<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/16/VideoCapture_20241016-121840-1-3993832593.jpg" alt="eredar video viral petugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Tanah Abang diintimidasi saat bertugas. Video viral itu di upload oleh akun tiktok @antotamburan pada Selasa (15/10)." width="100%">
<figcaption>eredar video viral petugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Tanah Abang diintimidasi saat bertugas. Video viral itu di upload oleh akun tiktok @antotamburan pada Selasa (15/10).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Beredar video viral petugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Tanah Abang diintimidasi saat bertugas. Video viral itu di upload oleh akun tiktok @antotamburan pada Selasa (15/10/2024).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam video itu tertulis :</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><em>"Perseturuan Team PANWAS KECAMATAN TANAH ABANG dengan Team MAKTAB PETAMBURAN BG MUCHIDIN MUCHTAR".</em></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Video tersebut memperlihatkan seseorang berbaju jersey timnas Indonesia tengah berbicara dengan tiga orang yang diduga merupakan petugas Panwaslu Kecamatan Tanah Abang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/015202620/pengacara-vadel-badjideh-kecam-akun-media-sosial-yang-mengatasnamakan-titin-badjideh">Pengacara Vadel Badjideh Kecam Akun Media Sosial yang Mengatasnamakan Titin Badjideh</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan nada tinggi, orang tersebut mempertanyakan terkait status mereka yang merupakan staf teknis, namun berdomisili di luar Tanah Abang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><em>"Pimpinan lo siape. Staf teknis emang boleh orang diluar Tanah Abang?,"</em> tanya orang tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Petugas pun menjawab iya dengan menganggukan kepalanya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Orang berbaju merah itu kemudian mengaku sebagai mantan staf&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"<em>Bener lo ye, di catet loh ye. Rekam nih, staf teknis boleh di... Gua stafnya Juri Ardiantoro dulu, biar lo tau, kecil lo mah sama gue, lo tanya mas Juri,</em>" balas orang tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/hankam/015202628/skadron-udara-1-selenggarakan-latihan-terbang-malam-untuk-asah-kemampuan">Skadron Udara 1 Selenggarakan Latihan Terbang Malam untuk Asah Kemampuan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Orang tersebut pun langsung meminta agar petugas menghapus file foto/video yang ada di HP mereka.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"<em>Ini lo apus gak nih</em>," pinta dia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"<em>Eh ini Panwas pelajaran ye, Petamburan tuh keras</em>," tambahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun belom dapat dipastikan kebenarannya apakah orang dalam video tersebut betul mantan Staf Juri Ardiantoro. <em>JawaPos.com</em>, sedang mencari konfirmasi dari yang bersangkutan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Beredar video viral petugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Tanah Abang diintimidasi saat bertugas.

Viral Video Panwascam Tanah Abang Diintimidasi di Petamburan! Ngaku Bekas Staf Juri Ardiantoro

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/17/IMG-20240216-WA0100-4281347625.jpg" alt="Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI)  Grace Natalie  bersama para petinggi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) lainnnya saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (16/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI)  Grace Natalie  bersama para petinggi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) lainnnya saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (16/2/2024).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Di sisa masa jabatan yang tinggal lima bulan lagi, Presiden Joko Widodo menambah daftar staf khususnya. Dua nama baru ditunjuk. Yakni, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie dan mantan Deputi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro.</p> <p>Grace maupun Juri dipanggil Presiden Jokowi pada Rabu (15/5). Pada hari itu pula penugasan sebagai staf khusus presiden diberikan.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Bapak Presiden berturut-turut menerima Bapak Juri Ardiantoro dan Ibu Grace Natalie ke Istana Merdeka. Mereka dipanggil untuk mendapat penugasan sebagai staf khusus presiden,&rdquo; kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana. Sayang, kemarin (16/5) saat ditanya lebih lanjut ihwal bidang yang diembankan kepada Grace dan Juri, Ari tidak menjawab.</p> <p>Grace sendiri malu-malu mengakui jabatan barunya. Seusai bertemu Jokowi, dia sempat memberikan pernyataan bahwa mendapat penugasan dari kepala negara. Dia bertemu Jokowi ditemani Mensesneg Pratikno. &rdquo;Nanti kalau sudah bisa di-share, saya izin dulu,&rdquo; katanya tentang tugas yang akan diemban.</p> <p>Keputusan Jokowi itu tak pelak mengundang kritik. Apalagi, Grace dan Juri merupakan pendukung presiden terpilih Prabowo Subianto. Selain itu, PSI selama ini dikenal merapat ke Jokowi. Sekjen PSI Raja Juli saat ini menjabat wakil menteri ATR/BPN.</p> <p>Pengamat politik Ujang Komarudin menyebut penunjukan Grace dan Juri sebagai aksi bagi-bagi kursi jabatan. &rdquo;Suka tidak suka, jabatan Jokowi yang akan selesai lima bulan lagi dimanfaatkan orang-orang dekatnya untuk bisa menjadi staf khusus presiden,&rdquo; ucapnya kemarin.</p> <p>Menurut dia, langkah Jokowi itu tidak elok karena mengangkat orang di akhir masa jabatannya. Meskipun presiden punya kuasa dan kewenangan dengan hak prerogatif. &rdquo;Sebenarnya kalau Jokowi butuh dukungan kinerja, rasanya tidak perlu juga. Selama ini staf khusus sudah berjalan dan tidak ada masalah. Ini soal power sharing saja,&rdquo; tuturnya.</p> <p>Ujang menegaskan, hak prerogatif presiden ada batasannya. Tidak bisa serta-merta menambah jumlah kursi jabatan atau sembarangan mengangkat orang pada jabatan tertentu. Yang tak kalah penting adalah melihat portofolionya. &rdquo;Hak prerogatif ini harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Harus disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang ada,&rdquo; tandasnya. <strong>(lyn/c18/fal)</strong></p>

Presiden Jokowi menunjuk dua staf khusus baru, yaitu Grace Natalie dan Juri Ardiantoro. Kedua bakal bertugas lima bulan waktu tersisa.

Grace Natalie-Juri Ardiantoro Lima Bulan Jadi Stafsus Presiden, Pengamat Sebut Aksi Bagi-Bagi Kursi di Akhir Masa Jabatan

<div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/17/IMG-20240216-WA0100-4281347625.jpg" alt="Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI)  Grace Natalie  bersama para petinggi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) lainnnya saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (16/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI)  Grace Natalie  bersama para petinggi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) lainnnya saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (16/2/2024).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Wakil Ketua Dewan Pembina DPP PSI, Grace Natalie dan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Juri Ardiantoro sebagai staf khususnya. Grace dan Juri Ardiantoro resmi menjadi stafsus Jokowi mulai hari ini.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua tokoh itu sebelumnya mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengatakan, Jokowi menerima Grace Natalie dan Juri di Istana untuk menugaskan keduanya sebagai staf khusus presiden. Penunjukan Grace dan Juri setelah keduanya menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/5).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada hari ini, Bapak Presiden berturut-turut menerima Bapak Juri Ardiantoro dan Ibu Grace Natalie ke Istana Merdeka. Mereka berdua dipanggil Bapak Presiden untuk mendapatkan penugasan sebagai staf khusus Presiden RI," kata Ari</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ari belum menjelaskan secara rinci tugas-tugas yang bakal dijalani Grace dan Juri sebagai stafsus Jokowi. Menurutnya, keduanya akan menjalankan tugas khusus sesuai arahan Jokowi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menjalankan tugas-tugas khusus&nbsp; sesuai arahan Bapak Presiden," ucap Ari.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natali menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/5). Grace mengaku kehadirannya di Istana untuk bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Ada pertemuan saja. Pertemuan dengan Bapak Presiden," ujar Grace di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014654463/temui-jokowi-di-istana-grace-natalie-akui-dapat-tugas-di-pemerintahan">Temui Jokowi di Istana, Grace Natalie Akui Dapat Tugas di Pemerintahan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Grace tak mengungkap secara rinci materi pembahasan dalam pertemuannya dengan Jokowi di Istana. Ia hanya mengaku, Jokowi memberi tugas kepadanya di pemerintahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Soal penugasan dari beliau di pemerintahan," ungkap Grace.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Grace enggan mengungkap lebih jauh mengenai tugas di pemerintahan yang diminta Jokowi kepadanya. Grace menyebut belum saatnya untuk membukanya ke publik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya nanti diinfokan deh, biar koordinasi dulu," pungkas Grace.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Kedua tokoh itu sebelumnya mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

Setelah Menangkan Prabowo, Grace Natalie dan Juri Ardiantoro Ditunjuk jadi Stafsus Presiden

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/JKT2-Timsel-KPU-Bawaslu-eca5.jpg" alt="Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU DKI) Juri Ardiantoro FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU DKI) Juri Ardiantoro FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU DKI) Juri Ardiantoro menanggapi keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) yang memutus sanksi berupa peringatan keras terakhir kepada KPU, meski menyatakan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wapres sah secara konstitusi.</p> <p>Meski dirinya menghormati keputusan DKPP tersebut, namun menurutnya keputusan tersebut berlebihan dan sangat rentan dipolitisasi.</p> <p>&ldquo;Keputusan DKPP sangat belebihan dan berpotensi dimanfaatkan dan dipolitisasi oleh pihak-pihak yang selama ini terus mempersoalkan pencalonan Mas Gibran. Ini sengaja dikumpulkan untuk jadi amunisi mendowngrade pasangan nomor 2," tegas Juri kepada wartawan di Media Center Prabowo Gibran, Jakarta Selatan, Selasa (6/2).</p> <p>Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) itu kemudian mengimbau masyarakat untuk tidak terlalu merisaukan putusan yang dianggapnya berlebihan tersebut. Karena secara prinsip, pencalonan Gibran sudah sesuai konstitusi.</p> <p>&ldquo;Ketua DKPP dengan jelas mengatakan bahwa putusan itu tidak mempengaruhi pencalonan Mas Gibran sebagai Cawapres karena sudah sesuai dengan konstitusi. KPU sudah menjalankan kewajiban konstitusionalnya. Hal itu terlihat jelas dalam pertimbangan putusan DKPP itu sendiri,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Juri yang juga Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) tersebut juga menyebut keputusan KPU yang tidak mengubah pencalonan dan melaksanakan perintah Mahkamah Konstitusi (MK) tidak serta bisa disalahkan karena dua alasan.</p> <p>"Pertama, putusan MK sudah serta merta membatalkan ketentuan UU yang dibatalkan MK dan peraturan turunan lainnya, yaitu Peraturan KPU. UU saja sudah otomatis tidak berlaku, apalagi hanya peraturan KPU," jelas Juri.</p> <p>Alasan kedua, lanjutnya, kalau KPU tidak melaksanakan putusan MK dalam arti menerima pendaftaran cawapres sebelum mengubah PKPU, justru bisa menjadi persoalan baru.</p> <p>&ldquo;Karena mengubah PKPU harus melalui rapat konsultasi dengan DPR dan itu membutuhkan waktu. Jika menunggu perubahan pkpu, maka KPU akan dipandang tidak melaksanakan putusan MK dan akan dihukum lebih berat karena bisa menghilangkan hak politik orang, sebagai calon presiden atau wapres. Ini lebih serius lagi,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Karena itu, Juri berharap semua pihak menjaga kondusifitas Pemilu yang berlangsung beberapa hari lagi. &ldquo;Semua hal terkait akan rentan politisasi. Ini saatnya rakyat menentukan pilihan, dan kita benar-benar kembalikan kedaulatan kepada rakyat,&rdquo; pungkas Juri.</p> <p>Diketahui sebelumnya, DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua dan anggota KPU RI dalam proses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Sanksi yang dijatuhkan berupa peringatan keras terakhir. DKPP memerintahkan KPU menjalankan putusan ini. DKPP juga meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengawasi putusan ini.</p> <p class="class-paragraph">"Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini," tegasnya.</p> <p>Selain itu, DKPP menyatakan pencalonan Gibran Rakabuming Raka yang ditetapkan KPU RI sudah sesuai dengan konstitusi. DKPP menyatakan KPU menjalankan sesuai dengan putusan MK.</p>

Keputusan DKPP berlebihan dan berpotensi dipolitisasi oleh pihak-pihak yang selama ini terus mempersoalkan pencalonan Gibran Rakabuming Rak

Sebut Keputusan DKPP Berlebihan, Mantan Ketua KPU Juri Ardiantoro: Berpotensi Rentan Dipolitisasi

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/juri-ardiantoro.jpg" alt="Tenaga Ahli Utama Deputi Politik dan Hukum Kantor Staf Presiden Juri Ardiantoro Muhamad Ali/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Tenaga Ahli Utama Deputi Politik dan Hukum Kantor Staf Presiden Juri Ardiantoro Muhamad Ali/Jawa Pos</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong><em><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></em> - Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro menegaskan pemerintah tetap melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 27 November 2024.</p> <p>"Pemerintah tetap sesuai dengan skenario undang-undang bahwa pilkada dilaksanakan pada November 2024," kata Juri di Jakarta, Jumat, (14/7).</p> <p>Sebelumnya Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja pada Rabu (12/7), sebagaimana dikutip dari laman resmi Bawaslu opsi penundaan Pilkada serentak 2024 patut dibahas karena pelaksanaannya beririsan dengan Pemilu 2024 dan ada pula potensi terganggunya keamanan serta ketertiban.</p> <p>"Meskipun memahami ada kerumitan, penyelenggara pemilu diminta fokus melakukan penyesuaian tahapan-tahapan, mengatur sumber daya untuk mengatasi jadwal pemilu dan pilkada yang tumpang tindih," ungkap Juri.</p> <p>Yuri pun menegaskan, menjelang pilkada tidak akan ada kekosongan jabatan karena sudah ada penjabat (pj) kepala daerah.</p> <p>Rahmat Bagja sempat mengatakan bahwa Bawaslu khawatir dalam pelaksanaan pilkada 2024 karena pemungutan suara pada November 2024 sedangkan pelantikan presiden terpilih baru dilakukan pada Oktober 2024.</p> <p>"Tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti. Oleh karena itu, kami mengusulkan sebaiknya membahas opsi penundaan pemilihan (pilkada) karena ini pertama kali serentak," ujar Bagja.</p> <p>Bagja juga&nbsp;mencontohkan, apabila ada gangguan keamanan di suatu daerah, polisi berpotensi kesulitan mendapatkan bantuan dari pasukan di daerah lain karena daerah lain juga menyelenggarakan pilkada.</p> <p>"Kalau sebelumnya, misalnya, pilkada di Makassar ada gangguan keamanan, bisa ada pengerahan dari Polres di sekitarnya atau polisi dari provinsi lain. Kalau Pilkada 2024, tentu sulit karena setiap daerah siaga menggelar pemilihan serupa," ujarnya.</p> <p>Bawaslu pun mengusulkan kepada pemerintah dan penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk membahas opsi penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.</p> <p>Sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, hari pemungutan suara Pilkada 2024 jatuh pada 27 November 2024.</p>

Juri menegaskan, menjelang pilkada tidak akan ada kekosongan jabatan karena mekanismenya sudah ada penjabat (pj) kepala daerah.

KSP Pastikan Tidak Ada Penundaan Pilkada Serentak 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/juri-ardiantoro.jpg" alt="Tenaga Ahli Utama Deputi Politik dan Hukum Kantor Staf Presiden Juri Ardiantoro Muhamad Ali/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Tenaga Ahli Utama Deputi Politik dan Hukum Kantor Staf Presiden Juri Ardiantoro Muhamad Ali/Jawa Pos</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Tim Seleksi (Timsel) KPU dan Bawaslu Juri Ardiantoro mengungkapkan bahwa sejak pendaftaran pembukaan calon anggota KPU dan Bawaslu masih minim peminat. Adapun pendaftaran calon anggota KPU dan Bawaslu resmi dibuka pada 18 Oktober 2021.<br /> <br /> "Kalau lihat pekerkembangannya sampai tadi malam, kami melihat dari pendaftarannya angkanya masih kecil," ujar Juri di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/11).<br /> <br /> Juri mengungkapkan, jumlah pendaftar sampai dengan saat ini baru sebanyak 38 bakal calon anggota KPU dan 28 bakal calon Bawaslu periode 2022-2027.<br /> <br /> "Calon anggota KPU baru 38 dan Bawaslu 28. Ini pun kita belum periksa mohon maaf kualitas dari yang mendaftar," katanya.<br /> <br /> Juri menduga masyarakat bakal mendaftar sebagai calon anggota KPU dan Bawaslu pada akhir-akhir pendaftaran ditutup. Sebab pengalaman sebelum-sebelumnya menunjukan hal tersebut.<br /> <br /> "Memang kecenderungannya kalau kita lihat pengalaman selama ini lebih banyak yang daftar di akhir akhir waktu," katanya.<br /> <br /> Diketahui, cara pendaftaran bakal calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 bisa mengambil formulir kelengkapan persyaratan di laman https://seleksikpubawaslu.kemendagri.go.id. Pendaftaran dibuka sejak 18 Oktober hingga 15 November 2021.<br /> <br /> Bakal calon bisa mendaftar langsung ke sekretariat Timsel di Gedung B lantai 2 Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat. Dikirim melalui kantor pos ke PO BOX 555 Jakarta Pusat 10000. Serta mendaftar secara daring di laman https://seleksikpubawaslu.kemendagri.go.id.

Timsel: Pendaftar Calon Anggota KPU dan Bawaslu Masih Sepi Peminat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/juri-ardiantoro.jpg" alt="Tenaga Ahli Utama Deputi Politik dan Hukum Kantor Staf Presiden Juri Ardiantoro Muhamad Ali/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Tenaga Ahli Utama Deputi Politik dan Hukum Kantor Staf Presiden Juri Ardiantoro Muhamad Ali/Jawa Pos</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Timses Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin di Pilpres 2019 yang juga Deputi IV Kantor Staf Presiden Juri Ardiantoro terpilih sebagai Tim Pansel calon Anggota KPU dan Bawaslu. Dia dikritisi karena rentan dengan konflik kepentingan.<br /> <br /> Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya tidak mempermasalahan terpilihnya Juri Ardiantoro tersebut. "Jadi enggak masalah," ujar Dasco di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/10).<br /> <br /> Menurut Wakil Ketua DPR ini, sosok Juri sudah mempunyai pengalaman karena pernah menjadi Komisioner KPU. Sehingga publik tidak perlu mempermasalahkan Juri pernah menjadi Timses Jokowi-Ma'ruf Amin ini.<br /> <br /> "Pak Juri itu justru berpengalaman di KPU, sehingga bagi kami tak ada masalah jika kemudian Pak Juri jadi tim seleksi KPU. Karena kan tim seleksi bukan Pak Juri sendiri, itu kan ada beberapa yg kemudian bersama-sama," katanya.<br /> <br /> Dasco menambahkan, dengan pengalaman Juri ini bisa dijadikan masukan bagi para tim pansel ketika melangsungkan seleksi bagi calon anggota KPU-Bawaslu.<br /> <br /> "Tentunya pengalaman dari Pak Juri itu bisa menjadi bekal memilih calon baik KPU dan Bawaslu yang tepat disamping aspek lain nanti akan dilengkapi oleh anggota lain dibawah pak Juri," ungkapnya.<br /> <br /> Sebelumnya diketahui, Presiden Jokowi menetapkan 11 orang Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu 2022-2027. Penunjukan telah diresmikan lewat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 120/P Tahun 2021.<br /> <br /> Sementara daftar 11 anggota Tim Seleksi tersebut di antaranya, yakni Juri Ardiantoro menjabat sebagai Ketua Merangkap Anggota Timsel, Chandra M Hamzah sebagai Wakil Ketua Merangkap Anggota, dan Bahtiar sebagai Sekretaris Merangkap Anggota.<br /> <br /> Sementara delapan anggota lainnya, yakni Edward Omar Sharif Hiariej, Airlangga Pribadi Kusman, Hamdi Muluk, Endang Sulastri, I Dewa Gede Palguna, Abdul Ghaffar Rozin, Betti Alisjahbana, dan Poengky Indarty.

Gerindra Tidak Masalah Juri Ardiantoro Jadi Tim Pansel KPU-Bawaslu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/juri-ardiantoro.jpg" alt="Tenaga Ahli Utama Deputi Politik dan Hukum Kantor Staf Presiden Juri Ardiantoro Muhamad Ali/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Tenaga Ahli Utama Deputi Politik dan Hukum Kantor Staf Presiden Juri Ardiantoro Muhamad Ali/Jawa Pos</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Masa observasi bagi 285 WNI dari Wuhan, Tiongkok, di Natuna berakhir pada Sabtu (15/2). Mereka kemudian akan dipulangkan dan rencananya terbang dari hanggar Natuna siang ini, langsung ke Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Kemudian diserahkan kepada pihak yang terkait.<br /> <br /> Menanggapi hal tersebut, ‎Pelaksana Tugas (Plt) Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro menyakini masyarakat dapat menerima mereka yang baru saja menjalani observasi di Natuna.‎ Sehingga mereka tidak perlu risau.<br /> <br /> "Kita percaya, masyarakat memiliki tingkat empati tinggi terhadap saudara-saudaranya, termasuk kepada mereka yang baru diobservasi yang pulang ke rumah masing-masing," uj‎ar Juri saat dihubungi, Sabtu (15/2).<br /> <br /> Juri telah mendapatkan informasi bahwa mereka yang dikarantina semuanya sehat. Tidak terinveksi virus Korona jenis baru atau COVID-19. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak menerima mereka.<br /> <br /> "Pemerintah juga memastikan bahwa semua sehat dan sama seperti kita semua yang sehat," imbuhnya. "Mereka itu sehat sejak dari Wuhan, di Natuna, hingga selesai observasi. Jadi tidak ada masalah," ungkapnya.<br /> <br /> Berdasar informasi, ‎285 WNI yang telah selesai menjalani observasi di Natuna akan diterbangkan menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara (AU) ke Halim Perdanakusuma. Setelah itu, peserta observasi dapat melanjutkan perjalanannya menggunakan pesawat komersil ke daerahnya masing-masing. Seluruh biaya kepulangan ditanggung oleh negara.

Istana Yakin WNI yang Diobservasi di Natuna Diterima Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/kampanye-saat-masa-tenang-kpu-akan-berikan-sanksi_m_107665.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com -</strong> Tanggal 12-14 Februari adalah masa tenang kampanye Pilkada DKI Jakarta. Sebelum masuk ke pencoblosan yakni tanggal 15 Februari. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Juri Ardiantoro mengatakan, semua pihak dilarang untuk melakukan kampanye pada masa tenang tersebut. Jika tetap melakukan kegiatan kampanye maka akan ada sangksi yang diberikan lembaganya.</p><br /> <p>"Ada yang memanfaatkan hari tenang untuk kampanye maka itu bisa diancam dengan pidana," ujar Juri di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (6/2).</p><br /> <p>Menurut Juri, masa tenang kampanye harus ditiadakan aktivitas, sehingga masyarakat bisa mempersiapkan diri melakukan pencoblosan yang akan dilakukan pada tanggal 15 Februari nanti.</p><br /> <p>"Masa tenang harus kita buat tenang, tidak ada gerakan apapun yang membuat orang punya persepsi macam-macam terhadap pilkada," katanya. "Mari hormati 3 hari ini untuk mempersiapkan seluruh pemilih menggunakan hak pilihnya," tambahnya.</p><br /> <p>Sekadar informasi, dalam Pilkada DKI Jakarta diikuti oleh tiga orang kontestan calon gubernur dan wakil gubernur DKI. Mereka adalah nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, serta nomor urut 3 Anies Baswedan-Sandiaga Uno.<strong>(cr2/JPG)</strong></p><br /> <p></p>

Kampanye Saat Masa Tenang, KPU Akan Berikan Sanksi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#juri ardiantoro

Berita Terkini