dan memberi perlindungan hukum untuk Yuli,” sebut Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Indonesia Anis Hidayah dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/03/12/2019/yuli-riswati-dideportasi-pemerintah-indonesia-harus-beri-perlindungan/">Yuli Riswati Dideportasi, Pemerintah Indonesia Harus Beri Perlindungan</a>  Kemenlu sendiri memberikan penjelasan bahwa deportasi terhadap Yuli akibat melebihi izin tinggal (overstay). Sebelum menjalani sidang pada 4 November 2019, Yuli didakwa melanggar ketentuan Imigrasi Hongkong yaitu melebihi izin tinggal.  “Dan, selama di persidangan, fakta menunjukkan bahwa yang bersangkutan melakukan pelanggaran keimigrasian yakni overstay,” kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu Judha Nugraha kepada media di Jakarta, Selasa (3/12) seperti dilansir Antara.  Judha juga menjelaskan bahwa pemerintah melalui KJRI Hongkong telah mengikuti dan mendampingi kasus yang dialami Yuli untuk memastikan terpenuhinya hak-hak WNI tersebut dalam sistem hukum di Hongkong. Sesuai hukum Hongkong, pelanggaran imigrasi masuk dalam kategori kasus pidana yakni pelanggar diancam sanksi denda dan penjara maksimal dua tahun.  Dalam sidang yang dijalani Yuli, WNI asal Jawa Timur itu divonis bersalah dan dijatuhi hukuman satu tahun penjara. Otoritas Imigrasi Hongkong dapat memilih melakukan eksekusi hukuman penjara atau deportasi.  “Nah, kemudian dalam pelaksanaannya ada diskresi apakah dideportasi atau dipenjara. Diskresinya adalah kemudian dideportasi,” tutur Judha.  Berdasarkan koordinasi dengan pihak imigrasi Hongkong, telah diperoleh konfirmasi bahwa Yuli telah dideportasi pada Senin (2/12) dengan penerbangan dari Hongkong ke Surabaya. Dalam hal ini, pihak Kemenlu tidak ingin berspekulasi apakah proses hukum yang dihadapi Yuli berkaitan dengan aktivitasnya sebagai jurnalis warga atau jurnalis lepas, selain pekerjaan utamanya sebagai pekerja domestik di Hongkong.  Penangkapan Yuli pada 23 September 2019 disebut-sebut berkaitan dengan tulisan-tulisannya yang dianggap mendukung warga Hongkong dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung dalam beberapa bulan terakhir. “Kita tidak dalam posisi untuk berspekulasi, mengait-kaitkan antara apa yang terjadi dalam proses persidangan dengan aktivitas yang bersangkutan,” ujar Judha.  “Yang bisa kita sampaikan adalah fakta bahwa yang bersangkutan benar melakukan pelanggaran hukum, terbukti secara sadar overstay. Dan, kemudian tindakan hukumannya itu adalah sesuai dengan aturan keimigrasian yang ada di sana,” Judha melanjutkan.  Merujuk pada kasus Yuli, Kemenlu dan KJRI Hongkong kembali mengimbau WNI di sana untuk selalu menghormati dan mematuhi hukum setempat.

Penjelasan Kemenlu Terkait Yuli Riswati yang Dideportasi dari Hongkong

Judha Nugraha

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Judha Nugraha

Berita Terkini