<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Fogging-Di-Gedung-Sate-080219-rai-6-1-1.jpg" alt="Petugas melakukan fogging di kompleks Gedung Sate, mengantisipasi wabah DBD. Raisan Al Farisi/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas melakukan fogging di kompleks Gedung Sate, mengantisipasi wabah DBD. Raisan Al Farisi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dinkes Jabar) menyatakan jumlah penderita demam berdarah dengue (DBD) mencapai 4.600 orang. Dari 27 kota/kabupaten di wilayah itu, hanya dua daerah masuk zona hijau penyebaran epidemi DBD.  ”Mayoritas kasus DBD terjadi di daerah padat penduduk. Adapun jumlah kasus hingga saat ini mencapai 4.600 orang,” kata Kepala Dinkes Jabar Berli Hamdani seperti dilansir dari Antara.  Berli menjelaskan, dua daerah yang masuk dalam zona hijau penyebaran epidemi penyakit DBD (jumlah kasus DBD kurang dari 50 kasus), adalah Kota Cirebon dan Kabupaten Pangandaran. Sampai awal Maret, jumlah penderita DBD di Kabupaten Pangandaran terdapat 16 orang, sedangkan di Kota Cirebon sebanyak 10 orang.  Sementara itu, lanjut Berli, terdapat sembilan daerah yang ada di zona merah dengan jumlah kasus tinggi atau di atas 150 kasus dengan adanya kematian. Kesembilan daerah tersebut yaitu Kabupaten Bogor dengan jumlah kasus tertinggi, yaitu 443 kasus dengan dua kematian, kemudian Kabupaten Ciamis terdapat 381 kasus dengan kasus kematian tertinggi, yaitu sebanyak tiga kasus.  ”Daerah lain yang ada di zona merah yakni Kota Bogor, Depok, Kota dan Kabupaten Sukabumi, Kota Bandung, Kabupaten Cirebon, dan Kota Tasikmalaya,” ujar Berli.  Sebanyak 16 daerah lagi, menurut Berli, merupakan daerah dengan kasus yang jumlahnya di atas 50. Dia menjelaskan, jumlah kasus kematian di Jabar akibat DBD mengalami peningkatan menjadi 16 kasus dan satu kasus kematian tambahan berasal dari Kota Bogor.  ”Yang menjadi faktor kematian karena terlambatnya pasien mendapatkan tindakan rumah sakit. Seperti yang dikatakan tadi kalau ada gejala tinggi, terus kalau anak mengalami kejang harus segera ke RS,” kata Berli.  Berli menambahkan, sejumlah upaya dilakukan pemerintah daerah untuk menekan angka DBD. Di antaranya menggerakkan kader juru pemantau jentik atau jumantik dan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=-A7RvwnsaHc  https://www.youtube.com/watch?v=XpmsoCry3gk  https://www.youtube.com/watch?v=x8J-s6SimOM

Jumlah Penderita DBD di Jabar Capai 4.600

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/IMG_20200221_162829-1.jpg" alt="Petugas menyisir kebun warga dalam kegiatan pemberantasan sarang nyamuk. Humas Pemkab Sleman/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas menyisir kebun warga dalam kegiatan pemberantasan sarang nyamuk. Humas Pemkab Sleman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah bersama kabupaten/kota setempat menggiatkan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) serta jentik nyamuk. Itu dilakukan guna mengantisipasi meningkatnya jumlah pasien penderita demam berdarah dengue (DBD).  Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jateng Yulianto Prabowo mengatakan, penanggulangan DBD yang paling tepat dan sederhana adalah melakukan tindakan preventif. Yakni pemberantasan sarang nyamuk serta jentik nyamuk. ”Ini dilakukan dengan melibatkan juru pemantau jentik di tiap rumah, sekolah, maupun kantor,” kata Yulianto seperti dilansir dari Antara pada Rabu (11/3).  Yulianto menyebutkan, jumlah pasien penderita DBD di Jateng pada periode Januari hingga awal Maret ini, tercatat sebanyak 1.227 orang dan  17 orang di antaranya meninggal dunia atau 3,53 kasus per 100 ribu jiwa penduduk.  Dari 35 kabupaten/kota se-Jateng, jumlah pasien DBD terbanyak di Kabupaten Cilacap dengan 146 kasus dan dua kematian, kemudian Kabupaten Jepara 104 kasus, dan Kota Semarang 85 kasus. ”Penyebaran penyakit DBD di Jateng hampir merata di 35 kabupaten/kota,” ujar Yulianto.  Menurut Yulianto, jumlah pasien DBD di Jateng tiap tahun cenderung mengalami kenaikan mulai Oktober hingga puncaknya pada Februari dan Maret. ”Setelah itu akan turun pada April, lalu Oktober naik lagi. Begitu terus. Yang perlu diwaspadai saat ini, kita masuk siklus 10 tahunan DBD. Tahun ini, semoga kecenderungannya menurun,” ujar Yulianto.  Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Wongsonegoro Semarang Eko Krisnarto menambahkan, pihaknya sudah merawat 182 pasien DBD pada Januari–Maret 2020. ”Pada Januari kami merawat 59 pasien DBD, Februari 92 pasien, dan Maret 31 pasien DBD,” ujar Eko. Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=KsBxapOUw4o  https://www.youtube.com/watch?v=nWpbGaLBEbk  https://www.youtube.com/watch?v=QBjnUBbcM3I

Tersebar Merata, di Jateng Ada 1.227 Kasus DBD dan  17 Orang Meninggal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/IMG_20200311_100727-1.jpg" alt="Petugas melakukan fogging pencegahan DBD di Kabupaten Bogor. M. Fikri Setiawan/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas melakukan fogging pencegahan DBD di Kabupaten Bogor. M. Fikri Setiawan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mencatat sebanyak 210 kasus demam berdarah dengue (DBD) terjadi sejak awal tahun hingga hari ini. Jumlah itu menurun dibanding tahun lalu yang tercatat hingga Maret mencaoai 600-an kasus.  Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P3M) Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Intan Widayati mengatakan, kasus DBD tahun ini di Kabupaten Bogor mengalami penurunan jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. ”Secara keseluruhan, ada 1.210 kasus DBD terjadi selama 2019,” ujar Intan seperti dilansir dari Antara pada Rabu (11/3).  Intan mengatakan, Dinkes Kabupaten Bogor berupaya menekan angka kasus DBD dengan berbagai cara. Salah satunya dengan memberikan peringatan dini kepada para petugas puskesmas se-Kabupaten Bogor agar siaga pencegahan sejak musim hujan.  ”Kami menyerukan kepada seluruh puskesmas untuk menggerakkan kembali jumantik (juru pemantau jentik) di wilayahnya masing-masing,” ujar Intan.  Di samping itu, menurut Intan, pihaknya sudah menginstruksikan kepada para petugas puskesmas untuk melakukan program Gertak DBD, yaitu gerakan serentak berantas DBD, melalui gerakan 3M plus. ”3M plus itu menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampung air, mengubur barang bekas, dan plus hindari gigitan nyamuk,” terang Intan.  Intan menambahkan, jika ada kasus DBD baru, pihak puskesmas setempat wajib melakukan penyelidikan epidemiologi (PE) ke lapangan. Hal itu untuk mengetahui nyamuknya berasal dari sekitar tempat tinggal penderita atau dari wilayah lain.  ”Kasus impor (nyamuk dari wilayah lain) apabila di sekitarnya tidak ada jentik dan orang dengan gejala serupa. Kemudian selanjutnya melaporkan ke Dinkes Kabupaten Bogor,” ujar Intan.  Selanjutnya, tindakan yang dilakukan Dinkes Kabupaten Bogor akan dibedakan sesuai hasil PE dari petugas puskesmas. ”Jika nyamuknya berasal dari sekitar tempat tinggal penderita, langkah yang dilakukan yaitu gerakan 3M plus, pemberian bubuk abate, dan melakukak fogging. Tapi jika, nyamuknya dari wilayah lain, cukup gerakan 3M plus dan pemberian bubuk abate,” terang Intan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=KsBxapOUw4o  https://www.youtube.com/watch?v=nWpbGaLBEbk  https://www.youtube.com/watch?v=QBjnUBbcM3I

Hingga Hari Ini, 210 Kasus DBD Terjadi di Kabupaten Bogor

kader jumantik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kader jumantik

Berita Terkini

Jumlah Penderita DBD di Jabar Capai 4.600

Tersebar Merata, di Jateng Ada 1.227 Kasus DBD dan 17 Orang Meninggal

Hingga Hari Ini, 210 Kasus DBD Terjadi di Kabupaten Bogor

Download Aplikasi JawaPos.com