<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jokowi-Dan-Prabowo-Dery-Ridwansah-11.jpg" alt="Presiden Jokowi bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto usai rapim dengan jajaran Kemenhan, Kamis (23/1). (DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto usai rapim dengan jajaran Kemenhan, Kamis (23/1). (DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kinerja dan popularitas Menteri Pertahanan Prabowo Subianto disebut paling moncer. Hal itu berdasar pada Survei Indo Barometer yang mengulas kinerja 100 hari Pemerintahan Jokowi - Ma'ruf.  Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPR yang juga merupakan mitra kerja Kementerian Pertahanan, Christina Aryani mengatakan, pihaknya belum bisa memberikan penilaian terhadap Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Karena DPR perlu melihat rencana dan program kerja Prabowo‎ Subianto sudah direalisasikan atau belum.  "Kita baru bisa memberikan peniliaian jika rencana itu sudah direalisasikan. Kalau belum yang masih sulit dilakukan penilaian dan ini kan masih berjalan," ujar Christina Aryani di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/2).  Namun demikian, Christina menilai Prabowo Subianto merupakan pembantu presiden yang cukup baik dalam menjalankan diplomasi di bidang pertahanan. Hal ini terlihat dari beberapa kali Prabowo berkunjung ke luar negeri untuk membahas masalah pertahanan.  "Sejauh itu nilainya baik-baik saja. Tapi kita belum nilai," katanya.  Politikus perempuan Partai Golkar ini menambahkan mengenai Prabowo Subianto yang dianggap populer. Menurut Christina hal itu karena efek yang didapat dari perhelatan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu.  ‎"Pasti lah karena sebelumnya sempat nyapres pasti populer dibanding dengan yang tidak dikenal publik," pungkasnya.  ‎Diketahui, Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari ‎mengatakan, survei yang dilakukan bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto adalah menteri yang paling dikenal publik.  Dari total 1.200 responden, sebanyak 18,4 persen memilih Prabowo Subianto.‎ Menteri yang paling dikenal kedua, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dipilih oleh 10,6 persen responden, disusul Menteri BUMN Erick Thohir dipilih 8,2 persen dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang dipilih 7,9 persen responden.  Tidak hanya sebagai menteri yang paling dikenal publik, Prabowo Subianto rupanya juga dinilai responden sebagai menteri dengan kinerja terbaik.‎ Survei nasional ini dilakukan selama 9-15 Januari 2020 dengan total 1.200 responden yang dipilih secara multistage random sampling.  Survei ini dilakukan Indo Barometer jelang 100 hari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Responden terdiri dari warga negara Indonesia (WNI) yang sudah memiliki hak pilih, yaitu minimal berusia 17 tahun atau sudah menikah saat survei dilakukan.  Metode survei dilakukan dengan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Margin of error survei tersebut sebesar kurang lebih 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Kinerja Prabowo Paling Moncer, Begini Respons Komisi I DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/candra-malik.jpg" alt="Candra Malik, Budayawan" width="100%">
<figcaption>Candra Malik, Budayawan</figcaption>
</figure>SEHARI sebelum pengumuman susunan Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), saya membagi tautan artikel saya tentang siapa kalangan santri yang bakal ditunjuk sebagai menteri agama dan jadi atau tidaknya pembentukan kementerian pesantren. Gus Mus memberikan tanggapan yang membuat saya mati kutu. ”Santri kok mbahas jabatan. Saru,” tulis kiai khos itu.  Sebagai santri, yang juga memosisikan diri selayaknya anak kepada bapak, saya yang turut menggelari Kiai Ahmad Mustofa Bisri dengan panggilan ”abah” pun seketika tidak berani berargumen lagi. Satu jurus paling ampuh, mau tidak mau, harus segera saya keluarkan. ”Sendika dawuh, Abah,” tulisku. Percakapan melalui aplikasi obral-obrol itu langsung tuntas. Tapi, saya belum lega.  Dalam politik, apakah betul-betul saru atau tabu membahas jabatan? Mengapa itu berlaku hanya di kalangan santri? Tetapi, dengan segala hormat, jangan sampai apa yang saya tanyakan dan Sampean baca ini diketahui Gus Mus ya. Saya bisa dua kali mati kutu. Saya sudah telanjur bilang sendika dawuh atau dalam bahasa santri sering diucapkan, ”Sami’na wa atha’na.”  Tapi, saya merasa sedikit lega setelah tahu betapa perasaan kecewa juga ditunjukkan Gus Mus. Dalam unggahan di akun-akun media sosial yang dikelolanya sendiri tanpa admin, mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu menuliskan, ”Akhirnya Bu Susi ’ditenggelamkan’...” Blak-blakan, beliau mengungkapkan kekecewaan meski mengingatkan soal hak prerogatif presiden.  ”Seperti juga yang mengangkat Pak Jokowi jadi presiden, Kiai Ma’ruf Amin jadi wakil presiden, Pak Prabowo jadi menteri pertahanan, Pak Fachrul Razi jadi menteri agama, Pak Nadiem jadi menteri pendidikan dan kebudayaan, dll dst, pada hakikatnya yang mengangkat Pak Edhy Prabowo menggantikan Bu Susi adalah Tuhan Yang Maha Berkehendak dan Mahakuasa,” sambungnya.  Aha, berarti rasa kecewa itu manusiawi ya. Tapi, perasaan itu harus segera dikendalikan dengan berserah diri kepada Allah agar yang pada mulanya insaniah pada akhirnya bisa menjadi ilahiah. Sebagaimana pemasangan Kiai Ma’ruf Amin dengan Jokowi, itu adalah ikhtiar manusia. Jumlah suara hanya perkara syariat. Hakikatnya, Allah-lah yang menentukan siapa menang dan siapa kalah.  Saya sudah agak ikhlas setelah merunut logika spiritual Gus Mus. Namun, dua hari setelah pelantikan para menteri baru, Gus Mus mengunggah petuah berikutnya ke media sosial. ”Kekecewaan adalah ujian dan sekaligus tolok ukur keikhlasan niat,” tulis guru bangsa tersebut. Saya menjadi berpikir ulang: betulkah saya sudah ikhlas? Jangan-jangan, saya sudah keliru sejak dari niat.  Mendefinisikan ikhlas itu memang seperti mengukur kedalaman hati. Siapa yang tahu? Saya memuji karib saya, Habib Abu Bakar, yang tidak terpilih sebagai anggota DPRD Sukoharjo dalam pemilu tahun ini. ”Sudah ikhlas?” tanya saya. Dengan bahasa Arab percakapan, dia menjawab ”khalash” yang maksudnya: sudah, sudah beres, selesai. Saya tersentak menyadari akar kata ikhlas.  Dalam QS Al Ikhlash pun, tidak ditemukan kata ”ikhlas” di seluruh ayatnya. ”Katakanlah, Dialah Allah Yang Maha Esa. Allah, Tuhan yang segala sesuatu bergantung pada-Nya. Dia tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada satu pun yang setara dengan Dia.” Demikian surat nomor 112 itu berbunyi. Secara maknawiah, bicara ikhlas itu berarti tidak bicara lagi selain bicara tentang Allah.  Jika segala sesuatu perbuatan bergantung pada niatnya, sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad saw, dan Gus Mus menegur kita untuk ikhlas sejak dari niat, alangkah berat sekaligus mulia meniatkan segala sesuatu perbuatan untuk Allah semata, lillahi ta’ala. Ikhlas berasal dari kata akhlasha, yukhlishu, ikhlash. Artinya membersihkan, memurnikan, sesuatu dari anasir-anasir yang menodainya.  Saya tidak sedang sok-sokan fasih tasrifan. Tentang akar kata ikhlas itu, saya bertanya kepada salah satu guru nahwu shorof saya, Habib Muhammad Taufik. Tapi, dasar santri belagu, saya sodorkan teori sendiri untuk memahami ikhlas. ”Mudahnya begini, orang yang ikhlash adalah orang yang sudah bisa berkata khalash. Orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri.” Guru saya tertawa. (*)  <hr />  *) Candra Malik, budayawan

Jurus Ikhlas dalam Berpolitik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/nyarwi-ahmad.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>DALAM pelantikan presiden dan wakil presiden pada Minggu (20/10), Presiden Jokowi menekankan agar para birokrat yang bekerja di berbagai lembaga negara mampu memastikan bahwa kebijakan dan program-program pemerintah benar-benar ter-deliver dan dirasakan rakyat. Pernyataan tersebut disampaikan presiden sebelum memaparkan lima agenda prioritas yang hendak diwujudkannya lima tahun mendatang.  Jika menyimak materi yang disampaikan dalam pidato tersebut, tampaknya Presiden Jokowi terus berusaha tampil sebagai sosok populis. Namun, sejumlah pertanyaan muncul di sejumlah kalangan. Masihkah Jokowi menjadi sosok pemimpin populis? Jika ya, seperti apa wajah populisme yang dia tampilkan selama lima tahun terakhir? Seberapa jauh karakter populisme tersebut berubah?  Populisme (dan) Jokowi  Populisme merupakan sebuah ideologi tipis (thin ideology) yang tidak sekadar menganut pandangan adanya dua jenis kelompok, yaitu masyarakat biasa (the pure people) dan elite yang korup (the corrupt elite). Lebih dari itu, setiap urusan politik dan publik harus diformulasikan dan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat (general will of the people) (Mudde, 2004: 543). Penganut populisme meyakini bahwa masyarakat adalah pemegang kedaulatan politik yang sering dilupakan dan dieksploitasi oleh para politisi mapan, kususnya mereka yang menguasai dan mengendalikan lembaga-lembaga negara (Panizza, 2005: 4).  Populisme bisa tumbuh di negara mana pun dan dapat berkelindan dengan orientasi ideologi apa pun. Tidak hanya dengan ideologi konservatif/sayap kanan maupun liberal dan sayap kiri (Albertazzi &amp; McDonall, 2008: 4), namun juga ideologi nasionalis sekuler dan Islam (Hadiz, 2016; Hadiz, 2018; Hadiz &amp; Robison, 2017). Populisme bisa dikembangkan, baik dengan pendekatan top-down maupun bottom-up (Mudde &amp; Rovira Kaltwasser, 2013, p. 153).  Jika melihat latar belakang Jokowi, tidak diragukan lagi bahwa dia adalah sosok yang populis. Dia bukan dari kalangan elite papan atas. Sebaliknya, dia berasal dari kalangan masyarakat kebanyakan. Dia bukan sosok pemimpin dan pendiri parpol. Sebaliknya, dia hanya kader dan ’’petugas’’ sebuah partai, yaitu PDI Perjuangan.  Dukungan besar yang didapatkannya dari pemilih ketika maju dalam pilkada Solo periode kedua, Pilkada DKI 2012, dan Pilpres 2014 menunjukkan dia adalah sosok yang populis. Program-program dan tindakan politik yang dilakukannya sejak menjabat wali kota Solo dan gubernur DKI hingga maju dalam Pilpres 2014 juga mengindikasikan bahwa dia sebagai pemimpin yang populis. Sejumlah kalangan bahkan menyebut dia sebagai sosok populis teknokrat (Mietzner, 2015: 23) dan populist distributive (Aspinall, 2015: 11-12).  Kendati demikian, di tengah mandeknya tingkat kepuasan publik atas kinerjanya beberapa saat sebelum Pilpres 2014, sejumlah kalangan sempat mempertanyakan apakah Jokowi masih sebagai sosok yang populis. Populisme dia juga dipertanyakan ketika tingkat kepuasan publik di bidang hukum dan pembangunan ekonomi pada akhir periode pertama masa pemerintahan yang dipimpinnya cukup rendah. Hal itu juga menguat ketika dia tak kunjung menerbitkan perppu KPK.  Populis Akomodatif  Jika melihat apa yang terjadi sejak dia terpilih sebagai presiden dalam Pilpres 2014 hingga saat ini, karakter populisme kepemimpinannya, tampaknya, mengalami perubahan yang cukup mendasar. Tak bisa dimungkiri, Jokowi kian akrab dengan beragam jenis elite. Strategi akomodatif tampak sering dilakukannya ketika berhadapan dengan kepentingan elite.  Selama lima tahun terakhir, tampaknya, Jokowi telah bertransformasi menjadi sosok populis akomatif. Hal itu dapat kita baca dari indikator berikut.  Pertama, berbeda dengan pidato yang disampaikannya dalam acara pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2014, pidato yang disampaikannya dalam pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019 tanpa disertai judul populis. Lima tahun lalu, dalam acara pelantikan presiden, dia menyampaikan sebuah pidato dengan judul Di Bawah Kehendak Rakyat dan Konstitusi. Judul tersebut menyiratkan bahwa dia adalah sosok pilihan rakyat yang akan menjalankan roda pemerintahan di negeri ini sesuai dengan amanah konstitusi yang dirumuskan para founding fathers NKRI.  Kedua, dalam proses pelantikan presiden kemarin, Jokowi tak lagi menyertakan judul populis semacam itu. Kendati demikian, dia secara jelas menegaskan bahwa rakyat adalah elemen penting yang harus diprioritaskan dan dilayani oleh para pimpinan lembaga negara dan birokrasi pemerintahan. Bukan sebaliknya dipersulit dalam mendapatkan pelayanan maupun direpotkan atau dipersulit oleh para elite dan aparatur negara.  Meski menyampaikan poin itu, Jokowi tidak secara eksplisit mengecam sejumlah elite yang masih menikmati sejumlah privilege untuk mengeksploitasi dan menikmati sumber daya ekonomi politik di negeri ini. Dia juga tidak menyinggung kesenjangan tingkat pendapatan dan kepemilikan aset antara kaum elite dan oligarch dengan masyarakat biasa. Dia juga tidak mengecam secara keras sejumlah elite yang korup maupun (yang pernah menjadi) aparat negara yang melakukan tindak kekerasan dan pelanggaran HAM. Pilihan politik semacam itu menunjukkan bahwa Jokowi merupakan sosok pemimpin yang makin akomodatif.  Ketiga, Jokowi tampak terus berkomunikasi dan mengakomodasi kepentingan politik para elite dan pimpinan parpol berseberangan dengan dirinya dalam Pilpres 2019. Tidak hanya bertemu dengan SBY dan Zulkifli Hasan. Dia juga menggelar pertemuan dengan Prabowo Subianto di Istana Negara. Bahkan, pada 21 Oktober 2019, Jokowi mengundang sosok yang pernah menjadi rivalnya dalam Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 itu. Bersama dengan Edhy Prabowo yang juga wakil ketua Partai Gerindra, Prabowo merapat ke Istana. Prabowo akhirnya menduduki menteri pertahanan, sedangkan Edhy menjadi menteri kelautan dan perikanan.  Seberapa besar gaya populis akomodatif Jokowi itu bagi masa depan politik di negeri ini lima tahun mendatang? Dua kemungkinan dapat terjadi. Jokowi bisa mengamankan basis dukungan dari dua lini sekaligus, yaitu rakyat dan elite politik. Itu bermanfaat positif dalam menjaga stabilitas politik dan dukungan politik dalam pengelolaan pemerintahan yang dipimpinnya selama lima tahun mendatang.  Meski demikian, model koalisi tambun (over-sized coalition) yang dipilihnya dan sikap akomodatif yang dikedepankannya bisa menjadikan ruang kritik dan oposisi kian sempit. Hal itu jelas akan membawa risiko bagi kelangsungan dan tingkat kesehatan demokrasi di negeri ini. (*)  <hr />  *) Nyarwi Ahmad, Dosen Komunikasi dan Marketing Politik, Departemen Ilmu Komunikasi Fisipol UGM Jogjakarta

Populisme Akomodatif Presiden Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Agus-Pambagio.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>KOMPOSISI Kabinet Indonesia Maju resmi diumumkan kemarin pagi (23/10). Dari nama-nama yang disebutkan, bukan hanya soal komposisi menteri asal partai politik dan profesional yang jadi sorotan. Perkara minimnya menteri dari jajaran pejabat karir juga mencuri perhatian.  Hanya segelintir pejabat karir yang diangkat Presiden Joko Widodo sebagai menteri dan pejabat setingkat menteri di periode kedua.  Publik dibuat penasaran. Beragam spekulasi pun muncul terkait keputusan tersebut. Salah satunya soal kinerja aparatur sipil negara (ASN).  Padahal tidak. Tidak ada hubungannya. Sudah jadi rahasia umum, jabatan menteri itu jabatan politis. Dari zaman Indonesia lahir, jabatan ini memang jabatan politik.  Jadi, tidak harus pejabat karir yang sejak awal merintis karir dari bawah di sebuah kementerian/lembaga. Yang penting, dia punya integritas, punya leadership, cepat belajar, dan sudah ”kenyang”. Jadi tidak mroyek. Dasarnya itu.  Selain itu, perlu digarisbawahi bahwa jabatan menteri ini hak prerogatif presiden. Jadi, terserah presiden mau memilih siapa. Semua ASN tahu itu.  Sebetulnya, jabatan menteri juga bukan tujuan dari para ASN. Sejak awal, tujuan karir bagi mereka adalah jadi pejabat tingkat IV E dan eselon I. Seperti sekretaris jenderal, direktur jenderal, hingga kepala badan. Bukan menteri. Tidak ada cita-cita itu.  Biasanya, jika ingin mendapat kursi menteri, ASN memilih masuk partai. Kecuali, yang bersangkutan memiliki prestasi dan diketahui oleh presiden. Atau masuk dalam tim sukses presiden ketika masa kampanye.  Tapi, sekali lagi, minimnya pembagian jabatan menteri untuk pejabat karir bukan karena kinerja jelek. Ini murni politis. Semua ASN paham.  Karena itu, tidak sepatutnya presiden melakukan pemangkasan eselon. Rencana itu berbahaya. Karena itu tadi, ASN bercita-cita naik ke jenjang selanjutnya sampai eselon I.  Belum lagi, rencana ini hanya akan buang-buang waktu. Pasalnya, mengubah sistem perlu waktu. Tidak sebulan dua bulan. Bisa lebih dari dua tahun. Bisa-bisa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) dalam lima tahun ke depan hanya mengurusi pemangkasan jumlah eselon.  Kalaupun dimasukkan fungsional, aturannya pun tak jelas. Di sisi lain, mereka beranggapan ketika masuk di fungsional, selesai sudah karirnya. Jadi, pasti akan sangat bermasalah. Pasti akan banyak protes. Apalagi di daerah, pasti chaos.  Entah dari mana Pak Presiden mendapat ide tersebut. Kebijakan ini akan sangat merepotkan.  Ini mirip dengan keputusan mengubah nomenklatur kementerian. Harus ada pengaturan kembali. Agak repot. Karena tidak mudah. Bukan hanya perkara memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lainnya.  Pengalaman dalam membantu mengubah nomenklatur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) lima tahun lalu saja, butuh waktu sampai tiga tahun untuk menuntaskan perubahan tersebut.  ASN terkait hanya disibukkan mengurusi itu, bukan kerja melanjutkan program. Akibatnya, sejumlah target kerja pun tidak tercapai. Mbleset.  Tapi, keputusan sudah dibuat. Harus dijalankan. Menteri terkait harus pintar-pintar menangani. Perkara sukses, saya yakin 90 persen tidak.  Seperti disarikan dari wawancara dengan wartawan Jawa Pos Zalzilatul Hikmia  <hr />  *) Agus Pambagio, Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia

Perubahan yang Makan Waktu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Karikatur-Jokowi-Maruf.jpg" alt="Ilustrasi. Karikatur Jokowi Ma" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Karikatur Jokowi Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Struktur kabinet pemerintahan Jokowi-Ma’ruf sudah terbentuk. Komposisi menteri tersebut menyisakan tiga partai di luar pemerintahan. Yaitu, PAN, PKS, dan Demokrat. Ketiganya pun siap memainkan peran sebagai partai oposisi.  Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid mengungkapkan, sejak awal pihaknya merasa akan berada di luar pemerintahan. Bagi PKS, hal itu bukan persoalan. PKS, kata Hidayat, siap menjalankan peran dalam proses check and balances. ’’Awalnya banyak yang menduga hanya PKS yang di luar kabinet. Sekarang terbukti kami tidak sendiri. Ada PAN dan Demokrat,’’ kata Hidayat Nur Wahid di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin (23/10).  Menurut dia, di alam dunia demokrasi, sangat lumrah menyisakan pembagian kekuasaan. Ada yang berada di dalam kabinet untuk menjalankan pemerintahan dan sebagian lagi di luar sebagai penyeimbang. Posisi sebagai penyeimbang, jelas dia, tidak kalah penting ketimbang partai yang menjalankan kebijakan. ’’Ini agar demokrasi kita sehat. Harus ada kontrol,’’ paparnya.  Hidayat menyampaikan, fungsi kontrol parlemen ke pemerintah tidak boleh kendur. Dari mana pun partainya. Sebab, berdasar konstitusi, kewajiban DPR adalah melakukan check and balances. Artinya, seluruh anggota DPR harus bersuara atas berbagai kebijakan pemerintah. ’’Apa pun partainya,’’ kata dia.  Anggota Fraksi PAN Yandri Susanto mengatakan, PAN ingin menegakkan etika berpolitik. Dalam logika demokrasi, jelas dia, selalu diperlukan kekuatan penyeimbang. Tujuannya, proses check and balances bisa berjalan normal dan sehat.  Dia berjanji menghadirkan oposisi yang sehat. Meski demikian, pihaknya tidak akan menutup ruang komunikasi dan silaturahmi antarpartai. Termasuk dengan partai-partai penyokong pemerintah.  Ketua Fraksi Demokrat di DPR Eddy Baskoro Yudhoyono mengucapkan selamat atas komposisi menteri pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Ibas menyatakan, meski berada di luar kabinet, partainya tetap mendukung pemerintahan Jokowi. Namun, mereka siap mengkritisi jika ada program dan kebijakan pemerintah yang belum sesuai dengan aspirasi rakyat. ’’Kami berlaku kritis ketika program atau kebijakan itu mungkin dirasakan belum sesuai dengan masyarakat,’’ katanya.

PKS, PAN, dan Demokrat Jadi Penyeimbang Kabinet Jokowi-Ma'ruf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Karikatur-Jokowi-Maruf.jpg" alt="Ilustrasi. Karikatur Jokowi Ma" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Karikatur Jokowi Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wajah baru menghiasi jajaran pejabat bidang hukum dalam kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Kecuali Menkum HAM yang masih dipercayakan kepada Yasonna H. Laoly, pejabat lain berganti.  Di bawah koordinasi Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, sejumlah pekerjaan rumah sudah menunggu.  Mulai isu radikalisme, kelanjutan pembahasan RUU KUHP, hingga menjawab tuntutan publik untuk menerbitkan perppu KPK. Apa yang menjadi prioritas?  Mahfud mengatakan, ada sejumlah persoalan yang menjadi atensi presiden. ”Soal hak asasi manusia, soal radikalisme, soal separatisme, penegakan hukum, dan sebagainya” jelasnya.  Meski belum mendalam, dia sempat menyinggung Undang-Undang Rekonsiliasi dan Kebenaran. ”Itu perlu dibuka lagi,” katanya. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menegaskan bahwa persoalan HAM diselesaikan.  Soal penegakan hukum, Mahfud menyebut salah satu yang penting adalah agenda pemberantasan korupsi. Sayang, dia tidak menjawab secara tegas saat ditanya nasib perppu KPK. Dia berdalih belum ada arahan spesifik dari presiden. ”Belum ada masuk ke materi apa pun. Sehari dua hari ini kami akan inventarisasi,” ujar pria asal Sampang, Jawa Timur, itu.  Menkum HAM Yasonna H. Laoly juga mengaku tidak ada bahasan terkait perppu bersama dengan presiden. Sedangkan soal pembahasan RUU KUHP, dia belum mau berbicara banyak. ”Itu (RUU KUHP, Red) kan harus masuk prolegnas dulu,” jawabnya.  Saat sertijab dari Plt Menkum HAM Tjahjo Kumolo kemarin, Yasonna menyampaikan bahwa kementeriannya akan fokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) untuk menyelesaikan undang-undang omnibus law. Yakni, peraturan besar yang memayungi beberapa aturan-aturan. ”Kami fokus pada langkah-langkah mempercepat omnibus law,” ujarnya.  Dia mengatakan, deregulasi seperti yang disampaikan Jokowi penting dilakukan agar tidak ada lagi birokrasi yang lamban karena terpaku aturan. ”Seperti disampaikan Pak Presiden dalam pidatonya, jangan takut-takut mengambil suatu kebijakan terobosan dari pakem-pakem yang lama,” tegasnya.  Hal lain yang menjadi perhatiannya adalah peningkatan sistem pelayanan keimigrasian seperti paspor, visa, hingga urusan keimigrasian di bandara-bandara. Selain itu, pembenahan lembaga pemasyarakatan (lapas) akan dilanjutkan.  Sementara itu, sorotan sempat tertuju pada Jaksa Agung S.T. Burhanuddin. Meski berlatar belakang jaksa, dia memiliki relasi keluarga dengan politikus PDIP T.B. Hasanuddin. Hal itu memunculkan kekhawatiran adanya afiliasi dengan parpol tersebut. ”Kami ini profesional. Tidak ada (kaitannya dengan) saudara atau apa,” ungkap Burhanuddin.  Setelah pelantikan, Burhanuddin langsung menuju gedung Kejaksaan Agung. Itu sekaligus menjadi ajang reuni dengan kantor lama sejak dirinya pensiun pada 2015.  Burhanuddin mengaku perlu melakukan penyesuaian dan pemetaan. Dia belum bisa membeberkan rencananya sebagai jaksa agung yang baru. Kemarin dia sebatas menyapa staf dan melakukan konferensi video dengan kepala kejaksaan tinggi (Kajati) di seluruh Indonesia. ”Saya harus mempelajari dulu. Bagaimanapun juga, saya sudah meninggalkan selama empat tahun, situasinya tentu berbeda,” katanya.

Kabinet Baru Belum Pastikan Perppu KPK-RUU KUHP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/oke-JKT-1-IHSG-MENGUAT-FED-3.jpg" alt="Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada. Rabu (23/10). IHSG menguat 32,31 poin ke level 6.257,81. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada. Rabu (23/10). IHSG menguat 32,31 poin ke level 6.257,81. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengumuman kabinet ditanggapi positif oleh pasar. Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup menguat 32,31 poin atau 0,52 persen ke level 6.257,81 kemarin (23/10). Sebelumnya, IHSG sempat bertengger di zona merah. Namun, kondisi itu berbalik menguat seiring dengan adanya sentimen kembali terpilihnya Sri Mulyani di pos Menkeu.  Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga tercatat ditutup melesat pada perdagangan kemarin. Awalnya, nilai tukar rupiah dibuka menguat tipis 6 poin atau 0,04 persen di level Rp 14.034 per USD pada perdagangan kemarin pagi.  Sejam kemudian pada pukul 09.00, rupiah berbalik melemah dan terdepresiasi tipis 4 poin atau 0,03 persen ke level Rp 14.045 per dolar AS saat indeks dolar AS bergerak flat di posisi 97,528.  Hingga pada penutupan perdagangan, kondisi berbalik. Nilai tukar rupiah di pasar spot ditutup menguat 9 poin atau 0,06 persen ke level Rp 14.032 per dolar AS.  Terkait pergerakan tersebut, Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah menuturkan, rupiah sempat mengalami pelemahan karena adanya keraguan pasar terhadap tim ekonomi. Dengan komposisi kabinet saat ini, khususnya di bidang ekonomi, pihaknya tidak cukup optimistis.  ”Lupakan mimpi untuk bisa menjadi negara ekonomi terbesar nomor 5 tahun 2045. Kita harus siap-siap menghadapi menumpuknya masalah karena tidak mampunya kita menyelesaikan PR ekonomi pada periode kedua Presiden Jokowi,” tuturnya.

Tanggapi Kabinet Jokowi-Ma'ruf, Respons Pasar Fluktuatif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Harliantara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>POSTUR menteri dalam Kabinet Kerja Jilid II disiapkan untuk menghadapi potensi resesi ekonomi global. Presiden Jokowi memikirkan berbagai faktor dalam memilih menteri-menterinya, termasuk solusi risiko perlambatan ekonomi dunia yang dirasakan saat ini.  Untuk menghadapi kemungkinan resesi ekonomi tidak hanya diperlukan instrumen atau kebijakan ekonomi semata. Namun, dibutuhkan komunikasi pembangunan yang efektif ditunjang dengan layanan elektronik yang memadai.  Kabinet baru yang dipimpin Presiden Jokowi perlu mewujudkan demokratisasi teknologi informasi sebagai solusi pembangunan. Kini tren menunjukkan bahwa korporasi global juga menekankan inisiatif dan program demokratisasi teknologi informasi dan komunikasi.  Salah satu korporasi yang tengah getol menerapkan inisiatif tersebut adalah Microsoft yang kini di bawah kepemimpinan Satya Nadella, CEO ketiga, setelah Bill Gates dan Steve Ballmer. Wujud demokratisasi teknologi ala CEO Microsoft ialah menyediakan internet murah, terutama di desa-desa terpencil.  Kabinet Kerja II perlu memperbaiki komunikasi publik yang ditinggalkan kabinet sebelumnya agar komunikasi pembangunan bisa lancar. Terutama dalam melaksanakan proyek strategis nasional (PSN). Sebagai catatan, PSN bersifat istimewa dan diberikan fasilitas percepatan sebagaimana diatur dalam Perpres No 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN.  Penyediaan infrastruktur di Indonesia berjalan lambat karena adanya kendala di tahapan proyek, mulai penyiapan hingga implementasi. Lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan mengakibatkan mundurnya pengambilan keputusan.  Pada tahap penyiapan, terdapat masalah akibat lemahnya kualitas penyiapan proyek dan keterbatasan alokasi pendanaan. Selanjutnya, proyek sering terkendala masalah pengadaan lahan yang berakibat tertundanya pencapaian financial close.  Guna menanggulangi hambatan-hambatan itu, pemerintah telah mengambil langkah-langkah perbaikan dari sisi regulasi, fiskal, dan kelembagaan. Di luar hal di atas, untuk menangani kendala pengadaan tanah telah diterbitkan UU No 2 Tahun 2012 untuk percepatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Peraturan itu dilengkapi peraturan turunan yang telah direvisi sesuai dengan kebutuhan. Semua itu membutuhkan sosialisasi dan komunikasi massa yang efektif. Dengan begitu, terjadi komunikasi positif antara masyarakat dan pemerintah terkait proyek pembangunan.  Kabinet Kerja Jilid II perlu memperluas masyarakat digital (digital society). Berdasarkan hasil penelitian Global Connectivity Index (GCI) 2017, Indonesia menempati urutan ke-41 dari 50 negara yang disurvei. Keniscayaan digitalisasi global sedang berkembang pesat sehingga meningkatkan efisiensi dan pengalaman pengguna dalam berabagi aspek. Adapun GCI merupakan indeks yang mengukur perkembangan investasi dan penyebaran TIK untuk mewujudkan digitalisasi ekonomi.  Perluasan masyarakat digital dan demokratisasi teknologi informasi mesti dilengkap oleh layanan elektronik yang disediakan pemerintah.  Layanan elektronik bukan hanya terkait dengan bisnis dan ekonomi, melainkan juga pengembangan demokrasi dan komunikasi pembangunan berbasis aspirasi rakyat. Sistem layanan elektronik pada masa mendatang bisa menjadi the digital brainstorming bagi pemerintahan.  Pada era sekarang ini, ide dan gagasan pembangunan yang baik justru sering muncul dari rakyat, sedangkan pemerintah tinggal mengeksekusi dengan kebijakan. Pemerintah harus menyadari bahwa tidak ada yang lebih efektif daripada gagasan yang datang tepat pada waktunya.  The digital brainstorming kini menjadi perhatian serius negara maju. Layanan elektronik untuk menyerap aspirasi rakyat telah ditunjukkan Kantor Kepresidenan AS hingga Kantor Perdana Menteri Inggris yang menyediakan e-Petition. Yakni, platform bagi rakyat untuk memengaruhi arah kebijakan pemerintah.  Ada baiknya pemerintah juga menyediakan layanan elekronik terkait dengan prakarsa-prakarsa demokrasi yang lebih esensial. Dengan begitu, tuntutan politik tidak harus selalu dilakukan dengan aksi unjuk rasa besar-besaran.  Kabinet Kerja Jilid II tidak boleh absen dan harus segera hadir dalam berbagai masalah bangsa hingga kepada hal-hal yang detail. Kini faktor kecepatan dan kecerdasan dalam mengambil keputusan juga menjadi tuntutan rakyat.  Infrastruktur elektronik untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan kinerja yang efektif selama ini telah dibangun, baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun, berbagai layanan elektronik yang telah dibangun dengan biaya mahal tersebut hingga kini belum optimal. Bahkan, di antaranya ada yang menganggur karena kurang sosialisasi atau karena salah pilih teknologi sehingga sistemnya terjerat masalah interoperabilitas.  Tuntutan bahwa negara tidak boleh absen dan harus segera hadir dalam berbagai persoalan rakyat pada era sekarang ini menemukan solusinya dengan prinsip telepresensi. Dalam domain teknologi, telepresensi secara sederhana bisa diartikan sistem teknologi yang memungkinkan seorang eksekutif atau profesional setiap saat bisa hadir dan berpengaruh di lokasi dan kesempatan yang berbeda.  Dalam domain yang lebih makro, telepresensi bisa diartikan sebagai gaya kepemimpinan yang memiliki kemampuan simultan dalam berbagai program untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja sebagai penyelenggara negara. Telepresensi didorong oleh teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan semua kegiatan bisa berjalan serempak.  Pentingnya meningkatkan telepresensi Kabinet Kerja Jilid II dalam mengelola berbagai macam program pembangunan membutuhkan eksekusi yang cepat dan pengawasan yang ketat. Pembenahan layanan elektronik dan sistem informasi eksekutif yang cerdas bisa meningkatkan derajat telepresensi bagi pemerintahan.  Betapa beratnya beban pemerintahan baru yang telah mengusung program-program populis dalam kampanye. Sederet program populis, seperti Kartu Siap Kerja, sangat dinantikan masyarakat.  Keniscayaan, pemerintahan baru harus bisa mengoptimalkan layanan elektronik sehingga lebih adaptif dengan kebutuhan masyarakat dan pasar. Layanan elektronik merupakan tuntutan zaman untuk mencapai efektivitas pemerintahan. Berbagai sistem layanan eletronik yang yang biasa diawali dengan huruf ’’e’’ seperti e-Gov, e-Petition, e-Source, e-Procurement, e-Education, dan e-Health di negara maju terbukti efektif untuk melayani publik.  Layanan elektronik juga sangat efektif untuk mewujudkan sistem penyerapan anggaran negara sehingga bisa efektif dan tidak mudah bocor. Juga bisa mendorong kinerja detail dari pemerintah daerah. Yakni dengan menerapkan sistem dan layanan pemerintah pusat yang memfokuskan penilaian dan evaluasi sampai seberapa jauh capaian kinerja pemerintah daerah, terutama masalah manajemen resources. (*)  <hr />  *) Harliantara, Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi Unitomo Surabaya

Kabinet Baru dan Efektivitas Layanan Elektronik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/prabowo-raka-denny.jpeg" alt="Prabowo dan Edhy Prabowo di Istana Negara, Senin (21/10). (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Prabowo dan Edhy Prabowo di Istana Negara, Senin (21/10). (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bergabungnya Partai Gerindra dalam pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin menuai berbagai macam reaksi. Arus bawah pendukung Jokowi pun tak bisa menutupi rasa kagetnya. Karena, rivalitas Prabowo Subianto dan Jokowi saat pilpres 2019 terbilang cukup sengit.  Ketua Umum Arus Bawah Jokowi (ABJ), Michael Umbas mengatakan, Jokowi memang sudah mengumpulkan para pimpinan kelompok relawan pada Minggu (20/10) malam. "Beliau menyampaikan dengan bahasa halus, kemungkinan Gerindra akan masuk," kata Umbas di kawasan Menteng, Jakarta, Senin (21/10).  Umbas mengatakan, di pertemuan itu tak terlalu banyak waktu untuk berdialog panjang soal rencana tersebut. Namun, para relawan memang dibuat kaget atas keputusan tersebut. Bahkan tak sedikit relawan menjadi sedikit gelisah.  "Karena secara psikologis para relawan masih terbawa kerasnya persaingan di pilpres. Agak sulit menerima lawan yang membabi buta di pilpres, kemudian masuk dalam koalisi. Itu yang teman-teman agak sulit menerima," imbuhnya.  Selain itu, para relawan melihat belum ada kepastian soal manfaat politik yang akan diterima Jokowi bila mengajak Gerindra masuk ke koalisi. "Karena kita juga ingin memastikan Pak Jokowi dalam pemerintahan ke depan tidak terjadi hal-hal dimana ada yang memanfaatkan kekuasaan untuk membajak gitu," kata Umbas.  Walau demikian, mayoritas kelompok relawan meyakini bahwa Jokowi pasti sudah mempertimbangkan semuanya secara matang. Jika ada kesempatan bertemu lagi dengan Jokowi, para relawan akan meminta penjelasan mengapa Gerindra harus diajak masuk ke koalisi.  Di sisi lain, kelompok relawan ingin mendapat kepastian bahwa masuknya Gerindra itu takkan memberi ancaman dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf untuk 5 tahun mendatang. "Soalnya kan kalau dia (Prabowo, red) bergabung kemudian mengajukan posisi menteri tersendiri, kan menimbulkan tanda tanya," jelas Umbas.  "Relawan berprinsip, Pak Jokowi yang menjalani dan lebih paham soal susunan kabinet lima tahun kedepan. Tapi jangan sampai keputusan ini berdampak buruk. Namun memang sebagian besar relawan kecewa dengan keputusan itu," pungkasnya.  Sebelumnya, arah politik partai Gerindra akhirnya jelas. Setelah menjadi oposisi selama 5 tahun, mereka akhirnya memutuskan bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk periode kedua 2019-2024.  Kepastian ini didapat setelah Prabowo bersama Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo menemui Jokowi di Istana Negara Jakarta, Minggu (21/10). Dia memutuskan menerima pinangan Jokowi untuk mengisi kursi di Kabinet Kerja Jilid II.  "Kami diminta untuk memperkuat kabinet beliau (Jokowi) dan saya sudah sampaikan keputusan kami dari Partai Gerindra apabila diminta siap membantu. Kali ini resmi diminta dan kami siap membantu," ucap Prabowo.  Meski begitu, Prabowo belum membeberkan secara rinci kementerian apa saja yang akan dipimpin oleh kader partai Gerindra. Namun, dia memberikan sinyal Kementerian Pertahanan (Kemenhan) akan menjadi salah satu yang dipimpin partainy.  "Saya diminta membantu beliau (Jokowi) di bidang pertahanan dan tadi beliau memberi beberapa pengarahan dan saya akan bekerja serius untuk mencapai sasaran yang ditentukan," kata dia.

Prabowo Masuk Kabinet, Reaksi Arus Bawah Jokowi Agak Sulit Menerima

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Faisal-Basri.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>PERBAIKAN seluruh regulasi dan institusi yang ada harus menjadi concern pemerintahan yang baru. Sebab, laju investasi dan pertumbuhan ekonomi sangat didukung dua hal tersebut. Ditambah dengan persoalan korupsi.  Ibarat kanker, sudah menjalar ke seluruh tubuh. APBN diselewengkan mulai proses di tingkat perencanaan.  Tidak benar bahwa investasi di Indonesia itu kecil atau tidak nendang. Sebenarnya, pertumbuhan investasi Indonesia tidak telak tertinggal bila dibandingkan dengan negara ASEAN lain seperti yang banyak dibicarakan. Penghambat ekonomi tumbuh tinggi itu bukan investasi, melainkan regulasi dan institusi.  Jujur saja, banyak kementerian sebagai pembantu Presiden Joko Widodo yang tidak perform. Banyak kebijakan yang kerap tumpang tindih antar kementerian. Banyak juga kebijakan yang tidak linier dengan sektornya. Dari sisi industri dan energi, kebijakan tidak bisa menstimulus pertumbuhan pajak. Dari sisi pangan, program kedaulatan pangan, swasembada pangan, dan ketahanan pangan juga tak ada yang bisa fokus untuk dicapai.  Kita juga tidak bisa mengharapkan kinerja maksimal dari BUMN karena kementeriannya sendiri punya konsep dan pelaksanaan yang kurang baik. Untuk kabinet jilid kedua, Jokowi perlu lebih berhati-hati memilih menteri. Jika perlu, presiden tak menempatkan orang-orang berlatar partai politik duduk di kursi menteri ekonomi strategis.  Selain perbaikan di sisi institusi, faktor regulasi patut diperhatikan untuk mendorong laju ekonomi. Pemerintah tidak boleh membuat regulasi yang membikin iklim pelaku usaha tidak kondusif. Misalnya, isu revisi UU KPK. Tidak benar anggapan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menghambat laju investasi di Indonesia. Justru, keberadaan KPK memberikan kepercayaan bagi investor untuk menanam modal di dalam negeri. Sebab, kepastian hukum terhadap -praktik koruptif pejabat pemerintahan dapat ditindak secara masif oleh KPK.  Menurut data, eksistensi KPK semakin hari semakin baik. Data Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2009 hanya mendapat 28 poin. Pada 2018 mendapat poin 38. Perolehan peningkatan poin itu sejalan dengan ranking pengusutan tindak pidana korupsi oleh KPK. Pada 2009 Indonesia berada di ranking ke-111. Kemudian, 2018 naik menjadi peringkat ke-89. Improve itu karena ada KPK. Investor asing pun jadi percaya diri.  <hr />  Disarikan dari wawancara dengan Agfi Sagittian

Jangan Ada Lagi Tumpang-tindih Kebijakan