<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Arteria-Dahalan-PDIP-DPR-RI.jpg" alt="dpi ri" width="100%">
<figcaption>dpi ri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan menjelaskan mengenai pernyataanya yang meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin mencopot Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) karena berbicara Sunda di dalam rapat.  Arteria mengatakan kritik itu dimaksudkan untuk membantu institusi Kejaksaan Agung dan Jaksa Agung. Hal ini agar tidak ada Sunda Empire.  "Saya berusaha membantu institusi kejaksaan dan jaksa agung bahwa tidak ada Sunda Empire bahwa sekalipun ada orang bersuku Sunda menduduki jabatan strategis, itu karena mereka punya kompetensi, kapasitas dan kualitas bukan yang lain," ujar Arteria kepada wartawan, Rabu (19/1).  Arteria mengatakan bahwa pihanya mencoba meyakinkan publik agar di istitusi tersebut tidak ada Sunda Empire. Namun masih ada Kajati yang menggunakan Bahasa Sunda.  "Tapi bayangkan di saat kita berusaha meyakinkan publik, masih ada Kajati yang mempertontonkan kedekatannya dengan Jaksa Agung dengan menggunakan bahasa Sunda," katanya.  Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta agar Anggota Komisi III DPR dari PDIP Arteria Dahlan agar segera meminta maaf kepada masyarakat Sunda yang berada di berbagai daerah se-Nusantara.  "Jadi saya mengimbau Pak Arteria Dahlan sebaiknya meminta maaf ya kepada masyarakat Sunda di nusantara ini, tapi kalau tidak dilakukan pasti akan bereskalasi karena sebenarnya orang Sunda itu pemaaf ya, jadi saya berharap itu dilakukan," ujar Ridwan Kamil.  Kang Emil sapaan Ridwan Kamil, menilai pernyataan yang dilontarkan Arteria Dahlan telah melukai kebhinekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pasalnya kata dia, sejatinya orang Sunda itu memiliki sifat silih asih silih asah silih asuh.  Kang Emil juga menyesali perbuatan yang telah dilakukan Arteria Dahlan tersebut, karena telah melukai sebagian besar warga Sunda di seluruh Indonesia. Terkait bahasa daerah, ia menyebut merupakan kekayaan nusantara yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu dan patut untuk dilestarikan.

Minta Pecat Kajati Berbahasa Sunda, Arteria Dahlan Beri Penjelasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jaksa-Agung-ST-Burhanuddin-Dery-Ridwansah-10.jpg" alt="Jaksa Agung S.T. Burhanuddin dan jajarannya menghadiri rapat kerja dengan Komisi III DPR di di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/16/2020). Rapat kerja diawali dengan pemaparan Jaksa Agung ST Burhanuddin mengenai perkembangan kasus dugaan k" width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung S.T. Burhanuddin dan jajarannya menghadiri rapat kerja dengan Komisi III DPR di di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/16/2020). Rapat kerja diawali dengan pemaparan Jaksa Agung ST Burhanuddin mengenai perkembangan kasus dugaan k</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan, dirinya telah menindak tegas para jaksa nakal yang bermain dengan sejumlah proyek. Burhanuddin mengatakan, tindakan tegas tersebut berupa pencopotan. Setidaknya ada delapan Kajari yang telah dicopot oleh dirinya.  "Kemudian Kajari sudah lebih dari tujuh dan barusan kemarin saya tindak lagi satu, dan langsung saya copot," ujar Burhanuddin di Gedung DPR, Jakarta, Senin (14/6).  Burhanuddin menegaskan, juga ada Kajati yang ia copot karena bermain proyek. Misalnya kejadian di Sumatera Barat dan Papua Barat."Jadi sudah banyak Kajati yang saya tindak, berapa ini ada dua. Kemungkinan ada satu lagi saya akan tindak," katanya.  Burhanuddin menegaskan pencopotan Kajari dan Kajati itu adalah komitmen Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam memberantasan para jaksa nakal. "Ini adalah bukti kami serius. Jadi jaksa tidak main-main lagi ikut proyek," ungkapnya.  Burhanuddin berpesan kepada para jaksa untuk tidak bertindak nakal. Karena dirinya tidak segan-segan akan memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar. "Saya selalu katakan saya tidak akan pernah berpikir untuk tidak menindaklanjuti (laporan ada jaksa nakal-Red)," pungkasnya. (*)  &nbsp;  &nbsp;

Jaksa Agung Copot 8 Kajari dan 1 Kajati karena Terbukti Main Proyek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Jaksa-Agung-Pelantikan-Kejagung-.jpg" alt="Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin melantik 14 pejabat Kejaksaan Agung (Kejagun) di Auditorium Gedung Menara Kartika Adhyaksa Kejaksaan Agung, Rabu (17/2). Foto: Dokumen Kejaksaan Agung RI." width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin melantik 14 pejabat Kejaksaan Agung (Kejagun) di Auditorium Gedung Menara Kartika Adhyaksa Kejaksaan Agung, Rabu (17/2). Foto: Dokumen Kejaksaan Agung RI.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Agung ST Burhanudin melantik dan mengambil sumpah jabatan 14 pejabat baru di lingkungan kejaksaan terdiri dari Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara serta beberapa Pejabat Eselon II antara lain Inspektur, Direktur, Kepala Pusat dan beberapa Kepala Kejaksaan Tinggi.  Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan itu dilaksanakan pada Rabu 17 Februari 2021 berdasar Surat Keputusan Jaksa Agung RI. Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 08 Februari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Kejaksaan RI.  Jaksa Agung Burhanuddin memberikan tujuh pokok-pokok penekanan tugas yang harus segera dilaksanakan kepada para pejabat yang baru dilantik yaitu. Pertama erakselerasi untuk mengidentifikasi, mempelajari, menguasai, dan menyelesaikan berbagai persoalan di tempat penugasan baru.  Kedua, melaksanakan hasil rekomendasi Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 2020 dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab serta melaporkan secara tepat waktu. Ketiga khususnya terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi, saya tekankan kepada saudara untuk memperhatikan kualitas perkara dan optimalisasi penyelamatan kerugian negara. Keempat tetap menerapkan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 secara ketat, serta memaksimalkan pelaksanaan kegiatan secara virtual.  Kelima jadilah contoh yang baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam sikap perilaku sehari-hari agar dapat meningkatkan integritas dan profesionalisme di lingkungan kerja saudara. Keenam bina dan pastikan seluruh jajaran yang saudara pimpin tidak melakukan perbuatan tercela. Ketujuh laksanakan Instruksi Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Publikasi Kinerja dan Pemberitaan Positif Mengenai Kejaksaan di Media Massa dan Media Sosial untuk mengeliminir pemberitaan negatif tentang Kejaksaan.  Jaksa Agung berharap para Kepala Kejaksaan Tinggi dan Pejabat Eselon II yang baru dilantik mampu menjalankan pokok-pokok penekanan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya, profesional dan berintegritas, sehingga dapat menjaga marwah Kejaksaan di tengah masyarakat.  “Berkenaan dengan hal tersebut, saya ingatkan bahwa setiap warga adhyaksa memiliki peran penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi yang kita cintai bersama. Untuk itu, mari bersama-sama kita tunjukan kepada masyarakat torehan prestasi yang telah kita raih sebagai bukti bahwa Kejaksaan telah berubah ke arah yang lebih baik,” kata Jaksa Agung Burhanudin dalam keterangannya.  Jaksa Agung mengatakan, dalam setiap penugasan putra-putri terbaik adhyaksa untuk mengisi jabatan tertentu telah melalui proses evaluasi mendalam, pertimbangan yang matang dan penilaian yang obyektif.  Semua itu dilakukan untuk memastikan kepiawaian, kredibilitas, kapabilitas, dan kualitas yang dimiliki sehingga dipandang mampu menduduki suatu jabatan untuk mewujudkan terselenggaranya penegakan hukum yang berkeadilan dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.  “Saya yakin saudara akan mengerahkan kemampuan terbaik untuk menghadirkan Kejaksaan yang profesional, modern, bermartabat, dan tepercaya di tengah masyarakat," katanya.  Selain itu, Jaksa Agung mengingatkan salah satu konsekuensi jabatan para pejabat yang baru dilantik tentang tanggung jawab untuk melakukan pengawasan melekat secara berjenjang.  “Saudara-saudari yang baru saya lantik maupun yang telah menduduki jabatan dimanapun berada, dalam kesempatan ini saya ingatkan untuk terus meningkatkan pengawasan melekat," tegasnya.  “Sebagai pimpinan, saudara sekalian tidak boleh lepas tangan atas kesalahan yang dilakukan oleh anak buah, karena saudara memiliki tanggung jawab secara moral. Oleh karenanya, saya akan minta pertanggungjawaban saudara sekalian sebagai atasan jika terdapat anak buah yang melakukan perbuatan tercela.” lanjutnya.  Sumpah serta janji jabatan yang telah diucapkan harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, Jaksa Agung tidak pernah ragu dan segan untuk menindak dan mencopot jika dikemudian hari didapati pejabat yang mengingkari sumpah jabatannya.  “Jadikan Tri Krama Adhyaksa sebagai cerminan dalam menjalankan tugas dimanapun saudara berada. Tolong diingat, jabatan yang saudara emban bukanlah sekedar untuk dibangga-banggakan, tetapi untuk dipertanggungjawabkan," jelasnya.  Menurut Burhanuddin, keputusan terberat yang diambil oleh seorang pimpinan adalah ketika harus menghukum anak buahnya.  "Oleh karena itu, saya titipkan anak-anak saya yang menjadi anak buah saudara dimanapun berada. Tolong jaga, ingatkan dan pastikan mereka tidak melakukan kesalahan atau perbuatan tercela," tuturnya.  Berikut ini daftar Pejabat Baru Kejaksaan yang Dilantik Jaksa Agung Burhanudin:  1. Dr. Chaerul Amir, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;  2. Yunan Harjaka, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum  3. Dr. Andi Muhammad Tauflk, S.H., M.H. sebagai Inspektur I pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan;  4. Agnes Triani, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu;  5. Elan Suherlan, S.H. sebagai Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung;  6. Dr. Firdaus Dewilmar, S.H., M.Hum. sebagai Inspektur III pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan;  7. Raden Febrytriyanto, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan  8. Dr. Mukri, S.H., M.H. sebagai Inspektur IV pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan  9. Iman Wijaya, S.H., M.Hum. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah ;  10. Dr. Mia Amiati, S.H., M.H. sebagai Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen  11. Dr. Jaja Subagja, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Riau  12. Risal Nurul Fitri, S.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo;  13. Gerry Yasid, S.H., M.H. sebagai Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum;  14. Jacob Hendrik Pattipeilohy, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah;

7 Pesan Jaksa Agung Burhanudin untuk 14 Pejabat Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Jaksa-Agung-ST-Burhanuddin-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Agung ST Burhanuddin merotasi 30 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Sebanyak enam di antaranya merupakan pejabat yakni Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.  Hal ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak. Mutasi pejabat di lingkungan Korps Adhyaksa dilakukan untuk menyegarkan tubuh Kejaksaan.  "Benar sebagaimana surat keputusan tersebut," kata Leonard dikonfirmasi, Rabu (10/2).  Sebagaimana tertuang dalam surat keputusan (SK), Andi Muhammad Taufik yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu dimutasi menjadi Inspektur I pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.  Firdaus Dewilmar yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dimutasi sebagai Inspektur III pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.  Mukri yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dimutasi sebagai Inspektur IV pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.  Kemudian, Mia Amiati yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Riau dimutasi sebagai Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia.  Selanjutnya Gerry Yasid yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dimutasi sebagai Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia.  Dan, Jaja Subagja yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Gorontalo dimutasi sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Riau.  Selain itu, Jaksa Agung Burhanuddin juga menerbitkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-128/C/02/2021 tentang Pemindahan, Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dalam surat keputusan ini, Jaksa Agung Burhanuddin merotasi 345 Jaksa yang ada di kejaksaan seluruh Indonesia.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=1nSmQ2QUzvU

Jaksa Agung Mutasi 6 Kepala Kejaksaan Tinggi, Ini Daftarnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/chuck-sang-eks-kajati-kembali-melawan-jaksa-agung_m_.jpg" alt="Jaksa Agung HM Prasetyo mendapat perlawanan dari anak buahnya soal dugaan penjualan aset negara dari kasus BLBI." width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung HM Prasetyo mendapat perlawanan dari anak buahnya soal dugaan penjualan aset negara dari kasus BLBI.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sandra Nangoy, kuasa hukum jaksa Chuck Suryosumpeno, menyoroti langkah kejaksaan yang melibatkan pihak kantor jasa penilai publik untuk membuktikan dugaan korupsi kliennya. Padahal, sebagai penegak hukum, kejaksaan seharusnya mengikuti aturan terbaru tentang pihak berwenang dalam menghitung kerugian negara. "Kejaksaan seharusnya update peraturan terbaru soal siapa yang berwenang menghitung serta men-declare kerugian negara," kata Sandra. Menurut Sandra, instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki kewenangan konstitusional. Dasarnya, Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016. Sedangkan instansi lainnya, kata Sandra, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BKPP) dan inspektorat satuan kerja perangkat daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara. Sebelumnya, Kapuspenkum Kejagung Mukri mengungkap kerugian negara akibat penjualan aset terpidana korupsi BLBI oleh jaksa Chuck senilai Rp 32,5 miliar. "Itu berdasarkan perhitungan penilaian publik kantor jaksa penilai publik (KJPP) Kampianus Roman," ujar Mukri. Kapuspenkum menjelaskan, kasus berawal pada 2012. Ketika itu Hendra Rahardja, terdakwa kasus BLBI, diputus bersalah lantaran melakukan tindak pidana korupsi berdasar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan hukuman seumur hidup. Hendra juga diharuskan membayar uang pengganti Rp 1,950 triliun.&nbsp;

Chuck, Sang Eks Kajati Kembali Melawan Jaksa Agung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/penjelasan-jaksa-agung-ketika-anak-buahnya-kini-jadi-tersangka_m_.jpg" alt="Jaksa Agung HM Prasetyo" width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung HM Prasetyo</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Kejagung mengagendakan pemeriksaan Chuck Suryosumpeno kemarin (7/11). Mantan kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku itu diperiksa sebagai tersangka korupsi terkait dengan penyelesaian barang rampasan dan barang eksekusi. Chuck menjalani pemeriksaan selama hampir 9 jam. Jaksa Agung H M. Prasetyo menyatakan, kasus yang membelit Chuck sudah lama ditangani Kejagung. ''Kasus dugaan korupsi yang dilakukan (secara bersama-sama) oleh mantan jaksa Saudara CS sudah cukup lama ditangani, tetapi tersendat penyelesaiannya,'' katanya. Pemicunya, lanjut mantan politikus Partai Nasdem itu, Chuck selalu mangkir dalam pemeriksaan. Dia mengungkapkan, setiap kali dipanggil kejaksaan, Chuck selalu mangkir dengan berbagai alasan. Padahal, tim penyidik sudah dua kali melayangkan surat panggilan. Sementara itu, setelah diperiksa, Chuck membantah pernyataan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/07/11/2018/pernah-taklukan-jaksa-agung-kini-eks-kajati-itu-jadi-tersangka" target="_blank">Prasetyo</a> yang menyebut dirinya selalu mangkir. Dia lantas menjelaskan kronologi pemanggilannya sebagai tersangka. Dimulai pada 26 Oktober, Chuck menerima surat panggilan pertama untuk pemeriksaan sebagai tersangka pada 29 Oktober. ''Saya minta waktu untuk cari pengacara waktu itu,'' ungkapnya. Chuck lantas meminta pemeriksaan diundur pada Jumat (2/11). Rentang waktu itu dia gunakan untuk mencari pengacara. ''Saya Kamis (1/11) baru dapat pengacara. Akhirnya, pengacara saya minta ke Kejagung (minta penundaan pemeriksaan, Red),'' jelasnya. Saat itu pihak Chuck meminta pemeriksaan dilaksanakan Senin (5/11). Namun, karena penyidik tidak bisa, pemeriksaan pun baru terealisasi kemarin (7/11). ''Tapi, tiba-tiba hari Jumat (2/11) saya terima panggilan kedua. Saya kaget, kok sudah panggilan kedua? Padahal, saya ada penjelasan (kenapa tidak hadir pemanggilan pertama),'' ujarnya. Dari rangkaian itu, Chuck yakin penetapan tersangka dan proses pemeriksaan kemarin tanpa gelar perkara (ekspose) yang matang. ''Panggilan hari ini (kemarin) sebenarnya masih panggilan pertama, tapi mereka terbitkan panggilan kedua. Jaksa agung sebut hari ini (kemarin) panggilan ketiga. Saya bingung, seharusnya ini (pemeriksaan kemarin) panggilan keberapa?'' kata Chuck. Mengenai materi perkara, Chuck enggan berkomentar banyak. Dia tetap akan menghadapi proses hukum tersebut.&nbsp;

Penjelasan Jaksa Agung Ketika Anak Buahnya Kini Jadi Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pernah-taklukkan-jaksa-agung-kini-eks-kajati-itu-jadi-tersangka_m_.jpg" alt="Jaksa Agung HM Prasetyo" width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung HM Prasetyo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kontroversi di dunia penegakan hukum kembali terjadi. Kali ini di Kejagung. Chuck Suryosumpeno, jaksa senior, ditetapkan sebagai tersangka oleh lembaganya sendiri. Chuck disangka melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan penyelesaian barang rampasan dan barang eksekusi. Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung Warih Sadono membenarkan penetapan tersangka tersebut. Namun, Warih enggan menjelaskan secara detail kronologi penetapan tersangka dan latar belakang kasus yang dituduhkan kepada mantan kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku itu. "Benar (tersangka, Red)," ujar Warih singkat. Di sisi lain, kuasa hukum Chuck, Sandra Nangoy, menduga penetapan tersangka kliennya merupakan efek dari keluarnya putusan MA Nomor 63 PK/TUN/2018 yang dirilis MA pada 23 Oktober lalu. Putusan itu mengabulkan permohonan PK Chuck atas Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-186/A/JA/11/2015 tertanggal 18 November 2015. Chuck mengajukan gugatan terhadap Jaksa Agung HM. Prasetyo yang mencopotnya dari jabatan Kajati Maluku. Dengan putusan MA itu, surat pencopotan tersebut dianggap tidak sah alias batal. Sandra menduga, ada upaya kriminalisasi terhadap Chuck. Hal itu merujuk pada penetapan tersangka yang dilakukan tidak lama setelah putusan MA tersebut keluar. Menurut Sandra, kliennya merupakan jaksa berprestasi. Sebelum menjabat Kajati Maluku, Chuck merupakan ketua Satgassus dan ketua Pusat Pemulihan Aset (PPA) 2014-2015. Saat menjabat PPA, Chuck berhasil memulihkan aset lebih dari Rp 3,5 triliun.

Pernah Taklukan Jaksa Agung, Kini Eks Kajati Itu Jadi Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/kejati-dki-benarkan-terima-spdp-penydik-kpk_m_165564.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dua penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kini kasus yang juga melibatkan mantan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rochmadi Saptogiri itu, masuk tahap penyidikan. Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, Nirwan Nawawi &lrm;membenarkan telah menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama terlapor Ario Bilowo, dan Edy Kurniawan. "Bahwa untuk SPDP terlapor Ario Bilowo, dkk diterima Kejati DKI Jakarta pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017," ujar Nirwan kepada JawaPos.com, Senin (30/10). SPDP Nomor B/16280/X/2017/Datro tanggal 13 Oktober 2017, atas nama Ario Bilowo, dkk diterbitkan atas pelaporan Ikham Aufar Zuhairi. Dia mengadukan telah terjadi Tindak Pidana Pegawai Negeri yang dengan sewenang-wenang memakai kekuasaannya memaksa orang untuk membuat, tidak berbuat atau membiarkan barang sesuatu yang dilakukan Ario Bilowo, dkk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421 KUHP. Sedangkan untuk SPDP atas nama Terlapor Arend Arthur Duma dan Terlapor Edy Kurniawan, diterima Kejati DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017. SPDP nomor: B/17313/X/2017/Datro, tanggal 23 Oktober 2017, atas nama Terlapor Arend Arthur Duma dan terlapor Edy Kurniawan diterbitkan atas pelaporan Arief Fadillah. "Arief mengadukan tindakpidana Penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 421 KUHP dan perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana dimaksud Pasal 335 KUHP," katanya. Menindak lanjuti SPDP tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta akan segera menunjuk jaksa peneliti untuk mengikuti dan memantau perkembangan penyidikan. Sebelumnya, penyerangan terhadap KPK terus dilancarkan oleh para pihak yang tidak suka dengan keberadaan lembaga antirasuah ini dalam menjalankan tugasnya melakukan pemberantasan korupsi. Terkini, dua penyidik KPK&lrm; atas nama Arend Arthur Durna dan Edy Kurniawan dilaporkan oleh Arief Fadillah, salah seorang saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melilit mantan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rochmadi Saptogiri. Dalam dokumen Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) No.B 173/3/X/2017/Datro yang dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dua penyidik KPK tersebut dipolisikan dengan No. LP/4843/X/2017/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 06 Oktober 2017. Atas laporan tersebut, sejurus kemudian, pada 23 Oktober 2017, penyidik Dirreskrimum Polda Metro Jaya langsung menaikkan status laporan tersebut ke tingkat penyidikan, dengan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan No. SP. Sidik/3574/X/2017/Ditreskrimum. Namun, kendati telah mengeluarkan Sprindik, pihak kepolisian belum memberitahu status dua penyidik KPK tersebut secara hukum. "Dengan ini diberitahukan bahwa sejak tanggal 23 Oktober 2017, telah dimulai penyidikan tindak pidana dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana dimaksud pasal 421 KUHP dan Pasal 335 KUHP, yang terjadi pada tanggal 5 Oktober 2017, di Jalan Pedati Raya No.13 Jakarta Timur," demikian isi SPDP yang ditandatangani oleh Wadirreskrimum Polda Metro Jaya selaku penyidik, dan salinannya dimiliki JawaPos.com. Terkait adanya laporan tersebut, seorang sumber internal KPK menerangkan, dalam perkara yang menjerat auditor BPK tersebut, pihak pelapor diduga terlibat pencucian uang yang diduga dilakukan Rochmadi. Atas peranan Arief, dua penyidik KPK kemudian mendatangi kediaman saksi tersebut. "Dia (Arief) diminta buat kronologis tertulis," tutur sumber tersebut. Namun, sehari kemudian, Arief malah melaporkan tindakan hukum yang dilakukan dua penyidik KPK yang berasal dari penyidik independen tersebut kepada pihak korps bhayangkara." Ini makin memperkuat adanya serangan terhadap KPK," tandas sumber tersebut. Terpisah, menanggapi adanya laporan terhadap anak buahnya. Lima pimpinan KPK belum merespons konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com. Dalam kasus ini, sebelumnya setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dalam bentuk suap menyuap, penyidik KPK menetapkan Rochmadi Sapto Giri dan Ali Sadli, dua auditor BPK dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Atas perbuatannya, Rochmadi dijerat dengan Pasal 3 dan/atau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sementara Ali dijerat dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Kejati DKI Benarkan Terima SPDP Penydik KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/8808_26326_prasetyo-hl.jpg" alt="Bosan Dikaitkan Kasus Korupsi Bansos, Prasetyo: Tanya Langsung KPK" width="100%">
<figcaption>Bosan Dikaitkan Kasus Korupsi Bansos, Prasetyo: Tanya Langsung KPK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo ternyata bosan juga saat ditanya mengapa namanya santer disebut di Komisi Pemberantasan Korupsi. Apalagi dikaitkan dengan kasus yang menjerat mantan Sekjen Partai NasDem, Patrice Rio Capella. &quot;Jadi begini, lebih baik para wartawan tanyakan langsung ke sana (KPK),&quot; kata Prasetyo saat ditanya terkait dengan keterlibatannya dengan kasus Patrice berada di Kejagung, Jumat (30/10). Mantan anak buah Surya Paloh di Partai NasDem ini menambahkan, dirinya sudah beberapa kali menjelaskan, sedikit pun tidak ada keterkaitan dirinya dengan perkara yang saat ini sedang digenjot penyidikannya oleh KPK. &quot;Kan saya sudah bilang, saya enggak ada kaitannya dengan (kasus) itu, kalo mau nanya lagi langsung ke KPK aja,&quot; cetusnya. Seperti diketahui, selama ini Prasetyo selalu dikait-kaitkan dengan kasus dugaan gratifikasi penanganan korupsi bantuan sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang ditangani Kejaksaan Agung. Kasus ini sudah menjerat mantan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Patrice Rio Capella, Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dan istrinya, Evi Susanty. (elf/JPG)

Bosan Dikaitkan Kasus Korupsi Bansos, Prasetyo: Tanya Langsung KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/8150_25624_Kejagung.jpg" alt="Prasetyo Disebut di Kasus Gatot, ICW: Jokowi Salah Menempatkan Orang" width="100%">
<figcaption>Prasetyo Disebut di Kasus Gatot, ICW: Jokowi Salah Menempatkan Orang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - &lrm;Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) patut mencurigai adanya keterlibatan Jaksa Agung HM Prasetyo. Pasalnya, kasus suap yang menjerat Gubernur nonaktif Gatot Pujo Nugroho, Evy Susanti, dan eks Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella terkait pengamanan perkara bansos yang ditangani Korps Adhyaksa. &quot;Jika pertemuan di DPP Nasdem ada sebuah pembicaraan (mengenai kasus Bansos Gatot), maka patut dicurigai ada komunikasi Rio dengan Jaksa Agung yang notabene dari Nasdem,&quot; ujar Donal dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (24/10). Menurut Donal, penegakan hukum berkaitan dengan kepentingan politik karena Presiden Joko Widodo menempatkan orang berlatar berlakang partai politik pada posisi strategis . Pasalnya, saat ini diketahui, Jaksa Agung diisi orang yang berasal dari partai pengusung pemerintahan. &quot;Ini penegakan hukum kita jadi bias dengan agenda politik, dari parpol tertentu. Ini (Presiden Jokowi) salah menempatkan jabatan strategis,&quot; jelasnya. Seperti diketahui, suap kepada Rio Capella itu bermula dari penyelidikan kejaksaan atas dugaan korupsi Dana Bansos yang menyeret Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho. Saat itu, Gatot menilai kasus yang menyeretnya itu terkesan politis hingga dia meminta Rio Capella untuk mengkomunikasikan masalahnya ke Jaksa Agung M. Prasetyo. Pada pertemuan itu, Gatot mengungkapkan bahwa Rio Capella menyanggupi permintaannya untuk membuka komunikasi dengan M. Prasetyo. Terkait hal itu diduga Rio Capella meminta imbalan sebesar Rp 200 juta. Itu pun diperkuat dengan pengakuan istri Gatot Evy Susanti soal pemberian uang kepada Patrice Rio Capella. Suap itu diberikan melalui anak buah OC Kaligis Fransisca Insani Rahesti. KPK pun menjerat Gatot, Evy, dan Patrice sebagai tersangka suap penanganan perkara di Kejati Sumut atau Kejaksaan Agung. Suap itu diduga diberikan untuk mengamankan perkara korupsi bansos di kejaksaan yang menyeret Gatot. Jumat (23/10) tadi malam, KPK menahan Rio Capella di rutan Cipinang. Dia ditahan untuk 20 hari pertama setelah delapan jam diperiksa penyidik. Usai menahan Rio, KPK kemudian memeriksa Ketua Umum NasDem Surya Paloh sebagai saksi. Paloh mengaku dicecar soal pertemuan dan islah yang terjadi di kantor DPP Partai NasSem. Selain itu, dia juga ditanya penyidik soal pengamanan perkara dana bansos yang diduga dilakukan Patrice sebagai penghubung Gatot ke Jaksa Agung. (put/jpg)

Prasetyo Disebut di Kasus Gatot, ICW: Jokowi Salah Menempatkan Orang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kajati

Berita Terkini