<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/17/IMG_5082-4269028552.jpg" alt="Kapolda Sumbar Irjen Polisi Suharyono." width="100%">
<figcaption>Kapolda Sumbar Irjen Polisi Suharyono.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat Inspektur Jenderal Polisi&nbsp;Suharyono menyatakan, sebanyak tiga orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan persekusi terhadap dua perempuan pemandu lagu di Kabupaten Pesisir Selatan. &rdquo;Kita telah periksa tujuh orang saksi dan ditetapkan tiga orang tersangka. Kita masih mengumpulkan bukti yang cukup untuk melakukan penahanan,&rdquo; kata Kapolda Suharyono seperti dilansir dari Antara di Padang, Senin (17/4). Dia mengatakan, tiga tersangka itu sudah dalam pengamanan petugas kepolisian. Saat ini tinggal menunggu bukti yang cukup untuk dilakukan penahanan. Menurut Kapolda, tindakan persekusi yang dilakukan para tersangka dengan cara menelanjangi dan merendam dua perempuan di air laut saat malam hari sangat tidak terpuji. &rdquo;Harusnya hal itu tidak terjadi dan tindakan yang dilakukan para pemuda itu adalah tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum,&rdquo; ujar Kapolda Suharyono. Menurut dia, tindakan yang dilakukan para pelaku untuk menjaga kesucian Ramadan dengan menutup warung karaoke yang beroperasi dan kemudian melakukan persekusi terhadap dua perempuan yang berada di lokasi itu sangat tidak dibenarkan. &rdquo;Apa yang dilakukan itu terkait etika, namun yang dilakukan pemuda ini berat, termasuk merendahkan kehormatan dan menyentuh organ yang harusnya tak disentuh,&rdquo; ucap Suharyono. Kapolda menjelaskan, proses hukum terhadap para pelaku persekusi terus berjalan. Setiap perkembangan dari penanganan kasus itu akan disampaikan kepada masyarakat. Dia menambahkan, akan melakukan penertiban terhadap anggota kepolisian yang seharusnya dapat melakukan tindakan pencegahan sehingga hal ini tidak terjadi. &rdquo;Harusnya pihak kepolisian dulu yang turun melakukan pengamanan, bukan masyarakat seperti yang terjadi saat ini,&rdquo; terang Suharyono. Sebelumnya, dua orang perempuan diduga sebagai pemandu lagu di salah satu kafe di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, diarak warga setempat hingga diceburkan ke laut, bahkan perempuan itu nyaris ditelanjangi. Kasatreskrim Polres Pesisir Selatan Ajun Komisaris Polisi Hendra Yose membenarkan peristiwa tersebut dan menyebut tindakan warga dipicu masih beroperasinya kafe saat Ramadan. &rdquo;Faktor karena (perempuan) di kafe yang buka juga saat Ramadan sehingga masyarakat marah,&rdquo; kata Hendra saat dihubungi, Selasa (11/4).

Polda Sumbar menyatakan, sudah menetapkan tiga tersangka dugaan persekusi terhadap dua perempuan pemandu lagu di Kabupaten Pesisir Selatan

Tiga Orang Ditetapkan Tersangka Persekusi Perempuan di Pesisir Selatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/bupati-disela-penyemprotan-1.jpg" alt="Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni setelah kegiatan penyemprotan disinfektan di daerahnya. Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni setelah kegiatan penyemprotan disinfektan di daerahnya. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, terus menyisir warga setempat yang pernah kontak dengan dua pasien yang positif terinfeksi Covid-19. Diketahui ada 54 warga pernah kontak dengan pasien kasus ketiga dan keempat Covid-19.  Kepala Bagian Humas dan Protokoler Pesisir Selatan Rinaldi seperti dilnasir dari Antara di Painan pada Kamis (9/4) malam menjelaskan, rata-rata warga yang pernah kontak merupakan keluarga dekat. Sebab, kedua pasien melakukan isolasi mandiri di rumahnya sebelum dinyatakan positif terinfeksi pada Rabu (8/4).  ”Ke-54 warga itu telah menjalani pemantauan selama 14 hari ke depan dengan pengawasan tenaga medis,” ujar Rinaldi pada Jumat (10/4).  Dia menyebutkan, jumlah warga yang pernah kontak dengan pasien ketiga dan keempat menurun dibanding pasien pertama dan kedua. Pada pasien pertama dan kedua, tim mencatat warga yang pernah kontak dengan mereka berjumlah 119 orang dengan rincian 62 warga kontak dengan pasien pertama dan 57 dengan pasien kedua.  ”Isolasi penting sehingga jumlah warga yang pernah kontak dengan pasien ketiga dan keempat lebih sedikit, berbeda jika tidak melakukan isolasi tentu jumlah warga yang kontak akan lebih banyak,” terang Rinaldi.  Saat ini, menurut dia, pasien ketiga menjalani perawatan di RSUP M. Jamil, Padang. Sementara itu, pasien keempat menjalani perawatan di RSUD M. Zein, Painan. Pasien kedua juga masih menjalani perawatan di RSUP M. Jamil, Padang dan keadaannya berangsur membaik.  ”Khusus pasien pertama, yang bersangkutan oleh pihak RSUP M. Jamil, Padang, diperbolehkan pulang setelah menjalani perawatan dan dinyatakan sembuh dari Covid-19,” tutur Rinaldi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=6smf6ccIYrw  https://www.youtube.com/watch?v=cwhh4R_v_Iw  https://www.youtube.com/watch?v=eD-vKNfjfzA &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;

Tim Pesisir Selatan Sisir 54 Warga Pernah Kontak Dua Pasien Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/sumbar-dapat-enam-sirene-tsunami-perdana-2018-dari-bmkg_m_177834.jpeg" alt="Serah terima pengelolaan enam sirene peringatan tsunami oleh Kepala BMKG Pusat Dwikorita Karnawati pada Gubernur Sumbar di Padang, Rabu (27/12)" width="100%">
<figcaption>Serah terima pengelolaan enam sirene peringatan tsunami oleh Kepala BMKG Pusat Dwikorita Karnawati pada Gubernur Sumbar di Padang, Rabu (27/12)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyerahkan pengelolaan dan operasional enam unit sirene tsunami pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Hal itu untuk mempermudah informasi evakuasi yang bisa segera dilakukan Pemprov Sumbar, jika sewaktu-waktu potensi tsunami kembali terjadi. Kepala BMKG Pusat Dwikorita Karnawati mengatakan, selama ini perumusan evakuasi masih harus terpecah antara BMKG selaku pemberi peringatan dan Pemda sebagai pihak yang berwenang memerintahkan evakuasi. Namun, untuk langkah awal akan diberikan masa transisi selama setahun ke depan. Di mana teknisi sirene tsunami akan disediakan oleh BMKG. Setelah masa transisi itu, Pemprov Sumbar secara penuh akan mengelola keenam sirene tsunami termasuk perawatan rutin. Sebagai operator sekaligus pihak yang berwenang menerbitkan perintah evakuasi, diharapkan proses warning dan evakuasi tsunami bisa lebih cepat bila memang dibutuhkan. "Sirene ini terletak di Kabupaten Pesisir Selatan, Padangpariaman, Agam, Pasaman Barat, Kota Padang, dan Pariaman," kata Dwikorita Karnawati saat menyerahkan sirene pada Pemprov Sumbar di UPT BNPB, Bypass Kota Padang, Rabu (27/12). Dwikorita Karnawati mengatakan, Sumbar dipilih sebagai daerah perdana yang menerima pengelolaan sirene tsunami karena dinilai paling siap. Sumbar dianggap memiliki kesiapan yang cukup untuk mengelola sirene tsunami termasuk soal Sumber Daya Manusia (SDM) dan penganggaran untuk perawatan sirene. Sumbar juga dianggap cukup berpengalaman dalam menjalankan manajemen kebencanaan. Setelah Sumbar, BMKG akan menyerahkan pengelolaan sirene tsunami yang sudah terpasang di Aceh dan Bali. Alih kelola 54 unit sirene tsunami di seluruh Indonesia akan diperluas di daerah-daerah lainnya secara bertahap. "Tapi kenapa tidak BMKG pusat saja yang kelola sirene? Karena yang paling tahu kondisi masyarakat di sini ya Pemda sendiri," ujar Dwikorita lagi. Jika pengelolaan diserahkan sepenuhnya pada Pemprov Sumbar, tanggungjawab perawatan juga sepenuhnya beralih pada Pemprov Sumbar dengan biaya perawatan per unit sirene tsunami mencapai Rp50 juta pertahun. Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno menegaskan, pihaknya secara penuh akan bertanggungjawab mengelola dan mengoperasikan seluruh sirene tsunami yang ada. Soal dana, Pemprov Sumbar sudah menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Yang mahal itu alatnya saja. Kalau merawat kita siap," kata Irwan.

Sumbar Dapat Enam Sirene Tsunami Perdana 2018 dari BMKG

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/jasad-tanpa-identitas-ditemukan-tewas-di-sungai-pesisir-selatan_m_173815.jpeg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sesosok mayat perempuan ditemukan tewas di kawasan aliran sungai Lubuk Aur, Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Minggu (10/12) pagi. Informasi yang berhasil didapatkan, jasad perempuan yang ditemukan dalam kondisi tertelungkup dan sudah tidak bernyawa itu, diperkirakan berusia lebih dari 60 tahun. Sewaktu ditemukan, korban mengenakan baju lengan pendek warna merah dan celana biru dongker. Jasadnya ditemukan salah seorang warga yang hendak mandi ke sungai pada Minggu (10/12) pagi sekitar pukul 06.00 WIB. Keberadaan jasad tersebut sontak membuat warga terkejut dan melaporkan kejadian tersebut pada tokoh masyarakat sekitar. "Betul. Tapi, identitasnya belum kami ketahui karena memang kami tidak menemukan tanda pengenal yang lengkap," kata Wali Nagari Aur Begalung Kecamatan Bayang Awaluddin membenarkan penemuan mayat tersebut. Pihaknya mengaku telah melaporkan kejadian tersebut pada pihak berwajib termasuk pada Dinas Sosial, karena identitas korban tidak jelas. Pihaknya juga berharap, identitas korban cepat diketahui, agar keluarga yang kehilangan cepat mendapat kabar.

Jasad Tanpa Identitas Ditemukan Tewas di Sungai Pesisir Selatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/pariwisata-provinsi-ini-borong-5-penghargaan-anugerah-pesona-indonesia_m_171215.jpeg" alt="SERBAGUNA: Pemilik rumah gadang kaum Melayu yang dijadikan homestay 003, Elwandi Dahnial Datuak Rajo Mulie." width="100%">
<figcaption>SERBAGUNA: Pemilik rumah gadang kaum Melayu yang dijadikan homestay 003, Elwandi Dahnial Datuak Rajo Mulie.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sumatera Barat berhasil menyabet lima penghargaan sekaligus pada ajang Anugerah Pesona Indonesia (API) Award Kementerian Pariwisata 2017. Mulai dari kawasan objek wisata, kampung budaya hingga minuman tradisional Minangkabaupun bertengger di posisi tiga besar tingkat Nasional. Lima penghargaan itu masing-masing, Seribu Rumah Gadang (SRG) Kabupaten Solok Selatan berhasil menyabet terbaik pertama kategori kampung adat terpopuler. Lalu, kawasan wisata Mandeh di Kabupaten Pesisir Selatan dalam kategori surga tersembunyi terpopuler. Berikutnya Sawahlunto International Songket Carnival (SISCA) terbaik kedua kategori festival pariwisata terpopuler. Kemudian, Tabuik di Kota Pariaman meraih peringkat ketiga pada ketegori atraksi budaya terpopuler. Serta, teh talua kKta Padang meraih juara tiga kategori minuman tradisional terpopuler. Penghargaan terbaik pertama yang diraih SRG sekaligus memacu semangat warga SRG Kabupaten Solok Selatan. Saat ini telah tersedia sebanyak 10 unit rumah gadang yang dijadikan homestay untuk para pengunjung menginap. Homestay dikelola oleh kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang beranggotakan pemuda setempat. Harga sewa homestay juga relatif rendah dan terjangkau berkisar sekitar Rp150 ribu per orang. Bahkan, dengan anggaran sebesar itu, pengunjung juga disediakan sarapan pagi dan snak. Salah seorang pemilik homestay 004 Istano Kaum Basri Datuak Rajo Batuah mengatakan, satu unit homestay berkapasitas maksimal 25 orang. Pengunjung disediakan tempat tidur kasur lengkap dengan bantal dan selimut. Mereka tidur di ruang terbuka rumah gadang dan kamar khusus. ''Kami juga telah lengkapi keperluan MCK,'' kata Rosni, 76, kepada JawaPos.com, Selasa (28/11). Menurut Rosni, dengan ditetapkannya SGR sebagai kampung adat terpopuler bisa menambah jumlah pengunjung. Saat ini jelasnya, jumlah pengunjung yang menginap mencapai 25 perbulan dalam satu homestay. ''Pengelolaan untuk yang menginap dibagi oleh Pokdarwis, jika musim-musimnya mencapai seratus orang perbulan, bahkan satu rumah bisa 20 orang,'' tuturnya. Pemilik rumah gadang kaum Melayu yang dijadikan homestay 003, Elwandi Dahnial Datuak Rajo Mulie juga menjelaskan, uang yang didapat dari hasil penginapan dijadikan untuk pemeliharaan rumah gadang, supaya kelestarian peninggalan sejarah itu tetap ada. Pemerintah katanya juga telah ikut membantu dengan menyediakan tempat sampah di pinggir jenjang rumah gadang. Pemerintah juga mendirikan plang nama terbuat dari semen untuk penanda homestay. ''Semoga dengan penghargaan kampung adat populer pemerintah semakin bersemangat dalam mengembangkan Saribu Rumah Gadang,'' harapnya. Terpisah, Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria mengatakan, anugerah yang diperoleh SRG sebagai kampung adat terpopuler, tidak terlepas dari dukungan semua pihak. Mulai dari masyarakat, pegiat wisata dan pejabat instansi terkait yang tak pernah lelah mempromosikan SRG, baik secara lisan maupun melalui media sosial dan teknologi lainnya. ''Kita bersyukur akan pencapaian ini, ribuan terimakasih kami berikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan ikut berperan menjadikan SRG keluar sebagai juara I dalam API 2017 ini,'' kata Muzni. Penghargaan tersebut sambung Muzni diharapkan bisa jadi momentum dan motivasi bagi seluruh pihak untuk lebih mempersiapkan pariwisata Solsel lebih baik lagi ke depannya. Artinya terang Bupati, tidak hanya kawasan SRG saja melainkan objek wisata lain di Solsel juga turut dihantar agar meraih penghargaan tingkat nasional bahkan internasional nantinya. SRG sendiri, keluar menjadi yang terbaik dengan posisi vote 50,19 persen. Voting SRG unggul jauh dari pesaingnya Kete Keshu, kampung adat dari Kabupaten Toraja Utara yang hanya memperoleh vote 13,79 persen sebagai runner up. Sementara ranking ketiga diraih kampung wisata Mangunan, Bantul-Yogyakarta dengan mengumpulkan vote 11,9 persen.

Pariwisata Provinsi Ini Borong 5 Penghargaan Anugerah Pesona Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/sengketa-batas-wilayah-2-provinsi-kelar-setelah-terbit-permendagri-ini_m_170226.jpeg" alt="KOMANDO ATAS: Gubernur Sumbar menyerahkan salinan putusan Kemendagri tentang batas wilayah Sumbar-Bengkulu di Kabupaten Pesisir Selatan pada Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni." width="100%">
<figcaption>KOMANDO ATAS: Gubernur Sumbar menyerahkan salinan putusan Kemendagri tentang batas wilayah Sumbar-Bengkulu di Kabupaten Pesisir Selatan pada Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sengketa pengurusan salah satu batas wilayah Sumatera Barat dengan Provinsi Bengkulu tuntas. Salah satunya yang di segmen Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Muko-Muko. Hal itu menyusul terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 87 Tahun 2017 tentang batas Sumbar dan Bengkulu. ''Pemprov Sumbar sudah menerima salinannya Rabu (22/11) saat rakor provinsi dan kabupaten/kota. Salinannya juga telah kami berikan kepada Bupati Pesisir Selatan,'' kata Plt Kepala Biro Pemerintahan Sumbar Iqbal Rama Dipayana kepada JawaPos.com, Kamis (23/11). Iqbal mengatakan, dengan terbitnya Permendagri dimaksud, batas antara Sumatera Barat dan Bengkulu semakin jelas. ''Diharapkan tidak ada lagi ketegangan atau gesekan antarmasyarakat karena masalah batas di Pesisir Selatan dan Muko-Muko,'' lanjutnya. Selain batas antar Sumatera Barat dengan Bengkulu, melalui kegiatan rakor gubernur dan bupati/wali kota, diserahkan lima Permendagri. Isinya tentang keputusan batas antarkabupaten/kota di Sumatera Barat. Masing-masing, Pemendagri Nomor 22 Tahun 2017 tentang Batas Kabupaten Agam dengan Kabupaten Padang Pariaman, Permendagri Nomor 23 Tahun 2017 tentang Batas Kabupaten Agam dengan Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya, Permendagri Nomor 24 Tahun 2017 tentang Batas Kabupaten Agam dengan Kabupaten Pasaman. Kemudian, Permendagri Nomor 25 Tahun 2017 tentang Batas Kota Sawahlunto dengan Kabupaten Tanah Datar. Selain itu, Permendagri Nomor 26 Tahun 2017 tentang Batas Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten Solok Selatan. ''Salinan semua batas wilayah ini telah diserahkan Gubernur Sumbar pada kepala daerah masing-masing,'' terangnya.

Sengketa Batas Wilayah 2 Provinsi Kelar Setelah Terbit Permendagri Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/ini-kawasan-sumatera-barat-masuk-area-blank-spot_m_168663.jpeg" alt="Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit (baju putih) ketika menggelar rapat bersama pihak Kementerian Kominfo dan bersama Balai Penyediaan dan Pengelolaan Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) serta Dirjen Penyelenggaraan Pos Indonesia (PPI)." width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit (baju putih) ketika menggelar rapat bersama pihak Kementerian Kominfo dan bersama Balai Penyediaan dan Pengelolaan Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) serta Dirjen Penyelenggaraan Pos Indonesia (PPI).</figcaption>
</figure>JawaPos.com &mdash; Meski sudah masuk era komunikasi digital, namun di Provinsi Sumatera Barat dari 19 Kabupaten/Kota ada enam wilayah yang masih tak dapat dijangkau sinyal ponsel alias area blank spot. Kawasan itu adalah Kabupaten Solok Selatan, Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solo, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kota Sawahlunto. Untuk mengatasi kondisi blank spot di enam wilayah itu, Pemprov Sumbar akan mendirikan tower di kawasan itu. Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan pendirian itu akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Hal itu sesuai hasil rapat Pemprov Sumbar dengan pihak Kementerian Kominfo dan bersama Balai Penyediaan dan Pengelolaan Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) serta Dirjen Penyelenggaraan Pos Indonesia (PPI) beberapa waktu lalu. "Mengatasi kendala ini merupakan hal penting. Apalagi, dalam waktu dekat Sumbar akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN). Kebutuhan jaringan ini juga untuk mempersiapkan penggunaan digital dalam berbagai pelayanan dan komunikasi bagi masyarakat," kata Nasrul di Padang, Rabu (15/11). Pembangunan tower dalam waktu dekat kata Wagub, diharapakan mampu menuntaskan daerah blank spot yang berada di Daerah Tertinggal, Terpencil, dan Terjauh (3T). "Ini sangat diperlukan masyarakat. Sebab, kehidupan hari ini menuntut kebutuhan jaringan telekomunikasi," katanya. Sebelumnya, dari hasil pendataan lapangan, terdapat 7 titik blank spot di daerah Kabupaten Solok Selatan yang tersebar di beberapa Kecamatan. Kemudian, 12 titik di Kabupaten Pasaman Barat. 22 titik di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Nasrul mengatakan, Kementerian Kominfo menargetkan, mulai tahun 2017 hingga tahun 2018 mendatang, untuk kawasan Pelapa Ring Barat sudah bisa menikmati akses komunikasi baik dan tidak ada lagi area blank spot. Artinya, Kepulauan Mentawai akan masuk dalam target tersebut, dan satu hingga dua tahun mendatang Mentawai sudah bisa menikmati akses komunikasi baik. Sementara itu, dari salah satu daerah yang masuk sebagai blank spot yakni Kabupaten Pesisir Selatan, Diskominfo nya mengusulkan 13 titik tower Base Transceiver Station (BTS) yang direncanakan dibangun di tujuh kecamatan. Kepala Dinas Kominfo Pesisir Selatan Junaidi menjelaskan, keberadaan menara tower Base Transceiver Station (BTS) nantinya di pergunakan menjangkau kecamatan-kecamatan di Kabupaten Pessel yang mengalami blank spot. Ia menyebutkan, tujuh kecamatan yang diusulkan itu, yakni Kecamatan Koto XI Tarusan (2 titik), Kecamatan Bayang Utara (2 titik), Kecamatan Lenggayang (2 titik), Kecamatan Sutera (2 titik), Kecamatan Batang Kapas (2 titik), Kecamatan Rahul (1 titik), Kecamatan IV jurai (2 titik), dan Kecamatan Pancung Soal (1 titik). Menurutnya, di Pesisir Selatan sendiri memang dianggap sangat perlu untuk jaringan telekomunikasi. Apalagi dengan jumlah 15 kecamatan dan 182 nagari di Kabupaten Pessel, merupakan jumlah penduduk yang cukup besar. "Jadi 13 titik menara sinyal (BTS) itu diusulkan ke Kementerian Kominfo serta Balai Penyedia, Penggelolan, dan Pembiayaan Dokumen dan Informatika," ungkapnya.

Ini Kawasan Sumatera Barat Masuk Area Blank Spot