<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/30/WhatsApp-Image-2023-10-30-at-190848-407375848.jpg" alt="Bendungan Ameroro di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, ditarget rampung akhir tahun ini." width="100%">
<figcaption>Bendungan Ameroro di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, ditarget rampung akhir tahun ini.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan Bendungan Ameroro di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, rampung akhir tahun ini. Melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air akan terus menggenjot pembangunan konstruksi bendungan sehingga bisa diresmikan pada Desember 2023. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan bendungan tersebut untuk meningkatkan volume tampungan air. Bendungan akan menyuplai air irigasi ke lahan pertanian, menyediakan air baku, dan pengendalian banjir. &rdquo;Bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat memberikan manfaat yang nyata di mana air akan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani,&rdquo; kata Basuki. Dengan kapasitas tampungan 98,81 juta meter kubik, Bendungan Ameroro bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik berkapasitas 1,3 MW. Bendungan itu juga bisa menjadi salah satu potensi pariwisata di Kabupaten Konawe. Kepala BWS Sulawesi IV Kendari Kementerian PUPR Agus Safari menambahkan, saat ini progres fisik Bendungan Ameroro telah mencapai 87,15 persen. Dengan progres tersebut, bendungan itu akan melaksanakan pengisian atau impounding. &rdquo;Diproyeksikan akan meningkatkan pemanfaatan irigasi seluas 3,363 hektare, melayani air baku di Kabupaten Konawe sebesar 511 liter per detik, dan mereduksi banjir hingga 443,34 meter kubik per detik,&rdquo; kata Agus. Dalam kunjungan ke Sulawesi Tenggara pada Sabtu (21/10), Basuki merespons isu Bendungan Ameroro longsor. Menurut dia, bendungan tersebut tak roboh dan pekerjaannya masih sesuai target. &rdquo;Bukan bendungannya roboh, tetapi itu bekas galian struktur sebelumnya.&nbsp; Akhir November, Bendungan Ameroro akan diisi, supaya pada Desember bisa diresmikan,&rdquo; kata Basuki. Sedangkan Agus Safari mengatakan, isu longsornya bendungan tersebut merupakan kesalahan informasi. Agus juga membenarkan pengisian Bendungan Ameroro akan segera dilaksanakan. &rdquo;Itu bukan longsor, tetapi galian dinding kiri struktur spillway. Jadi timbunan tanah yang dianggap longsor tersebut digunakan sebagai metode kerja untuk jalan akses alat berat agar dapat melindungi permukaan beton yang telah ada serta sebagai dudukan alat berat,&rdquo; terang Agus.

Kementerian PUPR menargetkan Bendungan Ameroro di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, rampung akhir tahun ini

Diresmikan Desember, Bendungan Ameroro Bisa Dimanfaatkan Jadi Pembangkit Listrik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/bocah-tenggelam-di-pantai-Batu-Gong.jpg" alt="Pantai Batu Gong, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, lokasi tiga bocah tenggelam, Minggu (26/6). Polresta Kendari/Antara" width="100%">
<figcaption>Pantai Batu Gong, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, lokasi tiga bocah tenggelam, Minggu (26/6). Polresta Kendari/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tiga bocah wisatawan lokal di Pantai Batu Gong, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), tenggelam. Korban tertarik gelombang tinggi saat berenang di pantai itu sehingga satu orang di antaranya dilaporkan hilang.  Kepala Kepolisian Resor Kota Kendari Kombespol Muhammad Eka Faturrahman mengatakan, tiga bocah yang dilaporkan tenggelam tersebut D, 12; C, 12; dan Aisyah, 11. ”Dua korban D dan C ditemukan selamat. Sedangkan A hilang dan masih dilakukan pencarian,” kata Muhammad Eka Faturrahman seperti dilansir dari Antara, Minggu (26/6).  Dia menjelaskan, ketiga korban merupakan warga Jalan Bersih Hatiku, Kelurahan Tobuuha, Kecamaran Puuwatu, Kendari. Duka korban yang ditemukan selamat kemudian dilarikan ke puskesmas dan dirujuk di Rumah Sakit Korem untuk mendapat bantuan medis.  ”Petugas dibantu unsur terkait masih melakukan pencarian terhadap satu korban,” tutur Muhammad Eka Faturrahman.  Ketiga korban dilaporkan berenang bersama sama sekitar kurang lebih 50 meter dari bibir pantai sekitar pukul 15.10 wita. Namun, tiba-tiba gelombang air laut yang tinggi menarik ketiga bocah tersebut sehingga mengakibatkan tenggelam.  ”Mengetahui hal tersebut warga berhasil menyelamatkan dua korban yang kemudian dilarikan ke puskesmas. Namun, satu korban belum ditemukan dan masih dalam pencarian,” terang Muhammad Eka Faturrahman.

Tiga Bocah Wisatawan Pantai Batu Gong di Konawe Tenggelam, Satu Hilang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/IMG-20210818-WA0054_copy_850x586.jpg" alt="Basarnas mengevakuasi puluhan mahasiswa terjebak di Gunung Konawe, Rabu (18/8). Humas Basarnas Kendari/Antara" width="100%">
<figcaption>Basarnas mengevakuasi puluhan mahasiswa terjebak di Gunung Konawe, Rabu (18/8). Humas Basarnas Kendari/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim gabungan Basarnas Kendari berhasil mengevakuasi puluhan mahasiswa yang terjebak di Gunung Amonggedo, Desa Ulu Benua, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra). Sebelumnya mereka melakukan pengibaran merah putih.  Kepala Basarnas Kendari Aris Sofingi mengatakan, para korban ditemukan saat hendak melewati aliran sungai kedua sekitar pukul 01.21 wita. ”Pada pukul 01.21 wita korban berhasil diketemukan pada saat akan menyeberangi aliran sungai yang kedua. Kondisi arus saat itu sudah memungkinkan untuk dilalui,” kata Aris seperti dilansir dari Antara di Kendari pada rabu (18/8).  Sebelumnya Basarnas Kendari menyampaikan, sekitar 30 orang mahasiswa pecinta alam terjebak di Gunung Amonggedo saat hendak kembali usai melakukan pengibaran merah putih dalam rangka memperingati HUT ke-76 Republik Indonesia.  Setelah dievakuasi dan dilakukan pendataan, lanjut Aris, jumlah korban tercatat sebanyak 36 orang. Mereka  merupakan Komunitas Pencinta Alam Sampara (Kompas) yang sebagian besar berstatus mahasiswa.  ”Seluruh korban yang berjumlah 36 orang berhasil dievakuasi dan tiba di posko bendungan Ulubenua dalam keadaan selamat,” ujar Aris.  Tim Basarnas Kendari sebelumnya berada di daerah Amonggedo pada pukul 21.50 wita dan melakukan koordinasi dengan unsur yang terlibat yakni Koramil Wawotobi, Polsek Pondidaha, BPBD Konawe, KPA Kompas Pencinta Alam Sampara, dan masyarakat setempat. Setelah melakukan penilaian (assesment) jalur evakuasi, Tim SAR gabungan memutuskan penjemputan dilaksanakan Rabu (18/8) pukul 06.00 wita mengingat kondisi jalur evakuasi yang tidak memungkinkan untuk memaksakan melewati tiga aliran sungai.  Namun, karena para korban ternyata telah berusaha kembali dan hendak melewati aliran sungai kedua, tim SAR gabungan lalu bergerek cepat membantu para pecinta alam itu. Para korban dilaporkan berada di lokasi itu sejak 16 Agustus untuk melaksanakan pengibaran bendera pada 17 Agustus.  Setelah melaksanakan pengibaran dan penurunan bendera, para mahasiswa tersebut tidak dapat kembali pulang akibat curah hujan yang tinggi sehingga aliran sungai meluap disertai arus yang deras. ”Evakuasi para korban berhasil dalam kondisi aman, operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup, seluruh unsur yang terlibat di lapangan dikembalikan ke kesatuannya masing-masing,” kata Kepala Basarnas Kendari Aris Sofingi.

Basarnas Berhasil Evakuasi Puluhan Mahasiswa Terjebak di Gunung Konawe

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/IMG-20210818-WA0006_copy_850x580_1.jpg" alt="Tim Basarnas berupaya mengevakuasi 30 mahasiswa terjebak di Gunung Amonggedo, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, usai mengibarkan bendera merah putih. Humas Basarnas Kendari/Antara" width="100%">
<figcaption>Tim Basarnas berupaya mengevakuasi 30 mahasiswa terjebak di Gunung Amonggedo, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, usai mengibarkan bendera merah putih. Humas Basarnas Kendari/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim gabungan Basarnas Kendari berencana mengevakuasi sekitar 30 mahasiswa pecinta alam pada Rabu (18/8). Para pecinta alam itu terjebak usai melakukan pengibaran merah putih di Gunung Amonggedo, Desa Ulu Benua, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra).  Kepala Basarnas Kendari Aris Sofingi mengatakan, tim penyelamat dari Kantor Pencarian dan Pertolongan (KKP) Kendari telah berada di kediaman Camat Amonggedo. Tim berkoordinasi dengan unsur yang terlibat melakukan penilaian jalur evakuasi.  ”Setelah melakukan assessment lokasi sampai pukul 00.06 wita, tim memutuskan penjemputan akan dilaksanakan pada pukul 06.00 wita. Mengingat kondisi yang tidak memungkinkan untuk memaksakan melewati tiga aliran sungai,” kata Aris seperti dilansir dari Antara, Rabu (18/8).  Basarnas menyampaikan, penjemputan para korban akan dibagi ke dalam 3 tim. Tim 1 berjumlah 20 orang, tim 2 berjumlah 10 orang, dan tim 3 berjumlah 10 orang. Upaya evakuasi para korban akan melibatkan unsur tim penyelamat KPP Kendari, Koramil Wawotobi, Polsek Pondidaha, BPBD Konawe, KPA Kompas Pencinta Alam Sampara, dan masyarakat setempat.  ”Tim SAR gabungan berposko di bendungan daerah itu,” terang Aris.  Sebelumnya, puluhan mahasiswa pecinta alam terjebak di Gunung Amonggedo, Desa Ulu Benua, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe, saat hendak balik usai melakukan pengibaran merah putih dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia.  Para korban dilaporkan berada di lokasi itu sejak 16 Agustus untuk melaksanakan pengibaran bendera pada 17 Agustus. Namun, setelah melaksanakan pengibaran dan penurunan bendera, para mahasiswa tersebut tidak dapat kembali pulang akibat curah hujan tinggi sehingga aliran sungai meluap disertai arus yang deras.  ”Perjalanan menuju lokasi para mahasiswa pencinta alam itu harus melewati 3 sungai,” tutur Aris.  Basarnas Kendari yang menerima laporan itu pada pukul 20.00 wita dari staf BPBD setempat bernama Abel segera memberangkatkan tim penyelamat Kantor Pencarian dan Pertolongan (KPP) Kendari menuju lokasi kejadian untuk memberikan bantuan SAR.

Basarnas Evakuasi 30 Mahasiswa Terjebak di Gunung Konawe

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/IMG_2020_1215_210123_copy_800x460.jpg" alt="Puluhan kendaraan operasional perusahaan tambang PT VDNI di Kabupaten Konawe, Sultra, habis dibakar massa pengunjuk rasa pada Senin (14/12). Antara" width="100%">
<figcaption>Puluhan kendaraan operasional perusahaan tambang PT VDNI di Kabupaten Konawe, Sultra, habis dibakar massa pengunjuk rasa pada Senin (14/12). Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) yang beroperasi di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), akan menempuh jalur hukum terkait demonstrasi yang berujung pembakaran gedung maupun alat operasional pada Senin (14/12).  Manajer Operasional PT VDNI Yin Xing Hui seperti dilansir dari Antara, pada Rabu (16/12), meminta agar para pelaku perusakan dan pembakaran sarana dan prasarana yang dimiliki perusahaan ditindak sesuai hukum. ”Peserta (demonstrasi) yang terlibat dalam perusakan properti perusahaan secara anarkis. Perusahaan akan bekerja sama dengan polisi dan bertindak sesuai dengan hukum,” kata Yin.  Yin menegaskan, perusahaan akan terus memperlakukan semua karyawan untuk mematuhi undang-undang dan peraturan. ”Kami memperlakukan semua karyawan secara setara dan berbagi hasil pengembangan dengan semua sektor masyarakat setempat,” ujar Yin.  Dia mengingatkan agar para karyawan jangan sampai digunakan pihak luar perusahaan yang memiliki motif tersembunyi untuk menentang Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. "”Kami tegaskan juga bahwa sistem karyawan VDNI dan OSS saat ini tidak memiliki upah yang lebih rendah daripada sebelum revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan,” terang Yin.  Kepolisian Daerah (Polda) Sultra memastikan kondisi di kawasan perusahaan tambang PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di Kabupaten Konawe mulai kondusif usai ribuan buruh perusahaan melakukan aksi unjuk rasa pada Senin (14/12).  ”Untuk situasi terakhir di PT VDNI saat ini kondusif,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sultra Komisaris Besar Polisi Ferry Walintukan.  Dia menyatakan, saat ini, tidak ada lagi pembakaran atau pun perusakan di kawasan perusahaan tambang tersebut. Pihaknya masih menyiagakan kurang lebih 800 aparat gabungan TNI-Polri guna mengantisipasi bentrok susulan.  ”Anggota kami dikerahkan untuk mengamankan lokasi, jumlah 3 SSK dari Brimob, 1 SSK Dalmas, 1 SSK Polres dan 1 SSK TNI dari Yonif/725 Woroagi. Totalnya diperkirakan 700 sampai 800 personel di sana,” ujar Ferry.  Polisi juga telah menangkap lima orang demonstran yang diduga sebagai otak pembakaran dan perusakan saat demo berlangsung, untuk menyelidiki keterlibatannya dalam aksi unjuk rasa pada Senin (14/12) yang berlangsung hingga malam hari. ”Sekarang sedang diperiksa untuk mendalami keterlibatan dalam aksi unjuk rasa. Mereka dibawa dari PT VDNI ke Polda Sultra,” kata Ferry Walintukan.  Sebelumnya, demonstrasi yang diikuti ribuan buruh di PT VDNI berakhir bentrok. Massa dengan aparat keamanan saling serang menggunakan batu dan balok. Massa yang berhasil masuk area perusahaan meluapkan amarah dengan membakar gedung pabrik smelter, puluhan dump truk, dan alat berat, di area perusahaan tersebut.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=fhCNYLKndug

PT VDNI Tempuh Jalur Hukum Terkait Demo Berujung Pembakaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/IMG_20200623_233701_copy_800x5401.jpg" alt="Pihak kepolisian menembakkan gas air mata ke arah massa aksi di simpang empat Desa Ambaipua, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, pada Rabu (24/6dini hari. Harianto/Antara" width="100%">
<figcaption>Pihak kepolisian menembakkan gas air mata ke arah massa aksi di simpang empat Desa Ambaipua, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, pada Rabu (24/6dini hari. Harianto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Demontrasi penolakan terhadap kedatangan 500 orang tenaga kerja asing (TKA) yang akan bekerja di PT VDNI dan PT OSS di Morosi Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), hingga Selasa (23/6) malam berlangsung ricuh. Massa melampiaskan rasa kekecewaannya akibat tidak menemukan seorang pun TKA yang melintas di Simpang Empat Desa Ambaipua, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan.  Akibat pengunjuk rasa melemparkan batu dan kayu ke arah petugas kepolisian, hingga pihak keamanan menyemprotkan water canon dan menembakkan gas air mata ke arah massa pengunjuk rasa. Petugas Kepolisian memperingatkan massa pengunjuk rasa agar membubarkan diri, namun imbauan tersebut tidak diindahkan masa dan berupaya melemparkan batu dan kayu ke arah polisi.  Petugas kepolisian mendesak mundur ratusan orang yang melakukan unjuk rasa menolak kedatangan 500 tenaga kerja asing atau TKA  di simpang empat Desa Ambaipua, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu (24/6). Polisi mendesak mundur pengunjuk rasa dengan menembakkan gas air mata dan water canon karena massa aksi sempat melemparkan batu dan kayu ke arah polisi.  Para pengunjuk rasa yang menolak kedatangan 500 tenaga kerja asing (TKA), di simpang empat menuju Bandara Haluoleo di Desa Ambaipua, Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, akhirnya membubarkan diri pada Rabu (24/6) dini hari.  Sebelumnya, para massa aksi melakukan sweeping pada setiap kendaraan, khususnya roda empat yang keluar dari bandara, untuk memeriksa setiap penumpang, apakah memuat TKA atau tidak. Massa yang melakukan unjuk rasa menolak kedatangan 500 orang tenaga kerja asing yang akan bekerja membangun smelter di PT DNI dan OSS Morosi Kabupaten Konawe dimulai sejak Selasa (23/6) siang dan berlanjut hingga malam hari.  Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Abdurrahman Saleh menyebutkan, berdasar hasil pantauan pihaknya kepada 156 tenaga kerja asing atau TKA yang tiba di Bandara Haluoleo Kendari menggunakan visa 312 atau visa tenaga kerja ahli. Dia telah mengecek visa yang digunakan para TKA secara acak. Dari hasil tersebut, para TKA ini dipastikan menggunakan visa kerja. ”Kami coba mengambil sampling berdasar yang kita inginkan. Mereka menggunakan visa 312. Namun, nanti dicek kembali, karena yang harus menangani ini semua adalah Imigrasi Kendari,” kata Abdurrahman seperti dilansir dari Antara di Bandara Haluoleo pada Selasa (23/6) malam.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=c7tOLiu3ubI  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=OTaHIWuglec  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=JGd7SkVogN4

Polisi Desak Mundur Pengunjuk Rasa Tolak Kedatangan 500 TKA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/dana-desa-fiktif-zaki.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bakal melakukan verifikasi terhadap desa secara menyeluruh. Penataan tersebut memang akan memakan waktu lama. Hanya saja, hal itu bakal dituntaskan. Fokus evaluasi tertuju pada Kabupaten Konawe yang verifikasi administrasinya dibatasi hanya hingga akhir tahun.  “Batas akhir verifikasi yang dilakukan hingga akhir tahun ini hanya berlaku untuk Kabupaten Konawe, Sultra (Sulawesi Tenggara). Walau begitu, verifikasi secara menyeluruh meliputi desa-desa yang ada di Indonesia akan dilakukan. Hanya itu membutuhkan waktu yang panjang,” kata Direktur Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Kemendagri, Benny Irawan dalam diskusi media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 di Gedung Utama Kemkominfo, Jakarta, Selasa (19/11).  Verifikasi harus dilakukan secepatnya mengingat isu terkait desa fiktif di Kabupaten Konawe. Namun, untuk semua desa di Indonesia, verifikasi dilakukan untuk evaluasi berupa penataan sesuai regulasi yang ada.  “Saya mengatakan tidak ada desa maladministrasi yang menyedot dana desa. Desa itu ada. Tidak ada yang fiktif. Tapi memang ada beberapa desa yang perlu dikuatkan pembinaan administrasinya,” sebut Benny.  Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut dirinya menerima laporan banyak desa baru tak berpenduduk yang dibentuk agar bisa mendapat kucuran dana desa secara rutin tiap tahun. Menkeu mengatakan agar masalah tersebut tidak berulang, pihaknya akan memperketat penyaluran dana desa.  Selain itu, jajarannya juga akan menyelidiki mekanisme pembentukan desa, termasuk identifikasi jumlahnya, lokasi, dan susunan pengurusnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyebut telah membenarkan tentang tiga desa fiktif dan 31 desa dengan Surat Keputusan (SK) yang berada di wilayah Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.  Salah satu modus dari dana desa fiktif tersebut dilakukan dengan memundurkan tanggal pembuatan SK (surat keterangan) untuk menyiasati moratorium pemekaran desa oleh Kemendagri. Tindakan tersebut ditengarai menimbulkan kerugian keuangan negara atas Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikelola beberapa desa di Kabupaten Konawe pada anggaran tahun 2016 hingga 2018.

Terkait Desa Fiktif, Kabupaten Konawe Jadi Fokus Evaluasi Administrasi