<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/19/1001135198-718982022.jpg" alt="Semburan lumpur dengan bau menyengat di Desa Cipanas, Cirebon, Jumat (19/12). (Fathnur Rohman/Antara)" width="100%">
<figcaption>Semburan lumpur dengan bau menyengat di Desa Cipanas, Cirebon, Jumat (19/12). (Fathnur Rohman/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon melakukan asesmen terhadap peristiwa semburan lumpur yang muncul di Desa Cipanas, Cirebon sejak Rabu (17/12). Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Cirebon Hadi Eko mengatakan, asesmen dilakukan untuk memetakan dampak, potensi risiko, serta kebutuhan penanganan awal di lokasi kejadian. &rdquo;BPBD turun langsung ke lapangan untuk melakukan asesmen dan penanganan awal terhadap semburan lumpur yang dilaporkan warga,&rdquo; kata Hadi Eko seperti dilansir dari Antara. Dia menjelaskan, fenomena semburan lumpur tersebut muncul saat musim hujan, sedangkan pada musim kemarau tidak terpantau aktivitas semburan. Dari hasil asesmen sementara, semburan lumpur menimbulkan bau belerang cukup menyengat dengan radius sekitar 100 hingga 200 meter, bahkan dilaporkan mencapai jarak 300 meter. Dia menyebutkan, semburan tersebut membentuk kubangan menyerupai kolam dengan lebar sekitar delapan meter dan panjang kurang lebih 12 meter. BPBD Kabupaten Cirebon telah berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat, untuk memastikan kondisi dan aktivitas warga di sekitar lokasi tetap aman. &rdquo;Koordinasi juga dilakukan dengan sejumlah dinas terkait guna menentukan langkah penanganan lanjutan sesuai kewenangan masing-masing,&rdquo; ujar Hadi Eko. Sementara itu, Kepala Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Maman Sudirman membenarkan keberadaan fenomena tersebut dan menyatakan kawah itu telah dikenal warga sejak lama. Pada 1960-an, kawasan di lokasi tersebut sempat dimanfaatkan untuk kepentingan industri. Maman menambahkan fenomena tersebut sempat terjadi pada 2021 dan menjadi perhatian publik setelah viral karena diliput sejumlah media nasional. Fenomena tersebut, bukan semburan gas yang mudah terbakar meskipun mengeluarkan bau menyengat. Dia menambahkan warga setempat lebih mengenal fenomena itu sebagai kawah, dengan bau belerang paling terasa pada pagi dan sore hari. &rdquo;Kalau gas kena api akan menyala. Ini tidak, justru mati jika terkena api,&rdquo; terang Maman Sudirman.

BPBD Kabupaten Cirebon melakukan asesmen terhadap peristiwa semburan lumpur yang muncul di Desa Cipanas, Cirebon sejak Rabu (17/12)

BPBD Lakukan Asesmen Peristiwa Semburan Lumpur Bau Menyengat di Cirebon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/04/WhatsApp-Image-2023-08-04-at-210218-1853955536.jpg" alt="Pengusaha muda sukses Toto Surakhman (kiri) siap terjun ke dunia politik." width="100%">
<figcaption>Pengusaha muda sukses Toto Surakhman (kiri) siap terjun ke dunia politik.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Di Indonesia, ada banyak pengusaha sukses yang berhasil menjalankan bisnis pada usia muda. Hal itu juga yang dilakukan Toto Surakhman, 39, warga Desa Pangkalan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon Ang Toto sapaan akrabnya, sukses menjadi pengusaha mebel dan anyaman rotan dengan omzet ratusan juta rupiah. Pemilik perusahaan mebel Adha Jaya Furniture tersebut, terbilang sukses memulai bisnis sejak 2016. Produk-produknya banyak mengisi properti di kafe-kafe ternama, resto, garden, hotel, bahkan bandara internasional. &rdquo;Sebelum terjun ke dunia mebel dan rotan, saya pernah menjadi sales marketing di dunia otomotif salah satu merek terkenal. Hingga pada 2016, saya memulai bisnis mebel hingga sekarang,&rdquo; kata Ang Toto. Memanfaatkan platform media sosial dan marketplace, Ang Toto mampu memasarkan produk hingga bisa menjalin relasi bisnis di luar Cirebon. Seperti ke Makassar, Manado, Kalimantan, bahkan merambah ke Sentani (Papua). &rdquo;Untuk pemasaran produk, kita manfaatkan pasar online. Selain itu juga kita menjalin relasi bisnis,&rdquo; terang Ang Toto. Dari bisnis di dunia mebel tersebut, Kang Toto mampu mempekerjakan masyarakat sekitar dan memiliki 50 karyawan dengan masing-masing keahlian. &rdquo;Alhamdulillah saya dapat mempekerjakan kurang lebih 50 warga sekitar sebagai karyawan dengan keahlian masing-masing, seperti pengelasan, perkayuan, hingga anyaman,&rdquo; tutur Ang Toto. Kesuksesan tersebut tidak lepas dari dorongan kedua orang tua dan keluarga, terutama ayahanda yang selalu mendorong kesuksesan di masa muda. &rdquo;Support system saya ada pada doa kedua orang tua dan keluarga, terutama dorongan papa saya yang membuat saya mampu melewati masa-masa sulit,&rdquo; tutur Ang Toto kalem. Sukses di dunia bisnis, tidak lantas menjadikan puas. Dengan pengalaman keorganisasian yang dimilikinya, Ang Toto memberanikan diri terjun di dunia politik mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPRD melalui salah satu partai politik di Kabupaten Cirebon. &rdquo;Saya sekarang tercatat sebagai bakal calon anggota dewan Kabupaten Cirebon&nbsp; melalui Partai Golkar,&rdquo; sebut Ang Toto. Pilihan turun ke dunia politik tidak lepas dari keinginan memperjuangkan UMKM dan membuka keran-keran lapangan pekerjaan untuk masyarakat. &rdquo;Sebagai pengusaha kita itu hanya bisa bantu 1-50 orang saja, tapi kalau kita masuk parpol dan terpilih menjadi anggota dewan kita bisa membantu orang lebih banyak dengan merealisasikan janji dan program politik kita, dengan membuka lowongan pekerjaan sebanyak mungkin,&rdquo; ucap Ang Toto.

Pengusaha muda sukses asal Cirebon Toto Surakhman, tertarik masuk dunia politik menjadi bakal calon legislatif untuk membantu warga

Toto Surakhman, Pengusaha Muda yang Tertarik Terjun ke Dunia Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/23/WhatsApp-Image-2023-07-23-at-195435-3746791737.jpg" alt="Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa selaku ketua Pembina Yayasan Kesejahteraan Muslimat NU (YKM NU) menyerahkan bantuan inkubator dan fototerapi gratis kepada penerima manfaat melalui Muslimat NU Cabang Cirebon. Bantuan itu diberikan kepada masyarakat yang memiliki bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR). &rdquo;Alhamdulillah ini dari Yayasan Kesejahteraan Muslimat NU (YKM NU) ada inkubator yang bisa untuk membantu saudara-saudara kita yang melayani bayi dengan BBLR,&rdquo; kata Khofifah yang juga Ketua Pembina YKM NU pada acara Hari lahir ke-77 Muslimat NU di Pendopo Kabupaten Cirebon, Minggu (23/7). Khofifah menjelaskan, bantuan itu merupakan bentuk perhatian Muslimat NU terhadap upaya penurunan angka kematian bayi (AKB) di Indonesia. Program peminjaman inkubator dan fototerapi gratis itu telah diluncurkan YKM NU sejak pertengahan Februari 2020. &rdquo;Program ini akan terus disosialisasikan agar semakin banyak yang bisa mendapatkan manfaat dari bantuan ini, dan semakin banyak bayi yang dapat ditolong,&rdquo; ujar Khofifah. Khofifah menambahkan, beberapa hal yang membuat bayi BBLR atau di bawah 2.500 gram, antara lain status gizi ibu bayi sebelum dan saat hamil, berat badan ibu saat hamil, usia ibu saat sedang hamil, kondisi kesehatan ibu dan bayi prematur. &rdquo;Kalau tumbuh kembangnya terhambat, perkembangan otaknya terhambat nanti juga bisa membuat bayi ini terindikasi stunting,&rdquo; kata Khofifah. Khofifah menambahkan, selain bantuan inkubator juga dibutuhkan para relawan yang bisa memahami berbagai informasi terkait BBLR dan bayi kuning. Sekaligus terkait pentingnya informasi terkait penggunaan inkubator. &rdquo;Sehingga ketika ada bayi lahir dengan BBLR atau terindikasi penyakit kuning, relawan tersebut bisa segera menginformasikan adanya bantuan ini sekaligus mengedukasi cara penggunaannya,&rdquo; terang Khofifah. &rdquo;Mudah-mudahan program ini dapat lebih banyak memberikan manfaat dan menolong, menyelamatkan lebih banyak bayi yang lahir dengan berat badan rendah dan bayi Kuning,&rdquo; tambah dia. Khofifah mengatakan, sebagai organisasi perempuan terbesar di Indonesia, Muslimat NU harus ikut berperan terhadap penurunan angka stunting yang masih menjadi PR bangsa Indonesia. &rdquo;Untuk itu, di peringatan Harlah ke-77 Muslimat NU Kabupaten Cirebon ini ada substansi yang diusung, yakni ibu-ibu Muslimat menjadi bunda asuh bagi anak-anak yang terindikasi stunting,&rdquo; terang Khofifah. Sementara itu, Bupati Cirebon Imron Rosyadi berharap muslimat NU Cirebon mengambil peran dengan masalah kesehatan termasuk penurunan stunting. Wilayah Cirebon yang luas dimungkinkan adanya pendampingan kepada masyarakat oleh Muslimat NU. &rdquo;Kami harap ada kerja sama dari pemerintah dan Muslimat NU. Kami harap muslimat NU Cirebon mengambil peran membangkitkan kesadaran terhadap masyarakat,&rdquo; kata Bupati Imron.

Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa serahkan bantuan inkubator dan fototerapi gratis ke penerima manfaat melalui Muslimat NU

Khofifah Sampaikan Ikhtiar Muslimat NU Masifkan Penurunan AKB di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/21/IMG_20230621_152212-3704277977.jpg" alt="Tukang bubur asal Kabupaten Cirebon Wahidin (kedua kanan) saat menunjukkan akta kesepakatan perdamaian dengan AKP SW di Cirebon, Rabu (21/6)." width="100%">
<figcaption>Tukang bubur asal Kabupaten Cirebon Wahidin (kedua kanan) saat menunjukkan akta kesepakatan perdamaian dengan AKP SW di Cirebon, Rabu (21/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Korban penipuan perekrutan calon anggota Polri yang merupakan tukang bubur asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat,&nbsp;Wahidin mencabut laporannya terhadap mantan Kapolsek Mundu AKP SW. Itu setelah terjadi kesepakatan kedua belah pihak. &rdquo;Kami sudah saling memaafkan dan keadilan yang selama ini saya cari sudah saya dapatkan,&rdquo; kata Wahidin&nbsp;seperti dilansir dari Antara, Rabu (21/6). Dia mengatakan, pencabutan laporan terhadap mantan Kapolsek Mundu AKP SW berdasar kesepakatan bersama tanpa ada paksaan dari salah satu pihak. Upaya yang telah dia perjuangkan sejak 2021 kini sudah membuahkan hasil. Sebab, yang bersangkutan telah memberikan haknya setelah proses perdamaian berlangsung. Wahidin mengungkapkan, pihaknya secara lapang dada menerima permohonan maaf dari mantan Kapolsek Mundu AKP SW dan surat permufakatan damai telah ditandatangani kedua belah pihak disaksikan beberapa saksi serta kertas&nbsp;bermeterai. &rdquo;Ya untuk laporan ke Polda (Jabar) dan Polres Cirebon Kota akan saya cabut karena sudah terjadi kesepakatan bersama,&rdquo; tutur Wahidin. Sementara itu, kuasa hukum dari mantan Kapolsek Mundu AKP SW, Firdaus Yuninda, mengatakan, dengan adanya kesepakatan damai serta pencabutan tuntutan dari Wahidin, pihaknya akan langsung berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat. Kliennya akan mengganti semua kerugian yang dialami Wahidin&nbsp;dan meminta maaf atas kejadian tersebut sehingga institusi Polri terbawa dalam kasus tersebut. &rdquo;Kami akan berkoordinasi dengan penyidik Polda Jabar dengan membawa akta perdamaian. Klien kami juga akan memenuhi semua permintaan Bapak Wahidin,&rdquo; kata Firdaus. Kasus penipuan perekrutan anggota Polri yang dialami tukang bubur Wahidin&nbsp;bermula saat yang bersangkutan datang ke tempat mantan Kapolsek Mundu AKP SW dan menceritakan keinginan anaknya untuk menjadi seorang anggota Polri. Kemudian AKP SW mengaku mempunyai kenalan orang yang bisa meloloskan anaknya, yaitu seorang ASN Mabes Polri berinisial N, namun dengan persyaratan harus menyetorkan sejumlah uang. Setelah Wahidin mengirimkan uang dengan total Rp 310 juta, anaknya dinyatakan tidak lulus. Pada tahap tes kesehatan, Wahidin meminta uang yang telah disetorkan dikembalikan lagi karena telah ada kesepakatan ketika tidak lulus uang bisa dikembalikan dan itu semua tertulis. Akan tetapi, AKP SW dan N tidak kunjung mengembalikan uang tersebut hingga akhirnya Wahidin melaporkan kasus tersebut ke Polsek Mundu&nbsp;dan Polres Cirebon Kota pada 2021. Namun, laporan itu tidak kunjung ditindaklanjuti sampai akhirnya laporan tersebut ditarik Satreskrim Polres Cirebon Kota dan kasus tersebut terungkap hingga AKP SW dan N ditetapkan sebagai tersangka.

Korban penipuan perekrutan anggota Polri yang merupakan tukang bubur asal Kabupaten Cirebon, cabut laporan terhadap mantan Kapolsek Mundu

Tukang Bubur Cabut Laporan Terhadap Mantan Kapolsek Mundu Cirebon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG_20230320_180130.jpg" alt="Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini berbincang dengan Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina setelah menemui korban kekerasan seksual di Cirebon. Khaerul Izan/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini berbincang dengan Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina setelah menemui korban kekerasan seksual di Cirebon. Khaerul Izan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta kepada semua pihak, terutama para tokoh masyarakat dan agama untuk menjaga 11 anak yang menjadi korban kekerasan seksual oleh oknum guru di Kabupaten Cirebon. ”Kita semua harus bijak bahwa ini sebetulnya bukan bicara terhadap sekolahnya. Kita tidak bicara terhadap lingkungannya. Kita tidak bicara terhadap agamanya tapi kita bicara adalah pelakunya,” kata Mensos Risma seperti dilansir dari Antara. Risma mengatakan, 11 anak di bawah umur yang menjadi korban kekerasan seksual oleh oknum guru madrasah di Kabupaten Cirebon, merupakan aset bangsa. Untuk itu perlu perlindungan dari semua pihak. Dia meminta kepada semua pihak, baik dari tokoh masyarakat, agama, maupun lainnya, di sekitar korban agar bisa sama-sama saling menjaga dan melindungi para korban, bukan malah menyudutkan. Ketika semua pihak mau sama-sama menjaga korban, masa depan mereka diharapkan bisa lebih cerah, dan rasa trauma yang dialami korban kekerasan seksual bisa pulih kembali. ”Saya mohon dengan hormat kepada para tokoh masyarakat dan tokoh agama, mari kita support, karena apa pun itu adalah anak-anak kita, membutuhkan masa depan yang panjang, dan merekalah nanti yang meneruskan perjuangan kita semua,” tutur Risma. Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina mengatakan, para korban sangat membutuhkan pendampingan. Sebab, mereka mengalami trauma mendalam. Menurut Selly, para korban sangat tertekan, bahkan ketika mendengar nama tersangka yang merupakan seorang guru agama di madrasah, mereka masih ketakutan. ”Untuk itu perlu adanya penanganan khusus, agar trauma mereka bisa hilang, dan kami berharap pelaku dihukum setimpal. Kami akan kawal kasus ini,” terang Selly. Dia meminta penegak hukum tidak menerapkan restorative justice kepada tersangka S, 52, yang melakukan pelecehan seksual kepada 11 anak didiknya. ”Saya akan sounding ke aparat penegak hukum agar kasus ini jangan sampai diterapkan restorative justice,” ucap Selly. Selly mengatakan, jika kasus kekerasan seksual oknum guru diterapkan restorative justice, tidak akan menimbulkan efek jera bagi para pelaku predator anak. Pihaknya akan mengawal agar kasus tersebut benar-benar berjalan dengan semestinya, tanpa ada tekanan lagi bagi korban dan orang tuanya. Dia juga meminta masyarakat sekitar tempat tinggal korban agar jangan terus menyudutkan korban dan keluarganya. Sebab, saat ini kondisi para korban sedang mengalami trauma berat. Dia menembahkan, Kementerian Sosial sedang memberikan trauma healing kepada para korban agar bisa kembali beraktivitas tanpa rasa ketakutan. ”Saya bersama Ibu Menteri Sosial melihat sendiri kondisi para korban begitu menyedihkan. Bahkan, saat Ibu Menteri (Mensos Tri Rismaharini) mendekap korban dan meminta untuk berteriak meluapkan emosinya mereka hanya tetap terisak,” ucap Selly.

Mensos Minta Dukungan untuk 11 Korban Kekerasan Seksual di Cirebon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/index3.jpg" alt="Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Sekjen Partai Bulan Bintang Afriansyah Noor lakukan pertemuan di sekitar kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (25/1). Istimewa" width="100%">
<figcaption>Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Sekjen Partai Bulan Bintang Afriansyah Noor lakukan pertemuan di sekitar kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (25/1). Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–PW Muhammadiyah Jawa Barat gelar musyawarah wilayah (muswil) ke-21 di Kabupaten Cirebon, 25-26 Februari. Tema Muswil tahun ini Memajukan Jawa Barat Mencerahkan Indonesia.  Ketua Panitia Pelaksana Muswil ke-21 Muhammadiyah Jabar Mahmud Syafie menyampaikan sejumlah agenda penting akan dilakukan dalam muswil tersebut. Salah satunya penetapan ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat periode 2022-2027.  Mahmud juga mengingatkan, agar pengurus lama tidak meninggalkan utang.  Acara pembukaan Muswil Muhammadiyah Jawa Barat ke-21 dilaksanakan di Stadion Ranggajati, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, pada Sabtu (25/2). Ketua Steering Committee Rafani mengatakan, Muswil Muhammadiyah Jabar diisi berbagai rangkaian kegiatan lainnya. Salah satunya yaitu musyawarah tarjih yang membahas berbagai persoalan terkini.  ”Dimulai dari Jumat (24/2) sore itu sudah ada rangkaian acara. Yaitu musyawarah tajrih. Tarjih adalah sebuah lembaga yang diberi tugas khusus untuk mendalami dan mengembangkan faham-faham keagamaan di Muhammadiyah. Mereka sudah membahas topik-topik aktual yang berkaitan dengan perkembangan terkini,” papar Rafani.  Ketua Panitia Pemilihan (Panlih) Muswil Muhammadiyah Jabar Rizal menjelaskan, mekanisme pemilihan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat periode 2022-2027 akan dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik atau e-voting. Saat ini, sudah ada sekitar 121 orang yang menjadi bakal calon pimpinan wilayah.  Sebelum memasuki proses pemilihan, dia menjelaskan, para bakal calon itu akan lebih dulu mengikuti beberapa tahap proses seleksi. Mulai dari seleksi administrasi dan lain sebagainya. Dari proses itu, para bakal calon pimpinan tersebut akan disaring menjadi 70 orang.  ”Nah 70 orang ini, besok (26/2) dalam agenda Musyawarah Pimpinan Wilayah (Muspimwil) itu akan diajukan. Pertama, 70 orang ini akan lebih dulu disahkan sebagai calon sementara. Setelah sah, selanjutnya mereka akan dipilih oleh peserta Muspimwil hingga menjadi 39 orang untuk lima tahun ke depan,” terang Rizal.  Sementara itu, Ketua PW Muhammadiyah Jabar Suhada menyatakan, utang PW Muhammadiyah Jabar itu terkait pengadaan tablet untuk mendukung program Smart School PW Jabar pada akhir 2021. Saat ini, masih menyisakan utang Rp 9,18 miliar kepada beberapa perusahaan. ”Semuanya sedang diurus dan akan diselesaikan,” ucap Suhada.

Muswil Ke-21 Agendakan Pemilihan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jabar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/WhatsApp-Image-2022-11-29-at-15.36.34.jpg" alt="Rombongan Laskar Merah Putih Marcab Kabupaten Cirebon serahkan bantuan untuk korban terdampak gempa bumi Cianjur. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Rombongan Laskar Merah Putih Marcab Kabupaten Cirebon serahkan bantuan untuk korban terdampak gempa bumi Cianjur. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Laskar Merah Putih Markas Cabang Kabupaten Cirebon menyerahkan bantuan untuk para korban bencana gempa bumi Cianjur, Selasa (29/11). Rombongan yang dipimpin Ketua Laskar Merah Putih Marcab Kabupaten Cirebon R. Wira menyerahkan langsung bantuan tersebut.  Berangkat Senin (28/11) sekitar pukul 20.00 WIB, rombongan beserta mobil bantuan logistik menuju ke Cianjur. Selasa pagi, rombongan Laskar Merah Putih Marcab Kabupaten Cirebon tiba di Markas Laskar Merah Putih Marcab Cianjur.  ”Bantuan logistik yang kami serahkan berupa mi instan, air mineral, pampers, dan sejumlah kebutuhan lain, kepada warga terdampak gempa Cianjur di Kecamatan Cugenang,” ujar Ketua Laskar Merah Putih Marcab Kabupaten Cirebon R. Wira.  Dia mengatakan, pemberian bantuan kepada para korban gempa di Cianjur dilakukan setelah melakukan aksi penggalangan bantuan yang dilakukan hingga Senin (28/11).  ”Kami prihatin dengan saudara-saudara kita di Cianjur, karena itu kami lakukan kegiatan penggalangan dan sampai Senin (28/11) sore setelah terkumpul, malam harinya kami langsung berangkat ke Cianjur,” terang Wira.  Menurut R. Wira, aksi penggalangan dana tersebut juga dilakukan untuk mengetuk hati nurani masyarakat di Wilayah Kabupaten Cirebon khususnya jajajaran pengurus dan anggota Laskar Merah Putih Marcab Kabupaten Cirebon. Mereka ikut berpartisipasi membantu Warga Cianjur yang terdampak bencana gempa bumi.  Dia berharap bantuan yang diberikan tersebut bisa bermanfaat bagi warga yang membutuhkan. ”Semoga ini bisa sedikit meringankan beban para korban gempa di Cianjur,” ucap Wira.

Laskar Merah Putih Cirebon Serahkan Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/SILO-DI-PENGGILINGAN-GABAG-MODERN-MPMP-KENDAL_MIFTAHULHAYAT-4.jpg" alt="Pegawai Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (BULOG) memeriksa gabah didalam penampungan mesin silo di penggilingan padi/gabah modern atau Modern Rice Milling Plant (MRMP) di Kendal, Jawa Tengah, Kamis (21/7/2022). Fasilitas MRMP yang terdiri dari penger" width="100%">
<figcaption>Pegawai Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (BULOG) memeriksa gabah didalam penampungan mesin silo di penggilingan padi/gabah modern atau Modern Rice Milling Plant (MRMP) di Kendal, Jawa Tengah, Kamis (21/7/2022). Fasilitas MRMP yang terdiri dari penger</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 403 kepala keluarga (KK) dari 900-an KK di Desa Cipinang, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon masih menerima bantuan pangan non tunai (BPNT) dari pemerintah. Setiap KK di antaranya mendapat paket bantuan berupa 10 kg beras senilai Rp 105.000.  Kepala Desa Cipinang Dadang Iskandar mengatakan, jumlah penerima bantuan tersebut berubah tiap bulan. Namun rata-rata jumlahnya sekitar 400 KK.  ”Jumlah penerima dinamis tergantung data di lapangan,” ujar Dadang.  Dia menjelaskan, hingga saat ini tidak ada keluhan dari masyarakat. ”Seandainya ada, biasanya kami fasilitasi dengan koordinasi bersama pengurus e-warong dan pihak penyuplai,” terang Dadang.  Sementara itu, Sekretaris Desa Cipinang Oding Masdidi menyebut, untuk penyaluran periode Agustus sudah dilaksanakan pada 13-14 Agustus. Dia mengakui ada keluhan dari warga terkait bantuan beras yang diterima warga.  ”Sebenarnya secara fisik tidak ada masalah. Tidak ada kutu, berwarna kuning, atau lainnya. Hanya saja warga mengeluh saat proses memasak timbul bau yang tidak sedap atau apek,” ujar Oding.  Terkait hal itu, pihak desa sudah memfasilitasi pendamping dari kecamatan dan dinas sosial Kabupaten Cirebon untuk melakukan monitoring langsung ke warga. Oding menjelaskan, hasil monitoring dan evaluasi itu belum ada rekomendasi terkait keluhan warga tersebut.  ”Sudah dilakukan pengecekan. Tidak ditemukan kutu, perubahan warna, atau bau apek. Hanya saja warga mengeluh saat proses memasak muncul bau apek,” tutur Oding.  Oding menuturkan berdasar penjelasan petugas bau apek saat proses memasak bisa karena beberapa faktor. Misalnya sumber air, proses pencucian, atau alat memasak.  ”Karena itu, kami masih menunggu hasil rekomendasi tim monitoring. Kalau memang harus diganti kami akan koordinasi dengan pengurus e-warong dan penyuplai. Tapi berdasar kabar wilayah lain dengan penyuplai yang sama tidak ada masalah,” ucap Oding.  Sementara itu, Hera salah seorang warga RT 10 RW 03, Desa Cipinang menyebut beras yang diterima terakhir berbau apek saat dimasak. ”Ya beda dari sebelum-sebelumnya. Memang tak ada kutu atau berubah warna. Tapi saat dimasak bau apek. Kalau ada penggantian sebaiknya diganti,” tutur Hera.  Hal yang sama disampaikan Ujang warga RT 13 RW 04. Dia menyebut beras yang diterima lebih jelek dari sebelumnya. ”Memang tak ada kutu dan warna tidak berubah. Tapi bau apek saat dimasak,” terang Ujang.  Menanggapi hal tersebut, pengurus e-warung Desa Cipanang Rukmanta menyatakan, hingga saat ini masih menunggu hasil rekomendasi tim monitoring. Namun belum ada warga yang mengembalikan beras BPNT.  ”Munculnya keluhan dari beberapa warga itu sekitar dua minggu setelah distribusi. Sudah ada peninjauan ke lapangan dari petugas terkait. Tapi belum ada hasil rekomendasi untuk tindak lanjut. Warga juga tidak mengembalikan beras tersebut,” jelas Rukmanta.  Dia menambahkan, selama ini tidak ada masalah dengan penyuplai. Bahkan sepanjang pengalamannya, penyuplai selalu memperbaiki kekurangan. ”Misal beberapa waktu lalu ada telur yang pecah ya diganti oleh penyuplai meskipun menurut kami jumlahnya masih bisa ditoleransi,” terang Rukmanta.  Untuk masalah beras yang dikeluhkan warga, lanjut Rukmanta, pihaknya siap menerima pengembalian dari warga. ”Nanti, kami tinggal minta retur dari suplayer,” tambah dia.

403 KK di Desa Cipinang Kabupaten Cirebon Masih Mendapat BPNT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG_20220531_204656.jpg" alt="Ilustrasi pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB).</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Proses PPDB SMA dan SMK 2022 di Jawa Barat, termasuk di wilayah Cirebon telah selesai. Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah X Jawa Barat menutup pengaduan PPDB.  Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah X Jawa Barat Ambar Triwidodo mengatakan, secara umum pelaksanaan PPDB di wilayah Cirebon berjalan lancar dan tertib. Proses PPDB dilakukan sesuai aturan. Semua mengacu pada sistem yang ada.  ”Setelah proses PPDB, selanjutnya tingkat sekolah masuk tahap persiapan kegiatan belajar mengajar (KBM) tahun ajaran baru,” ujar Ambar Triwidodo.  Menurut dia, berdasar aturan, PPDB dari tahap I maupun II dilakukan secara online. Sehingga semua peserta didik dipastikan memiliki data pokok pendidikan (Dapodik) secara nasional. Meski begitu, pihaknya tak memungkiri masih ada sejumlah keluhan atas PPDB tahun ini.  ”Tapi semuanya dikembalikan kepada sistem dan aturan PPDB. Saya akui memang tak ada yang sempurna. Pemerintah berusaha mempersiapkan segala sesuatu untuk meminimalisir permasalahan terkait PPDB,” papar Ambar Triwidodo.  Dia menyebutkan, bagi calon siswa yang tidak bisa masuk sekolah negeri, masih bisa mendaftar ke sekolah swasta yang kualitasnya tak kalah dengan sekolah negeri. Calon peserta didik di sekolah swasta pun tetap bisa mendapatkan beragam fasilitas atau program pendidikan yang disediakan pemerintah.  ”Misalnya berbagai beasiswa dan bantuan siswa lainnya dari pemerintah. Jadi sekolah di sekolah negeri atau swasta sama saja tidak dibeda-bedakan,” terang Ambar Triwidodo.  Sementara itu, untuk PPDB Tahap I di Cabang Dinas Wilayah X Jabar, meliputi Kota dan Kabupaten Cirebon serta Kuningan bisa dilihat pada Statistik PPDB Jawa Barat 2022.  Di Kabupaten Cirebon, pada tahap I total pendaftar tercatat 12.119 orang. Dari jumlah tersebut total yang diterima 6.023 orang. Kemudian mereka yang melakukan daftar ulang sebanyak 5.755 orang dari kuota 7.561 kursi.  Sedangkan di Kabupaten Kuningan jumlah pendaftar 9.446 orang. Total yang diterima pada tahap I tercatat 6.495 orang. Dari jumlah itu, yang melakukan daftar ulang sebanyak 6.225 orang dari kuota 7.155 kursi.  Terakhir di Kota Cirebon dengan jumlah pendaftar sebanyak 5.013 orang. Total yang diterima 2.743 orang dan yang  daftar ulang tercatat 2.617 orang dari kuota 5.757 kursi.  Sementara itu, Statistik PPDB Tahap II Jawa Barat, dapat disimak berdasar kota/kabupaten di  Cabang Dinas X. Untuk Kabupaten Cirebon pendaftaran total 8.214 peserta dengan total diterima sebanyak 5.062 orang. Kuningan dengan pendaftaran total 6.892 peserta dan yang diterima 5.217 orang. Dan Kota Cirebon, pendaftaran total 3.263 peserta dengan total diterima 2.357 orang.  ”Untuk PPDB SMA dan SMK Tahap II, sebagaimana dijadwalkan telah diumumkan pekan lalu. Dari situ data statistik lengkapnya baru bisa diketahui,” tutur Ambar Triwidodo.

PPDB SMA dan SMK Jabar Selesai, Ini Kata KCD Dispendik Jabar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG_20220413_121153.jpg" alt="Presiden Jokowi berbincang dengan para nelayan di Desa Bandengan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rabu (13/4). Khaerul Izan/Antara" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi berbincang dengan para nelayan di Desa Bandengan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rabu (13/4). Khaerul Izan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan Kementerian BUMN mendirikan stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN). SPBN itu bakal didirikan di Desa Bandengan, Kabupaten Cirebon, setelah nelayan mengeluh kelangkaan solar.  ”Presiden mengarahkan Kementerian BUMN mendirikan SPBN untuk memberikan solusi kelangkaan solar kepada nelayan Desa Bandengan, Kabupaten Cirebon,” kata Ridwan Kamil seperti dilansir dari Antara, Rabu (13/4), setelah mendampingi kunjungan Presiden Joko Widodo.  Kang Emil sapaan akrab Ridwan Kamil mengatakan, para nelayan di Desa Bandengan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, mengeluhkan kelangkaan solar kepada Presiden Jokowi. Mereka meminta ada solusi dari pemerintah.  ”Kemudian, presiden mengarahkan Kementerian BUMN untuk mendirikan SPBN di wilayah tersebut, agar permasalahan yang dialami bisa teratasi,” ucap Ridwan Kamil.  Selain itu, dengan SPBN diharapkan nelayan tidak lagi membeli solar di SPBU yang harus bersaing dengan pengendara mobil. ”Dengan adanya SPBN nelayan tidak usah mengantre bersaing di SPBU,” tutur Ridwan Kamil.  Gubernur menambahkan, selain masalah kelangkaan solar, nelayan juga mengeluhkan sedimentasi sungai yang sangat tinggi. Sehingga, membuat aktivitas mereka terganggu.  ”Atas keluhan itu, Presiden memerintahkan langsung Menteri PUPR untuk mengeruk sedimentasi sungai sesegera mungkin, karena itu merupakan hal yang mendesak. Jadi untuk pendangkalan sungai, akan dilakukan pembersihan oleh PUPR,” terang Ridwan Kamil.  Nelayan di Desa Bandengan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menyampaikan aspirasi dan keluhannya terkait  kelangkaan bahan bakar solar  serta pendangkalan alur sungai kepada Presiden Joko Widodo saat kunjungan kerja ke daerah itu.  ”Tadi saya memohon kepada Bapak Presiden, agar solar bisa didapatkan dengan mudah, tidak seperti saat ini,” kata Wandi, seorang nelayan asal Desa Bandengan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon.  Wandi mengatakan, pihaknya langsung berdialog dengan Kepala Negara untuk menyampaikan permasalahan yang dialami para nelayan, terutama sulitnya mencari bahan bakar jenis solar. Solar sangat dibutuhkan para nelayan mengingat bahan bakar itu merupakan modal utama mereka dalam mencari nafkah untuk keluarga.  Selain itu, para nelayan juga menyampaikan masalah pendangkalan sungai yang menjadi tempat sandar perahu mereka.  Sehingga membuat kapal nelayan sulit untuk beroperasi.  ”Masalah pendangkalan juga sudah kami sampaikan ke Bapak Presiden, semoga bisa segera ditangani,” kata nelayan lainnya Kustono.

Gubernur Jabar Sebut Presiden Perintahkan BUMN Dirikan SPBN

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kabupaten cirebon

Berita Terkini