<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Himbauan-WFH-saat-Cuaca-Ekstrem-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Ilustrasi orang yang mematuhi aturan menyeberang jalan melewati zebra cross. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi orang yang mematuhi aturan menyeberang jalan melewati zebra cross. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kamar Dagang Indonesia (Kadin) DKI Jakarta menyatakan bahwa sebagian besar pengusaha yang ada di dalamnya enggan memberlakukan Work From Home (WFH) usai PPKM tidak lagi diberlakukan. Selain karena beberapa sektor perusahaannya memang tak dapat dilakukan secara WFH, pengawasan juga tak dapat dilakukan jika pekerja WFH.  "Ya itu kan namanya juga pekerja, pekerja kan ya lebih senang dong di rumah saja, tapi dibayar, digaji. Semua orang juga mau begitu. Kontrolnya dari mana?" ujar Ketua Kadin DKI Jakarta Diana Dewi kepada JawaPos.com, Sabtu (7/1).  "Produktivitasnya akhirnya menurun. Kan kita tahu bahwa kita kan menurun pada saat pandemi kemarin dan semua di-WFH-kan," tambahnya.  Sebelumnya, petisi berjudul "Kembalikan WFH sebab Jalanan Lebih Macet, Polusi, dan Bikin Tidak Produktif" muncul di situs change.org. Petisi tersebut diinisiasi Riwaty Sidabutar lantaran menurutnya kemacetan di Jabodetabek semakin parah.  "Jarak rumah dengan kantor kebanyakan orang tak jauh berbeda dengan saya. Saya, misalnya, harus menempuh 20 kilometer buat ke kantor yang berarti setiap hari untuk pulang pergi harus saya tempuh 40 kilometer," tulisnya dalam petisi tersebut, dikutip Selasa (3/1).  Ia mengatakan bahwa setelah sebelumnya selama dua tahun dapat berkerja dari rumah atau WFH saat pandemi Covid-19, kembali bekerja di kantor membuatnya stress.  "Dua tahun bisa kerja dari rumah, ketika harus ke kantor lagi rasanya malah bikin tambah stress," ungkapnya.  Kemacetan dan polusi di Jabodetabek, kata Riwaty, semakin parah jika hujan turun. Ia menyebut bahwa perjalanan akan jadi lebih parah hingga membuat satu jam terlambat dengan menggunakan kendaraan motor.  "WFO juga belum tentu membuat kita lebih produktif. Karena lamanya perjalanan, saya malah jadi lebih lelah, dan hasil pekerjaan tidak sebagus ketika saya bekerja dari rumah," terangnya.

Pekerja Ingin WFH karena Stres Macet, Kadin: Pengawasannya dari Mana?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/WFH-2.jpg" alt="ILUSTRASI WFH" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI WFH</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kamar Dagang Indonesia (Kadin) DKI Jakarta menyatakan sebaliknya dari apa yang disampaikan petisi untuk mengembalikan Work From Home (WFH). Menurutnya kebijakan WFH membuat produktivitas pekerja semakin menurun.  "Banyak teman-teman di Kadin sendiri merasa produktivitasnya memang menurun kalau WFH," kata Ketua Kadin DKI Diana Dewi saat dihubungi JawaPos.com, Sabtu (7/1).  Ia mengatakan bahwa sebagian besar pengusaha yang tergabung dalam Kadin menolak karyawannya untuk kembali WFH setelah PPKM justru dicabut pada 30 Desember 2022 lalu.  "Sebagian besar, ya pengusaha tidak bisa untuk menerima karyawannya WFH," ungkapnya.  Oleh karena itu, Diana juga menyampaikan bahwa Kadin tak menyarankan ataupun mengimbau kepada para pengusaha yang tergabung di dalamnya untuk melakukan WFH bagi pegawainya saat cuaca ekstrem.  "Tidak (mengimbau WFH-kan pegawai). Kami mengembalikan kepada perusahaan masing-masing," tegasnya.  Sebelumnya, petisi berjudul "Kembalikan WFH sebab Jalanan Lebih Macet, Polusi, dan Bikin Tidak Produktif" muncul di situs change.org. Petisi tersebut diinisiasi Riwaty Sidabutar lantaran menurutnya kemacetan di Jabodetabek semakin parah.  "Jarak rumah dengan kantor kebanyakan orang tak jauh berbeda dengan saya. Saya, misalnya, harus menempuh 20 kilometer buat ke kantor yang berarti setiap hari untuk pulang pergi harus saya tempuh 40 kilometer," tulisnya dalam petisi tersebut, dikutip Selasa (3/1).  Ia mengatakan bahwa setelah sebelumnya selama dua tahun dapat berkerja dari rumah atau WFH saat pandemi Covid-19, kembali bekerja di kantor membuatnya stress.  "Dua tahun bisa kerja dari rumah, ketika harus ke kantor lagi rasanya malah bikin tambah stress," ungkapnya.  Kemacetan dan polusi di Jabodetabek, kata Riwaty, semakin parah jika hujan turun. Ia menyebut bahwa perjalanan akan jadi lebih parah hingga membuat satu jam terlambat dengan menggunakan kendaraan motor.  "WFO juga belum tentu membuat kita lebih produktif. Karena lamanya perjalanan, saya malah jadi lebih lelah, dan hasil pekerjaan tidak sebagus ketika saya bekerja dari rumah," terangnya.

Petisi WFH, Kadin DKI: Produktivitas Pekerja Menurun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Antre-Minyak-Goreng-Dery-Ridwansah-3-3.jpg" alt="Pedagang mengantre untuk membeli minyak goreng curah murah di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Rabu (9/3/2022). Kemendag dan BUMN menyediakan sebanyak 8000 liter minyak goreng curah per hari ini. Operasi minyak goreng ini dijual kepada pedagang Rp 10.500/l" width="100%">
<figcaption>Pedagang mengantre untuk membeli minyak goreng curah murah di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Rabu (9/3/2022). Kemendag dan BUMN menyediakan sebanyak 8000 liter minyak goreng curah per hari ini. Operasi minyak goreng ini dijual kepada pedagang Rp 10.500/l</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk turun tangan mengatasi kelangkaan minyak goreng. Selain itu, Pemprov DKI lewat Perumda Pasar Jaya memastikan distribusi minyak goreng yang berada di pasaran agar harga minyak goreng tidak membumbung tinggi.  "Kami meminta pemerintah daerah untuk turut bertanggung jawab atas kondisi ini. Seperti DKI Jakarta misalnya, ada lebih dari 151 pasar yang mana 148 pasar dikelola oleh PD Pasar Jaya sebagai unit usaha Pemda DKI Jakarta yang putaran omzetnya lebih dari Rp 150 triliun per tahun dengan 105 ribu tempat usaha," kata Wakil Ketua Umum KADIN DKI Jakarta bidang Keanggotaan dan Hubungan Antar Lembaga, Laja Lapian, Selasa (15/3).  Menurutnya, kondisi yang terjadi di pasar-pasar seperti terhambatnya distribusi, jumlah stok pedagang sampai harga jual seharusnya tetap dimonitor oleh PD Pasar Jaya. "Jika komunikasi dapat berjalan baik, maka kelangkaan maupun harga jual tinggi dapat segera di atasi langsung ke titik permasalahan di pasar tersebut. Keterlibatan peuumprov untuk memastikan kelancaran distribusi minyak goreng juga merupakan amanah Undang-Undang," tuturnya.  Menurutnya, dalam Undang-Undang (UU) No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pada Pasal 12 ayat 1 menegaskan bahwa, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan. Kemudian, ayat 2 menyatakan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal di daerah.  “Artinya, Pemprov harus terlibat aktif guna memastikan ketersediaan bahan pangan seperti minyak goreng di daerahnya masing-masing. Itu perintah UU. Pemprov harus segera turut aktif dan bertanggung jawab untuk mendistribusikan bahan pangan dalam kelan`gkaan bahan pangan saat ini, seperti melakukan operasi pasar, mencabut ijin tempat berdagang jika terbukti ada penimbunan atau penetapan harga diatas Harga Eceran Tertinggi (HET). Tidak bisa hanya menyerahkan masalah ini sepenuhnya kepada mekanisme pasar atau kebijakan Kementrian,” harap Laja.  Selain itu, KADIN DKI Jakarta jufa meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan komandonya untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng di pasaran, seperti halnya saat krisis pasokan batubara, Presiden langsung turun mengatasi dan terbukti berhasil.  "Apalagi menjelang bulan Ramadan, pastinya kami di KADIN DKI Jakarta dan para pengusaha dan asosiasi anggota kami sangat berharap agar harga minyak goreng dan semua kebutuhan bisa kembali normal. Gejolak harga itu biasa terjadi tetapi kami harapkan tetap tersedia dan harganya masih dalam HET dan dalam jangkauan masyarakat banyak" pungkas Laja.

Kadin DKI Minta Pemprov DKI Turun Tangan Atasi Kelangkaan Migor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Sarman-Simanjorang.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah melalui Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita memulai serangkaian langkah untuk melobi Tiongkok untuk mendongkrak ekspor. Mendag yang langsung pergi ke Tiongkok menawarkan komoditas minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO), buah-buahan dan sarang burung walet. Langkah Mendag itu pun mendapat apresiasi dari kalangan asosiasi pengusaha.  Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, langkah Mendag Enggartiasto, sangat penting. "Kita sangat mendukung upaya yang dilakukan Menteri Perdagangan membuka pangsa pasar ekspor ke Tiongkok, sebab negara tirai bambu itu memiliki populasi mencapai 1.2 miliar, pangsa pasar yang punya prospek besar pula," kata Sarman kepada wartawan, Jumat (19/7).  Sarman menilai, strategi pendekatan B to B (bisnis dengan bisnis) dan G to G (pemerintah dengan pemerintah) harus dilakukan, karena Tiongkok juga memiliki kebijakan yang membatasi impor. Selama ini, lanjutnya, Indonesia merasa bahwa transaksi perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok tidak seimbang. Artinya jauh lebih besar impor barang dari China daripada ekspor komoditi kita.  "Sudah saatnya kita lebih proaktif mencari peluang baru di Tiongkok dengan produk-produk yang mereka sangat butuhkan dari Indonesia," kata Sarman.  Di kesempatan lain, Ketua Dewan Pertimbangan sosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan langkah Mendag sudah tepat dengan melobi Tiongkok langsung. Menurutnya, Perdana Menteri Tiongkok pernah berjanji akan membeli CPO lebih banyak dari Indonesia. "Positif sekali karena menagih janji. Sekarang mungkin menteri kita datang menagih," kata Sofjan.  Namun, Sofjan melihat kendala dalam kelapa sawit. Menurutnya, dari manufacturing harga yang ditawarkan Indonesia lebih mahal. "Susahnya kita tidak masukin dan Tiongkok itu dalam situasi pembelian dalam streat war, dia minta produk pertanian yang tidak bisa kita produksi. Tetapi kalau jumlah tanya menteri perdagangan saja. Pokoknya pemerintah jualan terus lah, biar produk-produk kita bisa dibeli," katanya.  Kemudian untuk sarang burung walet, kata dia, Indonesia semakin baik dalam kualitas dan mutu. Namun, saat ini tinggal mempercepat masalah intern agar ekspor sarang burung walet segera ada peningkatan. "Biasanya sarang burung walet itu Indonesia biasanya ekspor melalui Malaysia. Sangkar burung dari sini kita bisa ekspor langsung. Dulu ada kendala. Urusan kita tidak memberikan kualitas yang baik. Tetapi dulu sudah diselesaikan oleh menteri perdagangan," katanya.  "Sekarang mungkin ditagih lagi juga karena kebutuhan mereka akan burung walet banyak sekali. China banyak impor," imbuhnya.  Dia pun optimis pemerintah bisa mendapat USD 1 miliar dalam satu tahun dengan menggejot ekspor tiga komoditas tersebut.  Sedangkan pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus juga menilai keberangkatan Mendag untuk melobi langsung Tiongkok memang diperlukan. Namun demikian, ia berharap secara konsisten wakil-wakil Indonesia, baik duta besar, maupun atase-atase perdagangan secara konsisten melakukan mata-mata pasar.  Heri juga mengatakan, demi memperbaiki neraca perdagangan dengan Tiongkok, bisa saja Indonesia lebih selektif terhadap impor. "Kita bisa kecilin impor, secara bijaksana atau tidak serampangan. Produk-produk yang sebenarnya bisa kita bikin dan lebih efisien maka tidak perlu kita impor dari China," jelasnya.

Kadin DKI Dukung Mendag Lobi Tiongkok Cabut Pembatasan Impor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kadin-jakarta-jakarta-kota-jasa-harus-probisnis-dan-prowirausaha_m_1529605493_221720.jpeg" alt="Hotel Alexis resmi ditutup." width="100%">
<figcaption>Hotel Alexis resmi ditutup.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tidak dipungkiri laju perekonomian di Jakarta menjadi pusat dan tiap tahun terus meningkat. Transaksi jual-beli, menjadi kesempatan bagi para pelaku usaha dalam meraup keuntungan. Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang menyatakan kota Jakarta dikenal sebagai kota jasa. Sebab, Jakarta tidak punya resourches, maka kota besar ini dapat dikatakan murni pergerakan ekonominya ke sektor jasa. "Pertama kita lihat yang paling menonjol sektor jasa perdagangan kemudian sektor jasa pariwisata, sektor jasa keuangan kemudian walaupun ada industri namun hanya penunjang saja. Artinya kita lihat pergerakan uang di Indonesia boleh dikatakan 60 persen bergerak di Jakarta," ujar Sarman saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (19/6). Sarman melihat DKI Jakarta memiliki potensi untuk berkembang dan itu sangat terbuka. Sehingga, sampai saat ini Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah ( APBD) Jakarta terus mengalami kenaikan yang signifikan. "Tahun ini mencapai 70 Triliun, artinya perputaran ekonomi di Jakarta sangat tinggi, sebab pada umumnya pendapatan Pemda disamping pajak dari kendaraan bermotor juga dari restribusi. Bahkan adanya Asian Games 2018, bisa dikatakan menjadi salah satu faktor strategis untuk menumbuhkan ekonomi Jakarta ke depan," terangnya. "Target Pemerintah mencapai 6 persen pasti bisa terkejar karena momen Asian Games karena dihadiri 45 negara. Bisa dibayangkan seluruh makanan, transportasi, hiburan, tempat tinggal semua disediakan di Jakarta," tambahnya. Adapula yang mendukung perekonomian 2019 ke depan yaitu momentum pemilihan Presiden tahun depan, dimana bersamaan dengan pemilihan Legislatif . Sarman melihat momen ini dapat menggerakkan ekonomi Jakarta karena ada perputaran ekonomi disana. "Misalnya belanja kampanye, atributnya, yang banyak memang dipesan Jakarta kaos, pin ini bisa meningkatkan perekonomian Jakarta," tuturnya. Dirinya melihat tantangan Jakarta jaman ini ada dua, pertama soal ketenagakerjaan dan kedua masalah kemiskinan dan angka pengangguran. Sesuai dengan data statistik angka pengangguran ada di angka 7 persen. Ini berarti tantangan Jakarta ke depan, harus dibuat kebijakan yang probisnis dan prowirausaha. Probisnis artinya kebijakan masalah perijinan. "Ya peraturan daerah yang bersentuhan dengan dunia usaha tidak dipersulit, dihambat atau dipersempit ruang geraknya tapi bagaimana diperluas potensi Jakarta diberikan keleluasaan kepada pengusaha untuk berkreasi lebih baik," terangnya. Sarman mengakui komunikasi dan kordinasi kemitraan antara Kadin dengan Pemprov DKI Jakarta berjalan sangat baik. Apalagi dengan latar belakang Gubernur dan Wakilnya yang merupakan akademisi dan enterpreneur tulen. "Secara psikologis mereka tahu tantangan, permasalahan dan yang diharapkan dari pelaku usaha. Terlebih pak Sandi mantan Wakil ketua Kadin Indonesia, jadi sinergitas baik. Kita selalu memberikan saran dan pandangan dari berbagai aspek tantangan permasalahan di dunia usaha," jelasnya. Sinergi Kadin dan Pemprov DKI Jakarta pun dilihat dari penciptaan pelaku usaha baru dengan program OK Oce, yang senantiasa siap didukung. Sarman hanya berharap jaminan dan kepastian ke depan bisa lebih responsif dan komunikasi dapat berjalan baik antara Pemerintah dengan para pelaku usaha.

Kadin Jakarta: Jakarta Kota Jasa, Harus Probisnis dan Prowirausaha

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/stabilitas-pangan-ciptakan-kondusifitas-politik_m_221792.jpeg" alt="Menteri Perdagangan, Enggatiasto Lukita memantau harga pangan." width="100%">
<figcaption>Menteri Perdagangan, Enggatiasto Lukita memantau harga pangan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Stabilitas harga pangan yang terjaga pada momen menjelang hingga pasca perayaan Idul Fitri dinilai sebagai keberhasilan yang dicapai pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakilnya Jusuf Kalla. Capaian ini, berkontribusi menciptakan kondusifitas politik sehingga proses pembangunan dapat berjalan lebih baik ke depan. &nbsp; Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang memandang stabilitas pangan ini timbul dikarenakan pemerintah telah mengantisipasi kebutuhan masyarakat sejak lebih dari tiga bulan yang lalu. &nbsp; Stabilnya harga pangan dikarenakan pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan yang dibantu Satgas Pangan proaktif memantau pendistribusian berbagai barang kebutuhan pokok. Dengan demikian, aliran distribusi menjadi lancar dan isu terkait kekurangan bahan pokok bisa diminimalkan. Dampak akhirnya, harga pun menjadi tidak bergejolak. &nbsp; &ldquo;Kita harus mengapresiasi kinerja itu, termasuk pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan,&rdquo; kata Sarman, Kamis (21/6). &nbsp; Pemantauan rutin yang dilakukan pemerintah diyakini pula menggerus upaya mafia pangan yang kerap memanfaatkan momentum Lebaran mencari untung. Terlebih Kementerian Perdagangan, pemerintah daerah, beserta Bulog gemar melakukan operasi pasar guna yang dilihat efektif menekan harga. &nbsp; &ldquo;Kalau demand dan supply itu seimbang, kita yakin bahwa harga tidak bergejolak. Kita lihat hasilnya saat ini bahwa ketika menjelang Lebaran harga-harga bahan pokok itu pada posisi stabil. Stabil bukan berarti tidak naik,&rdquo; tutur Sarman. &nbsp; Sarman mengapresiasi pola komunikasi Menteri Perdagangan, Enggatiasto Lukita yang kerap memanggil para importir untuk memastikan izin dan penyaluran agar sesuai. Langkah ini dianggap mampu menghilangkan mafia-mafia importir yang kerap menyalahgunakan izin impornya. &nbsp; Melalui dialog dengan para importir tersebut, kementerian jadi bisa mengetahui total berapa izin impor yang didapat para importir. Dari sana, langkah selanjutnya bisa ditanyakan volume pendistribusian barang yang sudah impor kepada masyarakat. Jika ada yang tidak tepat sesuai, bisa segera diketahui dan ditindak. Dikombinasikan dengan pemantauan yang rutin, stok di pasar menjadi kian terjaga. &nbsp; &ldquo;Menteri perdagangan itu sering sekali memanggil berbagai asosiasi untuk menjaring para importir. Importir daging sering diundang, importir bawang diundang juga. Importir buah-buahan diundang juga. Jadi, memang ini yang harus selalu dilakukan ke depan,&rdquo; urai Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini. &nbsp; Sementara itu, Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth menyampaikan senada. Ia mengatakan, keadaan ini membuat stabilitas politik sekarang cukup terjaga sehingga proses pembangunan dapat berjalan lebih baik. Kondisi ini menurutnya adalah sebuah kemajuan yang selayaknya perlu diapresisasi oleh semua pihak. &ldquo;Saya pikir ini sebuah kemajuan yang patut diapresiasi yah,&rdquo; ucapnya. Kemajuan di sektor pangan yang mampu meredam gejolak kenaikan harga komoditas pangan, khususnya pada saat menjelang hingga pasca perayaan Hari Raya Idul Fitri menurut Adriana harus diakui sebagai sebuah keberhasilan di era pemerintahan Joko Widodo-Juuf Kalla. &ldquo;Ini merupakan salah satu keberhasilan pembangunan dari pemerintah sekarang. Itu harus diakui adanya,&rdquo; kata Adriana. Ketersediaan kebutuhan pokok yang memadai diakui Adriana pun berpengaruh menentukan kualitas sumber daya manusia dan stabilitas sosial politik sebagai prasyarat untuk melaksanakan pembangunan. &ldquo;Repotnya kalau tahun politik kan biasanya semua bisa digunakan sebagai alat untuk menyerang kebijakan pemerintah. Kekurangannya lebih diungkap daripada keberhasilan,&rdquo; katanya. Adriana memandang pemerintah sekarang bahkan sudah transparan dan terbuka sehingga keberhasilan dan kekurangannya pun bisa dengan mudah diketahui. Oleh karenanya, Adriana berharap pemerintah sekarang dapat terus konsisten dan lebih baik lagi dari tahun ke tahun. Mengacu pada indikator harga di hargapangan.id, kisaran harga bahan pokok sehari menjelang Lebaran memang tidak tampak melonjak. Harga cabai merah yang cenderung melambung terpantau masih di kisaran Rp 66.450 secara nasional. &nbsp; Harga beras, meski naik, tidak juga melonjak karena berada di kisaran Rp 11.900. Bahkan harga bawang putih yang tahun lalu sempat menyentuh Rp 80 ribu menjelang Lebaran, di tahun ini hanya terpatok di Rp 32.800 sehari menjelang hari raya. Begitu halnya dengan harga daging, sangat stabil. Bahkan, belakangan mengalami penurunan.

Stabilitas Pangan Ciptakan Kondusifitas Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kadin-dki-jakarta-dorong-percepatan-pembangunan-infrastruktur_m_207818.jpeg" alt="Ketua Dewan Pengurus Kadin DKI Jakarta, Eddy Kuntadi (dua dari kiri) bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pengurus Kadin DKI Jakarta, Eddy Kuntadi (dua dari kiri) bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta bertekad terus berkontribusi dalam pembangunan. Sebagai tempat berhimpunnya para pelaku usaha, Kadi memiliki peranan yang sangat strategis. Terlebih DKI Jakarta yang notabene Ibukota negara. Untuk itu, sebagai mitra pemerintah Kadin berupaya mengintegrasikan program dan kegiatannya. Pesan tersebut diungkapkan Ketua Dewan Pengurus Kadin DKI Jakarta, Eddy Kuntadi disela pelaksanaan Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) V 1 2018, Kamis (26/4). Eddy memaparkan, dalam rapimprov dengan tajuk 'Meningkatkan Sinegitas KADIN dan Pemerintah Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkeadilan dan Berdaya Saing', pihaknya bakal mensinergikan grand design program Kadin DKI dengan pemerintah. "Karena proses pembangunan membutuhkan dukungan banyak elemen," kata dia di Hotel Grand Sahid Jakarta. Kadin DKI, lanjut dia, berupaya mendorong percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan perekonomian. "Supaya Jakarta menjadi kota jasa, Jakarta Services City, yang handal dan kompetitif," ujar dia. Hadir dalam kesempatan itu Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno serta Ketua Umum Kadin, Roesan P Roeslani. Dalam sambutannya, Sandi berharap pengusaha DKI Jakarta dapat berperan aktif dalam proses pembangunan di Ibukota. Khususnya di sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat, perdagangan dan industri, sesuai program pembangunan yang dicanangkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Peran swasta nasional maupun asing saat ini makin dibutuhkan dalam pembangunan perekonomian nasional maupun pembangunan di Provinsi DKI Jakarta," kata Sandi. Hal itu terbukti, sebagian besar proyek proyek pembangunan infrastruktur dan perumahan dilaksanakan oleh swasta. Demikian juga dalam proses perdagangan dan investasi industri. "Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional hingga kini masih menjadi incaran para investor, terutama di bidang jasa dan perdagangan," papar dia. Sedangkan untuk industri manufaktur, investor lebih memilih di luar Jakarta karena lahan dan upah di DKI Jakarta saat ini sudah tergolong tinggi.

Kadin DKI Jakarta Dorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/kadin-dki-tiga-tahun-penyerapan-apbd-sangat-rendah-ekonomi-melambat_m_172252.jpeg" alt="Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Para pelaku usaha menyambut baik pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2018 Rp 77,117 triliun. Meski selanjutnya anggaran tersebut masih digodok di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendapat persetujuan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang, yang sekaligus berharap agar penyerapan APBD DKI Jakarta 2018 dapat tepat waktu. Menurutnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno juga disarankan membuat time schedule target penyerapan di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Mereka juga perlu mempersiapkan administrasi penyerapan termasuk sistem di e-Katalog dan ULP pengadaan barang dan jasa. "Sehingga tidak ada kepala SKPD yang sengaja mengulur-ulur penyerapan sampai waktunya mepet. Mengenai proses penyerapan bisa menjadi salah satu tugas tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP), mengadakan monitoring ke masing-masing SKPD akan penyerapan anggaran," ujar Sarman kepada wartawan, Minggu (3/12). Dia menyebut, penyerapan APBD sangat penting dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jakarta. Di antaranya dapat membuka lapangan kerja baru, meningkatkan kegairahan ekonomi ditengah perlambatan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kepercayaan investor dan&nbsp;menyemangati lahirnya pelaku-pelaku usaha baru. "Dalam tiga tahun terakhir penyerapan APBD DKI Jakarta sangat rendah sehingga berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi Jakarta," kata dia. Sebagai informasi, Tahun 2014 penyerapan APBD DKI hanya 50 persen dari total pagu anggaran Rp 72 triliun.Tahun 2015 mencapai 66,18 persen dari total nilai APBD DKI 2015 sebesar Rp 73,8 triliun. Kemudian tahun 2016 sebesar 87 persen dari total anggaran Rp 67,1 triliun. Sementara itu, penyerapan anggaran tahun 2017 diperkirakan hanya sebesar 80 persen. Belanja pemerintah DKI Jakarta menjadi salah satu stimulan untuk menggerakkan berbagai sektor perdagangan dan industri serta jasa. "Kita sangat berharap agar penyerapan APBD 2018 mencapai 95 persen dari total anggaran, sehingga SILPA tidak terlalu banyak akan tetapi dapat&nbsp; berputar dalam perdagangan dan bisnis di Jakarta dan hal ini perlu komotmen kuat dari Gubernur dan Wagub," papar Sarman &nbsp;

Kadin DKI: Tiga Tahun Penyerapan APBD Sangat Rendah, Ekonomi Melambat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/dukung-sandi-kadin-dki-yakin-capai-investasi-asing-rp-1000-triliun_m_170346.jpeg" alt="Ilutrasi pembangunan MRT di Jakarta" width="100%">
<figcaption>Ilutrasi pembangunan MRT di Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp;Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) DKI Jakarta Sarman Simanjorang menanggapi sikap ambisius Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno yang ingin mengeruk investasi asing Rp 1.000 triliun dalam lima tahun ke depan. Menurut Sarman, iklim investasi di Jakarta kini telah semakin membaik. "Daya tarik investor kini semakin tinggi. Terlebih lagi, Wagub kita punya target yang fantastis. Ini akan terus mendorong iklim investasi semakin baik," ujar Sarman kepada JawaPos.com, Kamis (23/11). Dia menyebut hal tersebut karena infrastruktur di ibu kota lebih baik dari daerah lainnya. &ldquo;Saya sangat meyakini dengan berbagai infrastruktur yang dimiliki Pemprov DKI, Jakarta akan tetap berada diposisi terdepan. Apalagi iklim usaha di Jakarta semakin baik,&rdquo; tuturnya. Dalam indeks Ease of Doing Business Indonesia (EoDB) yang semakin baik dan terus meningkat, dia pun apresiasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta yang sudah baik sekarang dan terus ditingkatkan lagi. &ldquo;Sekarang yang baik terus ditingkatkan dan tinggal bagaimana SDM-nya ditingkatkan dari staff hingga petinggi harus punya pandangan visi yang sama. Mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Provinsi," pungkasnya. Sebelumnya, Sandi berkunjung ke Dubai, Uni Emirat Arab beberapa waktu lalu guna mempromosikan DKI Jakarta kepada para investor asing. Dalam kesempatan tersebut, Sandi memastikan, Jakarta akan&nbsp; mempermudah semua bentuk perizinan yang diperlukan untuk berinvestasi dan membuka bisnis di Jakarta. Dengan demikan, dia berharap adanya perluasan lapangan pekerjaan yang berdampak langsung bagi pengentasan pengangguran dan kemiskinan. "Saya mau dalam lima tahun ke depan itu investasi Rp 1.000 triliun masuk ke Jakarta. Investasi sebesar itu diharapkan bisa langsung menciptakan lapangan pekerjaan padat karya bagi masyarakat Ibu Kota, " kata Sandi pekan lalu.&nbsp;

Dukung Sandi, KADIN DKI Yakin Capai Investasi Asing Rp 1.000 Triliun

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kadin dki

Berita Terkini