<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/13/InShot_20240613_005434537-2368911498.jpg" alt="Petugas melepaskan salah satu ODGJ di Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalsel, dari pasungan, Rabu (12/6)." width="100%">
<figcaption>Petugas melepaskan salah satu ODGJ di Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalsel, dari pasungan, Rabu (12/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini melepas dua orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Desa Bagagap, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan (Kalsel), dari pasungan. Mensos Risma melepaskan penderitaan ODGJ tersebut pada rangkaian kunjungan kerja ke Kabupaten Batola pada Selasa-Rabu (11-12/6). Risma menegaskan ODGJ tidak boleh dipasung, namun harus diberi obat secara teratur setiap bulan agar penderita tidak mengalami depresi, sehingga dapat hidup layak seperti masyarakat biasa. Lebih Lanjut, Risma menekankan agar keluarga ODGJ tidak malu. Sebab, ODGJ bukan aib, bisa disembuhkan dengan pengobatan yang rutin dan teratur. &rdquo;Keluarga tidak boleh malu ini bukan aib, siapapun keluarga bisa kena karena tidak semua orang kuat secara psikis, secara mental itu tidak semua, bahkan kadang orang kaya raya tiba-tiba kena masalah kena juga, cuma karena mereka mengerti harus berobat sehingga seolah-olah tidak apa-apa,&rdquo; kata Risma seperti dilansir dari Antara. Dia mengibaratkan seorang penderita sakit jantung atau diabetes. Bila tidak mengonsumsi obat secara teratur bisa kambuh sama halnya dengan ODGJ. Penjabat Bupati Barito Kuala Mujiyat menyampaikan, kehadiran Mensos Risma merupakan bentuk kepedulian yang sangat tinggi. Pihaknya berjanji menindaklanjuti permasalahan yang belum terselesaikan, termasuk Dinas Kesehatan menggencarkan suntik vaksin bagi masyarakat secara rutin setiap bulan. &rdquo;Mudah-mudahan ini dapat menggairahkan masyarakat di Barito Kuala terutama bagi orang berkebutuhan khusus, ODGJ, kusta, semua merasa terayomi dan bahkan hari ini telah dua tempat melepas pasung dan Ibu Mensos tidak ragu-ragu menandakan itu sebuah rasa kepedulian yang sangat tinggi,&rdquo; tutur Mujiyat. Sebelumnya, Mensos juga melepas seorang perempuan penderita ODGJ asal Desa Sungai Lirik Barito Kuala, dari pasungan untuk diberikan pengobatan secara intensif di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum di Kabupaten Banjar. Di Desa Sungai Lirik itu, Kabupaten Batola, petugas juga membawa seorang perempuan ODGJ lain yang diketahui merupakan adik dari perempuan ODGJ yang dipasung tersebut.

Mensos Tri Rismaharini melepas dua orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalsel, dari pasungan

Mensos Risma Lepas Dua ODGJ di Batola Kalsel dari Pasungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG-20230106-WA0069_21.jpg" alt="Petugas Penegakan Hukum KLHK mengecek lokasi bekas karhutla di Desa Karya Tani, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas Penegakan Hukum KLHK mengecek lokasi bekas karhutla di Desa Karya Tani, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Firman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memenangkan gugatan perkara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di lahan seluas 1.500 hektare pada September 2019 yang mengakibatkan kerusakan lahan gambut areal PT Agri Bumi Sentosa (PT ABS). Lahan gambut areal PT ABS tersebut berada di Desa Karya Tani, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan.  ”Majelis hakim menyatakan PT ABS terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan wajib membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 160.691.175.300 dan biaya pemulihan lingkungan hidup Rp 591.555.032.300 serta menyatakan gugatan menggunakan pertanggungjawaban mutlak (strict liability),” kata Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin, Jumat (6/1).  Ridho menyebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Hakim Ketua Heru Hanindyo serta Hakim Anggota Dulhusin dan Dariyanto pada 28 Desember 2022 mengabulkan gugatan KLHK melawan PT ABS.  Sebelumnya, gugatan KLHK terhadap PT ABS didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 29 Desember 2021 dengan Nomor Register Perkara 816/Pdt.G/LH/2021/PN JKT PST. Ridho mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah memeriksa dan memutus perkara perdata karhutla dengan putusan yang berpihak pada lingkungan hidup.  Apresiasi juga diberikan kepada para ahli, Jaksa Pengacara Negara dan Kuasa Menteri LHK yang mendukung dan memperkuat penyelesaian perkara perdata karhutla di pengadilan yang dihadapi Kementerian LHK. Dia menyatakan, KLHK terus konsisten melakukan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk karhutla.  Upaya tersebut, kata Rasio Ridho Sani, untuk mewujudkan keadilan dan hak-hak konstitusi masyarakat guna mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat, dan menyelamatkan sumber daya alam Indonesia agar sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Karhutla merupakan kejahatan luar biasa berdampak serius menimbulkan kabut asap hingga membahayakan kesehatan masyarakat sering berlangsung lama dan wilayah yang luas, bahkan lintas negara.  Adapun emisi karbon dari karhutla sangat tinggi hingga satwa liar dan keanekaragaman hayati banyak terganggu, bahkan mati termasuk ekosistem gambut rusak karena terbakar dan tidak dapat dipulihkan kembali seperti semula, kerugian lingkungan, dan ekonomi yang ditimbulkan sangat besar.  Ridho mengungkapkan, penurunan karhutla saat ini harus menjadi komitmen bersama agar agenda perubahan iklim Indonesia melalui FOLU Net Sink 2030 dapat tercapai. Sehingga, tidak ada pilihan lain, kecuali hukuman seberat-beratnya harus dikenakan kepada para pelaku karhutla, baik sanksi administratif, pidana maupun perdata agar memberikan keadilan dan efek jera.  Sejak 2015 Ditjen Gakkum KLHK telah melakukan 1.919 operasi pengamanan kawasan lingkungan hidup dan kawasan hutan. KLHK telah memberikan sanksi kepada 2.591 korporasi yang melanggar dan membawa 1.348 kasus baik pidana maupun perdata ke pengadilan.  Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, lanjut dia, Gakkum KLHK terus memperkuat kapasitas SDM melalui pembentukan Polhut, SPORC, dan peningkatan kapasitas PPLH dan PPNS. KLHK tidak akan berhenti mengejar pelaku karhutla meskipun peristiwa karhutla sudah berlangsung lama, akan tetap ditindak. KLHK dapat melacak jejak-jejak dan bukti karhutla sebelumnya dengan dukungan ahli dan teknologi.  ”Kasus PT ABS ini bukti komitmen dan konsistensi KLHK untuk menindak pelaku kejahatan karhutla, walaupun kebakaran terjadi pada 2019 tetap kami tindak tegas,” kata Rasio Ridho Sani.

KLHK Menangkan Gugatan Perkara Karhutla di Barito Kuala

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG_20221107_194940.jpg" alt="Sidang pemeriksaan terdakwa Muhammad Ilmi digelar di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Senin (7/11). Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Sidang pemeriksaan terdakwa Muhammad Ilmi digelar di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Senin (7/11). Firman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Muhammad Ilmi, terdakwa kasus dugaan korupsi kredit refinancing fiktif telah menyebabkan kerugian keuangan negara Rp 5,9 miliar di bank BUMN cabang Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan.  ”Data-data pribadi para debitur dipalsukan terdakwa untuk memuluskan aksinya. Dari empat kredit refinancing, kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp 5,9 miliar,” kata tim jaksa penuntut umum (JPU) Adi Rifani seperti dilansir dari Antara di Pengadilan Tipikor Banjarmasin.  Salah satu yang dicecar JPU soal kredit refinancing dengan agunan alat berat oleh debitur atas nama Fitrianoor. Sejumlah dokumen persyaratan kredit milik Fitrianoor seperti fotokopi KTP, KK, dan akta cerai yang didapatkan terdakwa dari Nur Ifansyah, orang kepercayaannya, bukan dari calon debitur langsung dipertanyakan JPU.  ”Ada kepentingan apa kok dokumen persyaratan dipegang oleh orang lain bukan calon debitur langsung,” ucap JPU.  Terdakwa yang mengikuti sidang secara virtual dari Rutan Marabahan mengakui saat itu memang baru pertama kali memprakarsai kredit refinancing dengan agunan alat berat. Sehingga, berkali-kali bertanya kepada seniornya tentang mekanisme pengajuan jenis kredit tersebut.  Usai memeriksa terdakwa, Ketua Majelis Hakim Aris Bawono Langgeng bersama dua anggota majelis Arief Winarno dan Ahmad Gawi menutup sidang untuk dilanjutkan Senin (14/11) pekan depan dengan agenda pembacaan tuntutan oleh JPU.  Dalam perkara itu, JPU mendakwa terdakwa dua dakwaan alternatif. Pada dakwaan primer, terdakwa didakwakan psal 2 ayat (1) junto pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah serta ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 64 ayat (1) KUHP.  Sedangkan pada dakwaan subsider yakni pasal 3 juncto pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kredit Refinancing Fiktif di Bank BUMN Rugikan Negara Rp 5,9 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG_20221021_155808.jpg" alt="Burung raja udang yang menghuni kawasan Stasiun Riset Bekantan dan Ekosistem Lahan Basah Sutarto Hadi di Pulau Curiak, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Burung raja udang yang menghuni kawasan Stasiun Riset Bekantan dan Ekosistem Lahan Basah Sutarto Hadi di Pulau Curiak, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Firman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Lima spesies burung raja udang atau yang lebih dikenal dalam bahasa Inggris dengan nama sebutan kingfisher menghuni kawasan Stasiun Riset Bekantan dan Ekosistem Lahan Basah Sutarto Hadi di Pulau Curiak, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan.  ”Kelimanya yaitu the blue-eared kingfisher (alcedo meninting), the stork-billed kingfisher (pelargopsis capensis), the white-breasted kingfisher (halcyon smyrnensis), the sacred kingfisher (todiramphus sanctus) dan the collared kingfisher (todiramphus chloris),” kata Amalia Rezeki, pendiri dan pengelola Stasiun Riset Bekantan seperti dilansir dari Antara.  Dia menjelaskan, Pulau Curiak menjadi surga bagi banyak jenis burung termasuk di dalamnya terdapat beberapa spesies burung kingfisher. Pada 2013, dilakukan penelitian burung di kawasan Pulau Delta Barito, Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala. Saat itu, dia mengidentifikasi spesies dan mendata status burung diurnal (aktif di siang hari).  ”Dari 31 spesies burung, delapan di antaranya dilindungi berdasar PP Nomor 7/1999,” ujar Amel, sebutan akrab Amalia Rezeki, kandidat doktor lingkungan dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) itu.  Selain itu, lanjut dia, menurut organisasi internasional untuk konservasi yang bermarkas di Swiss yaitu International Union for Conservation of Nature (IUCN), terdapat dua spesies terancam punah, 22 spesies sedikit memprihatinkan, dua spesies berisiko rendah, dan lima spesies belum dinilai.  Sedangkan menurut Convention on International Trades on Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES), perjanjian global yang fokus pada perlindungan spesies tumbuhan dan satwa liar, dua spesies masuk dalam Appendix II, yang artinya hewan langka yang dilindungi di alamnya, tak boleh diambil dan dijual apabila keturunan hewan langka langsung dari alam.  Khusus untuk burung raja udang, menurut Amalia Rezeki, keberadaannya telah dilindungi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang diperbarui dalam Peraturan Pemerintah 106 Tahun 2018. ”Meski status keterancamannya secara global hanya berisiko rendah, akan tetapi jumlah populasinya terus menurun akibat perubahan fungsi lahan basah dan tercemarnya perairan,” papar dia.  Burung raja udang menjadi salah satu indikator biologi karena sangat intoleran dengan lingkungan yang rusak, terutama daerah perairan dan lahan basah. Amalia Rezeki menyebutkan, sebagai pemakan udang atau ikan kecil, jika air sungai tercemar, burung raja udang akan sulit mendapatkan pakan.  ”Untuk itulah, pentingnya menjaga kawasan ekosistem lahan basah stasiun riset tersebut, yang didominasi vegetasi tumbuhan mangrove riparian, tempat berpijah udang dan ikan,” tutur Amalia Rezeki.

Lima Spesies Burung Raja Udang Huni Pulau Curiak, Kalsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG-20221009-WA0021.jpg" alt="Burung paruh katak yang ditemukan peneliti ULM di Pulau Curiak yang menjadi Stasiun Riset Bekantan dan Ekosistem Lahan Basah Sutarto Hadi di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Burung paruh katak yang ditemukan peneliti ULM di Pulau Curiak yang menjadi Stasiun Riset Bekantan dan Ekosistem Lahan Basah Sutarto Hadi di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Firman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Peneliti Universitas Lambung Mangkurat (ULM) menemukan satwa langka berupa burung paruh katak (Podargidae) di Pulau Curiak yang menjadi Stasiun Riset Bekantan dan Ekosistem Lahan Basah Sutarto Hadi di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan.  ”Burung unik dan langka ini bertengger di dahan pohon putat (Planchonia valida) bersama induk betina dan anaknya yang cukup besar,” kata pengelola Stasiun Riset Bekantan Amalia Rezeki seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin, Minggu (9/10).  Menurut dia, setelah lima tahun melakukan penelitian di kawasan stasiun riset, baru pertama kali melihat burung paruh katak yang berwarna bulu cokelat atau keabu-abuan supaya tidak mudah terlihat pemangsa. ”Sebelumnya saya pernah melihat di kebun binatang di Australia, tapi ukurannya lebih besar,” ungkap Amalia Rezeki.  Berdasar hasil observasi secara morfologi, kata Amalia Rezeki, spesies burung Batrachostomus mixtus. Menurut literatur, burung yang populer dengan istilah frogmouth tergolong hewan nokturnal atau beraktivitas malam hari dan bersifat endemik di Kalimantan yang hidup di dataran hutan rendah, salah satunya hutan bakau.  Dia menyebut sebagian besar burung pemakan serangga sering beraktivitas pada siang hari (diurnal). Sedangkan burung pemakan serangga yang aktivitasnya malam hari jumlahnya hanya dua suku seperti burung cabak (Caprimulgidae) dan burung paruh katak.  Sementara Ferry F. Hoesain, praktisi Wildlfe Conservation dari Pusat Studi dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Indonesia mengatakan, burung paruh katak masuk dalam daftar merah Lembaga Konservasi Internasional IUCN dengan status Near Threatened (hampir terancam punah) karena keberadaannya di alam liar terus terjadi penurunan populasi.  Ferry berharap keberadaan burung paruh katak di kawasan Stasiun Riset Bekantan dapat terjaga dengan baik mengingat burung endemik Kalimantan itu cukup langka. Apalagi jurnal ilmiah tentang burung ini sangat minim sehingga perlu penelitian lebih lanjut tentang populasi serta perilaku burung tersebut untuk mendukung upaya pelestarian.  Dia mengakui pula kerusakan habitat jadi penyebab utama penurunan populasi burung paruh katak sehingga semakin sulit dijumpai. Diperlukan upaya pemerintah untuk melindungi burung langka dan endemik agar terhindar dari kepunahan.  ”Peran masyarakat juga diharapkan dapat menjaga kelangsungan hidup burung ini agar generasi selanjutnya dapat melihat dan menikmati keunikannya di alam liar,” ujar Ferry.

Peneliti ULM Temukan Satwa Langka Burung Paruh Katak di Pulau Curiak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/IMG_20220525_170144.jpg" alt="Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Kalsel Dwianto Prihartono. Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Kalsel Dwianto Prihartono. Firman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel) terus mendalami dugaan kredit fiktif senilai Rp 5,9 miliar di bank milik pemerintah di kantor cabang Marabahan, Kabupaten Barito Kuala.  ”Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus terus menggali keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjarmasin terkait  dengan data kependudukan yang digunakan untuk nasabah fiktif,” kata Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Kalsel Dwianto Prihartono seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin, Rabu (25/5).  Dia menjelaskan, pemberian kredit menggunakan data yang direkayasa terindikasi jadi modus tersangka. Sehingga, praktik curang merugikan keuangan negara itu bisa berjalan mulus.  ”Jadi ada yang melalui perantara dengan menggunakan legalitas usaha dan data pribadi fiktif,” beber Dwianto Prihartono.  Adapun keterangan dari petugas Disdukcapil diperlukan guna mengidentifikasi data kependudukan yang diduga telah digunakan pada kasus kredit fiktif tersebut. Karena hasil penyidikan didapati indikasi ketidaksesuaian antara data kependudukan yang digunakan dalam fraud kredit dengan data yang sebenarnya.  Dwianto menyebut, hingga saat ini tersangka masih satu orang yaitu berinisial MI yang menjabat Manager Relationship pada bank bersangkutan. MI ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Kalsel mendapati adanya tindakan fraud terhadap pemberian kredit yang mengakibatkan actual loss atas kredit investasi refinancing untuk periode audit pada 2021 hingga mengakibatkan kerugian negara ditaksir Rp 5,9 miliar.

Kejati Kalsel Dalami Kredit Fiktif Rp 5,9 Miliar di Bank Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG-20220225-WA0013_1.jpg" alt="Asisten Intelijen Kejati Kalsel Abdul Rahman didampingi Kepala Seksi Penerangan Hukum Romadu Novelino. Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Asisten Intelijen Kejati Kalsel Abdul Rahman didampingi Kepala Seksi Penerangan Hukum Romadu Novelino. Firman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel) temukan Rp 5,9 miliar lebih kerugian keuangan negara pada kasus dugaan tindak pidana korupsi salah satu perbankan di Kabupaten Barito Kuala (Batola).  ”Adanya kerugian keuangan negara, kami temukan setelah melalui kurang lebih satu bulan tahap penyelidikan,” kata Asisten Intelijen Kejati Kalsel Abdul Rahman seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin, Jumat (25/2).  Atas temuan tersebut, Kejati Kalsel mulai hari ini (25/2) resmi menaikkan statusnya ke tahap penyidikan. Sehingga nanti ada tersangka yang ditetapkan.  Rahman menyebut, berdasar hasil kesimpulan gelar perkara dan arahan pimpinan, status penanganan sudah dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan.  Terkait modus operandinya Rahman menjelaskan, ada tompengan pada pemberian kredit menggunakan data yang direkayasa. Yakni pemberian kredit kepada debitur Kantor Cabang Marabahan melalui perantara dengan menggunakan legalitas usaha dan data pribadi fiktif.  ”Praktik curang itu diduga dilakukan pada sejumlah produk kredit termasuk pada kredit investasi dan kredit refinancing pada 2021,” terang Rahman.  Dia menambahkan, pendalaman masih terus dilakukan jaksa penyidik sebelum menetapkan siapa saja yang dijadikan tersangka dalam perkara tersebut. ”Kita tunggu saja perkembangan penyidikannya. Kalau sudah ada yang ditetapkan tersangka kami sampaikan,” kata Rahman didampingi Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kalsel Romadu Novelino.

Kejati Kalsel Temukan Rp 5,9 M Kerugian Negara Korupsi Perbankan