<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Kabel-bawah-laut-3.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di zaman sekarang internet memiliki peran utama untuk bisnis, pemerintahan, dan hampir semua orang membutuhkan hal ini. Untuk mendapatkan internet yang berkualitas diperlukan infrastruktur yang kuat juga seperti kabel bawah tanah, tower super tinggi, sampai kabel-kabel super panjang di bawah laut.  Dengan membangun infrastruktur yang canggih, hal ini dikatakan akan mempercepat transformasi digital sampai membuka ruang untuk lapangan pekerjaan sehingga menumbuhkan perekonomian negara.  Di Indonesia, infrastruktur digital dari Google disebut sudah berkontribusi terhadap 12 persen traffic internet di Indonesia, lewat kabel indigo bisa mendapatkan kuota yang lebih banyak, meningkatkan kecepatan hingga membuat layanan internet yang lebih luas.  "Sementara di tahun 2024 nanti diprediksi akan ada 4,6 juta pengguna internet baru dan tidak hanya itu, dukungan internet cepat ini juga akan meningkatkan keamanan layanan digital sampai menghasilkan surplus ekonomi yang sangat besar," ujar Google melalui keterangannya.  Sementara di tahun 2021, disebut ada sekitar 299.000 lapangan kerja baru dari investasi ini dan di tahun 2026 akan ada 1,6 juta lebih lapangan kerja baru yang berpotensi meningkatkan pendapatan negara hingga ribuan triliun rupiah.  Saat ini, konsumsi energi pusat data Google dua kali lebih hemat dibandingkan server pada umumnya namun dengan daya komputasi tujuh kali lebih baik dibanding lima tahun lalu, dan di tahun 2030 nanti infrastruktur digital yang dibangun oleh Google akan bebas dari emisi gas karbon.  Terkait kabel bawah laut sendiri, Google menjelaskan bahwa teknologi ini didesain untuk bertahan sampai 25 tahun dan tidak akan mengganggu ekosistem bawah laut karena dibuat dari bahan yang ramah lingkungan.  Dalam satu detik kabel bawah laut dapat mengirimkan data film High Definition (HD) berdurasi ratusan jam, jauh lebih cepat dari satelit yang hanya dapat mengirimkan data yang sama namun durasinya hanya 30 menit.  Sekitar 97 persen dari data ditransfer melalui kabel bawah laut, bukan satelit, dan semua itu berkat satu teknologi bernama Serat Optik. Serat Optik menjadi alat penghantar informasi yang ada di dalam kabel yang membuat data yang ada di dalamnya dapat bergerak dengan kecepatan cahaya dan membuat koneksi jadi bebas hambatan.  Selain membuat komunikasi dan pembelajaran jarak jauh menjadi lebih lancar, koneksi cepat dan stabil dari kabel bawah laut dapat membuat orang dari seluruh dunia dapat mengakses informasi dengan cepat bahkan di tempat terpencil sekalipun.  Mengutip laporan Analysys Mason 2022, pada akhir tahun 2021, Indonesia telah terhubung ke 20 sistem kabel bawah laut internasional secara bersamaan. Google berinvestasi pada sistem kabel Indigo-West pada tahun 2019, disusul investasi pada dua sistem kabel Echo dan Apricot:  - Indigo-West (2019) – kapasitas 36Tbit/s, sistem kabel terbuka yang menghubungkan Indonesia, Singapura dan Australia. - Echo (2023) – Sistem kabel Trans-Pasifik yang menghubungkan Indonesia, Singapura dan Amerika Serikat. - Apricot (2024) – Sistem kabel Pan-Asia yang menghubungkan Indonesia, Singapura, Filipina, Jepang, Taiwan, dan Guam.  "Investasi dalam infrastruktur jaringan akan mendorong keamanan, keandalan, dan peningkatan kinerja dalam layanan cloud. Dengan demikian, Google Cloud dan kabel bawah laut berkontribusi pada fondasi ekonomi digital Indonesia sekaligus meningkatkan aksesibilitas perdagangan berbasis teknologi di Indonesia," tandas Google.

Alasan Pentingnya Kabel Bawah Laut, Berikut Penjelasan Google

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/E03C40D9-E6BB-4AC8-81EA-B9C74ECEBEEF.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan operator kabel laut masih menjadikan Perairan Batam, Kepulauan Riau, sebagai lokasi favorit. Terutama, untuk pemanfaatan ruang laut guna menggelar kabel optik keluar dan masuk wilayah Indonesia.  Direktur Perencanaan Ruang Laut Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP Suharyanto mengungkapkan perairan Pulau Batam khususnya di segmen Selat Singapura memang menjadi salah satu wilayah dengan tingkat pemanfaatan ruang laut yang sangat tinggi, khususnya untuk penggelaran Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL).  Hal ini disebabkan posisinya yang strategis dekat dengan Singapura, sebagai International Hub yang menghubungkan sistem telekomunikasi kabel bawah laut ke negara Asia, Eropa, Amerika dan Australia.  "Permintaan yang tinggi untuk memanfaatkan ruang laut ini harus diantisipasi. Perairan teritorial Indonesia di Selat Singapura ini akan menjadi sulit untuk dimanfaatkan serta dikelola jika pemanfaatan ruang lautnya tidak ditata. Sebagai contoh yang terjadi saat ini adalah kabel bawah laut di Selat Singapura yang belum ditata dengan baik, sehingga berpotensi tumpang tindih dengan kepentingan laut lainnya, seperti daerah untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral, perikanan budidaya, daerah konservasi dan taman nasional laut, kepelabuhanan, alur pelayaran, dan lain sebagainya," papar Suharyanto di Batam, Jumat (29/7).  Perairan Pulau Batam sendiri telah ditetapkan sebagai jalur penggelaran sistem telekomunikasi kabel bawah laut beserta Beach Main Hole (BMH) dan Landing Stations SKKL Internasional yang berada di Tanjung Pinggir dan Tanjung Bembam. Lokasi pendaratan SKKL ini merupakan titik strategis yang telah dimanfaatkan oleh beberapa operator telekomunikasi. Lokasi tersebut akan semakin ramai seiring rencana penggelaran listrik bawah laut untuk mendukung pasokan energi ke Singapura dan rencana penggelaran SKKL dari beberapa pemain seperti Telin, XL, Triasmitra, dan operator lain.  "Untuk itu kami bersama Tim Teknis Penataan Alur Pipa dan/Kabel Bawah Laut meninjau langsung ke sejumlah landing station di Batam. Tujuannya dalam rangka penataan lokasi BMH/Landing Point sehingga di kawasan ini dapat dilaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang laut yang optimal dimana tidak terjadi tumpang tindih kepentingan dan ekosistem laut tetap terjaga kelestariannya. ini selaras dengan kebijakan Ekonomi Biru yang digaungkan oleh Pak Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono," pungkasnya.  Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto menambahkan saat ini gerbang internet Indonesia ke luar negeri memang dominan memanfaatkan perairan di wilayah barat. “Dari total 100 persen trafik internet dari Indonesia, 97 persen harus melewati Singapura yang memiliki akses kabel fiber optik langsung ke Amerika dan negara-negara lainnya. Hanya tiga persen trafik internet yang bisa langsung ke Amerika, via perairan Indonesia Timur, di Manado,” paparnya.  Menurutnya, kondisi ini tidak ideal dalam mendukung Indonesia sebagai negara yang akan mengembangkan ekonomi digital. “Kita sudah memenuhi syarat sebagai pemain utama di bisnis internet. Tetapi kondisi sekarang, masa data harus dibawa dulu ke Batam via Singapura baru ke Amerika Serikat," tuturnya.  Diharapkannya, pemain kabel laut mengoptimalkan Kehadiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut dan Rencana Tata Ruang dan/atau Rencana Zonasi yang menetapkan lokasi Landing Stations SKKL internasional tidak hanya di Batam, namun ada juga di Kupang, Manado, dan Jayapura.  "Indonesia harus memiliki diversity gateway untuk mengelola trafik internet ke luar negeri agar berdaulat nantinya secara digital," tandasnya.  Sementara itu, Asisten Operasi Survei dan Pemetaan – Pushidrosal Laksamana Pertama TNI Dyan Primana Sobaruddin, menyarankan perlunya membangun lokasi penempatan kabel bawah laut (Beach Main Hole) yang dipergunakan bersama agar pemanfaatan ruang laut bisa efektif, sekaligus menghindari terjadinya konflik status lahan.  Ke depan, juga perlu dilakukan pilot project penataan kabel bawah laut dengan menggunakan BMH secara bersama yang dikelola pemerintah atau pemerintah daerah."Ini mungkin perlu peran pemda untuk menyiapkan satu kawasan lahan yang menjadi lokasi BMH bersama. Karena kalau kita lihat misalnya di Tanjung Bemban ini, banyak sekali titik BMH penempatan kabel bawah laut dengan jarak bisa sampai puluhan meter antar titiknya. Ini tentu tidak efektif, karena sepanjang pantai nantinya bisa dipenuhi kabel," paparnya.

Perairan Batam Strategis untuk Kabel Laut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/images-5.fit_lim.size_1400x.v1635457508.jpg" alt="Meta, nama baru perusahaan yang menaungi Facebook. (Mashable)." width="100%">
<figcaption>Meta, nama baru perusahaan yang menaungi Facebook. (Mashable).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Induk perusahaan Facebook yang belum lama ini berganti nama menjadi Meta mengungkapkan bahwa mereka baru saja melakukan investasi besar untuk pembangunan jaringan kabel bawah laut miliknya. Investasi ini diklaim bakal mendorong pertumbuhan pesat ekonomi terutama untuk kawasan Eropa dan Asia Pasifik yang dalam satu dekade terakhir memiliki pembangunan infrastruktur jaringan internet bawah laut yang masif.  Pernyataan tersebut dikeluarkan Meta mengacu dari hasil penelitian dua studi dari Analysys Mason dan RTI Internasional tentang dampak dari kabel bawah laut yang diinvestasikan Meta di dua wilayah yaitu Eropa dan Asia Pasifik. Melalui keterangan resminya, Meta menyebut bahwa penelitian tersebut mencatat ada potensi sebesar USD 600 miliar atau setara Rp 8,6 kuadraliun yang bisa dihasilkan terhadap PDB di Eropa dan Asia Pasifik pada 2025 dengan kehadiran jaringan bawah laut yang dihadirkan Meta.  Investasinya itu berasal dari kerja kolaboratif antara Meta dengan mitra lainnya termasuk Pemerintah dalam hal menyiapkan sistem kabel bawah laut untuk jaringan telekomunikasi baik di Kawasan Eropa dan Asia Pasifik.  "Di Indonesia, investasi kabel bawah laut kami diprediksikan dapat meningkatkan PDB hingga USD 59 miliar (setara Rp 845,9 triliun) secara kumulatif antara tahun 2023 hingga 2025 dan membantu menciptakan 1,8 juta lapangan kerja dalam bidang konstruksi, telekomunikasi, dan industri yang berbasiskan layanan jasa seperti keuangan, kesehatan, teknologi informasi, dan pendidikan pada tahun 2025," ujar pihak Meta melalui keterangan resminya.  Rencana investasi Meta untuk sistem jaringan kabel bawah laut memang masuk akal mengingat saat ini semakin banyak orang terhubung ke internet di mana saja dan kapan saja. Sejak kehadirannya, internet sendiri telah berkembang dari hal yang sangat baru hingga kini menjadi sebuah kebutuhan dasar.  Internet membantu orang-orang mencari pekerjaan, membantu perusahaan mengatur rantai suplai mereka, dan mendukung usaha kecil menjangkau lebih banyak pelanggan. Seiring dengan semakin meningkatnya ketergantungan orang terhadap internet dalam kehidupan sehari-hari, tingkat pertumbuhan gabungan tahunan internet dikatakan telah mencapai 27 persen.  Situasi pandemi sendiri semakin memperkuat kebutuhan terhadap konektivitas ketika semua orang beralih ke konferensi video dan siaran langsung untuk terhubung dengan seluruh informasi di dunia. Permintaan terhadap kapasitas internet yang andal pun terus meningkat saat ini.  "Kini kami terus bermigrasi ke penerapan yang lebih imersif yang akan menciptakan landasan untuk metaverse. Masa depan ini sangat bergantung pada jaringan internet yang tepercaya dan andal, dan layanan inilah yang akan diberikan oleh infrastruktur kabel bawah laut," lanjut Meta.  Hingga saat ini, Meta mengklaim telah berinvestasi dalam beberapa sistem bawah laut di Asia Pasifik, melakukan diversifikasi rute dan menghubungkan lebih banyak komunitas. Dua dari sistem ini telah beroperasi: Asia-Pacific Gateway and Jupiter. Kabel-kabel ini menjelajahi berbagai kawasan, melintasi Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, Vietnam, dan Amerika Serikat.  "Kami juga telah mengumumkan rencana untuk berinvestasi dalam delapan kabel bawah laut baru, yang dijadwalkan untuk mulai beroperasi antara tahun ini dan 2025. Dua kabel bawah laut, Echo dan Bitfrost, melewati Selat Luzon dan menjadi kabel pertama yang menghubungkan Jakarta, Indonesia secara langsung dengan Amerika Serikat," tandas Meta.  Kabel bawah laut lainnya, yang dikenal sebagai Apricot, akan menghubungkan Singapura, Jepang, Taiwan, Guam, Indonesia, dan Filipina. Apricot akan menjadi kabel bawah laut pertama lintas Asia yang menghindari jalur terpadat di Laut China Selatan.

Induk Facebook Investasi Besar, Bangun Jaringan Kabel Bawah Laut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kabel-laut-indigo-rampung-hubungkan-australia-dan-asia-tenggara_m_.jpg" alt="Ilustrasi: pembangunan jaringan kabel bawah laut." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: pembangunan jaringan kabel bawah laut.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Senior Vice President (SVP) Corporate Communication &amp; Investor Relation Telkom, Ahmad Reza mengatakan, telah terjadi gangguan pada sistem komunikasi kabel laut JaSuKa (Jawa, Sumatera dan Kalimantan) ruas Batam - Pontianak. Kejadian tersbeut terjadi pada Minggu (19/9) mulai sekitar pukul 17.33 WIB.  "Kondisi ini berdampak pada penurunan kualitas layanan TelkomGroup baik fixed maupun mobile broadband di beberapa wilayah Indonesia," ujar Ahmad Reza dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com.  Ahmad Reza juga tidak lupa memohon maaf atas kejadian ini. Pihaknya sedang bergerak cepat untuk menangani persoalan tersebut agar bisa membuat layanan kembali normal.  “Saat ini kami sudah langsung melakukan rerouting trafik sebagai alternatif jalur komunikasi menuju Batam, sehingga kualitas layanan dapat segera kembali normal sebelum tengah malam ini. Kami masih mengidentifikasi penyebab terjadinya gangguan,” paparnya.  Mewakili manajemen Telkom, Ahmad Reza juga kembali menegaskan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan pelanggan di wilayah terdampak.  “Semoga gangguan dapat teratasi dan layanan TelkomGroup dapat kembali normal secepatnya," pungkasnya.

Kabel Laut Jasuka Bermasalah, TelkomGroup Minta Maaf Kepada Pelanggan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/kkp-12a.jpg" alt="Bincang Bahari KKP berjudul" width="100%">
<figcaption>Bincang Bahari KKP berjudul</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya mensosialisasikan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut.  Direktur Perencanaan Ruang Laut Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Suharyanto mengungkapkan, melalui regulasi tersebut harapannya dapat menjadi solusi dari sejumlah persoalan terkait dengan semrawutnya penempatan pipa maupun kabel di ruang laut selama ini.  Menurutnya, apalagi dalam sistem komunikasi kabel laut, saat ini ada 186 segmen kabel telekomunikasi bawah laut yang masih berada di luar koridor yang telah ditetapkan. Dalam Kepmen KP Nomor 14/2021, tersebut, ditetapkan sebanyak 217 alur kabel laut nasional, 43 alur pipa bawah laut nasional, empat landing station, dan 209 titik beach man hole (BMH) di seluruh wilayah Indonesia.  “Alur-alur yang ada dalam kepmen ini akan menjadi acuan untuk kegiatan penggelaran kabel dan pipa,” ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (12/8).  Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Rasman Manafi menyampaikan, penataan koridor tersebut juga bertujuan untuk mengoptimalkan ruang laut Indonesia agar tidak terjadi konflik pemanfaatan.  Menururnya, ketidakmerataan menciptakan peluang konflik. Padahal, ruang laut tersebut banyak yang dapat dimanfaatkan, apalagi di bawah 12 mil. Hal tersebut berupa perikanan tangkap, budidaya, lokasi labuh jangkar, dermaga pelabuhan, yang kalau ada kabel tidak mungkin kita lakukan.  Kemudian, juga ada kegiatan pariwisata, pemanfaatan energi laut, dan juga ada offshore. “Kalau ruang laut kita tidak tertata, saya kira semua ini tidak akan optimal dilakukan, makanya harus segera kita tata,” imbuhnya.  Setelah adanya penetapan koridor melalui Kepmen KP 14/2021, kata Rasman, Kemko Marves juga mendorong adanya penetapan bisnis proses. Langkah menjadi penting karena dapat mendorong investasi yang kondusif bagi negara melalui adanya jaminan atau kepastian dalam proses pengurusan perizinan.  "Diperlukan pembentukan TIM Nasional penata alur pipa dan kabel bawah laut dengan melibatkan stakeholder terkait dan penyelenggara SKKL dan Migas di Indonesia," pungkasnya.

KKP Sebut Aturan Ini Bisa Selesaikan Semrawut Kabel Bawah Laut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Koster-buka-domestik-1.jpg" alt="Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  Wishnutama Kusubandio, Gubernur Bali Wayan Koster, dan Kapolda Bali Irjen Polisi Petrus Reinhard Golose pada acara Deklarasi Program Kepariwisataan. Ni Luh Rh" width="100%">
<figcaption>Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  Wishnutama Kusubandio, Gubernur Bali Wayan Koster, dan Kapolda Bali Irjen Polisi Petrus Reinhard Golose pada acara Deklarasi Program Kepariwisataan. Ni Luh Rh</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah dalam hal ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan melakukan penataan penyelenggaraan pipa dan kabel bawah laut. Penataan pipa dan kabel dilakukan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Teluk Jakarta, dan perairan Jawa Timur. Penataan ini akan dilakukan bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.  Kedua kementerian tersebut telah menyepakati ada 217 jalur koridor dan 209 beach manhole yang ditetapkan dalam rangka penataan pipa dan kabel bawah laut. Penetapan itu pun sudah diresmikan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 14 Tahun 2021.  "Sudah diputuskan bahwa akan ditata pipa dan kabel bawah laut yang ada di perairan Indonesia," kata Luhut dalam keterangannya, Kamis (25/2).  Luhut mengatakan, dengan penataan yang dilakukan pada pipa dan kabel bawah laut lalu lintas angkutan kapal di pelabuhan akan makin efisien karena tidak terhambat pipa dan kabel bawah laut yang tidak tertata.  "Ini akan membuat pelabuhan kita lebih efisien dan lalu lintas laut kita menjadi lebih tertib," ungkapnya.  Sementara, Trenggono mengungkapkan aturan Kepmen KP no 14 tahun 2021 terkait pengaturan pipa dan kabel bawah laut ini nantinya dapat dievaluasi sebanyak satu kali dalam lima tahun. Evaluasi juga bisa dilakukan bila terjadi perubahan terkait kebijakan nasional yang bersifat strategis, kondisi lingkungan dan bencana.  "Kepmen KP Nomor 14 Tahun 2021 yang sudah disepakati bersama ini perlu secepatnya disosialisasikan bersama dan secepatnya kita bahas kembali terkait penyusunan dan penetapan proses bisnis penyelenggaraan pipa dan kabel bawah laut ini," tuturnya.  Sebelumnya telah dilakukan pembahasan awal tentang desain proses bisnis yang akan ditetapkan sebagai acuan bersama penyelenggaraan pipa dan kabel bawah laut. Sejak awal proyek ini berjalan proses pemetaan pipa dan kabel bawah laut dibantu oleh Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi (Kapushidros) TNI AL.  Melalui pemetaan ini, pada akhirnya diperoleh peta jalur kabel bawah laut dan juga rencana lokasi landing stations di Batam, Manado, Kupang, dan Jayapura.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/HIM4qenoNZU

Menteri Luhut Dan Menteri KKP Sepakati Rencana Penataan Pipa Dan Kabel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/IMG-20200602-WA0000.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki jaringan komunikasi yang beragam untuk kebutuhan komunikasi masyarakat di berbagai penjuru. Selain satelit, Saluran Komunikasi Kabel Laut (SKKL) yang terletak di bawah laut juga menjadi salah satu tulang punggung jaringan komunikasi untuk terhubung dari satu pulau ke pulau lain.  Hanya saja, untuk kabel bawah laut, kerap dijumpai pihak tak bertanggung jawab dan tangan-tangan jahil yang merusak atau melakukan aksi vandalisme. Aksi tersebut berakibat pada terganggunya proses komunikasi masyarakat yang bergantung pada jaringan kabel bawah laut.  Masih banyak yang belum mengetahui kalau kabel bawah laut dilindungi oleh undang-undang. Sebuah contoh kasus perusakan kabel bawah laut baru-baru ini dialami oleh PT Ketrosden Triasmitra (Triasmitra) yang berhasil mencatat sejarah di bidang telekomunikasi, khususnya dalam penegakkan Undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.  Perusahaan yang telah berkecimpung di dunia telekomunikasi sejak 26 tahun lalu itu berhasil untuk pertama kali memenangkan kasus pengrusakan sistem komunikasi khususnya Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL), dalam persidangan kasus pengrusakan SKKL Palapa Ring Barat (PRB), yang menjadi tanggung jawab Triasmitra dalam perawatan dan pemeliharaan, di perairan Tanjung Balai Karimun Kepulaun Riau.  Titus Dondi, CEO Triasmitra, menjelaskan bahwa kasus ini berawal pada tanggal 4 Juli 2019, melalui pemantauan sistem monitoring Triasmitra, telah terjadi gangguan (disebabkan putusnya koneksi) pada SKKL PRB di sekitar perairan Tanjung Balai Karimun. Saat dicek oleh tim diperkirakan terjadi kerusakaan.  Di titik lokasi, tim patroli menemukan ada Kapal (tug boat) TB Bintang Ocean 3 dan tongkang Winbuild 2312 berbendera Singapura milik Hai Seng Marine Pte Ltd yang sedang berlabuh jangkar berada dekat dengan lokasi yang diperkirakan terjadi kerusakaan.  Nakhoda Kapal TB Bintang Ocean 3 bernama Djunaidi Tan yang menarik tongkang winbuild 2312 milik Hai Seng Marine Pte Ltd mengakui bahwa kapal tersebut tidak bisa bergerak karena jangkar tongkang tersangkut sesuatu yang menurut nakhoda Kapal TB Bintang Ocean 3 adalah wire. Nakhoda kapal akhirnya terpaksa memutus tali jangkar tongkang winbuild 2312 yang ditarik oleh Kapal TB Bintang Ocean 3 milik Hai Seng Marine Pte Ltd.  Setelah dilakukan pengecekan di lapangan dengan melakukan penyelaman pada sekitar lokasi yang diperkirakan terjadi kerusakaan telah ditemukan jangkar tongkang winbuild 2312 yang ditarik oleh Kapal TB Bintang Ocean 3 milik Hai Seng Marine Pte Ltd dalam kondisi tersangkut pada kabel fiber optik Palapa Ring Barat dan kondisi kabel sudah dalam keadaan terputus atau rusak.  Mengetahui kabel fiber optik sudah dalam keadaan terputus atau rusak, Triasmitra segera melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Riau Resor Karimun. Setelah melalui serangkaian proses Penyelidikan dan Penyidikan, Polres Karimun akhirnya menetapkan Djunaidi Tan yang merupakan Nahkoda Kapal (tug boat) TB Bintang Ocean 3 milik Hai Seng Marine Pte Ltd sebagai Tersangka atas rusaknya SKKL PRB yang menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi.  Proses hukum berlanjut dengan pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, Djunaidi Tan dituntut hukuman penjara 3 tahun dan denda Rp 500 juta (subsider 6 bulan penjara karena dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 55 Jo. Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.  "Dengan adanya keputusan ini berbagai pihak khususnya pihak-pihak yang melakukan kegiatan di laut menjadi lebih perhatian terhadap keberadaan dan keamanan kabel fiber optik bawah laut sebagai sarana vital negara. Putusan tersebut telah membuat terang bahwa segala tindakan dari pihak manapun yang meyebabkan putusnya kabel telekomunikasi bawah laut adalah merupakan suatu bentuk tindak pidana," ungkapnya melalui keterangan resminya kepada JawaPos.com.  Dirinya berharap dari kasus tersebut masyarakat dapat lebih memahami bahwa keberadaan kabel bawah laut memiliki peran penting dalam sistem komunikasi negara kepulauan seperti Indonesia ini. Selain itu, banyak yang mengetahui kalau undang-undang juga melindungi kabel bawah laut.  Dalam kesempatan yang sama, Syarif Lumintarjo, CEO PT Palapa Ring Barat, di tempat yang berbeda menyatakan menyambut positif keputusan majelis hakim atas kasus ini. Dikatakannya, putusan ini membuat semakin tenang perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi khususnya yang memiliki maupun memelihara SKKL karena menjadi kekuatan hukum dan jurisprudensi saat mengalami kejadian serupa.  "Pada akhirnya memang keputusan hakim atas perkara ini bukan bertujuan untuk menjadi senjata bagi satu pihak dan menakuti pihak lain, namun bertujuan agar semua pihak peduli atas keberadaan dan keamanan sarana telekomunikasi baik yang ada di darat maupun di laut demi kemajuan telekomunikasi Indonesia di tengah globalisasi dunia," tutupnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=JGLAdBfhFB4  https://www.youtube.com/watch?v=38_uIvhYvWI  https://www.youtube.com/watch?v=FsTSOwLrVx8

Kabel Komunikasi Bawah Laut Sangat Vital, Merusak Bisa Dijerat Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kabel-optik-bawah-laut-yang-hubungkan-antarnegara-jadi-incaran-pencuri_m_215782.jpeg" alt="Ilustrasi: Bakamla tangkap pencuri kabel optik bawah laut." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Bakamla tangkap pencuri kabel optik bawah laut.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pencurian di tengah laut tidak hanya menyasar ikan dan biota lainnya. Kabel optik yang dipasang di bawah laut tak luput dari incaran para pelaku. Aksi pencurian itupun dapat digagalkan aparat Badan Keamanan Laut (Bakamla). Kapal Nasional Belut Laut 4806 Bakamla menggagalkan aksi pencurian kabel yang dilakukan oleh awak Kapal Motor (KM) Tapan Ocean. Kabel itu merupakan kabel yang biasanya digunakan untuk menghubungkan telekomunikasi antarnegara. Kepala Sub Bagian Humas Badan Keamanan Laut Mayor Marinir Mardiono mengatakan, penangkapan KM Tapan Ocean dilakukan di Bintan, Kepulauan Riau kemarin, 26 Mei 2018. "KN Belut Laut 4806 Bakamla menangkap sebuah kapal bermuatan lima ton kabel optik diduga hasil jarahan dari bawah laut, di perairan sebelah utara Tanjung Berakit, Bintan," ujarnya melalui keterangan tertulis, Minggu (27/5). Dia menuturkan, kejadian itu bermula saat kapal patroli Bakamla yang dikomandani AKBP Kapten Nyoto Saptono sedang melakukan patroli rutin. Seketika itu mereka melihat aktivitas mencurigakan pada KM Tapan Ocean. Saat dilakukan pemeriksaan didapati beberapa dokumen sudah tidak berlaku. Antara lain, Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dokumen crew list, data manifest, surat ukur, pas besar sementara, dan sertifikat keselamatan. "Selain dokumen yang sudah kedaluwarsa, dalam pemeriksaan itu juga ditemukan kabel optik kurang lebih lima ton tanpa kelengkapan dokumen, alat potong kabel optik, kompresor, selang dan alat selam," beber Nyoto. Berdasarkan keterangan yang tertera dalam SPB kadaluarsa tersebut, perjalanan terakhir kapal yaitu bertolak dari Tanjung Ru (Jebus) Muntok tujuan Tanjung Uban, tertanggal 5 Maret 2018. "Saat diperiksa, nakhkoda atas nama Naim juga tidak berada di atas kapal," tambahnya. Berdasarkan data sementara, didapati pula adanya dua orang penyelam yang diduga melakukan pengambilan kabel di waktu menjelang siang hingga sore hari. "Rencananya kabel optik tersebut akan dibawa ke Bangka untuk dijual kembali," kata Nyoto. Untuk proses hukum lebih lanjut, Kapal KM Tapan Ocean atau KM Topan Ocean sebagaimana tertulis di dokumen, beserta seluruh barang bukti ditarik dan dikawal menuju Pangkalan Barelang Batam.

Kabel Optik Bawah Laut yang Hubungkan Antarnegara Jadi Incaran Pencuri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kabel bawah laut

Berita Terkini