<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/15/adik-dwi-1888499565.jpg" alt="Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Adik Dwi Putranto. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Adik Dwi Putranto. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Adik Dwi Putranto meminta pemerintah memberikan solusi bijak terhadap adanya penahanan ratusan kontainer bermuatan batu bara di sejumlah pelabuhan di Indonesia. "Pemerintah sebaiknya segera turun tangan mencari solusi agar rantai logistik nasional tidak lumpuh karena menimbulkan kekhawatiran serius di sektor pelayaran,&rdquo; kata&nbsp;Adik Dwi Putranto&nbsp;dikutip dari Antara, Rabu (15/10). Adik menuturkan saat ini ada ratusan kontainer yang telah diperiksa dan ditahan pihak berwajib dan sebagian besar berasal dari Kalimantan. Penahanan dilakukan karena adanya dugaan ketidaksesuaian antara isi muatan dengan dokumen manifest serta Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak sesuai dengan ketentuan. Di sisi lain, sejak merebak isu izin tambang abal-abal dan kegiatan pertambangan ilegal, aparat penegak hukum memperluas penyelidikan hingga ke pihak pengangkut atau pemilik kapal. Padahal perusahaan angkutan atau pelayaran pada dasarnya tidak memiliki akses langsung untuk mengetahui isi kontainer karena pengisian dilakukan oleh pemilik komoditas di masing-masing daerah. Ia menjelaskan, pemilik kargo minerba melakukan booking, mengambil kontainer, hingga mengisinya secara mandiri lalu menutup kontainer itu dengan segel dan baru dibawa ke pelabuhan untuk diangkut serta dilaporkan ke syahbandar. "Jadi, pihak pelayaran hanya mengangkut sesuai manifes sesuai dengan instruksi angkutan dari pemilik kargo itu sendiri," ujar Adik. Adik mengatakan, kini setiap kapal yang mengangkut batu bara ikut diperiksa secara ketat dan apabila ditemukan ketidaksesuaian antara isi dan manifes, maka seluruh pihak perusahaan angkutan atau pelayaran ikut terancam hukuman. Bahkan apabila terbukti melanggar maka perusahaan angkutan atau pelayaran dapat dijerat pidana hingga 10 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar sesuai UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara. Menurut dia, kebijakan itu menimbulkan kekhawatiran bagi perusahaan angkutan atau pelayaran hingga mereka memilih untuk berhenti sementara mengangkut batu bara karena menunggu kejelasan hukum dan aturan lantaran tidak mau mengambil risiko. Adik menilai pemeriksaan seharusnya dilakukan sejak awal yakni sebelum barang diangkut di pelabuhan muat, bukan saat barang sudah tiba di pelabuhan bongkar baru dipermasalahkan. Dengan begitu, tidak terjadi efek domino yang merugikan para pelaku usaha baik pemilik barang maupun pihak pengangkut. Ia pun berharap pemerintah bisa menjembatani situasi ini dengan memperjelas standar dan mekanisme pemeriksaan barang tambang. Pihak pengangkut, kata dia, harus ditempatkan sesuai tugas pokok dan fungsinya sehingga bukan dijadikan pihak yang ikut menanggung kesalahan administratif dari pemilik muatan. "Kalau tidak segera diselesaikan, dampaknya bisa meluas ke rantai pasok nasional dan bahkan sangat mungkin potensi mengganggu kinerja ekspor-impor karena kegiatan industri terganggu berkurangnya suplai batu bara," kata Adik.

Adik menuturkan saat ini ada ratusan kontainer yang telah diperiksa dan ditahan pihak berwajib dan sebagian besar berasal dari Kalimantan.

Ratusan Kontainer Batu Bara Tertahan, Kadin Jatim Minta Pemerintah Beri Solusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/08/JKT_Stabilitasi-Pasar-Modal-Indonesia_SALMAN-TOYIBI_-06-33690617-3872281841.jpg" alt="Ilustrasi pergerakan harga saham di IHSG. Reshuffle Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Sadewo Bikin Pasar Saham berguncang dan IHSG anjlok. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pergerakan harga saham di IHSG. Reshuffle Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Sadewo Bikin Pasar Saham berguncang dan IHSG anjlok. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Reshuffle Menteri di Kabinet Merah Putih, termasuk Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, disinyalir membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) anjlok ke posisi 7.766, Senin (8/9). Mengutip RTI Business, pasar saham Indonesia ditutup di zona merah 1,28 persen atau 100,50 basis poin ke posisi 7.766. Selama perdagangan hari ini, tercatat 232 saham melonjak. Sedangkan 451 saham turun dan 121 saham tidak berubah. Menanggapi hal ini, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, Adik Dwi Putranto mengatakan bahwa merosotnya IHSG hari ini merupakan respons negatif pasar yang masih tergolong wajar.&nbsp;"Tujuan reshuffle kabinet jelas, untuk meningkatkan efisiensi dan memperkokoh kinerja pemerintahan. Jadi reaksi pasar yang turun sementara ini hal biasa," ujar Adik dalam keterangannya, Senin (8/9). Menurutnya, investor tengah menahan diri untuk melihat arah kebijakan dari menteri-menteri baru. Fokus utama pengusaha saat ini, lanjut Adik, tertuju pada posisi Menteri Keuangan, yang tidak lagi dijabat Sri Mulyani.&nbsp; Sebab, reputasi Sri Mulyani yang disiplin, membuat pengusaha dan investor terbiasa dengan pola kebijakan fiskal ketat dan hati-hati, sehingga pergantian dirinya memunculkan keraguan sementara.&nbsp;"Begitu terjadi pergantian, wajar kalau pasar bereaksi negatif dulu. Investor masih menunggu arah kebijakan dari Menteri Keuangan yang baru. Intinya, kepercayaan pasar harus segera dibangun kembali,&rdquo; imbuhnya. Adik menilai Menteri Keuangan terbaru, Purbaya Yudhi Sadewa akan menghadapi dua tantangan besar, yakni menjaga defisit fiskal agar tetap terkendali di level 2 - 3 persen dari PDB (Pendapatan Domestik Bruto).&nbsp;Tantangan selanjutnya, Menteri Keuangan Purbaya dituntut untuk mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga menyentuh 6 - 6,5 persen pada 2026 mendatang. "Target ambisius ini hanya bisa tercapai apabila kebijakan fiskal tetap kredibel, disiplin, dan berpihak pada pertumbuhan. Kalau kepercayaan (investor) sudah pulih, dana asing akan masuk lagi ke Indonesia," tukas Adik.

IHSG Bursa Efek Indonesia anjlok akibat reshuffle kabinet, reaksi pasar wajar, tantangan Menteri Keuangan baru.

Pasar Saham Merah, Ketua Kadin Jatim Sebut Turunnya IHSG Wajar usai Reshuffle Menteri Keuangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/02/kadin-jatim-3271865656.jpg" alt="Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Jawa Timur mengingatkan aksi demonstrasi yang cenderung anarkis dalam beberapa hari terakhir dapat menimbulkan dampak terhadap stabilitas ekonomi. "Aksi demonstrasi yang meluas dan cenderung anarkis dalam beberapa hari terakhir bisa menimbulkan dampak serius bagi stabilitas ekonomi," kata Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto di Surabaya, Selasa (2/9). Adik mengatakan, kondisi ini dikhawatirkan akan menurunkan minat kunjungan wisatawan mancanegara sekaligus mengurangi kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Tanah Air. &lrm;Bahkan beberapa negara seperti Australia, Amerika Serikat, dan Inggris, telah mengeluarkan&nbsp;travel warning&nbsp;bagi warganya yang hendak bepergian ke Indonesia. &lrm;Bagi dunia usaha, stabilitas politik dan keamanan merupakan syarat mutlak dalam menjaga arus investasi, karena tanpa itu maka kepercayaan publik maupun pelaku usaha akan mudah goyah.&nbsp;"Kuncinya menjaga stabilitas adalah gotong royong. Aspirasi rakyat harus diterima dengan baik dan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah," ujar Adik. &lrm; &lrm;Ketidakstabilan politik pun diperkirakan memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi nasional karena banyak perusahaan menerapkan kebijakan&nbsp;work from home&nbsp;(WFH) untuk mengantisipasi gangguan mobilitas akibat demonstrasi. Hal ini, menurut Adik, bisa menurunkan produktivitas kerja dan memperlambat pemulihan ekonomi pascapandemi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/016519087/kementerian-pu-segera-rehabilitasi-fasum-rusak-akibat-demo-anarkis-anggarkan-hampir-rp-900-miliar">Kementerian PU segera Rehabilitasi Fasum Rusak Akibat Demo Anarkis, Anggarkan Hampir Rp 900 Miliar</a> &lrm; &lrm;Tak hanya itu, Ketua Hiswana Migas Jatim Ismed Jauhar mengatakan aksi yang tidak terkendali bisa mengganggu distribusi barang dan kebutuhan energi masyarakat. &lrm;Ia menjelaskan iklim usaha di Indonesia sangat dipengaruhi oleh stabilitas politik sehingga gangguan lalu lintas akibat demonstrasi bukan hanya menghambat arus distribusi, tetapi juga bisa menurunkan kenyamanan berinvestasi. "Sektor UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) yang bergantung pada kelancaran distribusi juga berisiko mengalami kerugian," katanya.

Kondisi ini dikhawatirkan menurunkan minat kunjungan wisatawan mancanegara sekaligus mengurangi kepercayaan investor terhadap iklim usaha.

Kadin Jatim Ingatkan Demo Anarkis Bisa Turunkan Minat Wisman Liburan ke Indonesia dan Kepercayaan Investor

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/09/Screenshot_2025-08-09-14-15-20-330_comandroidchrome-edit-530275295.jpg" alt="Kadin Jatim berharap aturan baru dari Kemendag bisa dijalankan dengan baik agar pengusaha bisa mendapatkan manfaat. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kadin Jatim berharap aturan baru dari Kemendag bisa dijalankan dengan baik agar pengusaha bisa mendapatkan manfaat. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com-Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur menyatakan beberapa ketentuan terbaru dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait relaksasi impor bakal mendorong roda ekonomi. Mereka berharap bahwa aturan tersebut bisa dijalankan dengan maksimal agar pengusaha bisa mendapatkan manfaat yang maksimal. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/humaniora/016411682/dari-gaza-ke-surabaya-perjuangan-dua-dokter-muda-untuk-masa-depan">Dari Gaza ke Surabaya: Perjuangan Dua Dokter Muda untuk Masa Depan</a>&nbsp; Wakil Ketua Umum Kadin Jawa Timur Bidang Promosi Dan Perdagangan Luar Negeri Tomy Kayhatu mengatakan, terdapat sembilan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang baru disosialisasikan kepada pengusaha di berbagai daerah termasuk Jatim. Yakni, Permendag Nomor 16 hingga 24 Tahun 2025. Dari evaluasinya, aturan ini justru menjadi kabar baik bagi para pelaku industri manufaktur Jawa Timur. ''Ini merupakan kabar gembira bagi industri manufaktur Jawa Timur yang sangat bergantung pada bahan baku impor,'' ujarnya di Surabaya. Dia menjelaskan, ada beberapa ketentuan yang sangat bermanfaat bagi pelaku industri manufaktur. Misalnya, kebijakan relaksasi terhadap 10 komoditas strategis. Aturan yang mempengaruhi total 482 kode Harmonized System (HS) itu meliputi produk kehutanan (441 HS), pupuk bersubsidi (7 HS), bahan baku plastik (1 HS), sakarin dan siklamat (2 HS), bahan bakar lain (9 HS), bahan kimia tertentu (2 HS), mutiara (4 HS), food tray (2 HS), alas kaki (6 HS), serta sepeda roda dua dan roda tiga (4 HS). Kemudian, ada relaksasi kelompok bahan baku dan penolong industri yang mencakup 29 Kode HS. Antara lain, komoditas seperti bahan baku plastik, bahan bakar lain, dan pupuk bersubsidi. Komoditas tersebut sebelumnya dikenakan Persetujuan Impor (PI). Namun, kini tidak lagi dikenakan pembatasan. ''Selain relaksasi, aspek lain dalam Permendag baru yang dinilai mendukung industri Jawa Timur adalah peran strategis Pusat Logistik Berikat (PLB). Ini solusi inovatif untuk mengatasi permasalahan dwelling time dan biaya logistik,'' terangnya. Dia menerangkan, PLB menawarkan keuntungan signifikan yaitu arus kas perusahaan tetap sehat. Sebab, pajak impor tidak langsung dibayar. Muatan tersebut pun tidak membebani pelabuhan utama sehingga beban hemorage tak terlalu besar. Alhasil, pabrik memiliki buffer stok bahan baku yang lebih stabil, dan biaya sewa gudang komersial dapat ditekan. Bagi industri Jawa Timur, lanjut dia, PLB merupakan game changer yang memungkinkan optimalisasi supply chain management dengan biaya yang lebih efisien. Oleh sebab itu, Kadin Jawa Timur mendorong para pelaku usaha untuk mengintegrasikan strategi PLB dalam perencanaan bisnis mereka. ''Sebagai provinsi dengan kontribusi ekonomi terbesar kedua nasional dan pusat industri manufaktur, Jawa Timur memiliki posisi strategis dalam implementasi regulasi ini,'' tegasnya. Meski menyambut baik, Tomy mengingatkan bahwa aturan tersebut juga harus dijalankan sambil memperhatikan kepentingan nasional. Misalnya, produk tekstil yang menjadi salah satu sektor unggulan Jawa Timur pengawasannya tetap dilakukan secara border dengan penambahan pengaturan untuk pakaian jadi dan aksesoris. (bil)

Kadin Jawa Timur mengungkapkan bahwa relaksasi impor terbaru dari Kementerian Perdagangan akan mendorong pertumbuhan ekonomi

Kadin Jatim Sambut Baik  Aturan Impor Bahan Baku Terbaru dari Kemendag

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/18/KONTRAK-18-2468458911.jpg" alt="Ilustrasi asuransi syariah (freepik)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi asuransi syariah (freepik).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Adik Dwi Putranto, menyoroti rendahnya tingkat literasi masyarakat Indonesia terhadap ekonomi syariah. Ia menegaskan bahwa ekonomi syariah bukan sekadar pilihan. Melainkan, kebutuhan yang mendesak untuk dijawab secara sistematis dan menyeluruh. Adik mengatakan, banyak PR dalam membangun ekonomi syariah. Padahal, demand untuk layanan ekonomi syariah makin tinggi. Contohnya, kebutuhan akan sertifikasi halal. "Sertifikat halal tidak lagi sebatas regulasi, melainkan sudah menjadi tuntutan pasar. Dalam sektor logistik, pebisnis harus menyesuaikan diri karena industri ekspor banyak yang mensyaratkan sertifikat halal pada seluruh rantai pasok," ungkapnya di Surabaya kemarin (20/5). Dia mengakui masih banyak tantangan yang dihadapi untuk mengembangkan ekonomi syariah. Terutama, dalam aspek digital. Berdasarkan data yang dihimpun, transaksi digital di e-commerce Indonesia mencapai sekitar Rp 700 triliun per tahun. Namun, pelaku ekonomi syariah baru mampu menyerap sekitar 15&ndash;20 persen dari total transaksi tersebut. Hal tersebut berarti masih ada ruang besar yang belum kita garap. Yang perlu dilakukan adalah memberi pemahaman bahwa transaksi syariah bisa dilakukan tanpa tatap muka secara langsung. Dosen Ekonomi Syariah Unair Muhammad Nafik Hadi Ryandono mengatakan, ekonomi Islam menekankan pentingnya etika berusaha yang bersifat universal dan dapat diterima oleh seluruh umat manusia, tanpa memandang agama. Ia menegaskan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam sejatinya adalah nilai-nilai etika universal yang menekankan kejujuran, keadilan, kerja sama, serta kepedulian terhadap lingkungan dan sesama manusia. "Bisnis dalam perspektif Islam harus dilandasi kejujuran dan niat untuk bekerja sama. Nilai-nilai ini diterima secara luas, karena bersumber dari prinsip kemanusiaan," ujarnya. Namun demikian, penerapan ekonomi Islam di Indonesia masih belum optimal. Data menunjukkan bahwa pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia baru mencapai sekitar 6,5 persen. Padahal, pertumbuhannya tercatat konsisten dan lebih tinggi dari rata-rata perbankan konvensional. "Masalahnya terletak pada literasi masyarakat. Banyak yang belum memahami perbedaan mendasar antara bunga dan sistem bagi hasil. Karena itu, edukasi sejak dini sangat penting, bahkan sejak dari dalam kandungan melalui makanan halal yang dikonsumsi ibu," paparnya.

Dia mengakui masih banyak tantangan yang dihadapi untuk mengembangkan ekonomi syariah. Terutama, dalam aspek digital.

Literasi Ekonomi Syariah di Indonesia Masih Minim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/03/trump-5-3176176004.jpg" alt="Presiden Amerika Donald Trump. (Brandon Bell/Reuters)" width="100%">
<figcaption>Presiden Amerika Donald Trump. (Brandon Bell/Reuters)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pengusaha Jawa Timur merasa bahwa masa penundaan 90 hari oleh rezim Presiden AS Donald Trump bakal menjadi momen penting. Dia menganggap bahwa penangguhan tarif bisa jadi sebagai tes loyalitas berbagai negara mitra termasuk Indonesia. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim mengatakan, penundaan implementasi tarif impor 32 persen untuk barang dari Indonesia pasti mendapatkan apresiasi baik dari pengusaha. Meskipun, dalam kurun waktu tersebut AS masih memberlakukan tarif selimut sebanyak 10 persen. "Indonesia harus bergerak secepat mungkin. Karena ada indikasi bahwa momen ini bakal menjadi penentu tarif di masa depan," jelasnya melalui siaran pers pekan lalu. Dia menjelaskan, kebijakan ekonomi internasional bukan atas prinsip multilateral atau kebijakan organisasi seperti WTO. Mereka menentukan melalui prinsip transaksi langsung dan pengaruh bilateral. Sehingga, reaksi masing-masing negara bisa menghadirkan hasil berbeda-beda. Dari semua tarif impor, sebagian negara memang memilih untuk tak melanjutkan agresi. Negara seperti Indonesia memutuskan tak memberlakukan tarif retaliasi terhadap AS. Menurutnya, reaksi tersebut bisa dibilang cerdik. Sebab, Trump sepertinya menggunakan penangguhan ini untuk melihat mitra mana yang mau memperbaiki hubungan perdagangan. Jika selama 90 hari ke depan mitra tersebut bisa memperbaiki kinerja perdagangan bilateral. "Trump sepertinya tahu bahwa defisit itu tak bisa dihilangkan begitu saja. Tapi, dia melihat mana saja yang menjadi 'good boys' dan mempunyai itikad baik," paparnya. Dengan kata lain, lanjut dia, Trump mencari sinyal kesetiaan ekonomi. Negara yang melakukan transaksi riil dalam waktu 90 hari bisa dianggap beritikad baik. Sehingga, besar kemungkinan negara tersebut bisa mendapatkan reward diplomatik dan dagang. Adik memperkirakan, ada beberapa kemungkinan insentif yang diberikan Trump jika Indonesia atau negara lain dianggap 'Good Boy'. Pertama, penurunan tarif bertahap. Tarif 32 persen tidak langsung diberlakukan, atau diturunkan secara selektif pada sektor tertentu. "Mereka juga bisa melakukan pengecualian produk tertentu. Indonesia bisa negosiasi agar produk unggulan seperti tekstil, alas kaki, atau komponen otomotif dikecualikan dari tarif penuh," ujarnya. Terakhir, AS bisa memberikan akses preferensial ke proyek strategis mereka. Perusahaan Indonesia bisa dilibatkan dalam proyek infrastruktur, energi, atau digitalisasi di AS (melalui joint venture). Ia menegaskan, kebijakan Trump sangat transaksional. Diplomasi stick and carrot itu bakal keras bagi negara yang melawan. "Bagi Indonesia, ini adalah ujian kecerdikan diplomasi ekonomi. Kita harus bisa menunjukkan kesungguhan ke AS, namun tetap menjaga agar struktur perdagangan nasional tidak terdistorsi oleh tekanan jangka pendek," imbuhnya.

Masa penundaan tarif impor 90 hari oleh AS menjadi momen penting bagi Indonesia dalam hubungan perdagangan.

Kadin Jatim: Masa Penundaan Tarif Impor 90 Hari Bisa jadi Ujian Loyalitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/IMG-20210725-WA0007.jpg" alt="Bea Cukai gagalkan pengiriman ratusan ribu rokok ilegal yang dibawa truk pengangkut mobil ambulans rusak di Gerbang Tol Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ditjen Bea Cukai Wilayah Jateng-DIY/Antara" width="100%">
<figcaption>Bea Cukai gagalkan pengiriman ratusan ribu rokok ilegal yang dibawa truk pengangkut mobil ambulans rusak di Gerbang Tol Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ditjen Bea Cukai Wilayah Jateng-DIY/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang berlebihan secara terus-menerus dinilai akan sangat memberatkan pelaku industri hasil tembakau (IHT). Namun, jika pemerintah tetap ingin melanjutkan rencana kenaikan cukai, sejumlah pihak merekomendasikan agar kenaikannya moderat, tidak lebih dari dua digit dan sesuai dengan tingkat inflasi saat ini. Hal tersebut lantaran kebijakan kenaikan CHT di tahun 2023-2024 justru memicu polemik baru. Tidak hanya menyebabkan turunnya realisasi penerimaan negara dari CHT tetapi juga memperbesar perpindahan konsumsi ke rokok ilegal. Dalam laporannya, Kementerian Keuangan menjelaskan penerimaan negara dari CHT sepanjang 2023 -2,35 persen (YoY) menjadi hanya Rp 213,48 triliun dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Indef Andry Satrio Nugroho berpendapat bahwa jika ingin menaikkan tarif cukai pada tahun 2025, pemerintah perlu meninjau kembali rumusan yang membentuk tarif cukai. Rumusan yang baku, transparan, dan jelas sangat berpengaruh pada penerimaan negara dan juga keberlangsungan dari IHT itu sendiri. Dia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan faktor kesehatan dijadikan parameter saat ini bagi para pemerintah dalam menentukan besaran cukai CHT. "Misalnya saja dengan asumsi pertumbuhan ekonomi pada 2025 mencapai 5 persen, lalu inflasi di angka 3 persen, dan faktor kesahatan tidak lebih dari 1 persen, sehingga semestinya tarif CHT di kisaran 9 persen. Sehingga pelaku usaha bisa lebih bersiap untuk menaikkan setorannya pada negara. Karena implikasinya dengan kenaikan tarif cukai yang dua digit tersebut produksi dari industri hasil tembakau itu menurun dan penerimaan negara dalam bentuk cukai hasil tembakau itu juga otomatis menurun,&rdquo; ungkap Andry, Selasa (23/4). Lanjut dia, pengendalian konsumsi rokok tidak hanya terletak pada tarif cukai, tetapi juga pada insentif dan fiskal. Apalagi kenaikan cukai yang eksesif bagi IHT akan berdampak ke sektor lain yang terkait seperti pertanian, padat karya, tenaga kerja, dan juga ritel. &ldquo;Sampai saat ini belum ada arah yang jelas kesana dan masih bersifat memaksa. karena kalau kita hanya fokus pada kenaikan tarif cukai pasti akan berimplikasi pada meningkatnya rokok ilegal,&rdquo; jelasnya. Sebab saat cukai naik terlalu tinggi, harga rokok pun langsung ikut meningkat. Sementara itu pabrikan tidak bisa begitu aja mengalihkan beban kenaikan tarif cukai secara langsung dan serentak kepada konsumen. Hasilnya konsumen &ldquo;terpaksa&rdquo; berpindah ke rokok yang lebih terjangkau dan malah membuka peluang pasar yang lebih luas bagi peredaran rokok ilegal. Tingginya peredaran rokok ilegal pun terlihat dari penindakan yang dilakukan Bea Cukai sepanjang 2023. Melalui Operasi Gempur Rokok Ilegal tahap dua ditemukan peredaran rokok ilegal melalui PJT mengalami peningkatan dengan jumlah barang hasil penindakan mencapai 73,5 juta batang. &ldquo;Kami menilai estimasi rokok ilegal yang disurvei oleh Bea Cukai masih tergolong rendah. Karena etika rokok ilegal terus meningkat tentu cerminan yang buruk terhadap Bea Cukai. Padahal kalau kita berbicara rokok ilegal tidak hanya tupoksi Bea Cukai tapi sudah masuk kejahatan internasional atau kejahatan cross border,&rdquo; tegas dia. Menurut Andry hal tersebut yang membuat kenapa survei rokok ilegal itu selalu rendah sehingga diperlukan data pembanding untuk melihat apakah betul survei yang dilakukan oleh Kemenkeu telah mencakup peradaran rokok ilegal secara menyeluruh. &ldquo;Baik dari segi asosiasi dan kami sendiri menilai peredaran rokok ilegal semakin besar seiring dengan meningkatnya tarif cukai yang cenderung esksesif,&rdquo; pungkas dia. Dalam kesempatan yang berbeda, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, Adik Dwi Putranto, turut menyoroti kebijakan kenaikan CHT pada tahun 2023-2024 juga dinilai tidak mampu membendung maraknya perpindahan konsumsi ke rokok murah dan rokok ilegal. Dia meminta pemerintah lebih serius lagi dalam menutup usaha rokok ilegal untuk meningkatkan penerimaan negara. Sebab, angka kerugian negara dari usaha ilegal, termasuk rokok ilegal, jumlahnya sudah sangat tinggi untuk dapat ditambal oleh negara. &ldquo;Permasalahannya kalau rokok ilegal dengan harga Rp 15.000 itu semuanya masuk ke perusahaan, sedangkan rokok legal yang masuk ke perusahaan hanya 25 persen, selebihnya masuk ke negara berupa cukai. Berarti apabila rokok legal dengan harga Rp 35.000&nbsp;maka hanya sekitar Rp 8.000-9.000 yang masuk ke perusahaan untuk biaya produksi, karyawan, dan keuntungan. Ya, pasti kalah kalau (yang legal) mau melawan yang ilegal," Data tersebut terefleksi dari realisasi setoran cukai dalam penerimaan kepabenan dan cukai hingga 15 Maret 2024 pun ikut menyusut 5,9 persen akibat penurunan produksi barang kena cukai (BKC) utamanya hasil tembakau (HT). Fakta lainnya populasi sejumlah pabrik rokok semakin tergerus dimana dari 4.700 lebih pabrik di tahun 2019, menjadi hanya 1,000-an di tahun 2021. Dampak yang terasa pada pabrik golonganTier1 sebagai penyumbang 86 persen cukai yang saat ini hanya tersisa 4 dari sebelumnya 7 pabrik.

Ketua Kadin Jatim Adik Dwi meminta pemerintah lebih serius lagi dalam menutup usaha rokok ilegal untuk meningkatkan penerimaan negara.

Tarif Cukai Dua Digit Suburkan Rokok Ilegal, Rumusan CHT 2025 Perlu Ditinjau Ulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/rokok-ilegal.jpg" alt="Konferensi pers pemusnahan rokok ilegal oleh Bea Cukai Sidoarjo, Rabu (18/11) (Dok. Bea Cukai Sidoarjo)" width="100%">
<figcaption>Konferensi pers pemusnahan rokok ilegal oleh Bea Cukai Sidoarjo, Rabu (18/11) (Dok. Bea Cukai Sidoarjo)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penerapan kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang terlalu tinggi setiap tahunnya memicu berbagai polemik baru. Salah satunya yaitu perpindahan konsumsi ke rokok murah hingga rokok ilegal. Tidak hanya itu, besaran kenaikan tarif CHT yang berlebihan secara terus-menerus juga dinilai menjadi penyebab merosotnya realisasi penerimaan negara dari CHT hingga 2,35 persen (yoy) atau senilai Rp 213,48 triliun pada tahun 2023. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, Adik Dwi Putranto, turut menyoroti kinerja fungsi cukai yang tidak tercapai sebagai sumber penerimaan negara serta pengendalian konsumsi. Realisasi penerimaan cukai rokok justru berkurang, sementara angka prevalensi perokok tak kunjung turun. Kebijakan kenaikan CHT oada&nbsp;tahun 2023-2024 juga dinilai tidak mampu membendung maraknya perpindahan konsumsi ke rokok murah dan rokok ilegal. "Permasalahannya kalau rokok ilegal dengan harga Rp 15 ribu itu semuanya masuk ke perusahaan. Sedangkan rokok legal yang masuk ke perusahaan hanya 25 persen, selebihnya masuk ke negara berupa cukai. Berarti apabila rokok legal dengan harga Rp 35 ribu maka hanya sekitar Rp8-9 ribu yang masuk ke perusahaan untuk biaya produksi, karyawan, dan keuntungan. Ya, pasti kalah kalau (yang legal) mau melawan yang ilegal," ungkap Adik&nbsp;dalam keterangan tertulis, Selasa (2/4). Adik menambahkan, pemerintah harus lebih serius dalam menutup usaha rokok ilegal untuk meningkatkan penerimaan negara. Sebab, angka kerugian negara dari usaha ilegal, termasuk rokok ilegal, jumlahnya sudah sangat tinggi sekali untuk dapat ditambal oleh negara. Selain itu, Adik juga menegaskan angka kenaikan cukai idealnya single digit. Terpisah, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Golkar, Misbakhun, menjelaskan penyebab menjamurnya rokok ilegal tidak lepas dari pengaruh kenaikan harga rokok akibat dorongan tarif cukai yang kenaikannya jauh lebih tinggi dari angka inflasi nasional serta pendapatan konsumen. Hal tersebut, ungkap Misbakhun, pada akhirnya berimbas pada daya beli masyarakat, sehingga rokok ilegal semakin menjamur dan akhirnya menurunkan produksi rokok. "Peningkatan tarif cukai tidak serta merta menurunkan minat merokok masyarakat, justru konsumen cenderung mencari produk yang harganya memenuhi kemampuan membelinya. Oleh sebab itu, setiap kenaikan tarif cukai perlu diiringi dengan peningkatan pengawasan yang semakin ketat terhadap sejumlah perusahaan rokok ilegal. Penurunan volume produksi rokok karena merebaknya rokok ilegal tentu merugikan negara," tegasnya. Maka dari itu, Misbakhun mengatakan, kenaikan cukai secara terus-menerus akan berdampak pada peningkatan peredaran rokok ilegal dan keberlangsungan Industri Hasil Tembakau (IHT) yang terbukti melalui penurunan jumlah pabrikan rokok, terutama Golongan 1 karena Golongan 1 memiliki tingkat sensitivitas terbesar apabila terjadi perubahan harga. Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai sisi di industri yang terlibat dalam menentukan kebijakan cukai di Indonesia dengan melakukan 'rembuk bersama' semua pemangku kepentingan secara berkesinambungan. "Kenaikan harga rokok bukan langkah efektif untuk mengendalikan konsumsi rokok. Dampak kenaikan harga rokok terhadap peningkatan peredaran rokok ilegal dan penurunan pabrik rokok lebih besar dibandingkan dengan penurunan angka prevalensi merokok. Sehingga, saat ini pemerintah perlu menahan kenaikan harga rokok untuk menjaga keseimbangan pilar lain yang terlibat dalam IHT," tutupnya.

Ketua Kadin Jatim Adik mengatakan, pemerintah harus lebih serius dalam menutup usaha rokok ilegal untuk meningkatkan penerimaan negara.

DPR: Kenaikan Cukai Tak Efektif Kendalikan Konsumsi karena Marak Rokok Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/25/kadin-jatim-564685062.jpg" alt="Kadin Jatim kerja sama dengan salah satu pemerintah provinsi di Thailand." width="100%">
<figcaption>Kadin Jatim kerja sama dengan salah satu pemerintah provinsi di Thailand.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur menggarap potensi kerja sama dengan negara lain. Kali ini dengan delegasi Thailand yang dipimpin oleh Gubernur Provinsi Narathiwat Sanan Phongaksorn. Mereka pun menerima proposal untuk menggarap pengembangan komoditas agrikultur seperti durian. Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto mengatakan, Sanan menawarkan kerja sama pengembangan komoditas durian. Hal itu sesuai dengan keunggulan industri buah-buahan di Thailand. Sedangkan, pasar durian di tanah air sendiri cukup besar. "Kita perlu belajar bagaimana budi dayanya dan pengolahan pascapanen," ujarnya di Surabaya Senin (24/7). Dengan transfer ilmu, Adik berharap produsen tanah air bisa mengincar pasar ekspor. Oleh karena itu, dia juga mengusulkan program siswa SMK magang di Thailand terkait budi daya durian dan industri pengolahannya. "Selain itu, kami juga menawarkan kerja sama perdagangan dan investasi," tuturnya. Sanan menjelaskan, mereka datang ke Indonesia karena adanya undangan kerja sama bidang pendidikan. Namun, pihaknya juga berharap bisa menjalin hubungan di bidang lain. Misalnya, industri, perdagangan, dan pertanian. Dia mengatakan, kebutuhan durian di Provinsi Narathiwat sangat besar karena produknya diolah menjadi produk turunan. Oleh karena itu, dia berharap pengusaha Jawa Timur bisa belajar budi daya durian yang baik, mulai pemilihan benih, cara budi daya, hingga pengolahan pascapanen. "Harapan kami, jika ada perusahaan yang sudah berhasil mengembangkan budi daya durian ini bisa ekspor. Termasuk ke Thailand," imbuhnya.&nbsp;(bil/c6/dio)

Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto mengatakan, Sanan menawarkan kerja sama pengembangan komoditas durian.

Kadin Jatim Gandeng Pemprov Narathiwat di Thailand Garap Potensi Durian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/12/WhatsApp-Image-2023-06-12-at-172339-2601234645.jpeg" alt="Peserta pelatihan master trainer menyelesaikan rangkaian pelatihan." width="100%">
<figcaption>Peserta pelatihan master trainer menyelesaikan rangkaian pelatihan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Puluhan peserta pelatihan master trainer yang digelar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, Kadin Institute, IHK Trier Jerman, GIZ Jerman, dan S4C Swisscontact, telah menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan dan siap melatih serta menguji pelatih tempat kerja. Direktur Kadin Institute Nurul Indah Susanti mengatakan, pelatihan master trainer untuk penyiapan SDM yang mampu mencetak pelatih tempat kerja. Sebab, di Jatim jumlahnya masih sangat kurang. &rdquo;Jatim hanya memiliki 7 master trainer. Padahal kebutuhan untuk vokasi sangat luar biasa. Seluruh kabupaten/kota kita gerakan semua untuk pelaksanaan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai amanat Perpres 68/2022,&rdquo; ungkap Nurul Indah Susanti, Senin (12/6). Keberadaan master trainer, lanjut dia, akan membantu menyuarakan revitalisasi vokasi di Jatim dan seluruh Indonesia. Sehingga kebutuhannya diperkirakan akan bertambah terus seiring dengan target pemerintah terkait SDM unggul pada 2045. Pelatihan master trainer diikuti 13 peserta, perwakilan dari PT PAL, PT Charoen Pokphand Indonesia, PT Satoria Grup, PG Rajawali I, PT Indiratex Spindo, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Negeri Surabaya, Rumah Vokasi Gresik, dan Dinas Pendidikan Jatim. Koordinator Program Kemitraan Vokasi IHK (Kadin Trier Jerman) Andreas Gosche mengatakan, reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi yang sedang dilakukan adalah sebuah proses yang cukup panjang. Master trainer adalah salah satu unsur yang sangat diperlukan. &rdquo;Kami dari IHT Trier Jerman merasa sangat senang. Sejak beberapa tahun lalu, kami telah memulai dan tetap komitmen, khususnya dengan Kadin Jatim yang konsisten,&rdquo; ujar Gosche. Asisten Program Kemitraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi IHK (KADIN) Trier Jerman Mohamad Reza Nurhardyansyah menambahkan, penambahan jumlah master trainer memudahkan Kadin Jatim untuk mencetak pelatih tempat kerja di daerah. Sebab pelatih tempat kerja adalah jantung dari pelaksanaan vokasi. &rdquo;Dengan pelatihan master trainer ini akan mendorong percepatan pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi untuk mencetak SDM unggul dan berdaya saing,&rdquo; tutur Reza. Sementara itu, para peserta juga mengaku sangat senang dengan diselenggarakannya pelatihan tersebut. Kepala Biro Manajemen Sumber Daya Manusia PT PAL Titiana Irawati mengaku terbantu dengan kegiatan itu. Melalui pelatihan itu, dia menjadi lebih tahu secara sistematis apa yang harus dilakukan ketika harus melatih pelatih tempat kerja. &rdquo;Pelatih tempat kerja yang kami sebut pembimbing pemagangan di PT PAL tidak banyak yang telah mendapatkan bekal ilmu ini. sudah direncanakan di training plan kami tetapi belum terealisasi sampai sekarang secara penuh,&rdquo; jelas Titiana.

Peserta pelatihan master trainer yang digelar Kadin Jatim selesaikan rangkaian pelatihan dan siap melatih serta menguji pelatih tempat kerja

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kadin jatim

Berita Terkini