<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/31/Screenshot_2024-12-31-10-17-42-648_comandroidchrome-edit-4093351516.jpg" alt="Kadiv Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim. (ANTARA/Nadia Putri Rahmani)" width="100%">
<figcaption>Kadiv Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim. (ANTARA/Nadia Putri Rahmani)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kadivpropam Polri, Irjen Abdul Karim, memastikan Propam Polri akan terus berbenah, berjuang dan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Hal ini disampaikan&nbsp;pada momentum HUT Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri yang ke-23 hari ini tepat 17 Oktober 2025. &ldquo;Dirgahayu Propam Polri ke-23, profesional, disiplin, akurat, dan beretika. Kami akan terus berbenah, berjuang dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik demi mewujudkan Polri yang semakin profesional dan dicintai masyarakat,&rdquo; kata dia, Jumat (17/10). Irjen Pol Abdul Karim, mengatakan turut menyampaikan permintaan maaf bilamana masih terdapat kekurangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di usia ke-23. Dia menyadari, masih terdapat kekurangan dari Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. &ldquo;Di momen hari jadi ke- 23, saya selaku pimpinan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam pelayanan kami,&rdquo; tegas dia. Irjen Pol Abdul Karim memastikan momentum hari jadi Propam ini menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran untuk meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia berharap, Propam Polri makin matang dan adaptif menghadapi tantangan zaman. &ldquo;Di usia ke-23 ini, Propam Polri diharapkan semakin matang dan adaptif menghadapi tantangan zaman, tetap menjadi garda terdepan dalam membangun kepercayaan publik, serta menjadi teladan integritas bagi seluruh anggota Polri," tutupnya.

Kadivpropam Polri, Irjen Abdul Karim, memastikan Propam Polri akan berbenah, berjuang dan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik.

HUT ke-23 Propam Polri, Irjen Abdul Karim Ingatkan Anak Buahnya Menjadi Garda Terdepan Dalam Melayani Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Ferdy-Sambo-Vonis-Mati-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Ferdy Sambo menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (13/1/2023). Ferdy Sambo divonis hukuman mati. Majelis Hakim Peng" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Ferdy Sambo menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (13/1/2023). Ferdy Sambo divonis hukuman mati. Majelis Hakim Peng</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ferdy Sambo disebut-sebut memiliki banyak rahasia pejabat Polri. Posisinya dulu sebagai Kadiv Propam Polri tentunya mengetahui persis perbuatan nakal para petinggi Polri. Salah satu kasus yang diyakini diketahuinya adalah kasus penipuan jam tangan mewah Richard Mille.  Dosen Peguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Alfons Loemau meyakini kasus Richard Mille sudah masuk dalam catatan Ferdy Sambo saat masih aktif menjabat Kadiv Propam Polri. Hal ini lantaran saat penanganan perkara tersebut diduga terjadi penyimpangan prosedur.  "Berkas atau laporan masyarakat tentang hal-hal yang tidak sesuai prosedur atau tidak sesuai standar profesi, Provos kan punya data. Provos ini punya atasan, Kadiv Propam. Peran Kadiv Propam sebagai big data berbagai pelanggaran di lingkungan kepolisian itu terdata dengan baik. Ini kapan saja bisa dilempar, itu bisa saja terjadi," kata Alfons kepada wartawan, Jumat (17/2).  Alfons menjelaskan, adanya indikasi kuat keterkaitan kasus penipuan dan pemerasan dalam perkara Richard Mille dengan upaya Ferdy Sambo membuka kartu truf kepolisian. Pasalnya pihak yang memimpin rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J adalah pihak yang disebut dalam perkara Richard Mille.  "Rekonstruksi kasus Ferdy Sambo kan dipimpin oleh Direktur Tindak Pidana Umum (Andi Rian Djajadi). Direktur Tindak Pidana Umum pada saat itu dan Wakabareskrim, orang-orang yang menentukan skenario selanjutnya, setelah rekonstruksi dan pra-rekonstruksi. Orang-orang ini terindikasi, diduga terkait dengan kasus Richard Mille," tambahnya.  Alfons menduga kasus Richard Mille akan terus dimainkan Ferdy Sambo, terutama setelah adanya vonis mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, Sambo akan melihat terlebih dahulu terkait proses banding yang diajukan.  "Kita lihat dari upaya banding (Ferdy Sambo) ini bagaimana kira-kira nanti memberikan hasil yang sesuai harapan. Menurut saya, pada era diajukan banding ini , dia diam-diam sambil mulai susun langkah-langkah serangan balik. Serangan balik ini akan dimulai apabila banding ini tidak memenuhi harapan," pungkas Alfons.  Sebagaimana diketahui, beredar alur diagram kasus penipuan dan pemerasan jam tangan mewah Richard Mille. Dalam diagram tersebut terdapat beberapa nama petinggi Polri. Menurut diagram itu Divisi Propam Polri telah menggelar Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).  Disebutkan pula bahwa Kompol A sudah divonis Sidang Etik selama demosi 10 tahun. Diduga, Kompol A menerima dana dari Tony Sutrisno sebesar Rp 3,7 miliar. Kemudian, Kompol A setor ke Kombes Rizal Irawan sebesar Rp 2,6 miliar.  “Kok bisa Kombes Rizal Irawan disunat hukumannya jadi 1 Tahun Demosi dan atas atensi Wakapolri. Sedangkan anak buahnya didemosi 10 Tahun, apakah itu adil? Oh, iya. Keterlibatan Brigjen Andi Rian dan Komjen Agus Andrianto kok nggak diselidiki,” tulis diagram tersebut.  Merespons ini, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan bahwa dugaan pemerasan terhadap seorang pengusaha bernama Tony Sutrisno milliar merupakan kasus lama. Bahkan, Bareskrim Polri menyatakan tidak menemukan unsur pidana terkait dugaan pemerasan senilai Rp 4 miliar.  "Itu kejadian lama dan sudah dijelaskan," demikian Dedi menandaskan.  Sementara itu, Andi Rian sendiri tak banyak mengomentari ihwal beredarnya diagram pemerasan pengusutan kasus penipuan Richard Mille. Dia hanya meminta diagram tersebut diklarifikasi kepada yang menyebarkan.  "Tanyakan saja sama yang membuat," ujarnya.

Kasus Richard Mille Disebut Masuk Catatan Ferdy Sambo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Kadiv-Propam-Polri-Irjen-Pol-Ferdy-Sambo-dan-istrinya-Putry-Sambo-640x360-1.jpg" alt="ILUSTRASI: Mantan Kadiv Propam Polri nonaktif Irjen Pol Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Candrawathi. Kini keduanya jadi tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Mantan Kadiv Propam Polri nonaktif Irjen Pol Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Candrawathi. Kini keduanya jadi tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Bareskrim Polri telah menetapkan Bharada Richard Eliezer alias Bharada E sebagai tersangka. Polri memastikan pengusutan tidak akan berhenti di sana, proses pemeriksaan pihak-pihak lainnya akan berjalan.  "Pemeriksaan atau penyidikan tidak berhenti sampai di sini, ini tetap berkembang sebagaimana juga rekan-rekan ketahui masih ada beberapa saksi lagi yang akan kita lakukan pemeriksaan," kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian kepada wartawan, Kamis (4/8).  Pada hari ini, Kadiv Propam Polri nonaktif Irjen Pol Ferdy Sambo telah diagendakan untuk dimintai keterangan pukul 10.00 WIB. Sedangkan istrinya, Putri Chandrawathi belum bisa diperiksa.  "Sampai saat ini untuk ibu PC masih belum bisa dilakukan pemeriksaan," jelas Andi.  Sebelumnya, Penyidik Bareskrim Polri resmi menetapkan Bharada Richard Eliezer alias Bharada E sebagai tersangka tewasnya Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Dia diketahui sebagai penembak langsung Brigadir J.  "Penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Bharada E sebagai tersangka," kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (3/8).  Andi menuturkan, Bharada E disangkakan melanggar Pasal 338 Juncto Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam kasus ini penyidik telah memeriksa 42 saksi termasuk beberapa saksi ahli.  Penyidik juga telah melakukan uji balistik, termasuk telah menyita sejumlah barang bukti. Seperti alat komunikasi, CCTV, dan lainnya. "Dari hasil penyidikan tersebut pada malam ini penyidik sudah melakukan gelar perkara, dan pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup," jelas Andi.

Usai Bharada E Jadi Tersangka, Hari Ini Ferdy Sambo Diperiksa Penyidik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Rumah-Dinas-Kadiv-Propam-Polri-Irjen-Ferdy-Sambo-Dery-Ridwansah-3-2.jpg" alt="Suasana rumah dinas Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan , Senin (11/7/2022). Rumah dinas Kadiv Propam Polri ini diduga menjadi lokasi penembakan yang menewaskan Brigadir J. Brigadir J tewas dalam ba" width="100%">
<figcaption>Suasana rumah dinas Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan , Senin (11/7/2022). Rumah dinas Kadiv Propam Polri ini diduga menjadi lokasi penembakan yang menewaskan Brigadir J. Brigadir J tewas dalam ba</figcaption>
</figure>Rekaman CCTV di RS Polri Kramat Jati Ditengarai Raib  JawaPos.com – Tirai yang menutupi kasus kematian Brigadir Polisi Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigpol J) perlahan-lahan tersingkap. Kali ini soal rekaman CCTV yang bisa menjadi kunci untuk mengungkap kasus tersebut. Ternyata bukan hanya rekaman CCTV di sekitar rumah Kadivpropam Polri Irjen Ferdy Sambo yang hilang. Rekaman CCTV di RS Bhayangkara Tk 1 R. Said Sukanto (RS Polri) pun ditengarai raib.  Jawa Pos kemarin mendatangi RS Polri di Kramat Jati, Jakarta Timur.  RS itu disebut menjadi lokasi pengurusan jasad Yosua pascainsiden di rumah Kadivpropam Jumat (8/7) lalu. ”Kebanyakan baru tahu (kalau dibawa ke RS Polri) setelah viral hari Senin (11/7) itu,” kata seorang petugas RS Polri.  Petugas yang tidak ingin disebut namanya itu tidak tahu persis kapan jasad Yosua tiba di RS Polri. Sebab, pada saat itu dia sedang libur. ”Setahu saya nggak banyak yang tahu. Ketika ramai, baru pada tahu kalau jenazah sempat dibawa ke sini (RS Polri, Red),” ungkapnya.  Dia melanjutkan, kemarin pagi ada rombongan anggota polisi yang datang ke RS Polri menggunakan ambulans. Mereka meminta petugas menghapus rekaman CCTV, khususnya yang mengarah ke jalur masuk kendaraan. ”CCTV di tempat parkir juga diminta dihapus,” tuturnya.  Dia tidak tahu persis alasan penghapusan memori CCTV tersebut. Namun, dia menduga ada kaitannya dengan peristiwa tewasnya Yosua. Informasi yang beredar, rekaman video di RS Polri dan rumah Kadivpropam diambil polisi untuk kepentingan penyidikan.  Sebagaimana diberitakan, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menyebut Yosua tewas akibat baku tembak dengan Bharada E di rumah Kadivpropam Irjen Ferdy Sambo Jumat (8/7) lalu. Baku tembak dipicu ulah Yosua yang melecehkan dan menodong Putri Ferdy Sambo, istri Kadivpropam, dengan senjata api. Namun, narasi tersebut dituding janggal. Pihak keluarga Yosua menyatakan bahwa Yosua sempat disiksa sebelum ditembak mati. Dugaan tersebut kemarin ditegaskan lagi oleh Kamaruddin Simanjuntak, pengacara keluarga Yosua.  Dia memaparkan fakta-fakta untuk mendukung dugaan tersebut. Fakta itu mengacu pada foto jenazah sebelum dimakamkan. Kamaruddin menyebut, sejumlah ponsel keluarga Yosua sempat diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, beruntung foto-foto tersebut bisa diselamatkan. ”Foto-foto itu ada backup-nya,” kata Kamaruddin saat dihubungi Jawa Pos kemarin (17/7).  Dari foto-foto itu, lanjut Kamaruddin, dapat dilihat bahwa selain bekas luka tembak, ada beberapa luka yang diduga bekas pukulan dan robekan akibat benda tajam. Di antaranya terdapat di tangan, kaki, belakang telinga, dan dagu sampai leher. ”Lubang telinganya bengkak, sampai rahangnya itu berpindah,” ujar advokat asal Medan tersebut.  Ada pula luka memar di bagian bahu dekat tulang selangka. Sekilas, bagian tubuh itu tampak rusak. Kerusakan parah yang diduga akibat penyiksaan juga terlihat di bagian jari-jari tangan. ”Pertanyaannya, itu luka setelah ditembak atau sebelum ditembak?” kata pengacara yang ditunjuk sebagai kuasa hukum keluarga Yosua tersebut. Sederet bekas luka itu membuat Kamaruddin berkeyakinan bahwa Yosua mengalami penganiayaan sebelum ditembak mati.  Keyakinan itu tentu berseberangan dengan penjelasan resmi Polri yang menyebut bahwa Yosua tewas karena baku tembak dengan Bharada E. ”Kalau itu luka setelah ditembak, untuk apa lagi tangannya dirusak, kakinya ditusuk, bahunya juga dirusak, dan perutnya memar seperti pukulan benda tumpul?” terangnya.  Atas nama keluarga Yosua, Kamaruddin menegaskan, pihaknya akan terus menyuarakan kejanggalan-kejanggalan tersebut. Kamaruddin menegaskan, narasi baku tembak di rumah Kadivpropam yang bermula dari pelecehan jelas tidak bisa diterima. Sebab, sebelum meninggal, tepatnya pukul 10.00, Yosua sempat menelepon pihak keluarga. Saat itu, Yosua mengaku berada di Magelang menuju Jakarta bersama Kadivpropam dan istrinya.  ”Estimasi perjalanan itu sekitar tujuh jam, berarti sampai Jakarta pukul 5 sore,” paparnya. Merujuk keterangan resmi Polri, Yosua disebut terlibat adu tembak dengan Bharada E pukul 17.00. ”Kalau tewasnya jam 5 sore, kemungkinan besar tewasnya bukan di rumah itu (Kadivpropam, Red), tapi di tempat lain,” imbuh advokat yang punya hubungan saudara dengan ibu Yosua tersebut.  Di sisi lain, Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) M. Choirul Anam menyebut, pihaknya mendapat banyak keterangan dari keluarga Yosua di Jambi. Komnas HAM juga sudah mengantongi foto-foto dan video yang berkaitan dengan peristiwa meninggalnya Yosua. ”Kami juga diberikan konteks, foto-foto itu diambilnya gimana, konteksnya apa,” terangnya.  Respons Mabes Polri  Mabes Polri tak mau larut dalam berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat. Mereka tetap berupaya memperkuat proses pembuktian ilmiah dalam kasus penembakan Yosua. Salah satunya dengan mengombinasikan bukti ilmiah dengan keterangan saksi-saksi. Bukti ilmiah tersebut diharapkan bisa menghindari spekulasi-spekulasi dalam kasus penembakan di kediaman Ferdy Sambo.  Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, jangan sampai kasus tersebut dianalogikan tanpa bukti ilmiah. Serta dikomentari oleh orang yang bukan ahli dalam bidangnya. ’’Ini justru bisa memperkeruh keadaan,’’ terangnya.  Tim gabungan internal dan eksternal melakukan beberapa langkah pendekatan scientific crime investigation. Misalnya, kedokteran forensik berupaya merampungkan hasil otopsi. ’’Laboratorium forensik juga melakukan uji balistik dari proyektil, selongsong, dan senjata api,’’ jelasnya.  Selanjutnya, ada sejumlah langkah yang ditempuh di tempat kejadian perkara. Dia mengatakan, Inafis Polri melakukan olah TKP untuk menemukan sidik jari dan deoxyribonucleic acid (DNA). ’’Jarak dan sudut tembakan juga dicari,’’ urainya.  Petugas juga masih berupaya menemukan CCTV di dalam dan luar rumah Kadivpropam. Bahkan, handphone milik korban penembakan juga sedang coba ditemukan. ’’Semua dilakukan,’’ ungkapnya.  Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) juga melakukan pemeriksaan saksi-saksi. ’’Pembuktian ilmiah dan pemeriksaan saksi dilakukan paralel atau sejajar,’’ jelasnya.  Kendati tim gabungan dan Dittipidum dikerahkan, ternyata penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan masih menangani kasus tersebut. ’’Dittipidum akan berikan asistensi,’’ tegasnya.  Setiap bukti ilmiah itu akan dilihat kesesuaiannya dengan hasil pemeriksaan saksi-saksi. Dengan semua proses tersebut, diharapkan fakta yang sebenarnya akan terungkap. ’’Polri akan menyampaikan secara objektif, mohon bersabar. Tim sedang bekerja,’’ ujarnya.

Keluarga Yosua Curigai TKP Penembakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/wakapolri-gatot-eddy-sulitnya_menemukan.jpg" alt="KOLABORASI: Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono (kiri) didampingi Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik memberikan keterangan usai pertemuan di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, kemarin (15/7). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>KOLABORASI: Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono (kiri) didampingi Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik memberikan keterangan usai pertemuan di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, kemarin (15/7). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>Komnas HAM Janji Ada Perkembangan dalam Waktu Dekat JawaPos.com – Satuan tugas khusus Polri terus berupaya menjawab berbagai teka-teki yang masih menyelimuti kasus penembakan Brigadir Yosua. Salah satu yang didalami adalah di mana lokasi Kadivpropam Irjen Ferdy Sambo melakukan tes polymerase chain reaction (PCR). Di tengah matinya closed circuit television (CCTV) di dalam rumah dan digantinya CCTV di luar rumah, mengetahui lokasi tes PCR itu menjadi penting untuk memberikan titik terang kasus tersebut. Informasi yang diterima Jawa Pos, penelusuran oleh tim khusus tersebut dilakukan atas perintah langsung dari orang nomor satu di Korps Bhayangkara. Namun, lokasi tes PCR itu hingga saat ini masih menjadi misteri. Dalam keterangan Divhumas Polri beberapa waktu lalu, memang disebutkan bahwa Kadivpropam tidak berada di rumah saat peristiwa penembakan terjadi. Sambo disebutkan sedang melakukan tes PCR. Namun, dalam keterangan divhumas tidak disebutkan lokasi tes PCR itu. Dari penelusuran Jawa Pos, di sekitar Perumahan Kompleks Polri yang menjadi lokasi kediaman Kadivpropam, setidaknya ada empat klinik yang bisa melayani tes PCR. Untuk di Jakarta Selatan sendiri ada sekitar 10 klinik dan rumah sakit yang melayani tes PCR. Bila lokasi Kadivpropam melakukan tes PCR tanpa alamat yang jelas, jelas diperlukan energi yang besar untuk memeriksa satu per satu klinik tersebut. Keterbukaan Polri melalui tim khusus untuk menuntaskan kasus secara transparan diperkuat dengan pertemuan antara tim khusus yang dipimpin Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono dan Komnas HAM. Setelah pertemuan tersebut, Gatot menegaskan komitmen Kapolri untuk membantu Komnas HAM mendalami kasus itu. ”Ketika dibutuhkan data tertentu, contohnya hasil laboratorium dan kedokteran forensik, kami akan hadirkan untuk Komnas HAM,’’ paparnya. Tim khusus saat ini masih melakukan pendalaman dengan menggelar pemeriksaan forensik. Semua itu dilakukan untuk menelusuri fakta yang terjadi di TKP awal, yakni kediaman Kadivpropam. Langkah lainnya, Bareskrim juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang diperlukan. ”Kami berharap masyarakat sabar menunggu proses ini. Begitu selesai, kami akan sampaikan,’’ tegasnya. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, pertemuan dengan Polri dilakukan untuk menegaskan koordinasi di antara kedua lembaga dalam penyelidikan kasus penembakan di kediaman Kadivpropam Polri Irjen Ferdy Sambo. ”Karena kami sejak kemarin sudah bersepakat, masing-masing akan berjalan sesuai tugas dan fungsinya berdasar mandat undang-undang,” terang dia. Damanik optimistis, Komnas HAM dan Polri dapat menuntaskan tugas masing-masing sebagaimana pernah dilakukan dalam peristiwa-peristiwa yang lalu. ”Dengan demikian, tidak terlalu sulit kami berkoordinasi karena punya pengalaman dalam mengatur irama kerja bersama,” imbuh Damanik. Kerja-kerja itu pun dilakukan dengan tetap menghormati wewenang masing-masing. Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Choirul Anam menyatakan, dalam pertemuan kemarin ditegaskan komitmen untuk menuntaskan tugas masing-masing. Ada komitmen soal akses terhadap data dan informasi. ’’Kalau (Komnas HAM) butuh apa saja, mekanismenya apa saja monggo,” ucap Anam. Dia memastikan, setiap informasi tersebut akan diperlakukan setara. Baik informasi yang bersumber dari kepolisian, keluarga korban, maupun semua pihak terkait. Dia pun tegas menyatakan, Komnas HAM tidak akan ragu memanggil dan meminta keterangan setiap orang yang berhubungan dengan peristiwa di Kompleks Polri Duren Tiga itu. Termasuk di antaranya Irjen Ferdy dan istri. ”Semua pihak yang punya kaitan dengan kasus ini akan kami mintai keterangan. Baik dipanggil atau kami datangi,” imbuhnya. Meski belum bersedia bicara banyak, Anam menyatakan bahwa dalam waktu dekat bakal ada informasi baru yang disampaikan kepada publik. ”Lihat Minggu atau Senin nanti,” ujarnya.

Sulitnya Menemukan Lokasi Tes PCR Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/kapolda-jambi-dan-keluarga-Y.jpg" alt="BELASUNGKAWA: Kapolda Jambi Irjen Pol Albertus Rachmad Wibowo melayat ke rumah orang tua Brigadir Yosua di Muaro Jambi kemarin. (HUMAS POLDA JAMBI UNTUK JAMBI INDEPENDENT)" width="100%">
<figcaption>BELASUNGKAWA: Kapolda Jambi Irjen Pol Albertus Rachmad Wibowo melayat ke rumah orang tua Brigadir Yosua di Muaro Jambi kemarin. (HUMAS POLDA JAMBI UNTUK JAMBI INDEPENDENT)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolda Jambi Irjen Pol Albertus Rachmad Wibowo berjanji mengirim petugas trauma healing untuk keluarga Brigadir Nofryansah Yosua Hutabarat. Tujuannya, bisa membantu keluarga mengatasi kedukaan akibat meninggalnya Yosua karena insiden penembakan di rumah Kadiv Propam Irjen Pol Ferdy Sambo.  ”Saya datang secara pribadi untuk menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga besar di sini,” kata Rachmad setelah menyampaikan rencana mengirim petugas trauma healing sebagaimana yang dilansir Jambi Ekspres kemarin (13/7).  Di rumah duka di Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Rachmad diterima orang tua mendiang Yosua dan segenap keluarga besar. Orang nomor satu di Polda Jambi itu didampingi Dirintelkam Polda Jambi Kombespol Bondan Witjaksono.  Rachmad juga berziarah ke makam mendiang. Dia menyampaikan bahwa Yosua tidak dimakamkan secara kedinasan. ”Pemakaman tidak dilakukan secara kedinasan karena tidak ada permintaan dari kesatuan,” jelasnya.  Sementara itu, pengamat kepolisian Bambang Rukminto mengungkapkan, dalam kasus penembakan Yosua di kediaman Kadiv Propam Irjen Pol Ferdy Sambo terasa adanya jiwa korsa yang keliru. Seharusnya Polri yang profesional itu bukan kepada petinggi, melainkan pada visi, misi, dan negara. ”Kalau ada tindak pidana yang melibatkan petinggi, ya tetap harus dipidana,” tuturnya.  Menurut dia, Divpropam itu polisinya polisi yang seharusnya memberikan teladan. ”Karena itu, perlu menengok kembali usulan gubernur Lemhannas tentang pembentukan dewan keamanan nasional,” ujarnya.  Dia juga menyebut satgasus seharusnya melibatkan keluarga korban demi menjaga objektivitas penanganan kasus. ”Sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat dalam penanganan kasus ini,” tandasnya.

Kapolda Jambi Bakal Kirim Petugas Trauma Healing ke Keluarga Yosua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/ferdy-sambo-komnas_1.jpg" alt="Ferdy Sambo (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Ferdy Sambo (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Aroma kejanggalan dalam kasus saling tembak sesama anggota kepolisian di kediaman Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo semakin menguat.  Polri serta satgas khusus (satgasus) yang dibentuk belum juga memiliki jawaban atas serangkaian keganjilan kasus yang menewaskan Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) malah menolak bergabung dengan satgasus dan memutuskan untuk melakukan penyelidikan independen.  Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menyampaikan, setelah dibentuk pada Selasa (12/7), satgasus melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) kemarin (13/7). Namun, hasil olah TKP tersebut belum bisa diumumkan. ”Akan diumumkan secara periodik,” ujarnya.  Nanti semua hasil penyelidikan Bareskrim dikombinasikan dengan berbagai hasil dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri. Misalnya, hasil otopsi jenazah. ”Semua hasil itu akan direkomendasikan untuk ditindaklanjuti penyidik,” terangnya.  Bagaimana dengan berbagai kejanggalan yang muncul dalam kasus tersebut? Dia menyatakan bahwa pembentukan satgasus itu justru bertujuan menjawab keraguan tersebut. Misalnya, alasan rilis kasus itu baru dilakukan tiga hari seusai kejadian. Dia menuturkan bahwa Polri berfokus dulu untuk menangani kasus tersebut. Misalnya, mendatangi dan melakukan olah TKP. ”Kami mengutamakan penanganan kasus,” tegasnya.  Yang juga menjadi tanda tanya adalah istri Kadiv propam memiliki sopir dari anggota kepolisian. Padahal, pada era Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Wakapolri telah mengeluarkan telegram larangan ajudan untuk setingkat Kapolres. Istri Kadiv propam bahkan bukan anggota Polri. Menjawab pertanyaan tersebut, Ramadhan menjelaskan bahwa Brigadir Yosua bukan ajudan, melainkan sopir. ”Tapi, dasar aturan ibu Bhayangkari memiliki sopir anggota kepolisian masih dicari,” katanya.  Setelah Karopenmas memberikan update perkembangan kasus Brigadir Yosua, kemarin sekitar pukul 19.00 giliran satgasus yang jumpa pers. Sayangnya, tidak satu pun kejanggalan tersebut yang terjawab. Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Komjen Agung Budi Maryoto menyatakan, langkah pertama satgasus adalah melakukan olah TKP. Selanjutnya, satgasus mengotopsi jenazah Brigadir Yosua dan menambah pemeriksaan saksi-saksi untuk melengkapi berkas.  Dalam kasus itu, satgasus menekankan akan menangani kasus tersebut secara objektif, transparan, dan akuntabel. Sayangnya, pada saat yang sama dalam konferensi pers tersebut wartawan justru tidak diperkenankan bertanya.  Menindaklanjuti munculnya berbagai kejanggalan dalam kasus tersebut, Komnas HAM memutuskan akan melakukan penyelidikan secara independen atau terpisah dari satgasus. Mereka menolak menjadi bagian dari satgas. Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menjelaskan, Komnas HAM bekerja sendiri sesuai dengan standard operating procedure (SOP) dan mekanisme internal. ”Kami bukan bagian dari tim khusus itu,” tegasnya.  Komnas HAM, dengan pengalaman dan mekanisme internal, akan berupaya menjawab berbagai kecurigaan masyarakat. Dengan demikian, Komnas HAM bisa memenuhi harapan masyarakat. ”Terutama dari keluarga korban,” ujarnya.  Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menyatakan, walau penyelidikan dilakukan terpisah, Komnas HAM tetap membutuhkan koordinasi dan aksesibilitas dalam kasus tersebut. Dalam pertemuan dengan Irwasum sudah dipastikan, Polri membuka lebar-lebar pertukaran informasi dan akses dalam kasus tersebut.  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD sebagai ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memberikan atensi serius terhadap peristiwa saling tembak di kediaman Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Lewat keterangan resmi kemarin siang, Mahfud menyampaikan bahwa penanganan kasus itu harus dikawal. ”Karena banyak kejanggalan yang muncul dari penanganan maupun penjelasan Polri,” terang dia.  Mahfud menilai, penanganan kasus itu menjadi pertaruhan kredibilitas Polri dan pemerintah. Mengingat, selama satu tahun belakangan, penilaian publik terhadap kerja-kerja Polri selalu baik. Kepada Sekretaris Kompolnas Benny J. Mamoto, Mahfud sudah meminta Kompolnas menelisik kasus tersebut. Juga membantu Polri agar perkara yang memakan satu korban jiwa itu menjadi terang benderang. Dia pun mendukung langkah-langkah yang telah dilakukan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Orang-orang yang dipilih Kapolri dalam satgasus, lanjut Mahfud, sangat kredibel.  Namun, Komisioner Kompolnas Irjen (pur) Benny Mamoto justru mengapresiasi langkah Polri yang membentuk tim gabungan dengan melibatkan unsur eksternal sebagai wujud transparansi. Walau begitu, memang perlu menjelaskan satu per satu isu yang terkait dengan fakta di lapangan. ”Hingga hasilnya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tuturnya.

Mahfud MD: Penanganan Kasus dan Penjelasan Polri Janggal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Ketua-RT-Seno-Antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mayor Jenderal Purnawirawan Polisi Seno Sukarto yang saat ini merupakan Ketua RT 05/RW 01 Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, mengaku belum menerima laporan terkait baku tembak di ​​​​​rumah Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo pada Jumat (8/7) sore.  "Saya juga sesalkan kenapa kok saya sebagai RT tidak dilapori atas kejadian itu. Maaf saja, saya ini jenderal meskipun RT," kata Seno saat ditemui di Jakarta, Rabu (13/7).  Seno mengaku kesal dan tersinggung karena tidak diberikan laporan dari polisi maupun satpam yang berjaga di pos seberang rumah tempat kejadian perkara (TKP).  Bahkan, saat bertanya dan bertemu langsung dengan polisi dan satpam, mereka juga tak berterus terang. Seno mengaku mengetahui informasi peristiwa itu dari media sosial pada Senin (11/7).  Seno mengatakan, jika ada kejadian seharusnya satpam langsung laporan kepada Ketua RT lewat telepon. Namun, karena tidak diberi kabar, maka dianggapnya tidak terjadi apapun pada hari kejadian.  Pria berusia 84 tahun ini juga mengaku kesal karena saat pemeriksaan hingga olah TKP yang dilakukan Kepolisian tidak meminta izin kepadanya terlebih dahulu selaku Ketua RT. Bahkan, satpam yang bekerja bersama Seno juga diarahkan untuk menjaga rumah Kadiv Propam usai kejadian penembakan tersebut.  "Enggak izin. Malah anggota saya disuruh jaga, di situ saya marah, bilangin sama yang perintah kamu kembali ke pos. Karena dia harus menerima seluruh komplek bukan hanya jaga pintu," tuturnya.

Terkait Baku Tembak di Rumah Kadiv Propam Polri, Begini Kata Ketua RT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/JKT-1-SINERGISITAS-KOMNAS-HAM-POLRI-FED-1.jpg" alt="Kepala Divisi Propam, Irjen Pol Ferdy Sambo didapingi Komisioner Komnas HAM bidang pemantauan dan penyelidikan M Choirul saat memberi keterangan kepada awak media usai mengadakan pertemuan di kantor Komnas Ham, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat," width="100%">
<figcaption>Kepala Divisi Propam, Irjen Pol Ferdy Sambo didapingi Komisioner Komnas HAM bidang pemantauan dan penyelidikan M Choirul saat memberi keterangan kepada awak media usai mengadakan pertemuan di kantor Komnas Ham, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat,</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo menjadi sorotan sejak Senin (11/7). Sorotan itu tak terlepas adanya kasus polisi tembak polisi di rumah dinasnya, di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, pada Jumat (8/7).  Kasus polisi tembak polisi itu itu mengakibatkan sang ajudan Ferdy Sambo, Brigadir Polisi (Brigpol) Nopriansyah Yosua Hutabarat, tewas. Versi polisi, Brigadir Yosua tewas terlibat baku tembak dengan Bharada E sekitar pukul 17.00 WIB.  Baku tembak dua personel polisi itu diduga dipicu dugaan pelecehan yang dilakukan Brigadir Yosua terhadap Putri Ferdy Sambo, istri Ferdy Sambo.  Sosok Irjen Pol Ferdy Sambo bukan orang biasa di internal Polri. Sosok jenderal bintang dua itu berpengalaman dalam bidang reserse. Pria lulusan Akpol 1994 itu sejak 16 November 2020 didapuk sebagai Kadiv Propam Polri.  Lahir di Sulawesi Selatan pada 19 Februari 1973, kariernya melesat sejak menjabat kasat reskrim di Polres Jakarta Barat. Lantas mendapat promosi jadi kapolres Purbalingga, Jawa Tengah, pada 2012.  Setahun berselang, Ferdy dimutasi menjadi Kapolres Brebes. Tiga tahun bertugas di Jawa Tengah, Ferdy menjalani promosi lagi. Pada 2015, dia didapuk jadi Wadirreskrimum Polda Metro Jaya.  Tak butuh waktu lama, pada 2016 Ferdy mendapat promosi sebagai Kasubdit IV Dittipudum Bareskrim Polri. Kariernya di Korps Bhayangkara terbilang cemerlang. Ferdy selanjutnya didapuk sebagai Dirtipidum Bareskrim Polri pada 8 November 2019.  Setahun berselang, Ferdy mendapat promosi menjadi bintang dua yang ditugaskan sebagai Kadiv Propam Polri. Tak dipungkiri, Ferdy juga pernah menangani sejumlah kasus besar tanah air. Antara lain, bom bunuh diri Sarinah Thamrin, Jakarta Pusat pada 2016.  Pengungkapan kasus kopi racun sianida pada 2016 yang sempat membuat geger tanah air. Selanjutnya, penangkapan dan pengungkapan kasus surat jalan palsu DPO Djoko Tjandra, serta pengungkapan kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung RI pada 2020.

Irjen Ferdy Sambo, Sosok dalam Pusaran Kasus Polisi Tembak Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Rumah-Dinas-Kadiv-Propam-Polri-Irjen-Ferdy-Sambo-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Suasana rumah dinas Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan , Senin (11/7/2022). Rumah dinas Kadiv Propam Polri ini diduga menjadi lokasi penembakan yang menewaskan Brigadir J. Brigadir J tewas dalam ba" width="100%">
<figcaption>Suasana rumah dinas Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan , Senin (11/7/2022). Rumah dinas Kadiv Propam Polri ini diduga menjadi lokasi penembakan yang menewaskan Brigadir J. Brigadir J tewas dalam ba</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Polri akhirnya membentuk tim gabungan untuk mengungkap kronologi di balik peristiwa tewasnya Brigadir Polisi (Brigpol) Nopriansyah Yosua Hutabarat, ajudan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri Irjen Pol Ferdy Sambo. Tim itu tentu harus menjawab berbagai kejanggalan dalam insiden yang terjadi di rumah Sambo tersebut.  Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, tim gabungan dipimpin Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono. Di dalamnya juga ada Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto, Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Komjen Pol Agung Budi Maryoto, Kabagintelkam Komjen Pol Ahmad Dofiri, Asisten Kapolri Bidang SDM (As SDM) Irjen Pol Wahyu Widada, Paminal, dan Provos.  Tim khusus yang bertugas menyingkap fakta lain terkait insiden berdarah di rum Kadiv propam itu juga akan melibatkan pihak eksternal. Antara lain, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). ”Kami ingin peristiwa yang ada betul-betul bisa menjadi terang,” ujar Listyo dalam konferensi pers kemarin (12/7).  Listyo menerangkan, tim gabungan internal dan eksternal diharapkan memberikan output berupa rekomendasi untuk melengkapi penyidikan yang tengah dilakukan Polres Metro Jakarta Selatan. Sejauh ini, ada dua kasus yang ditangani Polres Jaksel. Yakni, percobaan pembunuhan dan ancaman kekerasan terhadap perempuan (pasal 298 KUHP).  Listyo meminta kasus pidana ditangani menggunakan prinsip scientific crime investigation. Penanganan harus menggunakan berbagai disiplin ilmu pengetahuan, bukan berdasar rumor atau isu-isu liar yang berkembang belakangan. ”Walaupun ditangani Polres Jakarta Selatan, kami minta diasistensi Polda (Metro) dan Bareskrim Polri,” tegas mantan Kabareskrim itu.  Polri memastikan penanganan kasus itu akan dilaksanakan secara transparan dan diawasi oleh tim khusus tersebut. Baik proses penyelidikan maupun penyidikan. Polri juga tidak menutup diri apabila ada laporan lain yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. ”Semuanya tentu harus kita telaah, kita cermati, dan kita tangani secara objektif, transparan, serta menggunakan kaidah-kaidah penyelidikan dan penyidikan,” ungkap jenderal lulusan Akademi Polisi (Akpol) 1991 tersebut.  Atensi Kapolri itu menjawab keraguan publik terkait penanganan insiden baku tembak di rumah Sambo pada Jumat (8/7) lalu tersebut. Kronologi versi Polri, peristiwa itu terjadi ketika Putri Ferdy Sambo (istri Kadiv Propam) berteriak karena Yosua tiba-tiba masuk ke kamar pribadinya dan menodongkan senjata.  Teriakan itu membuat Bhayangkara Dua (Bharada) berinisial E bereaksi. Dari lantai 2 rumah tersebut, Bharada E turun menuju sumber suara. Melihat kehadiran Bharada E, Yosua panik. Dia melepaskan tembakan ke arah Bharada E. Tembakan itu kemudian dibalas Bharada E. Dari lima tembakan yang dilepaskan, empat di antaranya mengenai tubuh Yosua hingga membuatnya tewas.  Itu versi Polri. Jawa Pos mendapatkan kronologi versi lain yang bersumber dari internal kepolisian. Sumber yang tidak ingin disebutkan namanya itu mengungkapkan bahwa bukan Bharada E yang membuat Yosua meregang nyawa. ”Apa yang saya ungkapkan ini sebenarnya bukan hal baru. Dalam artian, publik juga sudah menduga,” ucap anggota yang ikut menangani kasus tersebut.  Dia menerangkan, kronologi yang diperoleh dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) dan keterangan sejumlah pihak menyebutkan bahwa Yosua ketahuan tengah bersama istri Kadiv propam di dalam kamar. Dari situlah urusan menjadi panjang. Yosua diseret keluar dari kamar dan dihajar habis-habisan. Itulah yang membuat banyak luka sayatan dan memar di jasad Yosua.  Setelah Yosua disiksa, bintara polisi asal Jambi itu kemudian dihabisi dengan tembakan. ”Dari keterangan sejumlah saksi, situasinya memang sangat panas,” kata perwira polisi tersebut. Kronologi itu sebelumnya sudah berkembang di internal kepolisian. Utamanya, kabar tewasnya Yosua pada Jumat, tapi baru diungkap Polri pada Senin (11/7).  Dia menambahkan, kesimpulan sementara dari kronologi itu terus didalami. Terutama terkait siapa eksekutor utama yang membuat Yosua kehilangan nyawa. ”Perlu mencari bukti-bukti lagi dan menanyai sejumlah saksi,” imbuhnya.  Terkait kronologi versi lain tersebut, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan belum bisa memberikan komentar. Ketika dihubungi Jawa Pos, jenderal polisi bintang satu tersebut belum merespons.  Peristiwa berdarah di rumah Kadiv propam tersebut mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo. Dalam kunjungannya ke Subang, Jawa Barat, kemarin, Jokowi mendesak agar jalur hukum bisa menyelesaikan masalah tersebut. ”Proses hukum harus dilakukan,” tuturnya singkat.  Periksa 4 Saksi  Sementara itu, Polrestro Jakarta Selatan telah memeriksa empat saksi. ”Dua lagi sedang proses,” kata Kapolrestro Jakarta Selatan Kombespol Budhi Herdi Susianto. Salah seorang saksi yang sedang diproses itu adalah Bharada E.  Menurut Budhi, Bharada E ditetapkan sebagai saksi karena belum ada bukti yang mendukung untuk meningkatkan statusnya sebagai tersangka. Selain itu, pihaknya menginterogasi komandan Bharada E di kesatuannya. Menurut sang komandan, Bharada E merupakan pelatih vertical rescue di kesatuannya. ”Dan, di resimen pelopornya, dia sebagai tim penembak nomor 1, kelas I di resimen pelopor. Ini yang kami dapatkan,” ungkapnya.  Budhi memastikan, pihaknya akan memeriksa dua saksi lainnya terkait dengan kasus penembakan tersebut. Salah seorang saksi yang telah diperiksa berinisial R. Dia enggan menjelaskan saksi-saksi lainnya secara lebih detail.  Budhi menjelaskan, saat kejadian, selain Brigpol Yosua dan Bharada E, ada satu orang lain di rumah Kadiv propam, yakni K. Sebelum baku tembak, Bharada E sedang bersama K.  Budhi menyebutkan, Bharada E menggunakan senjata Glock 17 dengan magasin berisi maksimum 17 butir peluru. Sementara, dari hasil olah TKP, pihaknya menemukan barang bukti 12 peluru sisa dalam magasin tersebut. Artinya, ada 5 peluru yang ditembakkan. ”Untuk saudara J (Brigpol Yosua, Red) itu, kami menemukan dan mendapatkan fakta bahwa yang bersangkutan menggunakan senjata jenis HS. Ada 16 peluru di magasinnya. Dan, kami menemukan tersisa 9 peluru,” jelasnya.  Terkait dengan jari Yosua yang putus, Budhi menyampaikan, saat menembak Bharada E, Yosua memegang senjata dengan dua tangan. Kemudian, saat baku tembak, ada peluru yang mengenai jari Yosua hingga tembus dan mengenai bagian tubuh yang lain. ”Jadi, bukan karena ada potongan atau yang lain. Tapi, saya tegaskan, semua luka pada tubuh Brigadir J berasal dari luka tembak berdasar hasil otopsi sementara,” terangnya.

Jari Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat Putus, Ada Sayatan di Wajah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kadiv Propam Polri

Berita Terkini