<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p dir="ltr"><strong>&nbsp;</strong></p> <p dir="ltr"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/17/Kajari-Bondowoso-Puji-Triasmoro-tersangka-korupsi-Dery-Ridwansah-4JPG-3184758827.jpg" alt="Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bondowoso Jawa Timur Puji Triasmoro (depan) bersama para tersangka lainnya dikawal menjadi tersangka usai terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (16/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bondowoso Jawa Timur Puji Triasmoro (depan) bersama para tersangka lainnya dikawal menjadi tersangka usai terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (16/11/2023).</figcaption>
</figure> </strong></p> <p dir="ltr">&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan berkas perkara penanganan dugaan korupsi mantan Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso, Puji Triasmoro (PT), dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bondowoso, Alexander Kristian Diliyanto Silaen (AKDS), kepada tim Jaksa KPK. Penyerahan berkas perkara beserta kedua tersangka ini dilakukan sebagai tahapan sebelum keduanya menjalani persidangan.</p> <p>Dikutip dari Antara Selasa (30/1), Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menyatakan bahwa tim penyidik telah memastikan semua unsur pasal, baik dari sisi materiil maupun formil, telah terpenuhi sebelum pelimpahan dilakukan.</p> <p>Berdasarkan kewenangan tim jaksa, PT dan AKDS akan ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang KPK hingga tanggal 14 Februari 2024.</p> <p>Ali Fikri juga mengungkapkan bahwa dalam waktu 14 hari kerja, tim jaksa akan menyiapkan berkas perkara dan surat dakwaan untuk segera diajukan ke pengadilan tipikor.</p> <p>Kasus ini bermula pada 16 November 2023, ketika KPK menetapkan PT sebagai tersangka dalam dugaan korupsi suap pengurusan perkara di Kejari Bondowoso, Jawa Timur.</p> <p>Selain PT, AKDS dan dua orang lainnya dari CV Wijaya Gemilang, Yossy S Setiawan (YSS), dan Andhika Imam Wijaya (AIW), juga ditetapkan sebagai tersangka.</p> <p>Kasus ini berawal dari laporan masyarakat terkait dugaan korupsi proyek pengadaan peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura di Kabupaten Bondowoso. AKDS, atas perintah PT, melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut.</p> <p>Selama penyelidikan, YSS dan AIW berusaha menghentikan proses penyelidikan dengan mendekati AKDS dan meminta bantuan PT.</p> <p>Ketika AKDS melaporkan hal ini kepada PT, PT memerintahkan AKDS untuk mengakomodasi permintaan YSS dan AIW.</p> <p>&nbsp;</p> <p class="class-paragraph">Operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan oleh KPK setelah menerima informasi tentang penyerahan uang kepada AKDS dan PT. Selama OTT, ditemukan uang tunai sekitar Rp225 juta.</p> <p>Pemeriksaan awal terhadap keempat tersangka di Markas Polres Bondowoso mengungkapkan bahwa total uang yang diserahkan kepada AKDS dan PT mencapai Rp475 juta.</p> <p>YSS dan AIW sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sedangkan PT dan AKDS sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p>

Berdasarkan kewenangan tim jaksa, PT dan AKDS akan ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang KPK

Berkas Dilimpahkan ke JPU, Kajari Bondowoso Segera Diseret ke Meja Hijau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/23/47_kpk-3261951673.png" alt="CARI BUKTI: Tim KPK setelah menggeledah kantor bupati Bondowoso Selasa (21/11)." width="100%">
<figcaption>CARI BUKTI: Tim KPK setelah menggeledah kantor bupati Bondowoso Selasa (21/11).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Penyidik KPK terus mencari alat bukti terkait operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan suap penghentian kasus di Kejaksaan Negeri Bondowoso. Salah satunya melakukan penggeledahan secara maraton.</p> <p>Pada Minggu (19/11), tim KPK menggeledah kantor Kejari Bondowoso. Dari penggeledahan di beberapa ruang kerja tersebut, KPK memperoleh dokumen terkait penanganan perkara yang sedang diselesaikan penyidikannya. &rdquo;Hasil penggeledahan akan dijadikan barang bukti dalam perkara,&rdquo; jelas Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kemarin (22/11).</p> <p>Sehari berselang, pada Senin (20/11), penyidik mendatangi rumah para tersangka. Penggeledahan juga berlangsung di kantor Dinas Bina Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Bondowoso. Penggeledahan di kantor BSBK tersebut dilakukan lantaran saat OTT ada tiga orang yang bekerja di OPD itu yang ikut ditangkap. Dua orang merupakan ASN dan satu lainnya tenaga honorer.</p> <p>Dari sana, KPK menemukan bukti cukup penting mengenai kasus yang membuat Kepala Kejari Bondowoso Puji Triasmoro menjadi tersangka. Selain tumpukan dokumen, tim menemukan catatan aliran sejumlah uang. Namun, Ali belum membeberkan dari mana aliran uang itu berasal dan ke mana bermuara.</p> <p>Selanjutnya, Selasa (21/11) KPK menggeledah kantor dan rumah dinas bupati Bondowoso. Ali membenarkan adanya penggeledahan tersebut. Namun, dia belum secara terperinci mengungkap hasilnya. Yang jelas, dari rangkaian penggeledahan itu penyidik mengamankan bukti berupa dokumen proyek pengadaan. &rdquo;Termasuk catatan adanya aliran uang berupa fee ke berbagai pihak, termasuk para tersangka,&rdquo; jelasnya. KPK juga menemukan uang tunai yang besaran jumlahnya masih akan dikonfirmasi kepada para pihak.</p> <p>Sebagaimana diketahui, dari OTT di Bondowoso, KPK menetapkan empat tersangka. Yakni, Kajari Bondowoso Puji Triasmoro dan Kasipidsus Kejari Bondowoso Alexander Kristian Diliyanto Silaen. Dua tersangka lainnya adalah pihak swasta, yakni Yossy S. Setiawan dan Andhika Imm Wijaya. <strong>(elo/c6/fal)</strong></p>

Penyidik KPK terus mencari alat bukti terkait operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan suap penghentian kasus di Kejaksaan Negeri Bondowoso

Kelanjutan OTT Kajari Bondowoso, KPK Temukan Catatan Aliran Uang di Dinas BSBK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/20231116211129_IMG_7871JPG-2306979808.jpg" alt="Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Ali Fikri." width="100%">
<figcaption>Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Ali Fikri.</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan berbagai dokumen dan catatan aliran keuangan dalam upaya paksa penggeledahan di rumah mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bondowoso Puji Triasmoro. KPK juga turut menggeledah kantor Dinas Bina Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Pemerintah Kabupaten Bondowoso, pada Senin (20/11) kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tim penyidik KPK telah selesai melaksanakan upaya paksa penggeledahan di wilayah Kabupaten Bondowoso, Jatim. Dengan lokasi geledah yaitu rumah kediaman dari para tersangka termasuk kantor Dinas BSBK (Bina Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi) Pemkab Bondowoso," kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (21/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ditemukan dan diamankan antara lain berupa berbagai dokumen termasuk catatan aliran sejumlah uang," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/013308521/cerita-ratu-fitri-founder-substitute-makerspace-bikin-kelas-gratis-agar-single-mother-dan-lansia-jadi-berdaya">Cerita Ratu Fitri, Founder SUBstitute Makerspace: Bikin Kelas Gratis agar Single Mother dan Lansia Jadi Berdaya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK akan melakukan penyitaan untuk menganalisis temuan tersebut. Hal itu untuk menguatkan alat bukti kasus tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penyitaan dan analisis masih diperlukan untuk menjadi bagian kelengkapan berkas perkara dari tersangka PJ dkk," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK sebelumnya&nbsp;resmi menetapkan Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso, Puji Triasmoro dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bondowoso, Alexander Kristian Diliyanto Silaen sebagai tersangka. Jeratan hukum ini setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bondowoso, pada Rabu (15/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013308522/gibran-siap-terima-teguran-bawaslu-usai-hadiri-silaturahmi-desa-bersatu">Gibran Siap Terima Teguran Bawaslu Usai Hadiri Silaturahmi Desa Bersatu</a></strong></div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain kedua oknum jaksa itu, KPK juga menetapkan dua Pengendali CV Wijaya Gemilang, Yossy S Setiawan dan Andhika Imam Wijaya sebagai tersangka. Kedua pihak swasta ini merupakan tersangka penyuap dua pihak Kejaksaan Negeri Bondowoso.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan semangat antikorupsi yang tetap kuat di masyarakat, KPK menerima informasi dan laporan terpercaya terkait dugaan tindak pidana korupsi. Kemudian informasi dan bahan keterangan tersebut di perkuat sehingga naik ke tahap penyelidikan serta dengan kecukupan alat bukti, berlanjut pada tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (16/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Keempat tersangka itu langsung dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama di Rutan KPK Jakarta. Penahanan itu terhitung mulai 16 November 2023 sampai dengan 5 Desember 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/wisata-kuliner/013308514/ingin-mengendarai-tank-dan-bermain-senapan-layaknya-di-medan-perang-yuk-ke-drivetanks">Ingin Mengendarai Tank dan Bermain Senapan Layaknya di Medan Perang? Yuk ke DriveTanks </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Tersangka Yossy S Setiawan dan Andhika Imam Wijaya sebagai permberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Puji Triasmoro dan Alexander Kristian Diliyanto Silaen sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan</div> </div> </div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.</div> </div> </div>

PK juga turut menggeledah kantor Dinas Bina Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

KPK Amankan Dokumen Catatan Keuangan Usai Geledah Rumah Eks Kajari Bondowoso

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/20231116212000_IMG_7893JPG-185015979.jpg" alt="Kajari Bondowoso Puji Triasmoro dan Kasipidsus Alexander Silaen ditahan KPK terkait OTT di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur." width="100%">
<figcaption>Kajari Bondowoso Puji Triasmoro dan Kasipidsus Alexander Silaen ditahan KPK terkait OTT di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso Puji Triasmoro dan Kasipidsus Kejari Bondowoso Alexander Kristian Diliyanto Silaen resmi mengenakan rompi oranye tanda telah berstatus tahanan tadi malam.</p> <p>KPK menetapkan keduanya sebagai tersangka penerima suap untuk pengamanan kasus proyek pengadaan peningkatan produksi hortikultura di Kabupaten Bondowoso.</p> <p>Selain Puji dan Alexander, KPK juga menetapkan dua tersangka lain. Yakni, Andika Imam Wijaya dan Yosi Setiawan dari CV Wijaya Gemilang sebagai pemberi suap.</p> <p>Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah KPK melakukan ekspose (gelar perkara) hasil operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (15/11). &rdquo;Dari operasi tangkap tangan pada Rabu, kami mengamankan sembilan orang,&rdquo; ungkap Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan.</p> <p>Kasus itu menindaklanjuti laporan masyarakat. Yakni, soal kasus proyek pengadaan peningkatan produksi hortikultura yang ditangani Kejari Bondowoso. Saat itu, Andika dan Yosi selaku pemenang proyek mencoba merayu Alexander agar kasusnya yang dalam tahap penyelidikan di kejari dihentikan. &rdquo;Dari sana, AKDS membicarakannya pada atasannya PJ soal tawaran itu. Dan, PJ terbukti setuju untuk menghentikan kasus yang ditangani,&rdquo; paparnya.</p> <p>Dalam OTT Rabu lalu, KPK mengamankan uang Rp 225 juta. Sementara itu, dari hasil penelusuran, Alexander telah menyerahkan uang kepada Puji senilai total Rp 475 juta.</p> <p>KPK menjerat Puji dan Alexander dengan Pasal 12 huruf a dan b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Andika dan Yosi dijerat dengan Pasal 5 ayat 1.</p> <p>Secara terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Ketut Sumedana menyampaikan apresiasi atas proses hukum yang dilakukan KPK terhadap dua jaksa tersebut. Dia menyatakan bahwa Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mendukung bersih-bersih yang dilakukan terhadap jaksa nakal. &rdquo;Bahkan, dalam setiap kesempatan, jaksa agung juga sering menyampaikan kepada masyarakat dan media apabila ditemukan oknum yang masih berbuat penyelewengan dan mencederai masyarakat akan ditindak secara tegas,&rdquo; katanya.</p> <p>Karena itu, Ketut menyatakan bahwa dua jaksa yang telah melakukan perbuatan tercela tersebut sudah tidak lagi dibutuhkan oleh kejaksaan. &rdquo;Sehingga penindakan terhadap dua oknum jaksa di Bondowoso tersebut memang sudah sepantasnya,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Dia menambahkan, jaksa agung sudah menegaskan sikapnya terhadap jaksa yang terlibat bermain proyek atau perkara. &rdquo;Jaksa agung tidak segan-segan untuk memproses pidana sebagaimana yang kami lakukan kepada seorang oknum di Kejari Buleleng yang saat ini dalam proses penahanan dan penyidikan oleh tim penyidik jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dalam kesempatan sebelumnya menyampaikan, pihaknya tidak mungkin bertindak tegas dan keras kepada pihak luar apabila di internal kejaksaan masih ada yang berbuat curang dan melakukan tindakan melanggar hukum. &rdquo;Terhadap oknum tersebut, harus disikat habis karena tidak ada tempat lagi bagi mereka untuk bernaung di institusi kejaksaan,&rdquo; ujar Burhanuddin.</p> <p class="class-paragraph">Kejaksaan, kata dia, butuh jaksa-jaksa yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga memiliki integritas. &rdquo;Saya tidak membutuhkan jaksa yang pintar, tetapi tidak bermoral. Saya juga tidak butuh jaksa yang cerdas, tapi tidak berintegritas,&rdquo; tandasnya. <strong>(elo/syn/c6/fal)</strong></p>

Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso Puji Triasmoro dan Kasipidsus Kejari Bondowoso Alexander Kristian Diliyanto Silaen resmi mengenakan rompi.

Kajari dan Kasipidsus Bondowoso Yang Di-OTT KPK Terima Suap 475 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/belum-terjerat-korupsi-pemimpin-muda-dibutuhkan-rakyat-aceh_m_.jpg" alt="Ilustrasi korupsi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi korupsi.</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bondowoso, Jawa Timur, Puji Triasmoro. Tim penindakan juga mengamankan lima pihak lainnya dalam operasi senyap yang digelar, pada Rabu (15/11) kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menelisik harta kekayaan Puji Triasmoro dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada laman elhkpn.kpk.go.id, Kamis (16/11), total harta kekayaan Puji senilai Rp&nbsp;1.146.246.590 atau 1,14 miliar. LHKPN itu terakhir dilaporkan pada 7 Februari 2023 untuk tahun periodik 2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Puji tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan sebanyak 10 bidang, yang tersebar di daerah Surakarta, Sukoharjo dan Karanganyar. Harta tak bergerak milik Puji itu senilai Rp&nbsp;1.186.162.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/health-issues/013290871/remaja-kini-tengah-darurat-kondisi-kesehatan-mental-ternyata-ini-penyebabnya">Remaja Kini Tengah Darurat Kondisi Kesehatan Mental, Ternyata Ini Penyebabnya </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Puji juga tercatat memiliki harta berupa alat transportasi dan mesin yakni, mobil Honda Freed tahun 2010 dan motor Yamaha 2PV tahun 2018. Harta kendaraan milik Puji itu seluruhnya senilai Rp&nbsp;115.000.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Puji Triasmoro juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya sejumlah Rp&nbsp;55.150.000. Kemudian, kas dan setara kas Rp 88.934.590.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Puji tercatat memiliki utang sebesar Rp&nbsp;299.000.000. Sehingga total harta kekayaannya seluruhnya mencapai Rp&nbsp;1.146.246.590.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013291483/hapus-stigma-orang-rendahan-dan-beban-negara-1000-calon-pekerja-migran-indonesia-diberangkatkan-ke-korea-selatan">Hapus Stigma Orang Rendahan dan Beban Negara, 1.000 Calon Pekerja Migran Indonesia Diberangkatkan ke Korea Selatan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan, OTT terhadap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bondowoso Puji Triasmoro, dilakukan terkait&nbsp;dugaan suap penanganan perkara. KPK mengamankan enam pihak, salah satunya Kajari Bondowoso, pada Rabu (15/11) kemarin.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Terkait dugaan korupsi pengurusan perkara yang sedang ditangani Kejari Bondowoso," ucap Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (16/11).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam operasi senyap yang berlangsung di Bondowoso, Jawa Timur itu, tim penindakan KPK total mengamankan enam orang. Dua di antaranya&nbsp;Kajari Bondowoso Puji Triasmoro dan Kasi Pidsus Kejari Bondowoso Alexander Silaen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/013291476/5-cara-sederhana-merawat-bibir-sehat-dan-cerah-secara-alami">5 Cara Sederhana Merawat Bibir Sehat dan Cerah Secara Alami</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sejauh ini ada enam orang yang ditangkap di antaranya oknum penegak hukum dan pihak swasta," ujar Ali.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyampaikan, para pihak yang terjaring dalam OTT tersebut sedang dibawa dan dalam perjalanan ke markas KPK. KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan. "Perkembangan akan disampaikan," pungkasnya.</div> </div> </div> </div> </div>

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bondowoso, Jawa Timur, Puji Triasmoro.

Terjaring OTT KPK, Segini Total Harta Kekayaan Kajari Bondowoso Puji Triasmoro

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/03/Jubir-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-1-1JPG-1502552824.jpg" alt="Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri." width="100%">
<figcaption>Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bondowoso Puji Triasmoro, berkaitan dugaan suap penanganan perkara. KPK mengamankan enam pihak, salah satunya Kajari Bondowoso, pada Rabu (15/11) kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terkait dugaan korupsi pengurusan perkara yang sedang ditangani Kejari Bondowoso," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (16/11).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013291407/diduga-tipu-bule-swiss-soal-penjualan-apartemen-di-bali-putri-indonesia-persahabatan-2002-dilaporkan-lagi-ke-polda-bali">Diduga Tipu Bule Swiss Soal Penjualan Apartemen di Bali, Putri Indonesia Persahabatan 2002 Dilaporkan Lagi ke Polda Bali</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam operasi senyap yang berlangsung di Bondowoso, Jawa Timur itu, tim penindakan KPK total mengamankan enam orang. Dua di antaranya&nbsp;Kajari Bondowoso Puji Triasmoro dan Kasi Pidsus Kejari Bondowoso Alexander Silaen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sejauh ini ada enam orang yang ditangkap di antaranya oknum penegak hukum dan pihak swasta," ucap Ali.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/diet-fitness/013290838/mitos-atau-fakta-10-nasihat-kesehatan-untuk-diet-ala-ade-rai-jangan-sampai-salah-informasi">Mitos atau Fakta? 10 Nasihat Kesehatan untuk Diet ala Ade Rai, Jangan Sampai Salah Informasi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyampaikan, para pihak yang terjaring dalam OTT tersebut sedang dibawa dan dalam perjalanan ke markas KPK. KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perkembangan akan disampaikan," pungkasnya.</div> <p>&nbsp;</p>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bondowoso.

KPK Sebut OTT Kajari Bondowoso Dilakukan Terkait Dugaan Suap Pengurusan Perkara 