<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Tokoh-Tokoh-Dery-Ridwansah-16.jpg" alt="Menteri Keungan Sri Mulyani saat menghadiri pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih di Gedung MPR/DPR, Minggu (20/10). Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma" width="100%">
<figcaption>Menteri Keungan Sri Mulyani saat menghadiri pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih di Gedung MPR/DPR, Minggu (20/10). Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pelantikan menteri-menteri kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin memang baru dilakukan hari ini. Namun, kemarin formasinya sudah cukup jelas. Sudah ada 32 calon menteri yang diundang ke istana pada Senin (21/10) dan Selasa (22/10).  Dari 32 nama tersebut, jatah untuk parpol sudah bisa ditebak. PDIP sebagai partai utama pendukung Jokowi-Ma’ruf mendapat jatah empat menteri. Lalu Golkar 3 menteri, Nasdem (3), PKB (3), Gerindra (2), dan PPP (1). Kemudian, ada 12 wajah lama yang kembali masuk kabinet.  Mereka adalah Airlangga Hartarto, Pratikno, Sri Mulyani, Budi Karya Sumadi, Agus Gumiwang, Siti Nurbaya, Basuki Hadimuljono, Yasonna Laoly, Sofyan Djalil, Tjahjo Kumolo, Bambang Brodjonegoro, dan Luhut Binsar Pandjaitan. Selain itu, Pramono Anung dan Retno Marsudi juga disebut berpotensi masuk. Hanya, berdasar informasi yang dihimpun, Retno masih mendampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Jepang dan Pramono tengah berkabung karena salah seorang anggota keluarganya wafat.  Meski ada yang berpindah, sebagian besar nama lama tetap memegang jabatan sebelumnya. Misalnya, Sri Mulyani kembali menjabat menteri keuangan. Dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, dia diminta melanjutkan tugas mengelola keuangan negara. ”Presiden menugaskan saya tetap menjadi menteri keuangan,” ujarnya seusai pertemuan.  Sejumlah pekerjaan sudah diberikan kepada Ani, sapaan akrabnya, untuk lima tahun ke depan. Mulai mendorong perekonomian untuk menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, mengatasi current account deficit, hingga menggunakan anggaran yang efisien.  ”Dibutuhkan policy terus-menerus dalam rangka menjaga ekonomi kita dari tantangan pelemahan global,” kata Ani. Soal kebijakan-kebijakan makro yang diambil, Ani menyebut akan menyesuaikannya dengan kondisi.  Basuki Hadimuljono juga akan melanjutkan kiprahnya sebagai menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Sejumlah proyek pembangunan infrastruktur sudah diperintahkan untuk dikerjakan. Di antaranya mengoneksikan infrastruktur utama dengan pariwisata dan kawasan industri. ”Kawasan industri Brebes, Magetan, pembangunan infrastruktur destinasi wisata,” ucapnya. Selain itu, pembangunan fisik ibu kota baru menjadi tugas yang harus dikerjakan.  Kemudian, ada nama Yasonna Laoly yang kembali diminta menjabat menteri hukum dan HAM. Kepada Yasonna, Jokowi meminta sejumlah pekerjaan rumah dituntaskan.  Budi Karya Sumadi juga melanjutkan kiprahnya sebagai menteri perhubungan. Luhut Binsar Pandjaitan juga kembali menduduki posisi menteri koordinator bidang kemaritiman. Bedanya, Luhut juga akan menangani urusan investasi menyusul adanya perubahan nomenklatur kementerian.  Sementara itu, Airlangga Hartarto, Tjahjo Kumolo, Pratikno, dan Agus Gumiwang belum mendapatkan kepastian jabatan di kabinet. Namun, berdasar keterangan mereka, Airlangga berpotensi bergeser ke menteri koordinator bidang perekonomian (Menko Perekonomian) dan Agus menggantikannya di posisi menteri perindustrian.  Di pos menteri-menteri bidang ekonomi, nama Bahlil Lahadalia berpotensi menduduki posisi menteri koperasi dan UMKM. Mantan ketua umum Hipmi itu mengaku diajak bicara Jokowi soal pertumbuhan kawasan ekonomi baru, pemerataan ekonomi, dan UMKM. Namun, untuk kepastiannya, dia menyerahkan ke Jokowi. ”Presiden paling tahu karena saya sejak kecil bergelut di bidang ekonomi,” ungkapnya.  Syahrul Yasin Limpo dipercaya menjamin kebutuhan dasar masyarakat. ”Intinya, kita harus jamin besok 270 juta jiwa itu kebutuhan dasarnya terhadap makan dan lainnya, damai, dan sebagainya bisa terpenuhi,” ujarnya.  Nama lain yang masuk adalah politikus Partai Golkar Zainudin Amali. Oleh presiden, mantan ketua Komisi II DPR itu diminta memimpin pengembangan SDM dan peningkatan prestasi di bidang keolahragaan. ”Kita bangsa yang besar. Tetapi, jumlah yang besar belum bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk pengembangan SDM kita untuk kreativitas anak muda kita,” kata dia.  Sementara itu, Abdul Halim Iskandar mengisyaratkan untuk duduk di posisi menteri desa. Bersama Jokowi, dia berdiskusi terkait masalah ekonomi, infrastruktur, dan sosial. ”Beliau paham saya orang Jawa Timur dan desa,” ungkapnya memberi kode.  Nama baru lainnya adalah dr Terawan yang juga ketua RS Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto. Oleh presiden, Terawan diminta mengisi menteri kesehatan. Persoalan defisit BPJS dan pemberantasan stunting menjadi tugas khusus yang disampaikan Jokowi.  Respons Pasar  Sementara itu, pemanggilan Sri Mulyani yang kembali didapuk sebagai menteri keuangan membawa angin segar pada pasar saham. Pada pembukaan perdagangan kemarin, indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat 0,14 persen ke level 6.207,49.  IHSG pada pukul 10.00 WIB bergerak ke level 6.202,95 atau menguat 0,06 persen dibanding saat penutupan Senin (21/10). Bahkan, IHSG sempat menyentuh level tertingginya di 6.229,39 atau menguat 0,49 persen. Pada penutupan perdagangan sore kemarin, IHSG ditutup menguat 0,43 persen menjadi di level 6.225,49. Dengan penguatan itu, IHSG berarti sudah menguat delapan hari berturut-turut dan tercatat naik 3,3 persen.  Kenaikan juga terjadi pada sejumlah emiten yang memiliki afiliasi terhadap tokoh-tokoh yang digadang-gadang sebagai calon menteri. Saham-saham yang naik itu antara lain ADRO, ABBA, SRTG, MPMX, MDIA, dan MARI. Bahkan, saham PT Mahaka Media Tbk (ABBA) yang terafiliasi dengan sosok Erick Thohir menjadi salah satu top gainers dan tercatat naik Rp 14 atau 6,42 persen ke Rp 232.  Bukan hanya IHSG, nilai tukar rupiah juga ditutup menguat jelang pengumuman susunan kabinet baru. Rupiah ditutup menguat 40 poin atau 0,28 persen menjadi Rp 14.041 per dolar AS dibanding posisi sebelumnya Rp 14.181 per dolar AS.  Ekonom Indef Abra P.G. Talattov menyebutkan, pasar memang merespons positif nama-nama calon menteri yang dipanggil Jokowi. ”Kalau yang saya baca ini memang Pak Jokowi ingin memberikan kejutan ke pasar. Melihat track record nama-nama itu yang sebelumnya sudah santer terdengar, menurut saya memang bisa diterima cukup baik oleh pasar,” ujarnya kepada Jawa Pos.  Selain itu, Abra menjelaskan, Sri Mulyani maupun wajah-wajah baru seperti Nadiem Makarim, Wishnutama, maupun Erick Thohir adalah sosok yang layak dijadikan menteri di bidang ekonomi. Sebab, sepak terjang mereka tak perlu diragukan lagi. ”Nama-nama yang sudah dipanggil cukup kredibel,” imbuhnya.  Tetapi, Abra mengimbau agar siapa pun yang menduduki posisi Menko Perekonomian harus bisa mengarahkan dan menyinergikan kepentingan investasi dalam satu irama. Sebab, sosok Menko Perekonomian merupakan kunci yang diharapkan bisa memperbaiki iklim investasi dan daya saing RI ke depan.  Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah menuturkan, Sri Mulyani lebih pas menjabat Menko Perekonomian, bukan menteri keuangan. Dia menganggap Menko Perekonomian yang kini dipercayakan kepada Airlangga Hartarto akan menyulitkan sinergi dan koordinasi dengan menteri keuangan. ”Saya pesimistis sinergi antara Menko Perekonomian dan Menkeu bisa berjalan baik. Kemungkinan terbesarnya, Menko Perekonomian tidak banyak berfungsi. Kalah wibawa dengan Menkeu,” jelasnya kemarin.

Pasar Sambut Positif Tim Ekonomi Kabinet Jokowi-Ma’ruf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/JKT-2-LITERASI-POLITIK-PP-PEMUDA-MUHAMMADIYAH-FED-2.jpg" alt="Dari kiri Ketua Perkumpulan Kader Bangsa Dimas Oki Nugroho dan Ketum PP Pemuda Muhammadiyah Cak Nanto dalam Literasi Politik Seri II yang digelar Kominfo PP Pemuda Muhammadiyah dengan tema" width="100%">
<figcaption>Dari kiri Ketua Perkumpulan Kader Bangsa Dimas Oki Nugroho dan Ketum PP Pemuda Muhammadiyah Cak Nanto dalam Literasi Politik Seri II yang digelar Kominfo PP Pemuda Muhammadiyah dengan tema</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf harus menyiapkan sosok menteri yang bisa menghilangkan catatan buruk pada periode sebelumnya. Sebab, Kabinet Kerja I terdapat sejumlah catatan negatif. Yakni, ada beberapa menteri tersangkut kasus korupsi. Hal itu membuat mereka harus "sekolah" di KPK.  Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto memberi catatan kepada Presiden Jokowi dalam menetapkan siapa pembantunya. "Hal terpenting jangan sampai ada lagi menteri "sekolah" atau "mondok" di KPK," ungkap Sunanto kepada JawaPos.com, Senin (21/10).  Diketahui pada Kabinet Kerja I, sejumlah oknum menteri yang tersangkut kasus korupsi adalah Idrus Marham, mantan Menteri Sosial; dan Imam Nahrawi, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Keduanya terpaksa dicopot karena tersangkut kasus dugaan kasus korupsi yang ditangani KPK. Untuk Idrus Marham pada kasus dugaan suap PTLU Riau-1 dan Imam Nahrawi dalam kasus dana hibah KONI.  Cak Nanto--begitu Sunanto--disapa menyoroti pidato Presiden Jokowi pada pelantikan, Minggu (20/10). Pada pidato itu, kata Cak Nanto, Presiden menyoroti pembangunan sumber daya manusia (SDM). Artinya, SDM dari komposisi menteri di Kabinet Kerja II ini harus memumpuni di bidangnya. Sebab, sosok yang hebat di luar pemerintahan belum tentu cakap ketika berada di pemerintahan.  Dia mencontohkan Nadiem Makarim. Founder Gojek itu adalah salah seorang figur yang dipanggil ke Istana Merdeka pada Senin (21/10). Dia disebut-sebut sebagai calon menteri. Potensi Nadiem Makarim menjadi menteri terlihat dalam keberhasilannya membangun bisnis digital Gojek.  Menurut Cak Nanto, kapasitas Nadiem Karim di Gojek perlu diuji nantinya ketika berada di pemerintahan, jika dia benar-benar dilantik sebagai menteri.  Begitu juga dengan Wishnutama Kusubandio. Meski dia dikenal dengan orang yang berhasil dalam dunia pertelevisian, belum tentu dia bisa menata birokrasi dan menerjemahkan visi misi presiden-wakil presiden, Jokowi-Ma'ruf Amin.  Selain Wishnutama dan Nadiem Makarim yang dipanggil ke Istana, Presiden Jokowi juga mengundan Erick Thohir. Figur ini dikenal dengan keberhasilannya ketika memimpin pelaksanaan Asian Games 2018. Kesuskses Asian Games 2018 tidak terlepas dari tangan dingin Erick Thohir.  "Ke depan kita lihat saja nanti sejauh mana kompetensi mereka jika benar-benar berawda di kabinet," kata Nanto. Dia berharap figur-figur ini mampu membawa Indonesia ke level lebih baik lagi di dunia internasional sebagaimana bidangnya masing-masing di kementerian nanti.

Pemuda Muhammadiyah: Jangan Ada Lagi Menteri Yang 'Sekolah' di KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Presiden-Jokowi-Jenguk-Wiranto-di-RSPAD-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komposisi Kabinet Kerja Jilid II sudah rampung. Siapa saja sosoknya akan diumumkan oleh Presiden Jokowi pada Senin (21/10).  "Sudah rampung, besok dikenalkan, besok pagi," kata Jokowi sebelum berangkat ke Kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10).  Walaupun sudah merampungkan calon pembantunya, Jokowi masih menutup rapat hingga pengumuman pada Senin (21/10). "Besok dilihat," terang Jokowi.  Meski belum membocorkan secara gamblang, namun mantan wali Kota Solo itu memberi sinyal bahwa komposisinya masih terdapat orang lama yang membantu dirinya pada Kabinet Kerja Jilid I. "Masih banyak (menteri petahana), tapi yang baru lebih banyak," jelasnya.  Sementara dalam menghadapi proses pelantikan dirinya sebagai presiden untuk periode kedua, Jokowi lebih rileks. Proses sakral itu pernah dijalani pada 2014 lalu.  Dalam menghadiri proses pelantikan, Jokowi tampak mengenakan jas hitam. Sementara istrinya, Iriana mengenakan baju kebaya putih dengan selendang cokelat.  Pada pelantikan periode kedua ini, Jokowi juga nampak didampingi ketiga putra-putrinya, Gibran Rakabuming Raka, Kahiyang Ayu dan Kaesang Pangarep. Begitu juga menantunya Bobby Nasution dan cucu perempuannya Sedah Mirah.

Jokowi Umumkan Menteri Kabinet Kerja Jilid II Senin Pagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Presiden-Jokowi-Jenguk-Wiranto-di-RSPAD-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan kepada wartawan usai menjenguk Menko Polhukam Wiranto di Paviliun Kartika, RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (10/10/2019). Presiden Joko Widodo mengatakan kondisi Menko Polhukam Wiranto mulai membaik pasca" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan kepada wartawan usai menjenguk Menko Polhukam Wiranto di Paviliun Kartika, RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (10/10/2019). Presiden Joko Widodo mengatakan kondisi Menko Polhukam Wiranto mulai membaik pasca</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan segera mengumumkan susunan kabinet barunya dalam waktu dekat ini sebelum pelantikan pada tanggal 20 Oktober nanti. Santer diberitakan, Jokowi akan membentuk kementerian baru dan melebur beberapa kementerian dan lembaga yang sudah ada.  Salah satu wacana yang ramai diperbincangkan adalah pembentukan Kementerian Investasi. Kabar lain juga menyebutkan, kementerian anyar ini akan dilebur dengan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman.  Dikonfirmasi kebenarannya, beberapa menteri memilih angkat bahu. "Tanya ke presiden lah, soal kementerian bukan tugas saya. Presiden yang punya kewenangan itu," ujar Menko bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.  Hal senada disampaikan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Enggar mengatakan bahwa ia belum tahu apakah Kementerian Perdagangan akan dilebur dengan Kementerian Luar Negeri seperti yang diisukan. Enggar juga tidak menjawab panjang ketika ditanya soal masuknya Direktorat Perdagangan Luar Negeri di Kemendag ke Kemenlu.  "Terserah presiden, saya kan menteri," ungkap Enggar.  Peleburan itu disebut-sebut dilakukan karena ketidakpuasan Jokowi atas defisit neraca perdagangan yang semakin besar. Nilai impor jauh lebih besar dibandingkan ekspor.  Enggar mengatakan Atase Perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) sudah maksimal bekerja mengenjot ekspor Indonesia. Beberapa perbaikan juga terus dilakukan Kemendag. "Sudah sangat bagus. Tetapi terus kita lakukan perbaikan," pungkas Enggar.  Sampai saat ini, Indonesia memiliki 22 Atase Perdagangan yang tersebar di Thailand, Filipina, Tiongkok, Rusia, Jerman, India, Belgia, Kanada, Mesir, Perancis, Arab Saudi, Australia, Belanda, Italia, Korea Selatan, Swiss, Malaysia, Singapura, Inggris, Jepang, Spanyol dan Amerika Serikat. Adapun ITPC ada di 19 kota di dunia, antara lain Barcelona, Los Angeles, Busan, Lyon, Budapest, Mexico City, Chennai, Milan, Osaka, Chicago, dan Dubai.  Kementerian Luar Negeri menolak mengomentari rencana peleburan Kemendag maupun Ditjen Perdagangan Luar Negeri ke instansinya. "Sejauh ini belum ada yang bisa dikomentari," kata Juru Bicara Kemenlu Teuku Faizasyah.  Selain itu, Kementerian Perindustrian dikabarkan akan kembali dilebur kembali dengan Kementerian Perdagangan. Dua kementerian ini pernah menjadi satu sebelum kemudian dipisah pada 2004 oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.  Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menilai peleburan ini lebih banyak mendatangkan sisi positif dibanding dampak negatifnya. "Kalau ini menjadi satu kesatuan, akan mempermudah koordinasi. Apa yang nantinya menjadi prioritas, insentif untuk industri terjamin mempunyai pasar. Dan itu memenuhi indikator kinerja perdagangan," kata Enny.  Sementara terkait investasi, Enny mengatakan persoalan ini perlu dibahas lintas sektoral. Realisasi investasi yang hanya dikomandoi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tidak terlalu efektif karena bukan lembaga struktural.  "Daerah punya BKPMD, dulu struktural sekarang tidak. Sehingga fungsinya itu mengintegrasikan investasi pusat dan daerah. Karena investasi itu larinya ke daerah, kewenangan daerah. Perlu garis koordinasi," pungkasnya.

Komentar Para Menteri Soal Kementerian Baru di Kabinet Kerja Jilid II

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/begini-kata-direktur-voxpol-center-soal-fit-and-proper-test-wagub-dki_m_.jpg" alt="Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago" width="100%">
<figcaption>Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dilibatkan dalam penyusunan menteri Kabinet Kerja jilid II. Padahal, peran KPK cukup penting untuk melihat rekam jejak integritas pembantu Presiden Joko Widodo dalam pemerintahan periode kedua bersama Ma'ruf Amin nanti.  Langkah tidak mengikutsertakan KPK untuk melihat rekam jejak calon menteri ini pun disesalkan oleh sejumlah akademisi. Pegiat ilmu politik Pangi Syarwi Chaniago mengatakan bahwa integritas menteri merupakan unsur penting agar di kemudian hari tidak bermasalah.  "Menteri bermasalah bisa menjadi beban bagi Jokowi. Jadi, bagaimana pak Jokowi bisa memastikan menterinya berintegritas dan tidak tersandera kasus korupsi (jika KPK tidak dilibatkan, Red)," kata Pangi kepada JawaPos.com, Senin (14/10).  Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting ini menuturkan, lembaga antirasuah penting dilibatkan dalam pemilihan menteri agar kinerja pembantu Jokowi dalam periode kedua jauh dari budaya korupsi. Apalagi, sudah ada dua nama menteri yang diciduk oleh KPK lantaran melakukan korupsi yakni mantan Menteri Sosial Idrus Marham dan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.  "KPK sedikit banyak tahu rekam jejak menteri yang bersih dan menteri yang bermasalah secara hukum," ucap Pangi.  Pangi berharap Jokowi dapat menggunakan hak prerogatifnya dengan memilih para pembantu yang punya integritas. "Yang terpenting jangan sampai membawa polemik dan membuat kekisruhan baru seperti waktu KPK memberi tinta merah, pak Jokowi tetap ngotot seolah-olah nggak mau mendegar masukan dari KPK. Jadi saya pikir kalau Jokowi mau mendengar masukan KPK, bagus. Namun kalau nanti nggak mau mendengar masukan KPK repot juga, bisa memicu polemik dan konflik," sesal Pangi.  Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan, pihaknya tidak dilibatkan dalam penyusunan kabinet di periode kedua Jokowi. Laode hanya berharap Jokowi dapat menunjuk orang-orang yang mempunyai rekam jejak bagus untuk mengisi posisi menteri dalam periode kedua pemerintahannya.  "Kami tidak diikutkan, tetapi kami berharap bahwa yang ditunjuk oleh Presiden adalah orang-orang yang mempunyai track record yang bagus dari segi integritas, tidak tercela," kata Syarif.

KPK Harusnya Dilibatkan dalam Penyusunan Menteri Kabinet Kerja II