<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/16/1710511292638-2482722188.jpg" alt="Kejati Kepri mengeksekusi tiga terpidana kasus korupsi tunjangan rumah dinas DPRD Kabupaten Natuna tahun 2011-2015 ke Lapas Kelas IIA Tanjungpinang, Kamis (14/3)." width="100%">
<figcaption>Kejati Kepri mengeksekusi tiga terpidana kasus korupsi tunjangan rumah dinas DPRD Kabupaten Natuna tahun 2011-2015 ke Lapas Kelas IIA Tanjungpinang, Kamis (14/3).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau (Kepri) menjebloskan ke penjara, tiga terpidana kasus korupsi tunjangan rumah dinas DPRD Kabupaten Natuna tahun 2011-2015. Total kerugian negara mencapai Rp 7,7 miliar. &rdquo;Ketiga terpidana yakni Ilyas Sabli, Hadi Chandra, dan Makmur. Ketiganya sudah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tanjungpinang, mulai ditahan Kamis (14/3),&rdquo; kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Kepri Denny Anteng Prakoso seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang. Dia menyebut, penahanan atau eksekusi terpidana Ilyas Sabri berdasar putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 5203 K/Pid.Sus/2023 3 November 2023. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan pidana kurungan penjara selama enam tahun dan pidana denda sejumlah Rp 300 juta. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan penjara. Kemudian, terpidana Makmur berdasar Putusan MA Nomor 5914 K/Pid.Sus/2023 27 November 2023. Dia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan pidana penjara satu tahun dan pidana denda Rp 50 juta. Apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan penjara. Sedangkan terpidana Hadi Candra berdasar Putusan MA Nomor 5158 K/Pid.Sus/2023 10 November 2023. Hadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan pidana penjara selama satu tahun dan pidana denda Rp 200 juta, Bila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan penjara. Selain itu, juga menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 345 juta. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harta benda dapat disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. &rdquo;Apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama satu tahun penjara,&rdquo; ungkap Denny. Denny menjelaskan, pelaksanaan eksekusi terhadap para terpidana dilakukan dengan mengundang terlebih dahulu para terpidana hadir di Kantor Kejari Kepri di Tanjungpinang, Kamis (14/3). &rdquo;Prosesi eksekusi didahului dengan melakukan pemeriksaan kesehatan para terpidana oleh tim dokter klinik Kejati Kepri. Setelah dinyatakan sehat, para terpidana dibawa ke Lapas Kelas IIA Tanjungpinang,&rdquo; ujar Denny Anteng Prakoso. Kejati Kepri sebelumnya telah menetapkan lima tersangka dalam kasus korupsi rumah dinas DPRD Kabupaten Natuna 31 September 2017. Lima tersangka yaitu mantan Bupati Natuna Ilyas Sabli dan Raja Amirullah, mantan Sekda Natuna Syamsurizon, mantan Sekwan Makmur, serta mantan Ketua DPRD Natuna Hadi Candra. Penyidik menemukan bukti pengalokasian dan pencairan dana tunjangan perumahan unsur pimpinan dan anggota DPRD Natuna sejak 2011 hingga 2015. Sehingga dalam kasus itu negara mengalami kerugian sebesar Rp 7,7 miliar.

Kejati Kepri jebloskan ke penjara, tiga terpidana kasus korupsi tunjangan rumah dinas DPRD Natuna dengan total kerugian negara Rp 7,7 M

Kejati Kepri Jebloskan Terpidana Korupsi Rumah Dinas DPRD ke Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG-20230307-WA0001_3.jpg" alt="Petugas gabungan mencari korban tanah longsor di Pulau Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Selasa (7/3). BPBD Kepri/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas gabungan mencari korban tanah longsor di Pulau Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Selasa (7/3). BPBD Kepri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna menyatakan jumlah pengungsi akibat bencana banjir dan tanah longsor di Kecamatan Serasan, sebanyak 1.216 orang. Jumlah tersebut berdasar data Tim Gabungan Penanggulangan Bencana Pulau Serasan.  Di Serasan terdapat 219 orang berada di pengungsian PLBN, 215 orang di Pengungsian Puskesmas Serasan, 500 orang di pengungsian Pelimpak dan Masjid Al Furqon, serta 282 orang di SMA Negeri 1 Serasan. Para pengungsi berasal dari tiga kampung di sekitar longsor yakni Kampung Air Raya, Kampung Air Sekain, dan warga Desa Pangkalan. Di pengungsian terpusat PLBN terdapat empat orang yang mengalami cedera parah dan empat orang kritis.  Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad mengirimkan bantuan logistik berupa makanan dan kebutuhan sehari-hari untuk para korban tanah longsor di Desa Pangkalan, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna.  ”Bantuan logistik berupa makanan dan keperluan sehari-hari yang bersifat mendesak sudah dikirim ke Natuna, hari ini (7/3),” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemprov Kepri Hasan seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang, Selasa (7/3).  Hasan mengatakan, Gubernur Ansar yang saat ini sedang bertugas di Jakarta bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, juga meninjau lokasi kejadian tanah longsor menggunakan pesawat terbang dari Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 10.00 WIB.  ”Keduanya akan menyerahkan langsung bantuan logistik untuk para korban bencana,” ujar Hasan.  Selain itu, kata Hasan, Pemprov Kepri sudah berkoordinasi dengan Bupati Natuna terkait penanganan dampak bencana tersebut. Bupati Natuna beserta perangkat daerah serta Basarnas sudah berangkat menuju lokasi kejadian dari ibu kota di Ranai ke lokasi tanah longsor yang jarak tempuhnya sekitar 93 mil laut.  ”Pak Gubernur mengajak kita semua membantu dengan doa, semoga yang hilang dan diduga tertimbun tanah longsor bisa segera ditemukan dan bisa segera dievakuasi,” papar Hasan.  Hasan juga menyampaikan pesan Gubernur Ansar agar masyarakat yang tinggal di sekitar kejadian tetap waspada mengingat curah hujan masih cukup tinggi.  ”Tentu saja kita berharap jangan sampai ada longsor susulan. Semua harus selalu waspada,” ucap Hasan.  Bantuan logistik yang dikirim Pemprov Kepri melalui BPBD, yaitu sebanyak 200 paket yang dibutuhkan masyarakat. Setiap paket berisi mi instan dua dus, sarden lima kaleng, minyak goreng 5 kilogram, gula 2 kilogram, teh dua kotak, susu bubuk dua kotak, peralatan mandi satu paket, peralatan makan satu paket, dan peralatan masak satu paket.  ”Semoga bantuan yang kita kirimkan ini bisa membantu meringankan para korban yang selamat. Sambil kita tetap berkoordinasi dengan Bupati Natuna secara intens,” terang Hasan.  Sementara itu, dari data rilis tim gabungan tanggap bencana Serasan dan Serasan Timur hingga Selasa (7/3) pukul 07.00 WIB, status bencana di pulau terluar itu masuk tanggap darurat dengan masa 7 hari terhitung sejak kejadian, 6 Maret. Sedangkan data korban meninggal akibat longsor sebanyak 10 orang, enam orang sudah teridentifikasi empat orang belum.  Korban yang dinyatakan hilang 47 orang, korban luka berat satu orang, korban rawat jalan tiga orang, dan korban kritis empat orang sudah dikirim ke Pontianak dengan KM Bukit Raya dari Ranai.

1.216 Orang Berada di Pengungsian akibat Longsor di Serasan Natuna

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG-20230306-WA0073.jpg" alt="Longsor di Kampung Molon, Desa Pangkalan, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Kepri, Senin (6/3). BPBD Natuna/Antara" width="100%">
<figcaption>Longsor di Kampung Molon, Desa Pangkalan, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Kepri, Senin (6/3). BPBD Natuna/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com– Satu kampung tertimbun tanah akibat longsor yang terjadi di Desa Pangkalan, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri) pada Senin (6/3).  Kapolda Kepulauan Riau Irjen Tabana Bangun mengirimkan personel tambahan untuk bantu mengevakuasi korban. ”Saat ini sudah ada 25 orang personel yang dikirimkan ke sana untuk membantu petugas dari instansi lain. Kami akan menambah jumlah personel sesuai yang dibutuhkan,” ujar Irjen Tabana Bangun seperti dilansir dari Antara di Batam, Kepulauan Riau, Senin (6/3).  Dia mengatakan, sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat serta petugas bencana daerah terkait kejadian itu. Pihaknya masih berupaya mendapatkan informasi di lokasi kejadian untuk mengetahui dampak dari longsor tersebut, agar petugas bisa mengetahui apa yang harus dilakukan.  Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kepulauan Riau Muhammad Hasbi mengatakan, untuk jumlah korban bencana sampai saat masih belum bisa diketahui karena akses komunikasi yang susah.  ”Komunikasi di sana saat ini susah, tim yang menuju ke lokasi dalam perjalanan sehingga korban yang meninggal dunia maupun yang selamat masih belum terkonfirmasi,” kata Muhammad Hasbi saat dihubungi.  Dia menjelaskan, pihaknya baru mendapatkan informasi bahwa ada longsor susulan pada Senin pukul 13.00 WIB.  “Longsor yang terjadi pada siang itu kabarnya yang paling besar, lokasinya di Serasan Timur. Ada beberapa lokasi longsor, cuma kami masih belum bisa memastikan jumlahnya,” ucapnya.  ”Besok ada kapal roro yang ke sana, kami sekaligus akan mengirimkan bantuan logistik ke sana,” tambah dia.  Johan Wahyudi warga Desa Pangkalan melalui pesan singkat yang diterima di Natuna menyatakan, hujan lebat yang turun sejak beberapa hari terakhir menyebabkan banjir dan tanah longsor.  ”Akibat hujan turun tanpa henti, terjadi musibah longsor besar-besaran di Desa Pangkalan (Kampung Genting) menutupi rumah dan jalan di daerah Molon,” kata Johan.  Menurut dia, melihat kondisi yang terjadi bisa dipastikan akan ada korban jiwa. Namun, belum dapat dipastikan berapa jumlahnya karena masih tertimbun material longsor.  ”Untuk korban sudah pasti ada, namun belum tahu berapa jumlahnya. Berpotensi puluhan orang. Sinyal mati total, listrik mati total, ini saya dapat sinyal dari Pulau Panjang,” tutur Johan.  Tiga kampung di area sekitar longsor telah mengungsi ke tempat yang lebih aman, karena masih terjadi longsor susulan. Warga yang mengungsi di antaranya Kampung Genting, Air Raya, dan Kampung Air Sekain.  Laporan pendahuluan dari Plh Komandan Koramil 06/Serasan, Sersan Mayor (Serma) Rahmansyah Saragih mengungkapkan, kejadian longsor pada pukul 11.15 WIB di lereng bukit yang menimpa perkampungan sampai ke jalan raya. Saat ini, jalan raya yang menghubungkan daerah Astaka ke arah Koramil lumpuh dan tak bisa dilintasi akibat material longsoran menutup ruas jalan.  ”Longsor susulan masih terjadi, rumah warga tertimpa longsor belum bisa dihitung, sementara ada 10 orang meninggal yang sudah berhasil dievakuasi,” ujar Rahmansyah Saragih.  Basarnas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Natuna, dan Kodim 0318/Natuna telah mengerahkan dua kapal dan satu RIB menuju lokasi yaitu Pulau Serasan. Dari Ibu Kota Kabupaten Natuna, Ranai, menuju Pulau Serasan menggunakan kapal cepat dalam kondisi cuaca normal sekitar 5 jam.

Satu Kampung Tertimbun Longsor, Sedikitnya 10 Orang Tewas di Natuna