<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/prabowo-pidato-indonesia-menang-bos-pks-di-dpr-bilang-begini_m_.jpg" alt="Ketua Fraksi PKS Jazuli Juweani mengapresiasi pidato" width="100%">
<figcaption>Ketua Fraksi PKS Jazuli Juweani mengapresiasi pidato</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini terus membangun soliditas barisan kader partainya. Anggota Komisi I DPR itu juga rajin menghadiri sejumlah pertemuan dengan warga masyarakat yang dikemas sebagai sosialisasi kinerja Partai dan Fraksi PKS yang di Serang dan Cilegon Banten pada Minggu (8/3).  Sosialisasi ini menurutnya, sebagai upaya untuk memperkuat barisan rakyat bersama PKS dalam mengawasi kinerja Presiden dan pemerintahannya agar benar-benar berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan kesejahteran rakyat. Bukan sebaliknya melahirkan kebijakan mempersulit dan msenyengsarakan rakyat.  "Kami hadir di sini mengajak masyarakat untuk bergabung bersama PKS mengawasi pemerintah agar tetap istiqomah memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat," ungkap Jazuli kepada JawaPos.com.  Jazuli juga tak bosan mengimbau kader-kader PKS dan masyarakat untuk terus mengawasi kinerja Presiden dan kabinetnya secara seksama. Sebab, sejak awal PKS memilih berada di luar pemerintahan.  "Sikap oposisi ini agar tetap ada partai yang bisa mengawal jalannya pemerintahan dan mengontrol kebijakan secara kritis dan objektif. Banyak kebijakan pemerintah yang perlu kita kawal bersama dan mendapat masukan secara objektif," paparnya.  Tujuannya, agar jangan menyengsarakan rakyat seperti kenaikan iuran BPJS kelas 3 mandiri, skandal jiwasraya, dan lain-lain termasuk inisiatif pemerintah mengusulkan omnibus law. "Kalau tidak ada yang bersuara lantang, rakyat bisa dirugikan, bangsa dan negara bisa dirugikan," tegas Jazuli.  Untuk itu Anggota DPR Dapil Banten II ini meminta dukungan  rakyat luas agar PKS makin kuat, makin besar, dan makin kokoh dalam melaksanakan fungsi checks and balances.  "Realitasnya PKS satu-satunya partai yang menyatakan tegas dan memilih di luar pemerintahan. Bukan berarti kita memusuhi pemerintah, bukan. Tapi kita sadar demokrasi butuh penyeimbang. Karena PKS relatif sendiri pada posisi ini maka PKS berharap besar dukungan rakyat luas," pungkas Jazuli.

Ketua Frkasi PKS Gerilya di Dapil Bangun Soliditas Kekuatan Oposisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/CHARLES-MEIKYANSAH.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>MOMEN kongres Partai Nasdem yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta, diterpa gemuruh isu keluarnya partai tersebut dari koalisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin pasca pertemuan Ketua Umum Surya Paloh dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman.  Padahal, jauh dari isu yang terbilang sensasional tersebut, Partai Nasdem selama berlangsungnya kongres yang dirangkai dengan peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-8 menawarkan dan membumikan diskursus gagasan restorasi ke dalam advokasi kebijakan bernapas gagasan restorasi.  Sebagai gagasan, restorasi Indonesia bertumpu pada kemerdekaan sebagai negara bangsa, berdaulat secara ekonomi, dan bermartabat dalam budaya. Pada tataran praksis, gagasan restorasi Indonesia mewujud dalam bentuk advokasi kebijakan yang ke depan menjadi arah partai.  Pertama, amandemen konstitusi. Aspek ini penting karena sebagai fondasi, konstitusi harus mengalami pembaruan agar tak lekang oleh zaman. Kontekstualisasi konstitusi akan membuat kita terhindar dari kungkungan masa lalu. Pengarusutamaan amandemen konstitusi sebagai agenda mendesak bangsa mengingat dunia tengah menghadapi great disruption yang membutuhkan pembaruan konstitusi.  Perubahan ancaman global dari ancaman tradisional (traditional security) telah meluas menjadi ancaman nontradisional (non-traditional security). Seperti ancaman transnasionalisme (radikalisme dan terorisme), ancaman perang siber, persebaran penyakit, dan ancaman lainnya. Perubahan yang fundamental tersebut membutuhkan repositioning ulang konstitusi kita dalam tatanan baru (world order).  Kedua, modernisasi partai politik (parpol). Parpol sebagai agregasi kepentingan publik harus menghasilkan kader-kader terbaik untuk menjadi penerus estafet kepemimpinan bangsa. Maka, sejatinya partai harus membuka diri untuk seluruh lapisan masyarakat yang menghibahkan hidupnya untuk memimpin Indonesia. Konvensi calon presiden (capres) pada Pemilu 2024 menjadi manifestasi politik restorasi ke depan. Konvensi secara filosofis memberikan kemungkinan bagi seluruh anak bangsa dalam menentukan jalannya republik.  Mengapa pelaksanaan konvensi begitu penting dan menandai modernisasi Partai Nasdem? Sebab, konvensi adalah jawaban atas keraguan ’’the rise of political dynasty’’ yang terjadi di Nasdem. Konvensi sekaligus menandai bahwa siapa pun yang berprestasi mendapatkan kesempatan untuk berkontestasi. Tak harus anggota parpol.  Lalu, kenapa ketua umum masih menjadi pusat dari semesta politik Nasdem? Justru karena Nasdem yang masih berumur 8 tahun membutuhkan kepemimpinan yang menyatukan, kepemimpinan yang menjadi center of the gravity. Toh, kalaupun diukur dalam kinerja, berkat kepemimpinan Surya Paloh, Partai Nasdem menjadi salah satu partai peraih kenaikan suara terbesar dua kali pemilu berturut-turut. Pada Pemilu 2014, Partai Nasdem lolos dari parliamentary threshold dengan raihan 8.402.812 suara (6,72 persen).  Pada Pemilu 2019, Nasdem mengantongi 12.661.792 suara atau 9,05 persen. Terjadi peningkatan 4.258.980 suara atau 2,33 persen. Torehan yang memukau di tengah hampir sebagian besar parpol mengalami stagnasi popularitas dan penurunan perolehan suara.  Ketiga, situasi global yang penuh dengan volatility, uncertainty, complexity and ambiguity (VUCA) membutuhkan pemikiran dan jalan keluar agar Indonesia mampu menghadapi ancaman resesi global. Seperti diketahui, perekonomian global diprediksi terus memburuk. International Monetary Fund (IMF) telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia pada 2019 dari 3,2 persen menjadi 3 persen. Seperti disampaikan Presiden Jokowi pada malam penutupan kongres, Senin (11/11), ancaman resesi ekonomi di depan mata.  Pelambatan ekonomi global diperparah dengan semakin dinamisnya konstelasi geopolitik global yang membuat kinerja ekonomi negara emerging market tertekan dan berada dalam tepian resesi yang dapat merembet. Ancaman krisis yang terjadi di Argentina (mata uang peso mengalami tekanan -52,2 persen) dan Turki (-43,2 persen) pada 2018 juga merembet ke Indonesia di mana rupiah mengalami pelemahan -9,2 persen yoy atau terparah di kawasan Asia Tenggara.  Maka, Nasdem sebagai partai koalisi mendorong agar Indonesia tidak terkena badai krisis ekonomi dengan menawarkan politik restorasi sebagai proposal dalam menghadapi resesi dan ancaman bangsa. Resesi ekonomi menjadi masalah serius bangsa kita. Indonesia memiliki pengalaman buruk di mana negara terancam menjadi negara failed state karena badai krisis ekonomi 1998. Semua kekuatan parpol harus bersatu untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan serta pembangunan iklim ekonomi yang aman dan berkelanjutan.  Basis kekuatan dan stabilitas bangsa hanya bisa dicapai dengan semangat gotong royong sesama anak bangsa. Maka dari itu, politik restorasi harus menyatukan. Sehingga rumusan keempat adalah silaturahmi kebangsaan agar ada ruang konsensus yang tercipta secara deliberatif. Maka, ketika elite partai bersilaturahmi ke kantor DPP PKS di Jalan T.B. Simatupang, Jakarta, dan ditafsirkan secara beragam, sebenarnya Nasdem tengah membumikan politik restorasi.  Politik yang hangat dan beradab. Politik yang merangkul semua elemen tanpa membedakan sekat koalisi dan oposisi adalah jalan Nasdem. Sebab, bagi Nasdem, proposal restorasi adalah dengan jalan memperkuat presidensialisme dan membangun politik yang kritis dan konstruktif adalah semesta politik Indonesia. Selain itu, silaturahmi menjadi adab berkomunikasi bangsa yang menjunjung tinggi gotong royong serta menyatukan sekat dan perbedaan.  Kelima, tantangan dan ancaman ke depan adalah permasalahan lingkungan. Harus ada konsensus dan aksi global dalam menghadapi ancaman lingkungan. Hal itu menjadi alasan bahwa selain mendorong upaya kerja sama global seperti paris agreement dan pengarusutamaan green policy dalam level domestik, juga pentingnya menyerukan aksi konkret dalam mendukung Indonesia bebas sampah plastik melalui pengurangan penggunaan air kemasan dan atau pembangunan fasilitas air minum gratis (potable water) di instansi/kantor/sekretariat masing-masing.  Yang terakhir adalah memperteguh Pancasila sebagai napas dalam setiap kebijakan legislatif dan eksekutif untuk tercapainya cita-cita kemerdekaan. Pancasila sebagai way of life dari bangsa ini, maka semua harus bermuara pada napas Pancasila sebagai fondasi kehidupan bernegara dan berbangsa. Membumikan politik restorasi adalah pekerjaan rumah Nasdem selanjutnya. Selebihnya, selamat ulang tahun, Nasdem. (*)  <hr />  *) Charles Meikyansah, Anggota DPR RI

Membumikan Politik Restorasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Agus-Suparmanto-Raka.jpg" alt="Agus Suparmanto saat di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Agus Suparmanto saat di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah dipegang politikus Partai Nasdem Enggartiasto Lukita, posisi Menteri Perdagangan (Mendag) jatuh ke tangan politikus PKB Agus Suparmanto. Presiden Jokowi resmi mengumumkan Agus Suparmanto sebagai Mendag pada Kabinet Indonesia Maju di teras Istana Negara, Rabu (23/10) pagi.  "Selanjutnya Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto. Urusan ekspor impor, neraca dagang nanti di bawah beliau," kata Jokowi saat memperkenalkan para menterinya.  Sosok Agus Suparmanto belum begitu dikenal publik. Selain tercatat sebagai politikus PKB, Agus pernah menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (PB IKASI) 2018-2022. Agus dikenal sebagai pengusaha galangan kapal di Belitung Timur, Bangka Belitung.  Agus dipanggil Jokowi pada Selasa (22/10) kemarin. Mengenakan kemeja putih, Agus merupakan satu dari tiga politisi PKB yang masuk dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju. Dua lainnya adalah Ida Fauziyah dan Abdul Halim Iskandar.  Kepada wartawan, Agus menuturkan mendapat arahan dari Presiden Jokowi untuk memajukan komoditas dalam negeri dan menggenjot kinerja ekspor. Serta terkait dengan perdagangan internasional.  "Program Pak Presiden memajukan komoditas dalam negeri sehingga ekspor lebih baik, apa saja yang bisa diekspor," ujar Agus secara singkat.

Namanya Jarang Didengar Publik, Siapakah Agus Suparmanto?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Zainudin-Amali-Raka-Denny.jpg" alt="Zainudin Amali di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Zainudin Amali di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Politikus Golkar Zainudin Amali resmi ditunjuk menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10). Terpilihnya Zainudin sebagai Menpora cukup mengejutkan, karena pria asal Gorontalo itu tidak memiliki latar belakang kental di dunia olah raga. Sama seperti ketika Jokowi menunjuk Imam Nahrawi menjadi Menpora pada periode 2014-2019.  Dalam pertemuannya dengan Presiden Jokowi pada Selasa (22/10) kemarin, pria kelahiran Gorontalo, 16 Maret 1962 silam itu mengaku berdiskusi tentang pengembangan SDM dan peningkatan prestasi di bidang olah raga. Sebagai Menpora, Zainudin Amali juga diminta Presiden Jokowi untuk menyiapkan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 di Papua.  "Mengembangkan prestasi dan menghadapi PON 2020," ucapnya.  Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga meminta Zainudin untuk membenahi sepak bola Indonesia. "Jangan lupa sepak bolanya, Pak," ucap Presiden Jokowi saat mengumumkan susunan kabinet di Istana Negara.  Zainudin Amali diketahui merupakan Ketua DPP Partai Golkar periode 2014-2019. Selain itu, ia juga merupakan anggota DPR RI selama empat periode dan telah menempati berbagai komisi.  Zainudin juga merupakan Ketua Komisi II DPR periode 2014-2019. Selama bertugas, dia mengurus pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur dan reformasi birokrasi, kepemiluan, serta pertahanan, dan reforma agraria.  Selain politikus, Zainudin Amali juga seorang pengusaha. Sebelum terjun ke dunia politik, ia juga pernah memimpin sejumlah perusahaan. Perusahaan yang pernah dipimpin Zaidunin Amali di antaranya PT Putra Mas, PT Wirabuana Dwi Jaya Persada, PT Gitrana Sendiko, PT Sura Terang Agung, PT Makmur Triagung, dan PT Supra Dinakarya.

Profil Zainudin Amali, Menpora Kabinet Indonesia Maju

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Mahfud-MD-Raka-2.jpg" alt="Mahfud M.D di Istana Negara, Senin (21/10). (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Mahfud M.D di Istana Negara, Senin (21/10). (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) menggantikan Wiranto. Mahfud sendiri bukan orang baru dalam bidang hukum, politik, dan keamanan.  Dia tercatat pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2008-2013, dan Menteri Kehakiman dan HAM pada 2001. Kemudian di kancah politik, dia pernah menjadi anggota DPR RI periode 2004-2008. Sedangkan dari aspek keamanan dia pernah menjadi Menteri Pertahanan periode 2000-2001.  Pria kelahiran Sampang, Madura 62 tahun silam ini juga menorehkan tinta sejarah setelah ditunjuk sebagai Menko Polhukam. Sebab, ia menjadi orang sipil pertama yang menjabat sebagai pimpinan kementerian tersebut. Sebelumnya, selalu diisi oleh purnawirawan TNI.  Selain dari pengalaman kerja, jam terbang Mahfud di bidang politik, hukum, dan keamanan pun terbilang tinggi. Dia tercatat pernah menempuh pendidikan di sejumlah universitas ternama di Indonesia.  Dia meraih gelar master ilmu politik di Universitas Gadjah Mada Jogjakarta. Kemudian gelar Doktor untuk ilmu hukum tata negara di universitas yang sama. Dan gelar profesor hukum tata negara didapatnya di Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta.  Masuknya Mahfud ke dalam jajaran kabinet setelah dia menemui Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10). Namun, dalam pertemuan saat itu dia belum dibocorkan kementerian mana yang akan dipegangnya.  Kepada wartawan, Mahfud mengatakan pembicaraannya dengan Presiden lebih banyak mengarah persoalan hukum. Kemudian, mengenai pelanggaran HAM serta persoalan hukum lainnya.  "Bapak Presiden memperhatikan sungguh-sungguh di bidang penegakan hukum yang pada tahun terakhir ini agak turun. Sehingga kita diminta bekerja keras untuk benar-benar menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya dan penegakan hukum itu harus dimotori oleh lembaga eksekutif," kata Mahfud.  Mahfud menambahkan, lembaga eksekutif itu mempunyai semua perangkat yang diperlukan untuk menegakkan hukum dan itu disediakan oleh negara. Mahfud juga menyebut, dirinya bersama Jokowi juga memperbincangkan soal pemberantasan korupsi hingga deradikalisasi.  "Secara substansi sebenarnya tidak ada perbedaan yang tajam, supaya disatukan kembali dalam konsep kebersatuan dalam keberagaman atau keberagaman dalam kebersatuan," urai Mahfud.

Mengenal Mahfud MD, Orang Sipil Pertama yang Menjabat Menko Polhukam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Tokoh-Tokoh-Dery-Ridwansah-5...jpg" alt="Kapolri Jenderal Tito Karnavian hadir pada upacara pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Tito Karnavian hadir pada upacara pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo Resmi menunjuk mantan Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Penunjukan Tito sebagai menteri setelah dia mendatangi Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (21/10).  "Bapak Muhammad Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10).  Jokowi mengatakan, ke depan Tito akan bertanggung jawab terhadap urusan di daerah. Berikutnya, Jokowi juga berpesan agar Tito bisa mengurusi kepastian hukum di daerah terkait investasi.  Karier pria kelahiran Palembang, Sumatera Selatan ini terbilang mulus selama bertugas di Korps Bhayangkara. Sebab, Tito merupakan jenderal bintang empat termuda yang mengisi jabatan Kapolri.  Tito melompati empat angkatan di atasnya. Dia dilantik menjadi Kapolri pada 3 Juli 2016, menggantikan Jenderal Badrodin Haiti yang memasuki masa pensiun.  Terpilihnya Tito menjadi sorotan publik Tanah Air karena usianya yang masih sangat muda, yakni 52 tahun. Tito lulusan Akademi Kepolisian (Akpol), Semarang, pada 1987. Ia juga merupakan peraih Adhi Makayasa atau lulusan terbaik.  Pada saat masih perwira menengah, Tito terlibat dalam pengungkapan sejumlah kasus terorisme seperti Bom Bali 2002 hingga penangkapan gembong teroris, Noordin M. Top dan Dr Azhari. Atas prestasinya ini, Tito Karnavian ditunjuk sebagai Kepala Densus 88 Antiteror pada 2009-2010.  Ketika menjadi Kapolda Metro Jaya, dia dipuji oleh Istana karena kecepatannya dalam menangani teror Bom Thamrin, Jakarta Pusat, pada 14 Januari 2016. Tito kemudian dipromosikan pangkatnya menjadi komisaris jenderal saat ia menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada 2016. Sebab, Tito dinilai berpengalaman dalam penanganan terorisme.  Baru tiga bulan menjabat Kepala BNPT, pada Juli 2016, pria asal Sumatera Selatan tersebut ditunjuk oleh Presiden Jokowi menjadi Kapolri. Tito pun terhitung cukup banyak mengungkap kasus-kasus besar.  Sebagai contohnya, bom di Gedung DPR MPR (2003), bom di Bandara Soekarno-Hatta (2003), bom JW Marriot (2003), pembunuhan Direktur PT Asaba oleh Gunawan Santosa, bom di Cimanggis Depok (2004), bom di Kedubes Australia (2004), Bom Bali II (2005), dan bom di Pasar Tentena, Poso (2005).  Puncaknya, saat bersama Idham Aziz, kini Kabareskrim Polri, berhasil melumpuhkan gembong teroris Azhari Husin alias Dr Azhari di Batu, Jawa Timur, pada 9 November 2005. Saat itu Tito kembali mendapatkan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) menjadi komisaris besar (kombes) dari Kapolri Jenderal Sutanto. Dia pun juga pernah menjadi Kapolda Papua.  Kini, Tito harus mengabdikan dirinya untuk mengatur pemerintahan dalam negeri membantu tugas Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jabatan baru ini merupakan amanah baru yang diemban Tito dalam posisinya sebagai sipil.

Mantan Kapolri Termuda Kini jadi Mendagri di Kabinet Indonesia Maju

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Karikatur-Jokowi-Maruf.jpg" alt="Ilustrasi. Karikatur Jokowi Ma" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Karikatur Jokowi Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Teka-teki jajaran menteri kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin terjawab sudah. Jokowi secara resmi telah mengumumkan 34 menteri dan 4 pejabat setara menteri. Guna menyokong periode kedua pemerintahannya, Jokowi menamakan kabinetnya dengan nama Kabinet Indonesia Maju.  Dalam arahannya, Jokowi mengingatkan tujuh hal kepada para menterinya. Pertama yakni untuk tidak dan mengurangi celah korupsi di masing-masing kementerian dan lembaga yang dipimpin.  "Kedua, tidak ada visi misi menteri, yang ada visi-misi Presiden dan Wakil Presiden. Ketiga, kita harus kerja cepat dan produktif," ucap Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10).  Keempat, para menteri diminta menghindari rutinitas yang monoton. Harus ada inovasi dalam bekerja. Sehingga bisa membawa perubahan yang nyata untuk kemaslahatan bangsa.  Kelima, para menteri bekerja tidak hanya berorientasi pada proses. Hasil nyata harus dipastikan dinikmati rakyat.  Keenam, para pembantu Presiden harus turun ke tengah masyarakat, dan menemukan solusi untuk setiap permasalahan. "Terakhir harus serius bekerja. Tidak serius, hat-hati, bisa saya copot di tengah jalan," pungkas Jokowi.  Berikut daftar Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Jokowi-Ma'ruf periode 2019-2024:  1. Mahfud MD Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) 2. Airlanggar Hartarto Menteri Koordinator Bidang Perokonomian 3. Muhadjir Effendi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) 4. Luhut Binsar Pandjaitan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 5. Prabowo Subianto Menteri Pertahanan 6. Pratikno Menteri Sekretaris Negara 7. Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri 8. Retno Marsudi Menteri Luar Negeri 9. Fachrul Razi Menteri Agama 10. Yasonna H Laoly Menteri Hukum dan HAM 11. Sri Mulyani Menteri Keuangan 12. Nadiem Makarim Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 13. Terawan Agus Putranto Menteri Kesehatan 14. Juliari Batubara Menteri Sosial 15. Ida Fauziah Menteri Tenaga Kerja 16. Agus Gumiwang Kartasasmita Menteri Perindustrian 17. Agus Suparmanto Menteri Perdagangan 18. Arifin Tasrif Menteri ESDM 19. Basuki Hadi Muljono Menteri PUPR 20. Budi Karya Sumadi Menteri Perhubungan 21. Johnny G Plate Menteri Komunikasi dan Informastika 22. Sahrul Yasin Limpo Menteri Pertanian 23. Siti Nurbaya Bakar Menteri LHK 24. Edhy Prabowo Menteri Kelautan dan Perikanan 25. Abdul Halim Iskandar Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ddan Transmigasi 26. Sofyan Djalil Menteri ATR/BPN 27. Suharso Mano Menteri PPN dan Kepala Bappenas 28. Tjahjo Kumolo MenpanRB 29. Erick Thohir Menteri BUMN 30. Teten Masduki Menteri Koperasi dan UMKM 31. Wishnutama Kusubandio Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 32. I Gusti Ayu Bintang Menteri PPA 33. Bambang Brojonegoro Menristenk dan Badan Riset Inovasi Nasional 34. Zainudin Amali Menteri Pemuda dan Olahraga 35. Moeldoko Kepala Staf Kepresidenan 36. Pramono Anung Sekretaris Kabinet 37. Bahlil Lahadalia Kepala BKPM 38. ST Burhanudin Jagung

Resmi, Jokowi Umumkan 34 Nama Menteri dan 4 Pejabat Setara Menteri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Tokoh-Tokoh-Dery-Ridwansah-16.jpg" alt="Menteri Keungan Sri Mulyani saat menghadiri pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih di Gedung MPR/DPR, Minggu (20/10). Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma" width="100%">
<figcaption>Menteri Keungan Sri Mulyani saat menghadiri pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih di Gedung MPR/DPR, Minggu (20/10). Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pelantikan menteri-menteri kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin memang baru dilakukan hari ini. Namun, kemarin formasinya sudah cukup jelas. Sudah ada 32 calon menteri yang diundang ke istana pada Senin (21/10) dan Selasa (22/10).  Dari 32 nama tersebut, jatah untuk parpol sudah bisa ditebak. PDIP sebagai partai utama pendukung Jokowi-Ma’ruf mendapat jatah empat menteri. Lalu Golkar 3 menteri, Nasdem (3), PKB (3), Gerindra (2), dan PPP (1). Kemudian, ada 12 wajah lama yang kembali masuk kabinet.  Mereka adalah Airlangga Hartarto, Pratikno, Sri Mulyani, Budi Karya Sumadi, Agus Gumiwang, Siti Nurbaya, Basuki Hadimuljono, Yasonna Laoly, Sofyan Djalil, Tjahjo Kumolo, Bambang Brodjonegoro, dan Luhut Binsar Pandjaitan. Selain itu, Pramono Anung dan Retno Marsudi juga disebut berpotensi masuk. Hanya, berdasar informasi yang dihimpun, Retno masih mendampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Jepang dan Pramono tengah berkabung karena salah seorang anggota keluarganya wafat.  Meski ada yang berpindah, sebagian besar nama lama tetap memegang jabatan sebelumnya. Misalnya, Sri Mulyani kembali menjabat menteri keuangan. Dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, dia diminta melanjutkan tugas mengelola keuangan negara. ”Presiden menugaskan saya tetap menjadi menteri keuangan,” ujarnya seusai pertemuan.  Sejumlah pekerjaan sudah diberikan kepada Ani, sapaan akrabnya, untuk lima tahun ke depan. Mulai mendorong perekonomian untuk menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, mengatasi current account deficit, hingga menggunakan anggaran yang efisien.  ”Dibutuhkan policy terus-menerus dalam rangka menjaga ekonomi kita dari tantangan pelemahan global,” kata Ani. Soal kebijakan-kebijakan makro yang diambil, Ani menyebut akan menyesuaikannya dengan kondisi.  Basuki Hadimuljono juga akan melanjutkan kiprahnya sebagai menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Sejumlah proyek pembangunan infrastruktur sudah diperintahkan untuk dikerjakan. Di antaranya mengoneksikan infrastruktur utama dengan pariwisata dan kawasan industri. ”Kawasan industri Brebes, Magetan, pembangunan infrastruktur destinasi wisata,” ucapnya. Selain itu, pembangunan fisik ibu kota baru menjadi tugas yang harus dikerjakan.  Kemudian, ada nama Yasonna Laoly yang kembali diminta menjabat menteri hukum dan HAM. Kepada Yasonna, Jokowi meminta sejumlah pekerjaan rumah dituntaskan.  Budi Karya Sumadi juga melanjutkan kiprahnya sebagai menteri perhubungan. Luhut Binsar Pandjaitan juga kembali menduduki posisi menteri koordinator bidang kemaritiman. Bedanya, Luhut juga akan menangani urusan investasi menyusul adanya perubahan nomenklatur kementerian.  Sementara itu, Airlangga Hartarto, Tjahjo Kumolo, Pratikno, dan Agus Gumiwang belum mendapatkan kepastian jabatan di kabinet. Namun, berdasar keterangan mereka, Airlangga berpotensi bergeser ke menteri koordinator bidang perekonomian (Menko Perekonomian) dan Agus menggantikannya di posisi menteri perindustrian.  Di pos menteri-menteri bidang ekonomi, nama Bahlil Lahadalia berpotensi menduduki posisi menteri koperasi dan UMKM. Mantan ketua umum Hipmi itu mengaku diajak bicara Jokowi soal pertumbuhan kawasan ekonomi baru, pemerataan ekonomi, dan UMKM. Namun, untuk kepastiannya, dia menyerahkan ke Jokowi. ”Presiden paling tahu karena saya sejak kecil bergelut di bidang ekonomi,” ungkapnya.  Syahrul Yasin Limpo dipercaya menjamin kebutuhan dasar masyarakat. ”Intinya, kita harus jamin besok 270 juta jiwa itu kebutuhan dasarnya terhadap makan dan lainnya, damai, dan sebagainya bisa terpenuhi,” ujarnya.  Nama lain yang masuk adalah politikus Partai Golkar Zainudin Amali. Oleh presiden, mantan ketua Komisi II DPR itu diminta memimpin pengembangan SDM dan peningkatan prestasi di bidang keolahragaan. ”Kita bangsa yang besar. Tetapi, jumlah yang besar belum bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk pengembangan SDM kita untuk kreativitas anak muda kita,” kata dia.  Sementara itu, Abdul Halim Iskandar mengisyaratkan untuk duduk di posisi menteri desa. Bersama Jokowi, dia berdiskusi terkait masalah ekonomi, infrastruktur, dan sosial. ”Beliau paham saya orang Jawa Timur dan desa,” ungkapnya memberi kode.  Nama baru lainnya adalah dr Terawan yang juga ketua RS Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto. Oleh presiden, Terawan diminta mengisi menteri kesehatan. Persoalan defisit BPJS dan pemberantasan stunting menjadi tugas khusus yang disampaikan Jokowi.  Respons Pasar  Sementara itu, pemanggilan Sri Mulyani yang kembali didapuk sebagai menteri keuangan membawa angin segar pada pasar saham. Pada pembukaan perdagangan kemarin, indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat 0,14 persen ke level 6.207,49.  IHSG pada pukul 10.00 WIB bergerak ke level 6.202,95 atau menguat 0,06 persen dibanding saat penutupan Senin (21/10). Bahkan, IHSG sempat menyentuh level tertingginya di 6.229,39 atau menguat 0,49 persen. Pada penutupan perdagangan sore kemarin, IHSG ditutup menguat 0,43 persen menjadi di level 6.225,49. Dengan penguatan itu, IHSG berarti sudah menguat delapan hari berturut-turut dan tercatat naik 3,3 persen.  Kenaikan juga terjadi pada sejumlah emiten yang memiliki afiliasi terhadap tokoh-tokoh yang digadang-gadang sebagai calon menteri. Saham-saham yang naik itu antara lain ADRO, ABBA, SRTG, MPMX, MDIA, dan MARI. Bahkan, saham PT Mahaka Media Tbk (ABBA) yang terafiliasi dengan sosok Erick Thohir menjadi salah satu top gainers dan tercatat naik Rp 14 atau 6,42 persen ke Rp 232.  Bukan hanya IHSG, nilai tukar rupiah juga ditutup menguat jelang pengumuman susunan kabinet baru. Rupiah ditutup menguat 40 poin atau 0,28 persen menjadi Rp 14.041 per dolar AS dibanding posisi sebelumnya Rp 14.181 per dolar AS.  Ekonom Indef Abra P.G. Talattov menyebutkan, pasar memang merespons positif nama-nama calon menteri yang dipanggil Jokowi. ”Kalau yang saya baca ini memang Pak Jokowi ingin memberikan kejutan ke pasar. Melihat track record nama-nama itu yang sebelumnya sudah santer terdengar, menurut saya memang bisa diterima cukup baik oleh pasar,” ujarnya kepada Jawa Pos.  Selain itu, Abra menjelaskan, Sri Mulyani maupun wajah-wajah baru seperti Nadiem Makarim, Wishnutama, maupun Erick Thohir adalah sosok yang layak dijadikan menteri di bidang ekonomi. Sebab, sepak terjang mereka tak perlu diragukan lagi. ”Nama-nama yang sudah dipanggil cukup kredibel,” imbuhnya.  Tetapi, Abra mengimbau agar siapa pun yang menduduki posisi Menko Perekonomian harus bisa mengarahkan dan menyinergikan kepentingan investasi dalam satu irama. Sebab, sosok Menko Perekonomian merupakan kunci yang diharapkan bisa memperbaiki iklim investasi dan daya saing RI ke depan.  Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah menuturkan, Sri Mulyani lebih pas menjabat Menko Perekonomian, bukan menteri keuangan. Dia menganggap Menko Perekonomian yang kini dipercayakan kepada Airlangga Hartarto akan menyulitkan sinergi dan koordinasi dengan menteri keuangan. ”Saya pesimistis sinergi antara Menko Perekonomian dan Menkeu bisa berjalan baik. Kemungkinan terbesarnya, Menko Perekonomian tidak banyak berfungsi. Kalah wibawa dengan Menkeu,” jelasnya kemarin.

Pasar Sambut Positif Tim Ekonomi Kabinet Jokowi-Ma’ruf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/wakapolri-minta-anak-buahnya-cegah-politisasi-di-masjid_m_-e1571796203831.jpg" alt="Wakapolri Komjen Ari Dono" width="100%">
<figcaption>Wakapolri Komjen Ari Dono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jenderal Pol Tito Karnavian dipastikan akan menjabat posisi baru di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Surat pengunduran dirinya sebagai Kapolri juga telah diproses oleh DPR RI. Dari Mabes Polri sendiri, juga telah memproses Komjen Pol Ari Dono Sukmanto untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri.  Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane sepakat apabila Ari Dono menjadi Plt Kapolri. Dengan begitu, akan secara otomatis terjadi efek karambol perpindahan jabatan dalam struktur polri.  "Jika semuanya berjalan lancar gerbong mutasi di Polri pun akan bergerak. Kabareskrim Komjen Idam Azis diperkirakan akan menduduki posisi Wakapolri menggantikan Ari Dono," kata Neta di Jakarta, Rabu (23/10).  Sementara itu, posisi Kabareskrim yang ditinggalkan Idam Azis diperkirakan akan diisi Irjen Gatot Edi yang kini menjadi Kapolda Metro Jaya. Sedangkan posisi yang ditinggal diperkirakan akan diperebutkan oleh dua calon kuat, yakni Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Sufahriadi, dan Kapolda Lampung Irjen Pol Purwadi Ariyanto.  Lebih lanjut, Neta memperkirakan posisi Plt Kapolri akan dijabat Ari Dono hingga masa pensiunnya, yakni pada Desember 2019. "Kemudian posisi Kapolri nantinya akan dipegang Gatot Edi. IPW memperkirakan penetapan Plt Kapolri akan berjalan lancar tanpa hambatan apapun," pungkasnya.  Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengirimkan surat kepada DPR untuk meminta persetujuan pemberhentian Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna ke-3 DPR RI yang digelar sore ini, Selasa (22/10).  Dalam rapat paripurna yang digelar di ruang rapat paripurna II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10) itu. Puan awalnya menyampaikan bahwa pimpinan DPR menerima empat surat dari Jokowi.  Surat pertama, Nomor R 48 Tanggal 9 Oktober 2019, perihal permohonan pertimbangan atas pencalonan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh negara sahabat untuk Republik Indonesia. Kemudian kedua, surat dengan Nomor R 49 Tanggal 16 Oktober 2019, perihal permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia.  Setelah itu, Puan membacakan surat ketiga dari Presiden yang isinya meminta persetujuan pemberhentian Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Tito diketahui telah dipanggil ke Istana untuk mengisi posisi menteri di kabinet Jokowi pada Senin (21/10).

Kapolri Diganti, IPW: Gerbong Mutasi Polri akan Bergerak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Tokoh-Tokoh-Dery-Ridwansah-5...jpg" alt="Kapolri Jenderal Tito Karnavian hadir pada upacara pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Tito Karnavian hadir pada upacara pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap optimistis penanganan kasus penyiraman air keras yang menimpa penyidik seniornya, Novel Baswedan, tetap menjadi prioritas Polri. Hal ini menyusul pengunduran diri Jenderal Tito Karnavian dari jabatan Kapolri.  Jenderal Tito Karnavian telah membentuk tim pencari fakta (TPF) untuk mengusut kasus Novel. Namun hingga kini, TPF yang juga telah membentuk tim teknis belum juga berhasil menyelesaikannya.  "Kalau terkait untuk penanganan perkara penyerangan terhadap Novel Baswedan, saya kira Presiden kan sudah menyampaikan memberikan waktu tiga bulan ya pada saat itu dan nanti kami tunggu saja," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (22/10) malam.  Mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ini menyebut, KPK maupun publik tetap menunggu hasil instruksi Presiden Jokowi yang disampaikan kepada Polri. Lembaga antirasuah menyerahkan sepenuhnya kepada Polri yang nantinya mengumumkan hasil tim pencari fakta kasus Novel tersebut.  "Mungkin akhir bulan ini, ya atau nanti, kami lihat waktunya. Jangka waktu tiga bulan yang diberikan Presiden kepada Polri sebenarnya secara institusional dan timnya kan. Kami dengar juga sudah dibentuk nanti kita tunggu hasilnya apa dari instruksi yang diberikan oleh Presiden itu," jelas Febri.  Untuk diketahui, tim teknis ini merupakan lanjutan dari temuan tim pencari fakta. Kabareskrim Polri Komjen Pol Idham Azis ditugaskan sebagai penanggung jawab tim teknis dan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Nico Afinta ditunjuk sebagai ketua tim teknis.  Tim tersebut bekerja sejak 1 Agustus 2019 hingga 31 Oktober 2019, sesuai perintah Presiden RI Joko Widodo yang memberikan tenggat waktu tiga bulan kepada tim teknis. Mabes Polri pun berujar, tidak menutup kemungkinan bila masa tugas tim teknis diperpanjang lagi.  Untuk diketahui, Jenderal Tito Karnavian disebut-sebut masuk dalam jajaran Kabinet Kerja jilid II Jokowi-Maruf Amin. Tito sudah mendatangi Istana Kepresidenan untuk memenuhi undangan Presiden Jokowi pada Senin (21/10).

KPK Berharap Pengganti Tito Tak Lupa Selesaikan Kasus Novel

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin

Berita Terkini