<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/kpk-periksa-kajari-pamekasan-untuk-cocokan-suara-hasil-sadapan_m_149831.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kajari Pamekasan, Jawa Timur, Rudi Indra Prasetya&lrm;, Rabu (9/8). Dia diperiksa sebagai tersangka kasus suap dana desa. Usai menjalani pemeriksaan, Rudi Indra enggan memberikan keterangan kepada awak media. Dia didampingi kuasa hukumnya Ade Yuliawan. Menurut dia, kliennya melakukan pengambilan sampel suara. Hal ini bertujuan untuk dicocokan dengan hasil sadapan yang telah KPK lakukan. "Pemeriksaan lebih ke pencocokan suara. Mungkin nanti suaranya dicocokkan dengan hasil telepon," kata dia di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (9/8). Dia menambahkan, sementara ini, kliennya baru pemeriksaan awal, belum masuk pada materi perkara. "Mungkin dalam waktu dekat akan diperiksa lagi soal pendalaman materinya," lanjut dia. Diketahui kasus ini bermula dari OTT yang dilakukan KPK di Pamekasan, Jawa Timur. Hal ini berkaitan korupsi dana desa yang dilaporkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ke Kejari Pamekasan. Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya diduga menerima suap untuk menghentikan penanganan kasus korupsi penyelewengan dana desa atas proyek infrastruktur senilai Rp 100 juta.&nbsp;

KPK Periksa Kajari Pamekasan Untuk Cocokan Suara Hasil Sadapan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/dianggap-gagal-prasetyo-diminta-legowo-lepas-jabatan-jaksa-agung_m_148718.jpeg" alt="Jaksa Agung HM Prasetyo saat menggelar konferensi pers beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung HM Prasetyo saat menggelar konferensi pers beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai belum ada reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Jaksa Agung HM Prasetyo. Hal ini menyusul belum adanya prestasi menonjol yang diraih Kejaksaan Agung (Kejagung) selama dipimpin &nbsp;HM Prasetyo. Peneliti ICW Lola Easter menegaskan, Jaksa Agung perlu mundur dari jabatannya. Karena telah gagal dalam memimpin Korps Adhyaksa. &lrm;Kegagalan itu dibuktikan karena ada lima jaksa yang diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Jaksa Agung HM Prasetyo untuk mundur dari jabatannya karena telah gagal," tegas Lola saat konferensi pers di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Jumat (4/8). Lola juga meminta internal kejaksaan dan Komisi Kejaksaan (Komjak) untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan kontrol, terhadap kerja-kerja jaksa. "Mereka juga perlu proaktif dalam menindaklanjuti laporan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan jaksa," katanya. Sebab diungkapkan Lola, selama ini kontrol terhadap para jaksa melal&lrm;ui Komjak maupun, tim pengawas internal jaksa masih sangat minim perannya dalam menindak jaksa nakal.&nbsp; "Padahal peran kontrol sekaligus evaluasi dan, kerja-kerja jaksa menjadi salah satu peran yang paling menentukan kualitas jaksa," pungkasnya.

Dianggap Gagal, Prasetyo Diminta Legowo Lepas Jabatan Jaksa Agung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/kepimimpinan-prasetyo-tak-tegas-jadi-pemicu-jaksa-korupsi_m_148678.jpeg" alt="Bupati Pamekasan Achmad Syafii saat akan dimasukan ke rumah tahanan, Kamis (3/8)." width="100%">
<figcaption>Bupati Pamekasan Achmad Syafii saat akan dimasukan ke rumah tahanan, Kamis (3/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa nakal selalu saja berulah dengan memanfaatkan jabatannya sebagai aparat penegak hukum. Seperti memeras dan menerima suap. Terbaru, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan, Rudi Indra Prasetya yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesua (MAPPI) Muhammad Rizaldi&lrm; mengatakan, jaksa nakal selalu berulah lantaran tidak ada penindakan tegas yang dilakukan oleh Jaksa Agung HM Prasetyo. "Jadi ada jaksa yang nakal tapi hanya diberikan sanksi disiplin, nah ini perlu dipertanyakan dan dicermati," ujar Rizaldi saat konferensi pers di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta, Jumat (4/8). Oleh sebab itu, dia menduga adanya jaksa nakal itu lantaran kepemimpinan Prasetyo tidak tegas. Sehingga jaksa berani melakukan pemerasan dan suap.&nbsp; Saat ini menurutnya, dibutuhkan sikap tegas dari politikus Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu dalam memberikan sanksi terhadap anak buanya. Karena apabila tidak dilakukan, akan ada terus praktik pemerasan yang dilakukan jaksa nakal. "Jadi yang penting adalah leadership dan tindakan dari Kejaksaan Agung terhadap setiap kasus yang terjadi," tandasnya. Mekanisme pengawasan jaksa juga harus diperhatikan oleh Prasetyo. Pasalnya sampai saat ini lembaga antirasuah sudah menciduk lima jaksa yang diduga menerima suap.&nbsp;&nbsp; "Jadi &lrm;memang mekanisme pengawasan perlu dihenahi oleh Kejaksaan Agung," pungkasnya. &nbsp;

Kepimimpinan Prasetyo Tak Tegas Jadi Pemicu Jaksa Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/ini-kata-jokowi-soal-kasus-dana-desa-di-pamekasan-yang-dikorupsi_m_148674.jpeg" alt="Presiden Jokowi saat memberikan sambutan di acara Rapimnas Partai Hanura ke -1 di Bali, Jumat (4/8)." width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi saat memberikan sambutan di acara Rapimnas Partai Hanura ke -1 di Bali, Jumat (4/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus korupsi dana desa di Pamekasan, Madura, Jawa Timur memantik perhatian Presiden Joko Widodo. Dia mengatakan bahwa sejak awal diluncurkan, uang yang dikucurkan untuk desa itu jumlah sangat besar.Yakni Rp 20 triliun. Sementara setahun setelahnya, ditingkatkan menjadi Rp 47 triliun dan kini berada pada angka Rp 60 triliun. "Artinya, total dalam tiga tahun ini sudah 127 triliun. Apa yang kita harapkan dari dana desa ini? Ada perputaran uang dari dana desa, ada perputaran uang di bawah, ada perputaran uang di desa, sehingga apa? Daya beli rakyat di desa semakin naik," jelas Jokowi usai menghadiri Rapimnas I Partai Hanura di The Stone Hotel, Bali, Jumat (4/8). Adapun dana desa merupakan salah satu program pemerintah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa. Karena jumlah besar yang dikucurkan pemerintah pusat, pengawasannya pun kata Jokowi harus dilakukan secara terus menerus. Semua pihak tentu berharap agar uang yang pada dasarnya dimaksudkan untuk kesejahteraan rakyat itu tidak disalahgunakan. "Saya selalu sampaikan bahwa manajemen dana desa itu harus betul-betul direncanakan dengan baik, diorganisasi yang baik. Ada pendampingan, dilaksanakan, tetapi juga harus ada pengawasan, controlling, pemeriksaan, yang terus menerus. Karena ini terkait uang yang besar sekali," tukansya. Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan lima orang sebagai tersangka terkait dugaan kasus suap menyuap terkait pengurusan kasus dana desa. Penetapan tersangka ini sebagai tindak lanjut atas penangkapan lima orang tersangka dan beberapa pihak lain pada Rabu (2/8) kemarin, karena diduga melakukan tindak pidana suap menyuap. Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif mengatakan, kelima tersangka tersebut adalah Bupati Pamekasan Ahmad Syafii, Kajari&lrm; Pamekasan Rudy Indra Prasetya, Inspektur Pemkab Pamekasan Sutjipto Utomo, Kepala Desa Dassok Agus Mulyadi, dan Kabag Administrasi Pamekasan Noer Solehhoddin.

Ini Kata Jokowi Soal Kasus Dana Desa di Pamekasan yang Dikorupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/usai-ditetapkan-tersangka-bupati-dan-kajari-pamekasan-ditahan_m_148549.jpeg" alt="Bupati Pamekasan Achmad Syafii saat akan dimasukan ke rumah tahanan, Kamis (3/8)." width="100%">
<figcaption>Bupati Pamekasan Achmad Syafii saat akan dimasukan ke rumah tahanan, Kamis (3/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan lima tersangka dugaan suap terkait penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Pamekasan, Jawa Timur. Termasuk, Bupati Pamekasan, Achmad Syafii dan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya.&nbsp; Penahanan dilakukan setelah kelima tersangka menjalani pemeriksaan intensif lebih dari 1x24 jam di KPK, pasca operasi tangkap tangan (OTT), Rabu (2/8) kemarin.&nbsp; Para tersangka satu persatu keluar dari gedung KPK sejak pukul 17.00 WIB mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Yang pertama keluar adalah Kabag Inspektorat Kabupaten Pamekasan, Noor Solehoodin. Disusul Kepala Desa Dasook, Agus Mulyadi. Kemudian Inspektur Pemerintah Kabupaten Pamekasan Sucipto Utomo.&nbsp; Sementara Bupati Pamekasan Achmad Syafii keluar pukul 18.25 WIB. Disusul Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya.&nbsp; "Para tersangka ditahan 20 hari pertama," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (3/8). Febri mengatakan, penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Untuk Noor Solehoodin ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat, Inspektur Pemerintah Kabupaten Pamekasan Sucipto Utomo dan Kades Dasook Agus Mulyadi ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur. Sementara untuk Bupati Pamekasan Achmad Syafii ditahan di Rutan KPK, dan Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya ditahan di Rutan Cipinang. Dalam kasus ini, para pejabat di Pemerintah Kabupaten Pamekasan diduga menyuap Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan sebesar Rp 250 juta. Suap tersebut diduga untuk menghentikan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri dalam perkara tindak pidana korupsi proyek infrastruktur. Proyek senilai Rp 100 juta tersebut menggunakan dana desa. Atas perbuatannya sebagai pemberi suap, Sucipto, Agus Mulyadi, Noor dan Achmad Syafii disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara itu, Rudi Indra Prasetya yang diduga penerima suap disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Usai Ditetapkan Tersangka, Bupati dan Kajari Pamekasan Ditahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/mendagri-kecewa-dua-inspektorat-terlibat-kasus-suap-dana-desa_m_148488.jpeg" alt="Mendagri Tjahjo Kumolo" width="100%">
<figcaption>Mendagri Tjahjo Kumolo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Inspektorat Pamekasan yang seharusnya mengawasi agar tidak ada anggaran diselewengkan oleh pihak pemerintah daerah (Pemda). Namun ini malah ikut serta memberi uang suap kepada&nbsp;Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan, Rudi Indra Prasetya&lrm;, untuk menyelesaikan perkara dana desa yang ditangani pihak kejaksaan. Menanggapi adanya kasus ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku pasrah atas ditetapkannya dua inspektorat,&nbsp;yakni Inspektur Pemkab Pamekasan Sutjipto Utomo dan Inspektur Kabupaten Pamekasan, Noer Solehhoddin sebagai tersangka oleh KPK. "Padahal tugas inspektorat daerah mengawasi, kalau inspektotat terlibat mau apa lagi. Silahkan KPK memprosesnya," ujar Tjahjo saat ditemui di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Jakarta, Kamis (3/8). Tjahjo juga mengeluhkan, suap itu dilakukan dengan kepala perangkat daerah. Sehingga Tjahjo menilai ulah mereka sangat memprihatinkan dan tidak bisa dijadikan contoh bagi masyarakat. "Kalau sampai ada kongkalikong antara kepala daerah, kepala desa dengan oknum kejaksaan dan oknum inspektorat ya sudah parah itu," katanya. &lrm;Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif mengatakan, dua pejabat pemerintahan &lrm;daerah yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengamanan perkara penyimpangan dana desa, yakni Inspektur Pemkab Pamekasan Sutjipto Utomo dan Inspektur Kabupaten Pamekasan, Noer Solehhoddin&nbsp;tindakannya sangat tidak terpuji. Bagaimana tidak, dua pejabat pemerintahan daerah yang seharusnya menjadi pengawas, malah ikut berperan serta ambil bagian proses penyuapan. "Yang disesalkan seharusnya inspektur itu jadi pengawas di internal. Tapi pengawas internal ini jadi mata rantai proses suap m&lrm;enyuap ini," keluhnya &lrm;Menurut Laode, terlibatnya dua pejabat pemerintahan daerah itu berawal dari adanya&nbsp;laporan lembaga swadaya masyarakat (LSM) terhadap &lrm;Kejari Pamekasan mengenai dugaan korupsi yang dilakukan Kepala Desa Dassokan Agus Mulyadi dalam penggunaan dana desa untuk proyek pembangunan di desa senilai Rp 100 juta.&nbsp; Sehingga laporan tersebut akhinya ditindaklanjuti Kejari dengan melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket). Merasa takut akan menjadi tersangka dalam kasus tersebut, akhirnya Agus pun mengadukan ke Sutjipto Utomo dan Noer Solehhoddin. Dalam pembicaraan tersebut, akhirnya diputuskan untuk melibatkan Bupati Pamekasan Achmad Syafii. Komunikasi pun terus berjalan sampai pad&lrm;a akhirnya adanya satu keputusan bahwa Achmad menyuruh Sutjipto dan Noer merayu&nbsp;Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan, Rudy Indra Prasetya&nbsp;untuk tidak menindaklanjuti perkara tersebut.&nbsp; Achmad kata Laode, takut apabila kasus tersebut sampai diusut oleh Kejari maka&nbsp;alokasi dana desa dari pemerintah pusat untuk Pamekasan akan dihentikan. Alhasil bertemulah Sutjipto, Noer dan Agus dengan Rudy. Dalam pertemuan tersebut tiga orang itu merayu supaya Rudy tidak mengusut kasus itu. Lantas Rudy pun meminta imbalan apabila kasus itu tidak diusut. Dia pun mematok harga Rp 250 juta. Dengan harga yang dinilai terlalu tinggi tersebut, Achmad pun menyuruh kembali S&lrm;ujipto, Noer dan Agus merayu Rudy untuk bisa melakukan negosiasi mengenai besaran harga yang telah ditetapkan oleh Rudy. Namun sayangnya&nbsp;Rudy pun tidak bergeming tetap pada keputusannya apabila kasus itu tidak berlanjut maka harus ada uang Rp 250 juta. Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Sutjipto, Agus Mulyadi dan Noer Solehhoddin ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dan disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.&nbsp; Sementara Achmad Syafii juga telah ditetapkan tersangka. Dia tutur Laode, diduga menganjurkan pemberian suap ini dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan untuk Rudy melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor, karena diduga menerima suap.

Mendagri Kecewa Dua Inspektorat Terlibat Kasus Suap Dana Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/memalukan-kajari-pamekasan-disuap-segini-saja-mau_m_148354.jpeg" alt="Wakil Ketua KPK Laode M Syarif didampingi Jubir KPK Febri Diansyah memberikan keterang pers terkait Oprasi Tangkap Tangan Pamekasan, Jawa Timur di Gedung KPK, Rabu (2/8)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Laode M Syarif didampingi Jubir KPK Febri Diansyah memberikan keterang pers terkait Oprasi Tangkap Tangan Pamekasan, Jawa Timur di Gedung KPK, Rabu (2/8)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang tersangka terhadap kasus suap terhadap Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan (Kajari) Jawa Timur Rudy Indra Prasetya. Penetapan itu disampaikan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan pemeriksaan secara intensif. &nbsp; Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif mengatakan, kelima tersangka tersebut adalah Bupati Pamekasan Ahmad Syafii, Kajari&lrm; Pamekasan Rudy Indra Prasetya, Inspektorat&nbsp;Pemkab Pamekasan Sutjipto Utomo, Kepala Desa Dassok Agus Mulyadi, dan Kabag Administrasi Pamekasan Noer Solehhoddin. &nbsp; "Setelah dilakukan pemeriksaan alebih awal disimpulkan adanya tindak pidana korupsi penerimaan janji dan hadiah. Lalu meningkatkan kasus ke penyidikan," ujar Laode dalam konfrensi pers di Gedung KPK, Rasuna Said, Jakarta, Rabu (2/8). &nbsp; Laode menambahkan, latar belakang kasus ini adalah Agus Mulyadi yang dilaporkan oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) ke Kejari Pamekasan. Pelaporan itu terkait pengadaan di desanya yang menggunakan dana desa dengan total proyeknya sebesar Rp 100 juta. Diduga proyek Rp 100 juta itu dikorupsi. &nbsp; "Jadi mengakibatkan adanya kekurangan volume," katanya. &nbsp; Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Kejari Pamekasan dan dilakukan pengumpulan bahan dan keterangan. Namun, bukannya amanah dengan tugasnya sebagai penegak hukum, kejaksaan justru ingin mengamankan kasus itu. Caranya, Kajari Pamekasan Rudy Indra Prasetya memanggil Agus Mulyadi. &nbsp; Dalam pertemuan tersebut, Rudy berjanji tidak akan menindaklanjuti laporan LSM terseb&lrm;ut apabila Agus Mulyadi mebayarkan uang sebesar Rp 250 juta. Merasa takut akan ditindaklanjuti akhirnya Agus melaporkan ke Inspektur Pemkab Pamekasan Sutjipto Utomo dan Kebala Bagian Administrasi Kabupaten Pamekasan Noer Solehoddin. &nbsp; Selanjutnya, aduan itu disampaikan ke&nbsp;Bupati Pamekasan Ahmad Syafii. Sehingga akhirnya Ahmad menyetujui supaya kasus tersebut tidak diusut dan menyiapkan uang Rp 250 juta. &nbsp; "Akhirnya pejabat pada Pemkab Pamekasan disepakati dana Rp 250 juta untuk Kajari Rudy Indra Prasetya," ungkapnya. &nbsp; Saat ini&lrm;, kelima tersangka itu masih berada di Mapolda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Mereka berlima baru akan diterbangkan pada Kamis (2/8) ke lembaga antirasuah tersebut. &nbsp; Dari kasus ini, KPK telah menetapkan pasal kepada lima orang terasanga tersebut adalah. Sebagai pihak yang diduga pemberi Sutjipto, Agus dan Noor disangkan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 55 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. &nbsp; Kemudian Ahmad disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara itu pihak yang diduga pihak penerima Rudy disangka &lrm;melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor.

Memalukan, Kajari Pamekasan Disuap Segini Saja Mau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/soal-ott-jaksa-pan-jaksa-penerima-suap-seperti-fenomena-gunung-es_m_148244.jpeg" alt="Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap jaksa di Kejati Bengkulu, beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap jaksa di Kejati Bengkulu, beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tertangkapnya Kajari Pamekasan, Jawa Timur berinisal RI, menambah panjang daftar jaksa yang bermain-main dengan korupsi. Tentu, hal itu sangat disesalkan sejumlah pihak. Salah satunya datang dari Anggota Komisi III DPR Daeng Muhammad. Dia khawatir, perilaku koruptif tersebut akan menjadi sesuatu yang terus berulang kalau mental para penegak hukum masih seperti itu. "Jangan-jangan ini seperti fenomena gunung es yang keliatan cuma satu dua kasus. Mungkin kenyataannya ini menjadi perilaku di lingkungan Kejaksaan kita," cetusnya saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (3/7). Dia pun menduga, jika kasus hukum bisa dibuat jadi alat bargaining atau alat untuk memperkaya diri sendiri. "Bagaimana mungkin rakyat percaya dengan institusi penegak hukum kita kalau perilaku dan mentalnya masih seperti itu," imbuhnya. Untuk mencegah kejadian serupa terulang, politikus asal PAN tersebut berharap ada upaya secara sungguh-sungguh di internal kejaksaan untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh. Sistem di lembaga penegak hukum itu lah yang menurutnya perlu diperbaiki dan dibangun lebih baik lagi. "Jadi penyelesaiannya harus komprehensif. Tidak bisa hanya aspek SDM tapi dari mulai pola rekrutmen sampai pembinaaan," pungkasnya.

Soal OTT Jaksa, PAN: Jaksa Penerima Suap Seperti Fenomena Gunung Es

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/anak-buahnya-kembali-tertangkap-kpk-dpr-desak-jaksa-agung-dicopot_m_148235.jpeg" alt="Jaksa Agung HM Prasetyo saat wawancara wartawan beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung HM Prasetyo saat wawancara wartawan beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tertangkap tangannya Kajari Pamekasan, Jawa Timur berinisal RI, menambah catatan kelam bagi Kejaksaan Agung. Perilaku korupsi tampaknya menjadi preseden buruk bagi institusi yang saat ini dipimpin M Prasetyo itu. Atas peristiwa ini, pihak korps adhyaksa pun langsung mendapat kritik tajam dari mitranya di DPR. Anggota Komisi III DPR Raden Muhammad Syafi'i mengatakan, maraknya perilaku jaksa yang coba bermain dengan uang haram karena tidak adanya pembenahan secara internal yang dilakukan pucuk pimpinan lembaga tersebut. "Kejaksaan di bawah kepemimpinan Prasetyo ini tidak ada prestasi apa-apa," ujar pria yang akrab disapa Romo itu saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (2/7). Dia pun mengatakan bahwa sulit mengharapkan Prasetyo yang notabene berasal dari unsur politik bukan jaksa murni melakukan pembenahan. Karena itu, Romo berharap Presiden Joko Widodo mengganti Prasetyo dari posisinya sebagai Jaksa Agung. Menurutnya, Kejaksaan harus dipimpin dari jaksa profesional. "Haram hukumnya di tangan kader partai. Kepala Kejaksaan Agung harus segera dicopot," tegas politikus Partai Gerindra itu. Dia berpendapat, jika lembaga penegak hukum dipimpin oleh kader partai, akan membahayakan penegakan hukum itu sendiri. Sebab, dikhawatirkan bahwa kinerjanya dipengaruhi partai yang dinaunginya. Sebagai contoh terkait kasus suap mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho kepada anggota DPRD di daerah tersebut. Mereka yang menerima bagian dari suap Rp 61 miliar itu sebagian besar sudah disidangkan, divonis, dan sekarang berada di Lapas Sukamiskin. "Untuk penerima yang lain yang suaminya adalah ketua Nasdem ini masih aman. Berarti kan tebang pilih. Kalau tebang pilih sarat dengan pesanan-pesanan. Pesanan ini bisa bernilai macam-macam," cetusnya. "Kejaksaan dipimpin kader Partai Nasdem sangat berbahaya bagi kepentingan hukum," pungkasnya.

Anak Buahnya Kembali Tertangkap KPK, DPR Desak Jaksa Agung Dicopot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/soal-ott-kajari-pamekasan-icw-jaksa-agung-tak-serius-kelola-lembaga_m_148224.jpeg" alt="Ilustrasi: Salah satu tim penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang dugaan suap yang diterima jaksa di Kajati Bengkulu beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Salah satu tim penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang dugaan suap yang diterima jaksa di Kajati Bengkulu beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Institusi Kejaksaan kembali dibuat malu lewat salah satu jaksanya, karena tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).&nbsp; Peneliti Indonesia Corupption Watch (ICW), &lrm;Emerson Yuntho&lrm; mengeluhkan terulangnya kembali kasus jaksa nakal. Adanya jaksa nakal itu dia menduga karena fungsi pengawasan di internal yang tidak berjalan. "Ini kan artinya fungsi pengawasan enggak berjalan dengan baik," ujar Emerson kepada JawaPos.com, Rabu (2/8). Dengan terus berulangnya jaksa melakukan korupsi, Maka Kinerja Jaksa Agung HM Prasetyo dipertanyakan. Apakah sungguh-sungguh dalam mengelola Korps Adhyaksa tersebut. "Jadi memang kelihatannya Jaksa Agung enggak pernah serius untuk menangani (jaksa yang terkena OTT ini," tegasnya. Sebelumnya, Tim Satgas Penindakan KPK dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Pamekasan, Madura, Jatim Rabu (2/7) pagi. Dalam operasi senyap tersebut, tim berhasil mengamankan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan berinisial RI. RI ditangkap bersama lima pihak lain yang diduga turut serta melakukan tindak pidana suap menyuap tersebut. Penangkapan dilakukan di berbagai tempat terpisah. Berdasarkan informasi yang dihimpun, uang suap senilai ratusan juta tersebut, diduga dilakukan untuk mengakali perkara perkara alokasi dana desa (ADD) Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2015-2016, yang sedang ditangani pihak Korps Adhyaksa tersebut. &nbsp;

Soal OTT Kajari Pamekasan  ICW: Jaksa Agung Tak Serius Kelola Lembaga

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kajari pamekasan

Berita Terkini