<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/22/WhatsApp-Image-2025-03-22-at-205928-3917246810.jpg" alt="Sekjen Laskar Merah Putih Abdul Rachman Thaha. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sekjen Laskar Merah Putih Abdul Rachman Thaha. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Agung di bawah Jaksa Agung ST. Burhanuddin gencar melakukan penindakan internal. Sebagian kecil dari operasi bersih-bersih itu di antaranya pencopotan Kajari Sampang Fadilah Helmi dan Kajari Magetan Dezi Septiapermana. Dilansir dari Antara, Bidang intelijen dan pengawasan pada Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sampang Fadilah Helmi atas dugaan penyalahgunaan wewenang. &rdquo;Hanya Kajari Sampang (yang diperiksa) atas dugaan penyalahgunaan wewenang,&rdquo; kata Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Rudi Margono seperti dilansir dari Antara beberapa waktu lalu. Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai dugaan pelanggaran tersebut. Rudi juga membantah bahwa Kejagung melaksanakan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Fadilah Helmi. Dia mengatakan, Kajari tersebut dibawa ke Jakarta untuk diperiksa usai adanya laporan dari masyarakat. &rdquo;Bukan OTT, tetapi dalam rangka memudahkan pemeriksaan oleh bidang intelijen, dibawa ke Jakarta,&rdquo; ujar Rudi. Sementara itu, Sekjen Laskar Merah Putih Abdul Rachman Thaha mengapresiasi kerja satgasus Kejagung. Apa yang dilakukan Kejagung semakin istimewa karena berfokus pada pemangku jabatan yang melakukan abuse of power terkait penanganan kasus hukum. &rdquo;Saya anggap istimewa karena pada area itulah kelemahan utama dan masif dialami personel penegak hukum. Padahal, pada area itu pula nilai keadilan sungguh-sungguh dipertaruhkan,&rdquo; papar Abdul rachman Thaha. Menurut dia, pemeriksaan terhadap sejumlah Kajari itu, apalagi diumumkan ke publik, diharapkan akan membuat para jaksa dan para pemangku jabatan struktural lainnya insaf. Sebab, mereka selalu berada dalam radar pengawasan Kejagung. &rdquo;Saya yerkenang perkataan seorang mantan personel penegakan hukum. Personel tidak bisa ditekan dengan ketakutan. Lutut personel gemetar oleh godaan uang,&rdquo; ungkap Abdul Rachman Thaha. Dia menyatakan, banyak studi menyimpulkan, pendekatan paling jitu untuk membangun integritas adalah membuat para personel merasa terus-menerus diawasi. Studi lain menemukan, whistleblower merupakan sumber informasi paling ampuh bagi upaya bersih-bersih institusi. &rdquo;Dua hasil studi itu, saya tafsirkan, telah Kejagung praktikkan. Tinggal lagi konsistensi yang perlu terus dipertahankan. Apalagi jika whistleblower yang mengandalkan orang dalam dilengkapi dengan laporan masyarakat dan audit eksternal. Saya optimis Kejagung akan menjadi lembaga penegakan hukum paling bersih di Tanah Air,&rdquo; tandas Abdul Rachman Thaha. Penegakan integritas internal itu, menurut dia, menjadi jawaban mengapa Kejagung makin gencar memburu para pelaku korupsi. Yakni, karena jujur ke dalam, Kejagung percaya diri untuk menindak mereka yang tidak jujur di eksternal. &rdquo;Istilahnya Kejagung tidak ada beban moral,&rdquo; ungkap Abdul Rachman Thaha. Hal itu menurut dia, berbeda bila institusi penegakan hukum yang gamang dalam membongkar kasus-kasus korupsi kakap. Salah satu sumber kegamangan itu, lanjut dia, dari ketidakbecusan melakukan operasi sapu bersih di internal atau markas sendiri.

Kejaksaan Agung gencar melakukan penindakan internal. Di antaranya pencopotan Kajari Sampang dan Kajari Magetan

Sapu Bersih Oknum Jaksa Nakal, Sekjen Laskar Merah Putih Yakin Kejagung Tak Gamang Bongkar Korupsi Kakap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/27/Juru-bicara-KPK-Budi-Prasetyo-3JPG-4127777661.jpg" alt="Juru bicara KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bekasi, Eddy Sumarman dalam penyidikan perkara dugaan suap ijon proyek di Pemerintah Kabupaten Bekasi, yang menjerat Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. &ldquo;Benar, hari ini Jumat (9/1), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi atas nama ES, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi 2025,&rdquo; kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (9/1). Selain Eddy Sumarman, KPK juga memanggil dua pejabat struktural di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi sebagai saksi dalam perkara yang sama. &ldquo;RTM (Ronald Thomas Mendropa) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kabupaten Bekasi; dan RZP (Rizky Putradinata) Kepala Subseksi Penuntutan, Eksekusi, dan Eksaminasi Kejari Kabupaten Bekasi,&rdquo; ujar Budi. Menurut Budi, keterangan para saksi dibutuhkan untuk mendalami dan melengkapi alat bukti dalam penyidikan perkara dugaan suap ijon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. &ldquo;Para saksi dibutuhkan keterangannya dalam lanjutan penyidikan perkara di Bekasi ini,&rdquo; jelasnya. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka, yakni Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK), ayahnya yang juga Kepala Desa Sukadami HM Kunang (HMK), serta pihak swasta Sarjan (SRJ). Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis, 18 Desember 2025. KPK menduga Ade Kuswara dan HM Kunang bersekongkol menerima uang ijon proyek senilai Rp 9,5 miliar dari Sarjan untuk memuluskan jatah proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi pada tahun anggaran 2026. Selain itu, Ade Kuswara juga diduga menerima gratifikasi lain sepanjang 2025 senilai Rp 4,7 miliar, sehingga total penerimaan mencapai Rp 14,2 miliar. Atas perbuatannya, Ade Kuswara dan H.M. Kunang selaku pihak penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara, Sarjan selaku pihak pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor. &nbsp;

KPK panggil Kajari Bekasi Eddy Sumarman dan pejabat lain terkait dugaan suap ijon proyek Bupati Ade Kuswara.

KPK Panggil Kajari Bekasi Eddy Sumarman Terkait Dugaan Suap Ijon Bupati Ade Kuswara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/26/Screenshot_2025-12-26-17-05-41-769_comandroidchrome-edit-2190288493.jpg" alt="Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Hulu Sungai Utara (HSU) Albertinus Parlinggoman Napitupulu (kanan) bersama Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari HSU Asis Budianto (kiri) mengenakan rompi tahanan" width="100%">
<figcaption>Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Hulu Sungai Utara (HSU) Albertinus Parlinggoman Napitupulu (kanan) bersama Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari HSU Asis Budianto (kiri) mengenakan rompi tahanan</figcaption>
</figure> <h2 class="titletext">&nbsp;</h2> JawaPos.com-Kejaksaan Agung&nbsp;mencopot Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan,&nbsp;Albertinus Parlinggoman Napitupulu dan Kajari Bekasi, Jawa Barat,&nbsp;Eddy Sumarman. Pencopotan itu tertuang dalam surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia KEP-IV-1734/C/12/2025 tertanggal 24 November 2025 yang ditandatangani Jaksa Agung Muda Pembinaan Hendro Dewanto. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa pencopotan ini merupakan bagian penyegaran organisasi dalam institusi Adhyaksa. "Dalam rangka mutasi dan penyegaran organisasi serta mengisi kekosongan jabatan-jabatan dalam rangka pelayanan dan penegakan hukum yang memerlukan kecepatan," katanya. Selain itu, sambung dia, rotasi dan mutasi ini termasuk bagian dari evaluasi kinerja soal bekerja maksimal atau tidaknya pejabat Kejaksaan RI. Kajari Hulu Sungai Utara Albertinus Parlinggoman Napitupulu dicopot dan digantikan Budi Triono yang sebelumnya menjabat Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Belum lama ini, Albertinus ditangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dalam proses penegakan hukum di Kejari Hulu Sungai Utara tahun anggaran 2025&ndash;2026. KPK menyebut Albertinus diduga menerima uang dugaan tindak pidana korupsi hingga Rp1,5 miliar yang berasal dari hasil pemerasan, pemotongan anggaran Kejari Hulu Sungai Utara, hingga penerimaan lainnya. Dalam kasus tersebut, KPK juga menangkap Kepala Seksi Intelijen Kejari Hulu Sungai Utara Asis Budianto dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Hulu Sungai Utara Tri Taruna Fariadi terkait kasus yang sama. Selanjutnya, Kajari Bekasi Eddy Sumarman dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh Semeru, yang sebelumnya menjabat Asisten Intelijen pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara. Sebelumnya, penyidik KPK menyegel rumah Eddy Sumarman pada saat penangkapan para pihak terduga dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Namun, belum ada kepastian mengenai status Eddy Sumarman dalam kasus suap ini. Selain Kajari Hulu Sungai Utara dan Kajari Bekasi, Kejagung juga memutasi Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba. Posisi tersebut kemudian diisi Fajar Gurindro, yang sebelumnya menjabat Asisten Intelijen pada Kejaksaan Tinggi Lampung. Adapun Afrillyanna Purba mendapatkan jabatan baru sebagai Kepala Bidang Manajemen Sumber Daya Kesehatan Yustisial pada Pusat Kesehatan Yustisial Kejagung. Terkait Kejari Kabupaten Tangerang, Kejagung sebelumnya menetapkan Kasi Pidum Kejari Kabupaten Tangerang Herdian Malda Ksatria sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap. (*)

Kejaksaan Agung mencopot Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Albertinus Parlinggoman Napitupulu

Diduga Terlibat Korupsi, Kejagung Copot Kajari Hulu Sungai Utara dan Bekasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/kajari-bondowoso-1186785857.jpg" alt="Kajari Bondowoso Puji Triasmoro." width="100%">
<figcaption>Kajari Bondowoso Puji Triasmoro.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bondowoso Puji Triasmoro dan Kasi Pidsus Alexander Kristian Selaen terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (15/11). Dilansir Radar Jember, Kamis (16/11), sebelum Puji Triasmoro dan Alexander Kristian Selaen ditangkap dalam operasi senyap lembaga antirasuah tersebut, Kejari Bondowoso tengah menangani kasus dugaan korupsi proyek jalan. Sebelumnya di awal bulan November ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso menyebut, mereka sedang menangani kasus dugaan korupsi proyek jalan. Pembangunan proyek itu berasal dari dana alokasi khusus (DAK) reguler tahun 2022 pada Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Bondowoso. Adapun proyek jalan yang sedang ditangani yakni proyek jalan desa Bata-Tagaljati di Kecamatan Sumberwringin. Status kasus itu sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan pada awal November ini. Bahkan sebelumnya Kasi Pidsus Kejari Bondowoso Alexander Kristian Selaen sempat mengungkap perkembangan penangan kasus itu. Dia mengatakan, sudah ada sekitar 17 orang diperiksa dalam dugaan korupsi infrastruktur tersebut. Bahkan, Kejari Bondowoso menyatakan menurunkan tim ahli untuk memeriksa proyek jalan tersebut. "Kejaksaan telah menaikkan status dugaan korupsi proyek jalan ke tingkat penyidikan," kata dia. Apalagi anggaran proyek konstruksi jalan yang diduga dikorupsi Rp 4,8 miliar lebih. "Tinggal menunggu hasil uji laboratorium dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya," ucap Puji beberapa waktu lalu. Informasi yang santer beredar dan dihimpun Jawa Pos Radar Jember, perkara itu yang menjadi bahan OTT KPK di Bondowoso. Hingga berita ini dirilis, KPK belum mengungkap secara resmi OTT mengenai kasus melibatkan dua ASN Kejari Bondowoso yang ditangkap.

Kajari Bondowoso Puji Triasmoro dan Kasi Pidsus Alexander Kristian Selaen terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Sebelum Terjaring OTT KPK, Kajari Bondowoso Tangani Dugaan Korupsi Proyek Jalan Senilai Rp 4,8 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Juru-Bicara-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri" width="100%">
<figcaption>Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, pada Rabu (15/11). Enam orang berhasil ditangkap dalam operasi tersebut. Dua di antaranya Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bondowoso Puji Triasmoro dan Kasi Pidsus Kejari Bondowoso Alexander Silaen. Sedangkan empat orang lainnnya pihak swasta. "Benar, (15/11) KPK tangkap tangan beberapa pihak yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi di Kab. Bondowoso Jatim. Sejauh ini ada 6 orang yang ditangkap di antaranya oknum penegak hukum dan pihak swasta," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (16/11). Berdasarkan informasi yang dihimpun, operasi senyap itu berkaitan dugaan korupsi pengurusan perkara yang sedang ditangani Kejari Bondowoso. Mereka yang diamankan saat ini sedang dalam perjalanan ke gedung merah putih KPK. "Para pihak yang ditangkap sedang dibawa dan dalam perjalanan ke kantor KPK," ucap Ali. KPK memiliki waktu 1x24 jam dalam menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan tersebut. "Perkembangan akan disampaikan," pungkas Ali.

KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Enam orang berhasil ditangkap. Di antaranya Kajari Bondowoso.

KPK OTT di Bondowoso, Tangkap Kajari dan Kasipidsus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/21/JKT-1-TES-URINE-ANGKUTAN-LEBARAN-FED-7-2900311383.jpg" alt="ILUSTRASI HASIL TES URINE" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI HASIL TES URINE</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Andi Irfan Syafruddin dicopot dari jabatannya sebagai kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Madiun yang baru didudukinya selama empat bulan. Pencopotan itu terkait hasil tes urine di kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur di Surabaya. Dalam pernyataan tertulis yang diterima Jawa Pos kemarin (9/6), tes urine tersebut dilakukan atas inisiatif Kajati Jatim Mia Amiati. &rdquo;Diam-diam saya mengutus anggota yang bisa dipercaya untuk menghubungi yang membidangi masalah tes urine di Polda Jatim untuk berkoordinasi,&rdquo; kata Mia. Kebetulan pada Kamis, 12 Mei lalu, itu ada kunjungan kerja (kunker) Komisi III DPR dan 39 Kajari se-Jawa Timur berkumpul. &rdquo;Jadi, setelah acara kunker komisi III selesai, para Kajari saya perintahkan untuk tetap di tempat dan mulailah dilaksanakan tes urine serta pengambilan sampel rambut tanpa ada kebocoran informasi. Tidak yang tahu rencana tes urine dan pengambilan sampel rambut yang saya rencanakan,&rdquo; jelas Mia. Pelaksanaan tes urine dan pengambilan sampel rambut, lanjut Mia, dilaksanakan secara bergantian sesuai dengan standard operating procedure dan ketentuan dari tim Polda Jatim. &rdquo;Termasuk pengambilan urine di kamar mandi, petugasnya pun ikut masuk ke dalam kamar mandi,&rdquo; ujarnya. Berdasar hasil tes urine yang keluar dua hari kemudian, terungkap Andi positif dengan bahan aktif metamfetamin. &rdquo;Pemeriksaan sampel urine dan rambut yang positif menggunakan narkotika itu atas nama Andi Irfan Syafruddin dengan jabatan kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun,&rsquo;&rsquo; kata Mia. Mia lantas melaporkan temuannya itu kepada pimpinan di Kejaksaan Agung. Andi kemudian dicopot dari jabatannya sebagai kepala Kejari Madiun. Dia kini dinonjobkan sebagai jaksa fungsional di Badiklat Kejaksaan RI. Untuk mengisi kekosongan jabatan Andi, Reopan Saragih yang sebelumnya menjadi koordinator bidang pidana khusus Kejati Jatim ditunjuk sebagai Plt kepala Kejari Kabupaten Madiun. Sementara itu, Kasi Intel Kejari Kabupaten Madiun Ardhitia Harjanto mengaku belum tahu-menahu terkait kabar positif narkobanya Kajari. Kepada Jawa Pos Radar Madiun dia mengaku bahwa Andi Irfan masih bertugas kemarin (9/6). Tapi, tidak di kantor. &rdquo;Ini tadi masih hadir di acara kejati," tambahnya. (gas/odi/c6/ttg)

Andi Irfan Syafruddin dicopot dari jabatannya sebagai kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Madiun yang baru didudukinya.

Hasil Tes Urine Positif Narkotika, Kajari Kabupaten Madiun Andi Irfan Syafruddin Dicopot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jaksa-Agung-ST-Burhanuddin-Dery-Ridwansah-10.jpg" alt="Jaksa Agung S.T. Burhanuddin dan jajarannya menghadiri rapat kerja dengan Komisi III DPR di di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/16/2020). Rapat kerja diawali dengan pemaparan Jaksa Agung ST Burhanuddin mengenai perkembangan kasus dugaan k" width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung S.T. Burhanuddin dan jajarannya menghadiri rapat kerja dengan Komisi III DPR di di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/16/2020). Rapat kerja diawali dengan pemaparan Jaksa Agung ST Burhanuddin mengenai perkembangan kasus dugaan k</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan, dirinya telah menindak tegas para jaksa nakal yang bermain dengan sejumlah proyek. Burhanuddin mengatakan, tindakan tegas tersebut berupa pencopotan. Setidaknya ada delapan Kajari yang telah dicopot oleh dirinya.  "Kemudian Kajari sudah lebih dari tujuh dan barusan kemarin saya tindak lagi satu, dan langsung saya copot," ujar Burhanuddin di Gedung DPR, Jakarta, Senin (14/6).  Burhanuddin menegaskan, juga ada Kajati yang ia copot karena bermain proyek. Misalnya kejadian di Sumatera Barat dan Papua Barat."Jadi sudah banyak Kajati yang saya tindak, berapa ini ada dua. Kemungkinan ada satu lagi saya akan tindak," katanya.  Burhanuddin menegaskan pencopotan Kajari dan Kajati itu adalah komitmen Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam memberantasan para jaksa nakal. "Ini adalah bukti kami serius. Jadi jaksa tidak main-main lagi ikut proyek," ungkapnya.  Burhanuddin berpesan kepada para jaksa untuk tidak bertindak nakal. Karena dirinya tidak segan-segan akan memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar. "Saya selalu katakan saya tidak akan pernah berpikir untuk tidak menindaklanjuti (laporan ada jaksa nakal-Red)," pungkasnya. (*)  &nbsp;  &nbsp;

Jaksa Agung Copot 8 Kajari dan 1 Kajati karena Terbukti Main Proyek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/tiba-di-kantor-kpk-bupati-dan-kajari-pamekasan-diam-seribu-bahasa_m_148414.jpeg" alt="Bupati Pamekasan Achmad Syafii, saat tiba di kantor KPK Jakarta, Kamis (3/8)." width="100%">
<figcaption>Bupati Pamekasan Achmad Syafii, saat tiba di kantor KPK Jakarta, Kamis (3/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Usai terbangkan dari Bandara Juanda, Sidoarjo Jawa Timur, para tersangka perkara kasus dugaan penyuapan terkait dana desa, tiba di kantor KPK Kamis (3/8) pagi sekitar pukul 07.48 WIB. Tak terkecuaali dengan Bupati Pamekasan Madura, Achmad Syafii dan Kajari Pamekasan Rudy Indra Prasetyo. Berdasarkan pantauan JawaPos.com di lapangan, saat tiba di lobi gedung lembaga anti rasuah, Rudy yang turun pertama kali dari mobil bersama dua tersangka lain enggan berkata apapun kepada awak media. Dengan menggunakan masker, dia mengunci mulutnya rapat-rapat kendati dicecar bertubi-tubi dengan beragam pertanyaan oleh sejumlah awak media. Selang beberapa menit kemudian, tepatnya sekitar pukul 07.52 WIB, giliran rombongan bupati dan dua tersangka lain tiba. Sama seperti halnya Kajari, sang bupati yang datang dengan mengenakan baju bermotif kotak-kotak dan setelan celana bahan hitam dibalut jaket warna hitam, diam seribu bahasa. Dia hanya melambaikan tangan ketika dicecar pertanyaan seputar keterlibatannya dalam kasus ini. Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan lima orang sebagai tersangka terkait dugaan kasus suap menyuap terkait pengurusan kasus dana desa. Penetapan tersangka ini sebagai tindak lanjut atas penangkapan lima orang tersangka dan beberapa pihak lain pada Rabu (2/8) kemarin, karena diduga melakukan tindak pidana suap menyuap. Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif mengatakan, kelima tersangka tersebut adalah Bupati Pamekasan Ahmad Syafii, Kajari&lrm; Pamekasan Rudy Indra Prasetya, Inspektur Pemkab Pamekasan Sutjipto Utomo, Kepala Desa Dassok Agus Mulyadi, dan Kabag Administrasi Pamekasan Noer Solehhoddin. "Setelah dilakukan pemeriksaan lebih awal disimpulkan adanya tindak pidana korupsi penerimaan janji dan hadiah, lalu meningkatkan kasus ke penyidikan," ujar Laode dalam konferensi pers di Gedung KPK, Rasuna Said, Jakarta, Rabu (2/8) malam. Sebagai pihak yang diduga pemberi Ahmad, Sutjipto, Agus dan Noor disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 55 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara itu pihak yang diduga pihak penerima Rudy disangka &lrm;melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor. &nbsp;

Tiba di Kantor KPK, Bupati dan Kajari Pamekasan Diam Seribu Bahasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/usai-diperiksa-kajari-dan-bupati-pamekasan-dibawa-ke-jakarta_m_148243.jpeg" alt="Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Usai melakukan pemeriksaan intensif, tim Satgas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa sejumlah pihak terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Pamekasan, Madura, Jawa Timur ke Jakarta. Selain Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan berinisial RI, KPK juga dikabarkan turut memboyong Bupati Pamekasan dan sejumlah pihak lainnya .&nbsp; Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, sejumlah pihak dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif 1x24 jam.&nbsp; "Nanti akan dibawa ke Jakarta sekaligus dilakukan pemeriksaan. Ada unsur penyelenggara negara dan PNS yang diamankan," kata Basaria saat dikonfirmasi, Rabu (2/8).&nbsp; Terkait hal itu, tak menampik adanya unsur penyelenggara negara yang terjaring dalam OTT hari ini. Menurutnya, OTT kali ini terkait dengan penanganan sebuah perkara.&nbsp; "Terkait dengan penanganan kasus hukum di sana," ujarnya.&nbsp; Informasi dihimpun, KPK menangkap Kajari Pamekasan, Kasi Intel, Kasi Pidsus, Kepala Inspektorat, dan Bupati Pamekasan. Mereka telah dibawa ke Bandara Juanda, Surabaya, sejak pukul 12.00 WIB lalu.&nbsp; Sumber internal JawaPos.com mengatakan, sang bupati ditangkap sesaat memerintahkan Inspektur Inspektorat Pemkab Pamekasan berinisial SU, untuk memberikan uang &lsquo;&rsquo;pelicin&rsquo;&rsquo; kepada Kajari Pamekasan dalam rangka penyelesaian kasus. Uang suap dilakukan, agar salah satu proyek Pemkab yang bermasalah dan ditangani korps adhyaksa bisa selesaikan secara adat. Dalam penangkapan itu, tim satgas KPK menyita uang Rp 250 juta. &nbsp;

Usai Diperiksa, Kajari dan Bupati Pamekasan Dibawa ke Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/anak-buahnya-kembali-tertangkap-kpk-dpr-desak-jaksa-agung-dicopot_m_148235.jpeg" alt="Jaksa Agung HM Prasetyo saat wawancara wartawan beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung HM Prasetyo saat wawancara wartawan beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tertangkap tangannya Kajari Pamekasan, Jawa Timur berinisal RI, menambah catatan kelam bagi Kejaksaan Agung. Perilaku korupsi tampaknya menjadi preseden buruk bagi institusi yang saat ini dipimpin M Prasetyo itu. Atas peristiwa ini, pihak korps adhyaksa pun langsung mendapat kritik tajam dari mitranya di DPR. Anggota Komisi III DPR Raden Muhammad Syafi'i mengatakan, maraknya perilaku jaksa yang coba bermain dengan uang haram karena tidak adanya pembenahan secara internal yang dilakukan pucuk pimpinan lembaga tersebut. "Kejaksaan di bawah kepemimpinan Prasetyo ini tidak ada prestasi apa-apa," ujar pria yang akrab disapa Romo itu saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (2/7). Dia pun mengatakan bahwa sulit mengharapkan Prasetyo yang notabene berasal dari unsur politik bukan jaksa murni melakukan pembenahan. Karena itu, Romo berharap Presiden Joko Widodo mengganti Prasetyo dari posisinya sebagai Jaksa Agung. Menurutnya, Kejaksaan harus dipimpin dari jaksa profesional. "Haram hukumnya di tangan kader partai. Kepala Kejaksaan Agung harus segera dicopot," tegas politikus Partai Gerindra itu. Dia berpendapat, jika lembaga penegak hukum dipimpin oleh kader partai, akan membahayakan penegakan hukum itu sendiri. Sebab, dikhawatirkan bahwa kinerjanya dipengaruhi partai yang dinaunginya. Sebagai contoh terkait kasus suap mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho kepada anggota DPRD di daerah tersebut. Mereka yang menerima bagian dari suap Rp 61 miliar itu sebagian besar sudah disidangkan, divonis, dan sekarang berada di Lapas Sukamiskin. "Untuk penerima yang lain yang suaminya adalah ketua Nasdem ini masih aman. Berarti kan tebang pilih. Kalau tebang pilih sarat dengan pesanan-pesanan. Pesanan ini bisa bernilai macam-macam," cetusnya. "Kejaksaan dipimpin kader Partai Nasdem sangat berbahaya bagi kepentingan hukum," pungkasnya.

Anak Buahnya Kembali Tertangkap KPK, DPR Desak Jaksa Agung Dicopot

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kajari

Berita Terkini