<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/11/Screenshot_20230606-215358_Gallery-171653461.jpg" alt="Para tersangka pelaku pemerkosaan gadis di bawah umur berinisial R di Kabupaten Parigi Moutong." width="100%">
<figcaption>Para tersangka pelaku pemerkosaan gadis di bawah umur berinisial R di Kabupaten Parigi Moutong.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Polda Sulteng) tangkap satu tersangka terakhir yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) kasus asusila di Kabupaten Parigi Moutong.&nbsp; &rdquo;Polisi sudah mengamankan satu tersangka terakhir yang sudah ditetapkan sebagai DPO,&rdquo; kata Kabidhumas Polda Sulteng Kombes Polisi&nbsp;Djoko Wienartono seperti dilansir dari Antara di Palu.&nbsp; Dia menjelaskan, satu DPO yang ditangkap berinisial AW, diamankan di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Jumat (9/6).&nbsp; Saat ini, tersangka telah dibawa menggunakan jalur darat menuju ke Kota Palu, Sulawesi Tengah.&nbsp; Sebelumnya, kepolisian telah menangkap dua DPO yang kabur ke luar Provinsi Sulteng, yakni AA, 27, dan AS, 26. AA ditangkap di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan AS di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Berdasar hasil penyelidikan, polisi telah menetapkan 11 orang tersangka. Yakni MKS (oknum anggota Polri), HR, 43, (kepala desa di Parigi Moutong); ARH, 40, (guru SD di Desa Sausu), AK, 47; AR 26; MT, 36; FN, 22; K, 32; A, AS, dan AA. Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Mereka telah melakukan pelanggaran berat, memerkosa gadis di bawah umur berusia 15 tahun, berinisial R. Perbuatan biadab 11 pria tersebut tak hanya dilakukan satu kali. Gadis itu bahkan dipaksa mengikuti kemauan para pria itu lebih dari 1 tahun. Jalan berliku untuk membongkar kasus itu akhirnya terkuak dengan ditangkapnya 11 tersangka oleh polisi. Setelah mendapatkan laporan dari ibu korban, polisi langsung bergerak. Polisi memeriksa saksi lalu menetapkan 10 orang yang awalnya menjadi tersangka. Awal Mei, Kepolisian Resor Parigi Moutong menangkap lima tersangka. Yakni MT, ARH, AR, AK, dan HR. Dari lima pelaku itu, seorang berprofesi guru dan satu lagi merupakan oknum kepala desa. Polisi terus melakukan penyelidikan dan memburu pelaku hingga&nbsp;membuat dua tersangka lain, yakni FN dan DD, ditangkap. Satu dari dua tersangka itu, diketahui merupakan kekasih korban R. Pada waktu yang sama, polisi juga memeriksa seorang oknum anggota Polri berpangkat Ipda berinisial MKS. Hal itu diketahui setelah penyidik mendengar keterangan korban bahwa anggota Polri tersebut juga terlibat. Untuk mempercepat penangkapan kasus tersebut, Polda mengambil alih kasus tersebut. Polisi terus memburu orang-orang yang diduga terlibat dalam tindakan keji tersebut. Pada 3 Juni, dua tersangka yang buron ditangkap, hasil kerja sama polisi di daerah lain.&nbsp; Keduanya diamankan di Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara. Bersamaan dengan itu, seorang oknum anggota Polri berpangkat Ipda berinisial MKS&nbsp;juga ditetapkan sebagai tersangka. Hal itu merupakan bukti atas pernyataan Kapolda Sulteng Irjen Pol Agus Nugroho yang memastikan institusinya bertindak profesional dalam menangani kasus asusila terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Parigi Moutong. Oknum personel Brimob itu langsung ditahan di Mapolda Sulteng. &rdquo;Kami tetapkan sebagai tersangka, selanjutnya diperiksa dengan status tersangka dan kemudian langsung ditahan,&rdquo; terang Agus. Agus menyebut, MKS&nbsp;juga telah dinonjobkan atau diberhentikan dari tugasnya sejak dilakukan pemeriksaan awal. Berdasar bukti-bukti dan keterangan saksi, polisi akhirnya menetapkan orang-orang yang diduga kuat telah melakukan pemerkosaan terhadap korban. Ada oknum Polri, oknum kepala desa, dan oknum guru. Ketiga profesi yang seharusnya mengayomi, bukan malah menista gadis di bawah umur. &rdquo;Kita semua ikut prihatin atas terjadinya peristiwa ini, yang melibatkan anak sebagai korban. Kita sepakat bahwa anak memiliki peran strategis sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara kita sehingga hak anak harus kita lindungi,&rdquo; ucap Kapolda Sulteng Agus Nugroho. Saat ini, polisi masih melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke kejaksaan. Sebanyak 11 tersangka itu bakal dijerat dengan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak. Komitmen Kapolda Sulteng menerapkan pasal ini diapresiasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati yang mengunjungi korban R, di Rumah Sakit Undata, Kota Palu, Jumat (9/6). Dia mengapresiasi langkah seluruh pihak mulai dari Kapolda Sulteng, pemerintah daerah dan beberapa lembaga yang telah membantu korban dalam penanganan hukum pelaku maupun memulihkan kondisi psikis dan fisiknya. &rdquo;Kami menyampaikan apresiasi setulus-tulusnya atas komitmen Pemprov Sulteng yang dalam hal ini melalui Rumah Sakit Daerah Undata, yang sudah melakukan pendampingan terbaik terhadap korban,&rdquo; ucap I Gusti Ayu Bintang Darmawati. Pengacara Hotman Paris Hutapea resmi melakukan pendampingan hukum pada R. Tim Hotman 911 Rumah Hukum Tadulako, mendapat kuasa dari orang tua korban. Ada lima pengacara yang ditugaskan untuk menangani kasus itu. Mereka akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengawal kasus asusila tersebut. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengajak warga Provinsi Sulawesi Tengah melindungi dan memenuhi hak korban asusila yang terjadi di Kabupaten Parigi Moutong. &rdquo;Lindungi bersama dan penuhi hak-haknya, anak R adalah korban dari kejahatan seksual dengan bujuk rayu. Semoga tidak ada lagi yang menjadi korban,&rdquo; kata Ketua Umum LPAI Seto Mulyadi yang mendampingi Menteri PPPA mengunjungi korban asusila yang sedang dirawat di Rumah Sakit Undata Palu. Kak Seto&nbsp;menyatakan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah maupun kepolisian, termasuk masyarakat. Kak&nbsp;Seto&nbsp;mendukung proses hukum yang ditangani Polda Sulteng, sedangkan pemerintah harus fokus pada pendampingan dan pemulihan kesehatan korban, baik kesehatan fisik maupun psikis. Ulah bejat para pria itu menyebabkan rahim R terinfeksi dan terancam diangkat. Setelah dilakukan visum di Rumah sakit Anuntaloko Parigi, ditemukan luka robekan pada alat vital gadis tersebut. Namun, setelah dirawat beberapa pekan, kondisi R kian membaik. Direktur Rumah Sakit Umum Undata Palu Herry Mulyadi menyebutkan, kemungkinan operasi pengangkatan rahim dibatalkan. &rdquo;Reaksi obat yang diberikan cukup bagus. Kami menunggu 3 pekan pengobatan lalu dilakukan pemeriksaan kembali, kalau hasilnya menunjukkan penyembuhan, operasi dibatalkan,&rdquo; ujar Herry. Menurut dia, tim dokter mempertimbangkan melakukan operasi, karena faktor usia pasien. Jika dilakukan operasi ada efek negatif yang akan memengaruhi tubuh kembang pasien. Dia menambahkan, RS Undata Palu juga telah melibatkan psikolog dan dokter ahli jiwa untuk pemulihan trauma pasien. Kondisi R memang terus membaik. &nbsp;

Polda Sulteng tangkap satu tersangka terakhir yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) kasus asusila di Kabupaten Parigi Moutong

Polda Sulteng Tangkap Satu DPO Kasus Asusila di Parigi Moutong, Akhir Perjalanan 11 pria Tunamoral 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tiga-muridnya-ketakutan-kelakuan-oknum-guru-itu-akhirnya-terbongkar_m_186386.jpeg" alt="Ilustrasi: asusila" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: asusila</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A) Sulawesi Tengah melaporkan trauma yang dialami korban asusila di Kabupaten Parigi Moutong belum pulih. &rdquo;Tidak bisa dipastikan dan diketahui kapan trauma korban bisa benar-benar sembuh, sehingga kami terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan pihak lain yang menangani,&rdquo; kata Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) DP3A Sulteng Patricia seperti dilansir dari Antara. Dia menjelaskan, UPT DP3A Sulteng melakukan pendampingan, bukan hanya kepada RO (korban asusila) melainkan juga terhadap keluarga korban. Hal itu karena kasus tersebut bukan hanya berdampak pada korban namun juga pihak keluarga, khususnya orang tua. &rdquo;Pendampingan dilakukan setiap hari dan secara terus menerus, karena korban bukan hanya trauma karena kejadian itu tetapi juga soal pemberitaan yang ada,&rdquo; ujar Patricia. Menurut dia, saat ini tim pendamping masih mengutamakan kesehatan korban yang dilakukan otoritas Rumah Sakit (RS) Undata Palu. &rdquo;Kami berupaya melakukan pendampingan yang terbaik, agar korban sembuh dari trauma akibat kejadian itu,&rdquo; tutur Patricia. Selain melakukan pendampingan untuk kesembuhan trauma korban, UPT PPA juga terus memantau proses hukum supaya korban mendapatkan keadilan. &rdquo;Kami kawal terus dan kalau ada bantuan hukum dari luar Sulteng kami serahkan ke pihak keluarga, karena itu hak mereka,&rdquo; ucap Patricia. Sementara itu, Kementerian Sosial (Kemensos) turut membantu memenuhi kebutuhan korban dan keluarganya. Keluarga korban masuk dalam kategori kurang mampu, sehingga perlu diberi bantuan. &rdquo;Bantuan itu diperintahkan langsung oleh kementerian, bukan hanya untuk korban tetapi juga untuk kebutuhan orang tua yang mendampingi,&rdquo; kata Pekerja Sosial Kemensos Yulianingsih&nbsp;di Palu. Yulianingsih diperintahkan Kemensos melihat kondisi korban di Rumah Sakit (RS) Undata di Palu. Bantuan yang dimaksudkan yakni pemenuhan sehari-hari selama perawatan di RS Undata Palu. &rdquo;Tidak hanya itu, rencananya Kemensos juga akan memberikan bantuan pendidikan lanjutan kepada RO (korban asusila),&rdquo; papar Yulianingsih. &rdquo;Bantuan itu diharapkan bisa membantu korban hingga mendapat pekerjaan yang layak seperti anak pada umumnya. Kemensos memberikan bantuan secara komprehensif, sehingga bukan hanya untuk korban tetapi juga keluarganya,&rdquo; tambah dia. Dia menambahkan, Kemensos telah menawarkan tempat untuk orang tua korban di sentra Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemensos Kota Palu, kemudian bantuan berlanjut berupa dana untuk orang tua korban sebagai modal membuka usaha. &rdquo;Khusus korban rencananya usai perawatan medis akan kami beri pendampingan ke psikologi, hipnoterapi, hingga akhirnya sampai menamatkan sekolah untuk bisa hidup mandiri,&rdquo; ucap Yulianingsih. &nbsp;

DP3A Sulawesi Tengah menyatakan trauma yang dialami korban asusila di Kabupaten Parigi Moutong belum pulih

DP3A Sulteng Sebut Trauma Korban Asusila di Parigi Moutong Belum Pulih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/05/IMG_20230604_202520-2_1-2823329153.jpg" alt="Puluhan orang yang tergabung dalam Gerakan Perempuan Bersatu berdoa bersama untuk kesembuhan korban asusila di halaman parkir RSUD Undata, Kota Palu, Minggu (4/6) malam." width="100%">
<figcaption>Puluhan orang yang tergabung dalam Gerakan Perempuan Bersatu berdoa bersama untuk kesembuhan korban asusila di halaman parkir RSUD Undata, Kota Palu, Minggu (4/6) malam.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Republik Indonesia meminta seluruh pihak tidak memberikan stigma negatif kepada korban kekerasan seksual. Seperti pada kasus yang dialami korban berinisial R di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo). &rdquo;Kepada semuanya untuk tidak membuat laporan atau stigma negatif tentang korban karena ini menjadi sangat penting. Sehingga, kita semua dapat menjadi bagian dalam proses pemulihan dan penguatan korban,&rdquo; kata Komisioner LPSK Republik Indonesia Livia Iskandar seperti dilansir dari Antara. Dia meminta kepada seluruh pihak agar tetap menjaga kerahasiaan identitas korban dan keluarga. Dia menegaskan, pentingnya untuk memberikan ruang terhadap korban dan keluarga yang sedang menjalani proses pemulihan di rumah sakit, seperti tidak ditemui banyak orang. &rdquo;Penguatan psikologis merupakan satu hal yang juga sangat perlu diperhatikan bagi korban untuk saat ini, sehingga penting bagi korban agar tidak mengakses berita-berita yang kemudian dapat membuat kondisi korban menjadi tidak baik,&rdquo; tutur Livia Iskandar. Dia juga mengingatkan untuk tidak melakukan victim blaming atau menyalahkan korban karena tindakan tersebut dapat melemahkan semangat korban dalam menjalani proses pemulihan. &rdquo;Faktor menyalahkan korban, itu menjadi satu hal yang dapat melemahkan semangat korban dan harus dihindari termasuk victim blaming dari lingkungan tempat tinggal,&rdquo; papar Livia Iskandar. Livia turut menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh tim, yakni kepada tim medis, tim pendamping, dan advokasi yang telah bekerja dalam membantu seluruh proses pemenuhan hak korban. Seperti bantuan medis yang dapat terlaksana hingga saat ini. Selain itu, dia juga mengajak kepada seluruh pihak untuk saling bersinergi bersama dalam memastikan pemenuhan hak korban. Livia Iskandar menambahkan LPSK akan hadir memberikan perlindungan terhadap korban. Tim LPSK akan bertemu dengan pihak pendamping korban untuk membahas terkait pemenuhan hak korban, seperti penguatan psikologis korban. &rdquo;Ini menjadi hal yang sangat penting bagi adinda R agar dapat segera keluar dari rumah sakit dan agar dapat menjalani setiap peradilan pidana dengan baik,&rdquo; ujar Livia Iskandar. Sementara itu, Gerakan Perempuan Bersatu (GPB)&nbsp;di Sulawesi Tengah menggelar doa bersama serta aksi bakar lilin untuk kesembuhan korban asusila berinisial R di halaman parkir Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Undata, Minggu (4/6) malam. &rdquo;Pesan yang ingin kami sampaikan pada malam ini melalui doa bersama adalah dukungan yang sepenuh-penuhnya untuk kesembuhan adik R,&rdquo; kata Nurlaela Lamasituju, perwakilan Gerakan Perempuan Bersatu di Palu. Peristiwa kekerasan seksual, kata dia, sudah sangat sering terjadi berulang, terutama kekerasan pada perempuan dan anak karena kerap kali terabaikan oleh banyak orang. Perlindungan pada anak adalah hal paling utama yang harus terus dikampanyekan serta diperjuangkan. Dia mengajak seluruh kalangan masyarakat bersama-sama saling bergandengan tangan memperjuangkan perlindungan pada perempuan dan anak. Sehingga kasus yang menimpa korban R, tidak lagi berulang pada masa mendatang. &rdquo;Dengan ditangani dan ada penghukuman bagi pelaku, kemudian memastikan bahwa ada efek jera bagi pelaku. Serta adanya kepastian kebenaran dan keadilan bagi korban,&rdquo; kata Nurlaela Lamasituju. &nbsp;

LPSK minta seluruh pihak tidak memberikan stigma negatif kepada korban kekerasan seksual. Seperti pada kasus di Kabupaten Parigi Moutong

LPSK Minta Tidak Berikan Stigma Negatif Korban Kekerasan Seksual

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kasus-brimob-koboi-gerus-elektabilitas-cakada-dari-polri_m_183059.jpeg" alt="Ilustrasi penembakan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penembakan</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polda Sulawesi Tengah memastikan, kondisi di Tinombo Selatan, <a href="https://www.jawapos.com/tag/kabupaten-parigi-moutong/">Kabupaten Parigi Moutong</a> (Parimo), sudah kondusif pasca unjuk rasa penolakan perusahaan tambang. Polisi berusaha memberikan pendampingan psikologi kepada keluarga korban yang tewas tertembak saat unjuk rasa.  ”Pihak kepolisian melakukan pendampingan sebagai program konseling on the spot untuk keluarga <a href="https://www.jawapos.com/tag/korban-penembakan/">korban penembakan</a> Rifaldi alias Aldi sebagai wujud pelayanan masyarakat,” kata Kabidhumas Polda Sulawesi Tengah Kombespol Didik Supranoto kepada wartawan, Kamis (17/2).  Dalam melakukan pendampingan psikologi, tim beranggotakan 4 personel dipimpin Kabag Psikologi Biro SDM <a href="https://www.jawapos.com/tag/polda-sulteng/">Polda Sulteng</a> Kompol Akhmad Kunaefi Muarif.  Didik menjelaskan, Kapolres Parigi Moutong beserta pejabat utama Polda dan perwira lain telah berkunjung rumah duka dan mengikuti proses pemakaman. ”Polres Parigi Moutong telah mengelar bantuan sosial untuk korban yang terdampak unjuk rasa menutup akses jalan, sehingga dapat mengurangi beban dan warga merasa aman dan nyaman,” terang Didik.  Sebelumnya, Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Rudy Sufahriadi menyampaikan, akan melakukan investigasi terhadap korban yang tertembak ketika polisi membubarkan <a href="https://www.jawapos.com/tag/unjuk-rasa/">unjuk rasa</a>. Warga menolak kegiatan tambang emas PT Trio Kencana di Desa Katulistiwa, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong.  Propam Polda Sulteng dan Polres Parigi Moutong memeriksa 14 polisi serta mengamankan 13 pucuk senpi. Hal itu dilakukan untuk keperluan penyelidikan kasus tewasnya seorang warga Desa Tada, yang tertembak pada pembubaran pemblokiran jalan di Desa Sinei, Sabtu (12/2).  Kabidhumas Polda Sulawesi Tengah Kombespol Didik Supranoto mengatakan, Propam Polda Sulteng dan Polres Parigi Moutong telah memeriksa mereka dan mengamankan 13 pucuk senpi genggam jenis HS.  ”Untuk kepentingan penyelidikan, kami amankan belasan pucuk senpi, dan turut diperiksa baik perwira maupun bintara,” kata Didik di Palu, Senin (14/2).

Polisi Beri Bantuan Psikologi Keluarga Korban Penembakan Parimo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG_20220213_165734.jpg" alt="Suasana unjuk rasa penolakan tambang di Desa Katulistiwa, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Sabtu (12/2). Novita/Antara" width="100%">
<figcaption>Suasana unjuk rasa penolakan tambang di Desa Katulistiwa, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Sabtu (12/2). Novita/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 59 warga yang terlibat aksi unjuk rasa penolakan kegiatan tambang di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, telah dipulangkan kepada anggota keluarganya.  ”59 warga masyarakat yang diamankan kepolisian sudah dikembalikan ke keluarganya,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Senin (14/2).  Mabes Polri menurunkan Tim Divisi Propam dan Divisi Humas untuk membantu peristiwa pembubaran unjuk rasa yang menewaskan seorang warga sipil. Korban tewas yang diduga akibat luka tembak bernama Erfaldi, 21, warga Desa Tanda, Kecamatan Tinombo Selatan.  Untuk membuktikan penyebab kematian korban, Polri melakukan uji balistik terhadap senjata anggota yang melakukan pengamanan aksi unjuk rasa pada saat insiden terjadi.  ”Dugaan sementara adalah luka tembak. Ini akan dibuktikan Tim Labfor, akan diuji balistik beberapa senjata yang nanti disampaikan Kapolda Sulawesi Tengah, sudah diamankan, nanti diuji balistik siapa pelakunya pasti teridentifikasi,” ujar Dedi.  Dalam pengamanan unjuk rasa, lanjut Dedi, anggota Polri tidak boleh membawa senjata api peluru tajam, sesuai dengan standar operasi prosedur (SOP) penanganan unjuk rasa, seperti pada 2018 dan 2019. Polri membentuk Tim Antianarkis di tingkat polres ataupun polda. Tim tersebut bisa bergerak atas perintah kapolda sesuai dengan tahap yang terjadi.  ”Ada tahapan yang dilakukan, pada zona hijau atau masih zona damai, berbeda bila sudah masuk zona kuning yang eskalasi sudah meningkat,” terang Dedi.  Selanjutnya zona merah, sudah ada korban jiwa dari masyarakat, aparat, dan ada tindakan anarkis, seperti pembakaran fasilitas umum dan properti. Kalau terjadi peningkatan kejahatan, baru tim antianarkis diturunkan. ”Pelibatan tim antianarkis pun ada tahap-tahapnya, sudah ditentukan,” papar Dedi.  Terkait situasi di Parigi Moutong, Dedi menyebutkan, Kapolda Sulawesi Tengah lebih mengetahui situasi di lokasi terkait dengan perlawanan dan pelemparan dari pengunjuk rasa. Polda Sulteng sudah melakukan negosiasi. Namun, karena aksi sejak pukul 11.00 sampai 00.30 wita, Satuan Dalmas, Sabhara, dan Brimob harus membubarkan secara paksa dengan menggunakan tembakan gas air mata dan water cannon.  Dalam kebebasan penyampaian pendapat di muka umum, kata dia, harus sejalan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Dalam UU itu sifatnya tidak absolut tetapi limitatif. ”Pasal 6 menjadi kewajiban semua warga negara untuk menyampaikan kemerdekaan pendapat di muka umum,” tutur Dedi.  Aturan tersebut menjelaskan, semua warga negara wajib menaati dan memperhatikan hak-hak orang lain. Setiap warga negara wajib menaati norma-norma yang berlaku di masyarakat.  Selain itu, setiap warga negara wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib menjaga keamanan dan ketertiban umum, dan wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. ”Nah, ini hal yang tidak bisa dilanggar. Maka, upaya kepolisian harus melakukan tindakan tegas,” ucap Dedi.  Sebelumnya, masyarakat setempat mengatasnamakan Aliansi Rakyat Tani (Arti) Koalisi Gerak Tambang menuntut Pemerintah Provinsi Sulteng menutup tambang emas milik PT Trio Kencana yang memiliki lahan konsesi di Kecamatan Kasimbar, Toribulu, dan Tinombo Selatan.  Mereka bergerak sejak pukul 09.00 wita hingga dini hari. Karena aksi itu dianggap telah mengganggu ketertiban lalu lintas, kepolisian setempat membubarkan paksa demonstran hingga pukul 24.00 wita.

Polisi Pulangkan 59 Warga Terlibat Unjuk Rasa Parigi Moutong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/WhatsApp-Image-2022-01-28-at-5.35.56-PM.jpg" alt="Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Polri/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Polri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Markas Besar (Mabes) Polri turunkan tim Divisi Propam dan Divisi Humas membantu Divisi Propam Polda Sulawesi Tengah mengungkap peristiwa unjuk rasa yang menewaskan satu warga di Kabupaten Parigi Moutong.  ”Hari ini (14/2) sesuai perintah Bapak Kapolri, memerintah satu tim dari Divisi Propam juga di-back up dari Divisi Humas Polri langsung berangkat ke Sulteng dan Parigi Moutong,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo seperti dilansir dari Antara di Mabes Polri, Senin (14/2).  Dia menjelaskan, pelibatan tim dari Mabes Polri dalam rangka membantu Divisi Propam Polda Sulteng dan tim yang sudah dibentuk Kapolda Sulteng untuk mengungkap peristiwa tersebut hingga tuntas. Tim awal untuk mengungkap kasus tersebut telah dibentuk terdiri atas Direktorat Kriminal Umum, Inafis, tim Laboratorium Forensik dari Polda Sulteng.  ”Komitmen pimpinan Polri sangat jelas, kami akan menindak secara tegas terhadap siapapun anggota yang terbukti bersalah dalam peristiwa yang terjadi di Parigi Moutong tersebut,” terang Dedi.  Mantan Kapolda Kalimantan Tengah itu menegaskan, Polri bergerak cepat untuk mengungkap kasus tersebut dan menuntaskannya. ”Secepanya perintah pimpinan Polri untuk kasus itu diungkap setuntas-tuntasnya,” tegas Dedi.  Dalam proses pembuktian, Dedi menjelaskan, Tim Lapfor Polda Sulteng dihadirkan dan hasilnya akan dipantau dan diawasi dan dimonitor Propam serta Humas Polri. Dalam pembuktian tersebut, Polri akan transparan, menyampaikan hasil pembuktian secara ilmiah kepada masyarakat.  ”Kami tidak boleh berandai-andai, polisi juga dalam hal melakukan penegakan hukum secara internal dan juga tidak berandai-andai,” tutur Dedi  Polri, kata dia, bekerja sesuai fakta dan bukti hukum yang ditemukan di tempat kejadian perkara dan proses pembuktian juga dilakukan secara ilmiah. Hasil pembuktian akan disampaikan Kapolda Sulteng.  ”Siapapun anggota Polri yang bersalah akan ditindak secara tegas. Sekali lagi komitmen kami akan kami tindak tegas,” ucap Dedi.  Dia menambahkan, peristiwa di Parigi Moutong saat pembubaran aksi massa yang menutup ruas jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Sulawesi Utara kurang lebih selama 10 jam. Kejadian tersebut dilakukan bukan hanya sekali, namun sudah berulang kali.  Karena sudah berulang, Dedi menyebutkan, Polri dalam bertindak telah melakukan tahap-tahap sesuai SOP, mulai dari preemtif, preventif, hingga penegakan hukum.  ”Karena ini kejadian sudah dilakukan beberapa kali mulai dari kegiatan-kegiatan preemtif itu sudah dilakukan Polres Parigi Moutong, kemudian tahap-tahap preventif itu pun sudah dilakukan,” ujar Dedi.  ”Kami mencoba untuk melakukan mediasi, dialog, terus kami lakukan. Upaya-upaya penegakan hukum terus kami lakukan dalam rangka menjaga situasi Sulteng tetap kondusif. Karena arus lalu lintas menjadi moda ekonomi di Sulteng tidak boleh terganggu, karena itu moda ekonomi dari Sulteng, Gorontalo, dan juga Manado,” tambah Dedi.  Dedi juga menyampaikan ucapan belasungkawa atas peristiwa tersebut yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. ”Kejadian Sulawesi Tengah, khususnya Parigi Moutong, saya ucapkan belangsungkawa yang sedalam-dalamnya atas kejadian tersebut. Kami semuanya mendoakan semoga arwah almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT,” kata Dedi.  Satu orang dilaporkan tewas tertembak dalam peristiwa pembubaran aksi unjuk rasa penolakan kegiatan tambang emas PT Trio Kencana, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Sabtu (12/2) malam.

Mabes Polri Turunkan Tim Bantu Usut Insiden Parigi Moutong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/PhotoGrid_1634587795251_1-1.jpg" alt="Korban dugaan asusila oknum kapolsek di Parimo (kanan) didampingi kuasa hukum korban Andi Akbar Panguriseng (kiri) memberikan keterangan usai melapor dan menjalani pemeriksaan di Bidang Propam Polda Sulteng Senin (18/10) malam. Muhammad Arsyandi/Antara" width="100%">
<figcaption>Korban dugaan asusila oknum kapolsek di Parimo (kanan) didampingi kuasa hukum korban Andi Akbar Panguriseng (kiri) memberikan keterangan usai melapor dan menjalani pemeriksaan di Bidang Propam Polda Sulteng Senin (18/10) malam. Muhammad Arsyandi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kuasa hukum remaja perempuan korban dugaan asusila oknum kapolsek di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) mengungkapkan, kondisi psikis korban berinisial S saat ini terguncang. Korban merasa tertekan pasca peristiwa memilukan yang dialaminya.  Bukan hanya S, mental dan jiwa ibu kandungannya pun juga mengalami guncangan hebat. Sebab, tidak menyangka perbuatan asusila tersebut dialami anak perempuannya.  ”Psikis keluarga korban sangat terguncang. Ibunya menangis terus sampai pingsan akibat peristiwa yang dialami anak perempuannya. Korban juga lebih sering diam,” kata Andi Akbar Panguriseng, kuasa hukum korban, seperti dilansir dari Antara usai mendampingi korban menjalani pemeriksaan di Markas Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah (Sulteng) di Kota Palu, Senin (18/10) malam.  Dia meminta Polda Sulteng mengusut tuntas dan seadil-adilnya atas peristiwa tersebut. Apalagi oknum kapolsek berinisial IDGN itu tidak menyangkal jika dia mengirimkan pesan kepada korban untuk berbuat asusila dengan janji akan membebaskan ayah korban yang saat ini mendekam di penjara di Parimo.  ”Harapan kami oknum kapolsek tersebut tidak hanya dipecat tapi juga dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Berbuat asusila kepada remaja perempuan yang merupakan anak seorang tersangka yang ditahan di Parimo,” ujar Andi Akbar Panguriseng.  Andi Akbar menegaskan, korban dan pihak keluarga tidak akan menempuh jalan damai atas kasus tersebut. Mereka ingin kasus itu menjadi pelajaran bagi semua pihak agar tidak terulang dan tidak ada lagi remaja perempuan yang mengalami hal serupa.  Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Sulteng Kombespol Didik Suparnoto menerangkan, saat ini pemeriksaan di Propam Polda Sulteng masih terus berjalan. Sejumlah saksi mulai dari pihak keluarga korban, korban, hingga pengelola hotel tempat keduanya berbuat asusila sudah diperiksa.  ”Barang bukti yang kami temukan untuk saat ini yakni percakapan keduanya melalui WhatsApp. Kami juga telah mengarahkan kasus ini ke tindak pidana umum agar diproses,” terang Didik Suparnoto.  Perwira polisi berpangkat Iptu tersebut, kata Didik, juga telah dicopot dari jabatannya sebagai kapolsek. Saat ini ditugaskan di Pelayanan Markas (Yanma) Polda Sulteng.  IDGN diduga berbuat asusila kepada seorang remaja perempuan dengan janji membebaskan ayahnya yang mendekam di jeruji besi jika permintaan tersebut dituruti. Hingga perbuatan tersebut dilakukan, IDGN tidak kunjung membebaskan ayah remaja perempuan itu.

Psikis Korban Dugaan Asusila Kapolsek di Parigi Moutong Terguncang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tahu-gadisnya-tak-sekedar-dilarikan-tapi-juga-digauli_m_206161.jpeg" alt="Ilustrasi pelecehan seksual yang dilakukan tersangksa terhadap anak di bawah umur" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelecehan seksual yang dilakukan tersangksa terhadap anak di bawah umur</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anggota Komite I DPD Abdul Rachman Thaha meminta Kapolda Sulteng dan kapolres mengusut tuntas dugaan tindak asusila yang dilakukan oknum kepala kepolisian sektor (kapolsek). Dia juga meminta penyelidikan kemungkinan ada korban-korban lain sebelumnya.  ”Pastikan si pelaku nanti juga dikenai kewajiban membayar restitusi. Perilaku bejat kapolsek ini membuat saya berpikir, jangan-jangan dia pemakai narkoba atau miras. Berani sekali dia sampai kirim pesan WA padahal itu pasti bisa dijadikan sebagai barang bukti,” tutur Abdul Rachman Thaha.  Dia juga berharap agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit lebih tegas lagi menghukum anggotanya yang melakukan kejahatan seksual sekaligus kejahatan terhadap anak.  Sebelumnya, dilansir dari Antara, organisasi perlindungan perempuan Lingkar Belajar untuk (Libu) Perempuan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) meminta Kepolisian Daerah (Polda) Sulteng mengusut tuntas dugaan tindak asusila yang dilakukan oknum kapolsek di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo). Sebab, jika pengusutan dugaan tindakan asusila oknum kapolsek itu tidak tuntas atau berhenti di tengah jalan, apalagi sampai tidak transparan kepada publik, kepercayaan masyarakat kepada institusi kepolisian akan pudar.  ”Jika memang benar terjadi, kami berharap dilakukan penyidikan yang serius dan transparan oleh Polda Sulteng. Jika tidak, peristiwa ini akan menggerus kepercayaan publik terhadap institusi Polri, walaupun hanya dilakukan oleh oknum,” kata Direktur Libu Perempuan Sulteng Dewi Rana Amir, di Kota Palu, Minggu (17/10).  Dia menegaskan, Polda Sulteng harus menjatuhkan hukuman berat kepada oknum kapolsek tersebut, jika terbukti melakukan tindakan asusila. Korbannya anak perempuan seorang pelaku kejahatan yang ditangkap dan kini mendekam di jeruji besi di salah satu polsek di Parimo.  ”Jika terbukti, pelaku harus dihukum berat. Jangan sampai institusi Polri dianggap melindungi anggotanya,” ujar Dewi Rana Amir.  Libu Perempuan Sulteng, kata Dewi, siap mengawal pengusutan kasus itu terutama melindungi korban dari ancaman pihak-pihak yang enggan korban buka suara atas insiden memilukan yang dia alami. Sebab, itu telah diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak.  ”Penting menyediakan rumah aman anak, memulihkan psikologis, melakukan pendampingan hukum dan jaminan keberlangsungan pendidikan kepada korban. Jika pihak keluarga melaporkan kepada kami, Libu Perempuan Sulteng akan mendampingi dan melindungi korban selama jalannya proses hukum. Jika sudah ada yang dampingi dan lindungi, kami akan saling mendukung,” tutur Dewi Rana Amir.  Polda Sulteng saat ini menyelidiki dugaan tindak asusila oknum kapolsek di Parimo tersebut. Berbagai bukti tengah dikumpulkan dan sejumlah saksi tengah dimintai keterangan.

Anggota DPD Minta Polri Tindak Tegas Kapolsek Mesum di Sulteng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/IMG-20210225-WA0011.jpg" alt="Alat berat dikerahkan untuk mengevakuasi para penambang yang menjadi korban tertimbun longsor di Pertambangan tanpa izin, di Desa Buranga, Kabupaten Parigi Moutong, pada Kamis 25/2. Rangga Musabar/Antara" width="100%">
<figcaption>Alat berat dikerahkan untuk mengevakuasi para penambang yang menjadi korban tertimbun longsor di Pertambangan tanpa izin, di Desa Buranga, Kabupaten Parigi Moutong, pada Kamis 25/2. Rangga Musabar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Proses evakuasi terhadap korban yang tertimbun longsor di lokasi penambangan emas tanpa izin di Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, mulai dilakukan Kamis (25/2). Berdasar informasi di lokasi kejadian diduga masih puluhan warga yang tertimbun longsor.  Danton Pos Pencarian dan Penyelamatan SAR Kabupaten Parigi Moutong Puji Rianto mengungkapkan, sekitar pukul 04.00 wita, Basarnas berhasil menemukan tiga orang korban yang tertimbun. Namun, akibat tanah yang masih labil dan mengisap, serta adanya longsor di sekitar penemuan lokasi jenazah, terpaksa evakuasi tidak dapat dilanjutkan.  ”Tadi sekitar pukul 04.00, kami temukan tiga orang, tapi masih sulit dievakuasi,” ungkap Puji seperti dilansir dari Antara di lokasi kejadian.  Saat ini, kata dia, jumlah tim SAR yang turun di lokasi berjumlah empat orang. Basarnas Kota Palu akan menambah personel untuk evakuasi.  Di lokasi kejadian, terdapat sejumlah kendaraan yang siaga. Di antaranya dari Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Tim Inafis, dan sejumlah mobil ambulans.  Sebelumnya, pada Rabu (23/2) sekitar pukul 18.00 wita. Longsor terjadi di sebuah lokasi penambangan emas tanpa izin di Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Belum diketahui data pasti, terkait jumlah korban yang masih terjebak material tanah dan batu tersebut.  Warga setempat memperkirakan ada sekitar 300 penambang liar beroperasi di lokasi Buranga tersebut. Informasi yang diterima dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Parigi Moutong itu, belum bisa mengonfirmasikan jumlah pasti korban tertimbun longsor dan kondisi mereka. Alat-alat berat sedang melakukan evakuasi.  Korban yang berhasil dievakuasi telah dilarikan ke pusat pelayanan kesehatan masyarakat (puskesmas) setempat untuk mendapatkan perawatan medis. ”Satu per satu korban dievakuasi dari timbunan material longsor menggunakan ekskavator,” kata Arifin, salah seorang staf Pemerintah Kecamatan Ampibabo di lokasi tambang.  Hingga Kamis (25/2) dini hari, masih banyak korban tertimbun material longsor. Dilaporkan jumlah korban saat ini yang berhasil dievakuasi kurang lebih 11 orang. Lima di antaranya meninggal dunia dan enam lainnya selamat.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/qleoYs7y6Fo

Evakuasi Korban Longsor Tambang Ilegal di Parigi Moutong Dilakukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Aktivitas-PETI-2_1.jpg" alt="Proses evakuasi penambang tertimbun longsor di lokasi tambang ilegal Desa Burangan, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Sulteng, Kamis (25/2) dini hari. Aslan Laeho/Antara" width="100%">
<figcaption>Proses evakuasi penambang tertimbun longsor di lokasi tambang ilegal Desa Burangan, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Sulteng, Kamis (25/2) dini hari. Aslan Laeho/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Puluhan penambang emas ilegal di Dusun Sinaa, Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah (Sulteng), dilaporkan tertimbun longsoran. Peristiwa itu terjadi pada Rabu (24/2) malam, saat para penambang sedang beraktivitas di lokasi tambang emas tanpa izin itu.  Informasi yang diterima dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Parigi Moutong itu, belum bisa mengonfirmasikan jumlah pasti korban tertimbun longsor dan kondisi mereka. Alat-alat berat sedang melakukan evakuasi.  Korban yang berhasil dievakuasi telah dilarikan ke pusat pelayanan kesehatan masyarakat (puskesmas) setempat untuk mendapatkan perawatan medis.  ”Satu per satu korban dievakuasi dari timbunan material longsor menggunakan ekskavator,” kata Arifin, salah seorang staf Pemerintah Kecamatan Ampibabo, seperti dilansir dari Antara di lokasi tambang.  Hingga Kamis (25/2) dini hari, masih banyak korban tertimbun material longsor. Dilaporkan jumlah korban saat ini yang berhasil dievakuasi kurang lebih 11 orang. Lima di antaranya meninggal dunia dan enam lainnya selamat. Proses evakuasi korban masih terus berlangsung. Belum ada konfirmasi resmi dari kepolisian setempat.  Kapolres dan Ketua DPRD Parigi Moutong dilaporkan telah berada di lokasi kejadian tersebut. Namun belum ada yang bisa dihubungi untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut terkait hal itu.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/dYdS4KQdYXc

Puluhan Penambang Emas Ilegal Tertimbun di Parigi Moutong

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kabupaten Parigi Moutong

Berita Terkini