<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Anies-Baswedan-Bertemu-AHY-di-Markas-Partai-Demokrat-Dery-Ridwansah-9-2.jpg" alt="Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Gubernur DKI Jakarta yang juga calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan memberikan keterangan pers kepada awak media di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (7/10/2022). Pertemuan ters" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Gubernur DKI Jakarta yang juga calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan memberikan keterangan pers kepada awak media di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (7/10/2022). Pertemuan ters</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Demokrat terus mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2024. Partai berlambang Mercy itu secara khusus melatih kader untuk meningkatkan wawasan dan skill menghadapi sengketa pemilu.  Workshop tersebut diikuti sekitar 800 orang pengurus badan hukum dan pengamanan partai (BHPP) dari seluruh tingkatan. Demokrat menghadirkan narasumber dari Baswaslu RI, Mahkamah Konstitusi, praktisi hukum sengketa pemilu, dan Mahkamah Partai Demokrat.  Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berharap KPU, Bawaslu, dan aparat negara bisa bekerja secara profesional dan independen. Sehingga Pemilu 2024 bisa berjalan dengan aman, jujur, dan adil.  Meski demikian, secara internal AHY meminta BHPP ikut mengawal dan mengawasi proses pemilu dari hulu ke hilir. Terutama jika menghadapi kecurangan pemilu yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. ”Keberanian itu mahal. Kalau Demokrat takut, habislah, karena masyarakat berharap partai yang berani menyuarakan kebenaran dan keadilan,” tuturnya kemarin (8/12).  Kepala BHPP DPP Partai Demokrat Mehbob menyebutkan, pelatihan kader diperlukan agar kecurangan yang bisa merugikan Demokrat dapat diatasi. Sesuai arahan AHY, lanjut dia, Demokrat tidak hanya ingin sekadar menang di Pemilu 2024, tapi juga menjadi ajang perubahan dan perbaikan.

Demokrat Bekali Kader Materi Sengketa Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemuka-agama-jadi-sasaran-teror-bos-relawan-jokowi-ini-tahu-dalangnya_m_189360.jpeg" alt="Wamendes PDTT Budi Arie Setiadi (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wamendes PDTT Budi Arie Setiadi (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi tidak ingin berkomentar atas pelaporan dirinya yang dilakukan oleh DPD Partai Demokrat Jawa Barat.  Budi Arie dilaporkan kader partai berlogo bintang mercy ini lantaran laman Facebook atas nama Budi Arie Setiadi mengunggah sebuah karikatur yang menggambarkan Partai Demokrat adalah dalang ujuk rasa mahasiswa.  "No comment," ujar Budi Arie kepada JawaPos.com, Sabtu (31/7).  Sebelumnya, Partai Demokrat resmi melaporkan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Ari Setiadi ke Polda Jawa Barat.  Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya mengatakan pelaporan terhadap Budi Arie Setiadi lantaran telah menyebarkan kebohongan, fitah dan kebencian terhadap partai berlogo bintang mercy ini.  Asep menuturkan, dalam pengaduan tersebut, disertakan bukti berupa tangkapan layar (screenshot) laman Facebook atas nama Budi Arie Setiadi yang memuat karikatur fitnah tersebut.  Menurut Asep, postingan yang diunggah pada 24 Juli 2021 pukul 11.53 WIB tersebut membuat kesan seolah-olah Partai Demokrat menjadi dalang demo mahasiswa yang tidak terjadi.  "Sebagai Pejabat Publik, Wamendes Budi Arie Setiadi seharusnya dapat mengklarifikasi kepada kader Partai Demokrat secara langsung sebelum melakukan memuat konten fitnah dan mencemarkan nama baik ini," katanya.  Dengan demikian, Wamendes Budi Arie Setiadi melanggar UU Nomor 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana pasal 14 dan 15 dengan ancaman hukuman penjara 10 tahun, UU no 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27, 28 dan pasal 45 dengan ancaman hukuman penjara 4 tahun dan atau denda Rp 750 juta.  Diketahui, Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Ari Setiadi mengunggah karikatur yang menggambarkan lima jari di akun Facebook miliknya.  Karikatur tersebut menggambarkan telapak tangan dengan masing-masing jari diisi oleh boneka yang menggambarkan sosok. Terlihat ada sosok berjas yang berkepala kursi di ibu jari, kemudian pria berkumis dan berekor tikus yang mengantungin dan memegang segepok uang di jari telunjuk.  Kemudian ada juga dua sosok di jari tengah dan jari manis yang tengah berkelahi. Dan sosok seperti pengemis di jari kelingking. Namun yang mencolok adalah tulisan DE-MO-K-RA-T. Gambar itu kemudian dilengkapi dengan tulisan Pakai 'Tangan Adik-Adik Mahasiswa Lagi Untuk Kepentingan Syahwat Berkuasanya #BONGKARBIANGRUSUH'.

Dipolisikan oleh Partai Demokrat, Ini Respons Wamendes Budi Arie

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Ketua-Partai-Demokrat-AHY-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat pembukaan Kongres Pertama Insan Muda Demokrat Indonesia (IMDI) di Hotel Grand Kemang Jakarta, Sabtu (7/11/2020). Kongres IMDI tersebut mengusung tema Merajut Kebhinekaan Indonesia. Foto: Dery Ridwa" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat pembukaan Kongres Pertama Insan Muda Demokrat Indonesia (IMDI) di Hotel Grand Kemang Jakarta, Sabtu (7/11/2020). Kongres IMDI tersebut mengusung tema Merajut Kebhinekaan Indonesia. Foto: Dery Ridwa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Sekjen Partai Demokrat, Marzuki Alie melaporkan 5 orang mantan koleganya di partai Bintang Mercy itu. Laporan ini dibuat karena Marzuki merasa nama baiknya dicemarkan usai terjadinya pemecatan sebagai anggota partai.  Kuasa hukum Marzuki, Rusdiansyah mengatakan, salah satu pihak yang dilaporkan yakni Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sisanya yakni kader biasa, dan adapula kader bukan pengurus partai.  "Ada lima orang yang kita rencana kita laporkan ini ya. Lima orang yang rencana kita laporkan ini satu hanya kader nonpengurus, empatnya pengurus PD. Salah satunya inisialnya AHY, salah satu ya," kata Rusdiansyah di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (4/3).  Rusdiansyah mengatakan, laporan dibuat atas beberapa dasar. Salah satunya karena Marzuki tidak terima dituduh terlibat dalam upaya kudeta partai Demokrat, dari kepemimpinan AHY.  "Sampai detik ini pihak-pihak yang menuduh belum bisa membuktikan, di mana, kapan pak Marzuki bertemu dengan siapa ingin melakukan kudeta," imbuhnya.  Rusdiansyah menuturkan, atas hal-hal tersebut Marzuki merasa telah dicemarkan nama baiknya. Sebab, Marzuki mengaku dipecat dengan tidak hormat pada 26 Februari 2021 lalu bukan karena penghianat partai.  "Padahal di surat keputusan pemberhentian, klien kita tidak ada kata-kata seperti itu. Nah 3 hal ini lah yang melatarbelakangi kita sampai ke Bareskrim," pungkasnya.  Diketahui, Marzuki Alie telah dipecat oleh Partai Demokrat. Dia terbukti bersalah melakukan tingkah laku buruk dengan tindakan dan ucapannya yakni menyatakan secara terbuka di media massa dengan menebarkan kebencian dan permusuhan terhadap Partai Demokrat.  Tindakan Marzuki Alie telah mengganggu kehormatan dan integritas, serta kewibawaan Partai Demokrat. Pernyataan dan perbuatan Marzuki Alie merupakan fakta yang terang benderang berdasarkan laporan kesaksian dan bukti-bukti serta data dan fakta yang ada.  Dengan demikian, sejak keputusan ini ditetapkan, tujuh kader tersebut secara otomatis gugur hak dan kewajibannya sebagai anggota Partai Demokrat. Seluruh perkataan dan perbuatannya tidak lagi dapat dikaitkan dengan Partai Demokrat. Termasuk juga larangan bagi mereka untuk menggunakan seragam, atribut, simbol, lambang dan identitas Partai Demokrat.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=iWwBwr1jHq8

Dipecat dari Partai Demokrat, Marzuki Alie Polisikan AHY

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/image-2.png" alt="Jamah haji sedang melakukan tawaf. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Jamah haji sedang melakukan tawaf. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Demokrat sudah menyiapkan sembilan kadernya untuk bisa diusung dalam Pilgub DKI Jakarta. Sembilan nama itu salah satunya adalah Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak.  Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani, mengatakan mempersiapkan sembilan kader partai berlogo bintang mercy ini sangat penting. Karena Pilgub DKI ini euforianya seperti halnya Pilpres.  "Untuk DKI sendiri yang merupakan etalase politik nasional, bahkan sebelumnya dikenal sebagai Pilkada cita rasa Pilpres, Partai Demokrat menyiapkan dan memberi kesempatan kepada sembilan kader terbaik untuk tampil merebut hati dan pikiran rakyat," ujar Kamhar kepada wartawan, Jumat (19/2).  Kamhar mengatakan revisi UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada masih dinamis di parlemen apakah dilaksanakan di 2022 ataukah 2024 mendatang terkait Pilgub DKI Jakarta ini. Sehingga apa salahnya Demokrat menyiapkan sembila kadernya tersebut.  "Sehingga pada saatnya nanti seperti apapun perkembangannya Partai Demokrat siap. Sikap dan pandangan kami tidak bergeser tetap memperjuangkan normalisasi Pilkada," katanya.  Kamhar menuturkan sembilan kader Partai Demokrat itu sudah memiliki pengalaman yang mumpuni. Sehingga tidak perlu lagi diragukan kapasitasnya menjadi calon gubernur DKI Jakarta.  "Semuanya adalah kader dengan pengalaman dan jam terbang yang sangat memadai, baik pengalaman di eksekutif dan legislatif," ungkapnya.  Kamhar berujar dengan perolehan 10 kursi di DPRD DKI Jakarta tentu menjadi modal bagi Partai Demokrat untuk bisa membangun koalisi atau kerja sama dengan partai politik lainnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/11/02/2021/wasekjen-pd-menduga-jokowi-persiapkan-gibran-untuk-pilgub-dki-2024/">Wasekjen PD Menduga Jokowi Persiapkan Gibran untuk Pilgub DKI 2024</a>  "Semuanya adalah kader terbaik yang kita beri kesempatan yang sama untuk meyakinkan masyarakat Jakarta," tuturnya.  Berikut ini sembilan nama kader Partai Demokrat yang disiapkan di Pilgub DKI Jakarta.  1. Santoso (Komisi III DPR-RI/Ketua DPD Partai Demokrat Prov. DKI Jakarta)  2. Hinca Panjaitan (Komisi III DPR-RI)  3. Didik Mukrianto (Komisi III DPR-RI)  4.M. Ridho Ficardo (Mantan Gubernur Lampung)  5. Emil Elistianto Dardak (Wagub Jatim)  6. Cellica Nurrachadiana (Bupati Karawang)  7. Anwar Hafid (Mantan Bupati, saat ini Anggota Komisi II DPR-RI)  8. Dede Yusuf Macan Effendi (Mantan Wagub Jabar, saat ini Pimpinan Komisi X DPR-RI)  9. Iti Octavia Jayabaya (mantan Anggota DPR-RI, saat ini Bupati Lebak).  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=444gTHownLE

Demokrat Siapkan 9 Kadernya untuk Maju di Pilgub DKI, Ada Emil Dardak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Ketua-Partai-Demokrat-AHY-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (tengah), bersama Sekjen Partai Demokrat sekaligus Ketua Umum Insan Muda Demokrat Indonesia (IMDI) di Hotel Grand Kemang Jakarta, Sabtu (7/11/2020). Kongres IMDI tersebut mengusung tema Merajut Kebhinek" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (tengah), bersama Sekjen Partai Demokrat sekaligus Ketua Umum Insan Muda Demokrat Indonesia (IMDI) di Hotel Grand Kemang Jakarta, Sabtu (7/11/2020). Kongres IMDI tersebut mengusung tema Merajut Kebhinek</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPP Partai Demokrat menyatakan "perang" terhadap gerakan yang diduga inkonstitusional dalam internal lewat pernyataan terbuka Senin (1/1). Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan ada lima orang yang diduga menginisiasi gerakan tersebut.  Secara rinci, sosok yang akrab disapa AHY itu menyebutkan bahwa ada gerakan politik yang mengarah pada upaya mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.  Hal itu menjadi salah satu topik yang dibahas bersama para petinggi partai dalam rapat Commander's Call khusus menanggapi isu-isu yang berkembang. Dugaan pengambilalihan kursi kepemimpinan ini diakui datang dari sejumlah testimoni dan kesaksian sejumlah kader yang diajak bicara oleh para pihak yang diduga pelaku. Baik melalui alat komunikasi maupun bertemu langsung. AHY secara rinci menyebutkan ada lima orang yang diduga pelaku.  "Gabungan dari pelaku gerakan ini ada lima orang, terdiri dari satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan satu mantan kader yang keluar dari partai tiga tahun lalu," paparnya.  Satu lagi merupakan pihak eksternal yang mereka sebut pejabat tinggi pemerintah. "Sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo," lanjut AHY. Surat permintaan konfirmasi tersebut telah dikirimkan Demokrat Senin pagi.  Kesaksian disampaikan oleh para pimpinan dan kader di daerah yang melapor setelah dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai. Petinggi Demokrat menduga bahwa para pelaku akan menggunakan konsep dan rencana penggantian paksa melalui Kongres Luar Biasa (KLB).  AHY mengutip penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan bahwa KLB akan dilaksanakan jika memenuhi syarat. Yakni berhasil mengumpulkan 360 orang pemegang suara. Yang disayangkan, Demokrat juga menduga adanya dukungan dari sejumlah petinggi negara.  AHY menegaskan siap mengambil sikap tegas menghadapi konflik internal tersebut. Dia menginstruksi seluruh kader untuk merapatkan barisan dan bersikap solid. "Saya telah menerima surat pernyataan kesetiaan dan kebulatan tekad dari seluruh pimpinan di tingkat daerah dan cabang seluruh Indonesia untuk tunduk dan patuh pada Partai Demokrat dan kepemimpinan hasil Kongres V Partai Demokrat," tegasnya.  Meski tidak dinyatakan secara resmi oleh Demokrat, namun kabar bahwa pihak yang diduga pelaku dari non kader itu merujuk pada Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Dia sendiri memberikan pernyataan dan klarifikasi usai berita pengambilalihan kursi Ketum itu mencuat ke publik.  Moeldoko menegaskan bahwa sebaiknya tidak melibatkan Presiden dalam hal ini karena Presiden tidak tahu-menahu. "Poin pertama, jangan dikit-dikit ke Istana. Dalam hal ini jangan ganggu Pak Jokowi karena beliau tidak tahu sama sekali. Itu urusan saya, Moeldoko, bukan selaku KSP," tegasnya dalam pernyataan secara virtual.  Soal keterlibatan di Demokrat, Moeldoko menampik karena orang-orang yang datang ke tempatnya tidak berarti dalam rangka membahas gerakan yang dimaksud AHY tersebut. "Saya sebetulnya prihatin dengan situasi itu karena saya juga bagian dari yang mencintai Demokrat," ujar Moeldoko.  Di akhir, dia menyampaikan pesan yang tidak secara spesifik ditujukan ke orang tertentu saja. Namun dia menyinggung soal kepemimpinan. "Saran saya, jadi seorang pemimpin itu yang kuat, jangan mudah baperan, terombang-ambing, dan seterusnya," tutupnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=gLg3NMx9Nw8

Terduga Pelaku Kudeta AHY di Demokrat, dari Eks Kader sampai Jenderal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/diusung-demokrat-empat-gubernur-ini-malah-dukung-jokowi-maruf_m_.jpg" alt="Gubernur Banten Wahidin Halim saat menerima opini WTP dari BPK-RI Ismiyatun pada Senin (28/5) lalu." width="100%">
<figcaption>Gubernur Banten Wahidin Halim saat menerima opini WTP dari BPK-RI Ismiyatun pada Senin (28/5) lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perhelatan Pilpres 2019 diwarnai dengan sejumlah manuver dari kepala daerah. Ada yang menyatakan mendukung secara terang-terangan, ada juga yang mendukung dengan sikap diam-diam. Sejumlah nama sudah menyatakan mendukung pasangan capres-cawapres Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin. Terbaru dari Gubernur Banten Wahidin Halim yang menyatakan mendukung pasangan incumbent. Sebagaimana diketahui, Wahidin Halim terpilih jadi orang nomor satu di Banten karena diusung <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/30/08/2018/klarifikasi-jadi-jubir-jokowi-demiz-sambangi-dpd-demokrat-jabar" target="_blank">Partai Demokrat</a>. Dia juga kader partai yang dikomandoi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding mengaku bersyukur dengan adanya dukungan baru. Menurutnya, adanya tambahan dukungan dari gubernur ini membuktikan kiprah Jokowi selama memimpin Indonesia dirasakan secara positif di daerah. "Ini bukti apa yang dilakukan Pak Jokowi selama ini bagus &lrm;dan berhasil," ujar Karding saat dihubungi, Senin (10/9). Sebaliknya, kata Karding, jika kinerja Jokowi buruk dalam mengelola pemerintahan, maka tidak mungkin kepala daerah berani mendukung secara langsung. "Kalau tidak berhasil, sudah pasti gubernur-gubernur tersebut tidak akan mau mendukung Pak Jokowi," katanya. Contoh perhatian besar <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/09/09/2018/ahy-jadi-waketum-timses-prabowo-sandi-partai-demokrat-all-out" target="_blank">Jokowi</a> terhadap daerah yakni pembangunan infrastruktur di Papua. Selama ini pembangunan jalanan sangat lamban, tapi sejak ada Jokowi ada trans-Papua. Begitu juga dengan harga bahan bakar minyak (BBM) yang sama dengan Pulau Jawa. "Kita syukuri dan kita akan hormati dan hargai sebagai dukungan dan akan merangkul mereka sebaik-baiknya agar bersinergi menangkan Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf Amin," ungkapnya. Sebelum Wahidin Halim, sederet kepala daerah yang menyatakan mendukung Jokowi yakni Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang, Gubernur Papua Lukas Enembe, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Menariknya semua gubernur itu merupakan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/30/08/2018/kader-demokrat-loncat-ke-tim-calon-petahana-begini-sindiran-elite-ppp" target="_blank">kader Partai Demokrat</a>. Bahkan, mereka terpilih jadi orang nomor satu di provinsi karena diusung partai berlambang bintang mercy tersebut.

Diusung Demokrat, Empat Gubernur Ini Malah Dukung Jokowi-Ma'ruf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kata-anak-buah-sby-2019-saatnya-indonesia-masuk-era-transformasi_m_214147.jpeg" alt="Politikus Partai Demokrat Putu Supadma Rudana saat mengenakan kaus #2019pemimpinmuda" width="100%">
<figcaption>Politikus Partai Demokrat Putu Supadma Rudana saat mengenakan kaus #2019pemimpinmuda</figcaption>
</figure>JawaPos.com - 20 Tahun sudah Indonesia meninggalkan era kekuasaan Orde Baru. Era setelah itu disebut sebagai reformasi. Sepanjang perjalananya, reformasi telah melahirkan lima presiden. Selama kepemimpinan mereka Indonesia mengalami masa pasang surut. Deputi Media dan Hubungan Masyarakat Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Putu Supadma Rudana berpendapat, belajar dari progres pembangunan selama era reformasi sudah saatnya Indonesia masuk pada era transformasi. Era itu bisa dimulai pada 2019 mendatang. "Mulai 2019 dan ke depan harus kita sebut era transformasi, era tinggal landas," kata Putu saat menghadiri diskusi 20 tahun evaluasi reformasi di Hotel Harris, Jakarta, Minggu (20/5). Menurut Putu, dengan peralihan ke orde transformasi ini, maka Indonesia membutuhkan pemimpin muda. Keterbutuhan pemimpin muda itu sejalan dengan jumlah pemilih pada Pemilu 2019 mendatang didominasi oleh generasi milenial. Besarnya jumlah generasi milenial, maka membuka peluang adanya pemimpin Indonesia berasal dari kalangan muda. "Pimpin muda ini semangat. Bukan semangat reformasi dan orde baru. Semangatnya transformasi dan dimulainya pada 2019," ungkap anak buah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu sembari menunjukan kaus dengan tagar 2019 pemimpin muda. Selain pemimpin dari kalangan muda, Indonesia dengan kondisi saat ini memerlukan pemimpin yang mengerti ekonomi. Terutama ekonomi kreatif.

Kata Anak Buah SBY, 2019 Saatnya Indonesia Masuk Era Transformasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/penista-agama-dipecat-dari-kader-partai-demokrat-ini-suratnya_m_207996.jpeg" alt="Rendra Hadi Kurniawan ketika diamankan aparat kepolisian." width="100%">
<figcaption>Rendra Hadi Kurniawan ketika diamankan aparat kepolisian.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Warganet tengah dihebohkan dengan viralnya video berdurasi sekitar 1 menit yang diunggah Rendra Hadi Kurniawan. Tayangan itu diduga bermuatan penistaan agama. Rendra diketahui merupakan kader partai Demokrat dan terdaftar di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Sidoarjo, Jawa Timur. Atas perbuatannya, Ketua Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum DPP <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/27/207986/mantan-kader-demokrat-yang-hina-nabi-muhammad-diduga-alami-stres-berat" target="_blank">Partai Demokrat</a> Ferdinand Hutahaen menegaskan, Rendra telah diberhentikan sebagai kader Demokrat. Pemberhentian Rendra tertuang dalam surat dengan nomor 35.0/Prmh/DPC.PD/SDA/VI/2018. Dalam keterangannya surat tersebut bersifat penting, dan ditujukan kepada DPP untuk segera mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA) Rendra dari keanggotan partai. "Iya sudah diberhentikan," ungkap Ferdinand kepada JawaPos.com, Jumat (27/4). Diterangkan Ferdinand, pertimbangan pencabutan KTA Rendra didasari postingan di di media sosial (medsos). Unggahan itu dinilai jelas melakukan penistaan terhadap <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/27/207928/maklumat-mui-atas-penistaan-nabi-muhammad-oleh-oknum-kader-demokrat" target="_blank">Nabi Muhammad SAW</a>. Atas dasar itu Demokrat mengambil langkah tegas. "Jelas itu yang disampaikan (Rendra) adalah penistaan. Itu tanpa proses persidangan apapun di partai, wajib diberhentikan. Makanya kemarin langsung diusulkan DPC untuk pencabutan KTA sebagai bentuk pemberhentian," tegas Ferdinand. Saat ini proses pencabutan KTA Rendra telah diproses oleh DPP, sehingga dapat dipastikan baik secara de facto maupun de jure Rendra sudah bukan menjadi kader Demokrat. Sementara itu, Ferdinand mengatakan bahwa akan mengawal proses hukum terhadap Rendra hingga selesai. Demokrat berharap dengan hal ini tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan Rendra diproses sesuai hukum yang berlaku. "Proses hukumnya akan kita kawal supaya berjalan dan memenuhi aspek keadilan masyarakat," pungkas Ferdinand. Sebagaimana diketahui, pada Kamis (26/4) Gerakan Pemuda (GP) Anshor melaporkan Rendra atas dugaan penistaan agama. Tak lama dari itu Polda Jawa Timur kemudian berhasil membekuk Rendra di kediamannya di Dusun Jara'an RT 03 RW 03, Kecamatan Trawas, Mojokerto, Jawa Timur, Sekitar Pukul 12.00.

Penista Agama Dipecat dari Kader Partai Demokrat, Ini Suratnya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/maklumat-mui-atas-penistaan-nabi-muhammad-oleh-oknum-kader-demokrat_m_207928.jpeg" alt="MUI meminta umat Islam tidak terprovokasi atas postingan Rendra. Dia meminta kasus itu diproses oleh pihak yang berwajib." width="100%">
<figcaption>MUI meminta umat Islam tidak terprovokasi atas postingan Rendra. Dia meminta kasus itu diproses oleh pihak yang berwajib.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Demokrat menjadi sorotan belakangan ini. Hal itu akibat ulah oknum kadernya, Rendra Hadi Kurniawan yang mendadak viral di media sosial (medsos). Sosoknya jadi perbincangan di medsos akibat dari postingan video-nya di akun facebook. Dari postingan itu terlihat dia diduga telah melakukan penistaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Saat ini Rendra yang merupakan kader Partai Demokrat itu sudah diamankan oleh Polda Jawa Timur untuk diproses hukum. Akibat kasus itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun mengeluarkan maklumat. Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa'adi mengimbau kepada seluruh <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/01/12/180921/penggal-video-ceramah-netizen-tuding-abdul-somad-menghina-nabi" target="_blank">umat Islam</a> agar tidak terprovokasi terhadap postingan Rendra dan menyerahkan kasus itu kepada kepolisian. "MUI meminta umat Islam untuk tetap tenang dan tidak terpancing dan terprovokasi dengan beredarnya video tersebut. Dan, menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak yang berwenang," ungkap Zainut kepada JawaPos.com, Jumat (27/4). Zainut menegaskan, kasus Rendra itu merupakan pidana murni, sehingga jangan politisasi untuk menghindari terjadinya kegaduhan di masyarakat. "Masalah tersebut menurut kami adalah pidana murni, jadi jangan ditarik ke ranah politik karena khawatir dapat menimbulkan kegaduhan," tegas Tauhid. Hal senada juga turut disampaikan Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom) MUI Maduki Baidowi. Dia mewanti-wanti dengan terjadinya beberapa kasus penistaan, umat Islam agar lebih waspada terhadap adanya pihak berkepentingan memanfaatkan situasi ini. "Ini kan memang banyak kejadian-kekadian yang serupa seperti itu, nah kepada seluruh umat Islam, kami <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/26/207760/hina-nabi-muhammad-di-sosmed-warga-sidoarjo-diringkus" target="_blank">MUI</a> menghimbau supaya hati-hati takut semacam adu domba umat," tambah Baidowi. Kepastian Rendra sebagai kader Partai Demokrat diungkapkan oleh Ketua Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaen. Dia menyebut. Rendra tercatat sebagai anggota Partai Demokrat DPC Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. "Di DPC Sidoarjo dia anggota biasa, tidak tercatat sebagai pengurus tetapi sebagai anggota kader," pungkas Ferdinand.

Maklumat MUI Atas Penistaan Nabi Muhammad oleh Oknum Kader Demokrat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/kader-demokrat-jakarta-besiap-hadapi-pemilu-2019_m_139332.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 3.000 kader Partai Demokrat DKI Jakarta bakal memadati kawasan Jalan Bambu Apus Raya, Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (22/6). Kehadiran kader partai berlambang bintang mercy itu karena sang Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bakal melantik pengurus DPD Partai Demokrat periode 2017-2022. Ketua Panitia Pelantikan Taufiqurahman menuturkan, pelantikan kepengurusan 2017-2022 itu berbarengan dengan peresmian kantor baru Partai Demokrat. Menurut Taufiqurahman, pelantikan rencananya akan dilakukan Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono. &ldquo;Sebanyak 3 ribu kader partai akan menghadiri acara tersebut,&rdquo; ujar Taufiqurahman, Rabu (21/6). Taufiqurahman yang juga menjabat anggota Komisi D DPRD DKI itu mengatakan, pelantikan dan peresmian kantor partai yang bersamaan itu diharapkan mampu memberikan semangat kader untuk menyongsong Pemilu serentak 2019. Artinya kader Partai Demokrat mulai bersiap diri menghadapi Pemilu 2019. &ldquo;Kantor baru ini dibangun dari swadaya seluruh kader. Adanya kantor baru dan pengurus baru diharapkan mampu melecut semangat seluruh kader untuk meraih hasil maksimal di pemilu 2019,&rdquo; ucapnya.&nbsp; Selain SBY, bekas Calon Gubenur DKI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) rencananya juga bakal hadir. Sekadar diketahui, sebelumnya dalam Musyawarah daerah (Musda) ke-IV pada April lalu, Santoso secara aklamasi terpilih menjadi Ketua DPD Partai demokrat DKI untuk periode 2017-2022. (iil/JPG)

Kader Demokrat Jakarta Besiap Hadapi Pemilu 2019

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kader partai demokrat

Berita Terkini