<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Ketua-KPK-Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Ketua KPK Firli Bahuri memberikan sambutan saat serah terima jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Lima pimpinan KPK yakni Firli Bahuri, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, Alexander Marwat" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Firli Bahuri memberikan sambutan saat serah terima jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Lima pimpinan KPK yakni Firli Bahuri, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, Alexander Marwat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini telah dipimpin oleh Komjen Pol Firli Bahuri beserta empat orang Wakil Ketua di antaranya Alexander Marwata, Nawawi Pomolango, Lili Pantauli Siregar dan Nurul Ghufron. Namun, perjalanan karier Firli hingga bisa duduk di pucuk pimpinan KPK banyak menuai kontroversi.  Kini dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK beserta telah dilantiknya lima struktural Dewan Pengawas, Firli dituntut bekerja secara independen dalam memimpin lembaga antirasuah.  Pegawai hingga pimpinan periode 2015-2019 ikut seleksi Capim KPK  Dalam seleksi pemilihan calon pimpinan (Capim) KPK sejumlah pegawai hingga pimpinan periode 2015-2019 turut mengikuti seleksi tersbut, mereka di antaranya Laode M Syarif, Basaria Panjaitan, Alexander Marwata, Giri Suprapdiono, Pahala Nainggolan, Chandra Sulistio Reksoprodjo, Sujanarko, Harun Al Rasyid, Asep Rahmat Suwanda, Anatomi Muliwan, Najib Wahito Adhi Setyo Tamtomo dan Syarif Hidayat.  Laode Syarif salah satu yang mengikuti tes seleksi Capim KPK jilid V mengaku akan melanjutkan kerja KPK yang dianggap baik pada periode 2019-2023. Bahkan, dia ingin menyempurnakan kinerja yang belum maksimal untuk kepemimpinam jilid V.  "Akhirnya (ikut daftar Capim KPK). Melanjutkan yang telah baik di KPK dan menyempurnakan yang belum tercapai dalam empat tahun terakhir ini," ucap Syarif, Jumat (5/7) lalu.  Sementara itu, salah satu pegawai KPK yang ikut seleksi Capim KPK yakni Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) Sujanarko. Sujanarko telah dua kali mengikuti seleksi Capim KPK, pada 2015 dan 2019.  Alasannya kembali ikut proses seleksi Capim KPK, ingin menaikan indeks persepsi korupsi (IPK) lebih baik lagi. Selain itu, adanya penyerangan terhadap pegawai KPK perlu asasement secara menyeluruh, sehingga para pegawai KPK dapat melakukan komunikasi secara maksimal.  "KPK perlu di asasement total, asasement internal. Kira-kira kasus Borobudur, kasus Novel, kasus Kalimantan itu ada problem internal enggak? Ada. Kalau ditanya sekarang tau enggak problemnya, cara utama di internal salah satunya cara berkomunikasi. Setiap pegawai harus bisa berkomunikasi dengan bahagia," ujar Koko kepada JawaPos.com, Senin (22/7) lalu.  Namun dalam perjalanan proses pemilihan Capim KPK jilid V, hanya Alexander Marwata yang berhasil mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR RI. Dia merupakan satu internal KPK yang berhasil hingga tingkat akhir.  Sehari sebelum uji kepatutan dan kelayakan Firli Bahuri dinyatakan melanggar kode etik berat  KPK menyatakan mantan Deputi Penindakan Firli Bahuri terbukti melakukan dugaan pelanggaran berat. Kesimpulan itu diperoleh setelah Direktorat Pengawasan Internal KPK merampungkan pemeriksaan yang dilakukan sejak 21 September 2018. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada Pimpinan KPK tertanggal 23 Januari 2019.  "Perlu kami sampaikan, hasil pemeriksaan Direktorat Pengawasan Internal adalah terdapat dugaan pelanggaran berat," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Rabu (11/7).  Dewan Penasihat KPK Mohammad Tsani Annafari menjelaskan sejumlah temuan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Firli. Pertama, pertemuan dengan Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang yang dilakukan sebanyak dua kali. Padahal, KPK sedang melakukan penyelidikan dugaan korupsi terkait kepemilikan saham pemerintah daerah dalam PT Newmont pada 2009-2016.  Pertemuan pertama terjadi pada 12 Mei 2018 dalam acara harlah GP Ansor ke-84 dan launching penanaman jagung 100.000 hektare di Bonder Lombok Tengah. Tsani mengatakan Firli berangkat tanpa surat tugas dan menggunakan uang pribadi.  Keesokan harinya, pertemuan dilakukan pada acara Farewell and Welcome Game Tennis Danrem 162/WB di Lapangan Tenis Wira Bhakti. Acara bermain tenis sebagai perpisahan dengan Korem setempat. Tsani menuturkan acara itu berbeda dengan serah-terima jabatan yang dilakukan pada April 2018 di mana Pimpinan memberi izin.  "Dari hasil pemeriksaan PI (Pengawas Internal), F menjelaskan bahwa pertemuan tersebut tidak direncanakan," ujar Tsani.  Pelanggaran etik selanjutnya adalah ketika Firli bertemu pejabat BPK Bahrullah Akbar di Gedung KPK. Saat itu, Bahrullah akan menjalani pemeriksaan dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka Yaya Purnomo perihal kasus suap dana perimbangan. Tsani mengungkapkan Firli didampingi Kabag Pengamanan menjemput langsung Bahrullah di lobi Gedung KPK.  Namun Firli malah mengajak saksi tersebut untuk memasuki Gedung KPK melalui lift khusus dan langsung ke ruangannya. Kemudian Firli memanggil penyidik yang ingin memeriksa Bahrullah.  Sementara pertemuan ketiga dilakukan dengan pimpinan partai politik di sebuah Hotel di Jakarta, 1 November 2018. Tsani mengatakan Firli tidak pernah meminta izin melakukan pertemuan dengan pihak yang terkait perkara dan tidak pernah melaporkan ke pimpinan.  Selain melakukan pemeriksaan terhadap Firli, kata Tsani, KPK juga telah meminta pendapat keterangan ahli hukum dan ahli etik untuk membuktikan terjadinya pelanggaran etik yang dilakukan. Satu di antaranya ialah Artidjo Alkostar.  "Bukti-bukti yang diperoleh selama pemeriksaan antara lain meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, rekaman CCTV, video, dan dokumen-dokumen terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK," jelas Tsani.  Firli Bahuri ditolak 1.000 pegawai saat ikut seleksi Capim KPK  Sebanyak 1.000 pegawai KPK menandatangani petisi menolak calon pimpinan KPK 2019-2023 yang memiliki rekam jejak bermasalah, baik dugaan pelanggaran etik hingga penghambat proses penegakan hukum.  Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo mengatakan petisi tersebut bergulir sejak Kamis, 29 Agustus 2019 lalu dan telah ditandatangani 1.000 dari 1.500 pegawai KPK. Adapun 500 pegawai itu, Yudi mengklaim tengah bertugas di luar Jakarta dan luar negeri sehingga bukan berarti tak ikut petisi.  Antusiasme pegawai KPK terkait petisi penolakan tersebut dinilai cukup tinggi mengingat dukungan penolakan juga datang dari berbagai elemen masyarakat. Dukungan juga berasal dari akademisi, cendekiawan, seniman, buruh, mahasiswa, masyarakat sipil hingga Ketua Organisasi Keagamaan terbesar di Indonesia.  Adanya penolakan itu tak lepas dari kekhawatiran bila lembaga antirasuah dipimpin oleh seseorang yang memiliki rekam jejak buruk sehingga akan membawa KPK menuju kehancuran, di tengah upaya pemberantasan korupsi yang telah dirintis sejak 17 tahun lalu.  "Kami sangat yakin bahwa Presiden akan mendengarkan suara yang telah bergema dari seluruh Indonesia," harap Yudi.  Firli Bahuri terpilih sebagai Ketua KPK  Firli Bahuri terpilih menjadi ketua baru KPK lewat penunjukan langsung, tanpa voting oleh di Komisi III DPR RI. Firli terpilih setelah para anggota dewan melakukan voting lima komisioner baru KPK. Setelah itu, mereka menskors rapat pleno untuk menentukan nama ketua baru KPK lewat musyawarah.  "Berdasarkan diskusi dan musyawarah seluruh fraksi hadir, dihadiri kapoksi dan perwakilan fraksi-fraksi menyepakati untuk menjabat pimpinan Ketua KPK masa bakti 2019-2023 sebagai ketua yang pertama adalah Firli Bahuri," kata Ketua Komisi III DPR Azis membacakan hasil voting di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 13 September 2019, dini hari.  Sebelum penunjukkan Firli menjadi ketua KPK, diadakan voting untuk penentuan lima komisioner baru KPK dari 10 calon yang ada. Firli berhasil mendapat suara dari semua anggota Komisi III DPR yang berjumlah 56 orang.  Suara Firli mengalahkan nama-nama capim lainnya. Tercatat Alexander Marwata memperoleh 53 suara, Nawawi Pomolango dengan 50 suara, Nurul Ghufron dengan 51 suara, dan Lili Pintauli Siregar yang mendapatkan 44 suara.  Riuh tepuk tangan anggota dewan menyambut penguman terpilihnya Firli tanpa melalui proses voting oleh 56 anggota Komisi III DPR.  Pimpinan KPK jilid V dilantik bersama Dewan Pengawas KPK  Lima orang pimpinan KPK diantaranya Firli Bahuri, Alexander Marwata, Nawawi Pomolango, Lili Pantauli Siregar dan Nurul Ghufron dilantik bersama lima jajaran Dewan Pengawas KPK di Istana Negara pada 20 Desember 2019. Adanya Dewan Pengawas merupakan hasil dari revisi UU KPK.  Dalam pidato pertamanya di Gedung KPK Jakarta, Firli menginginkan adanya kerjasama seluruh instansi dalam upaya pemberantasan korupsi.  "Saya Firli dan empat pimpinan lain sampaikan mohon dukungan, mohon sumbangsih kita bekerja keras bersatu membangun negeri, membebaskan NKRI dari korupsi. Saya selalu katakan no one can get success without other," kata Firli dalam sambutannya usai serah terima jabatan di Gedung KPK, Jumat, 20 Desember 2019.  Firli menyampaikan, berubahnya UU KPK tak akan membuatnya kendur dalam kinerja pemberantasan korupsi. Sebab, meski UU direvisi, tugas pokok KPK tidak berubah.  "Tidak ada tugas pokok yang berubah, bahkan dalam UU 19 tahun 2019 ada satu tugas pokok tambahan, yaitu melakukan putusan pengadilan dan hakim yang telah memperoleh putusan tetap," tegas Firli.  Firli pun tetap menaruh perhatian terkait berubahnya status pegawai KPK menjadi ASN, sebagai dampak UU baru. Sebab menurut UU ASN, maksimal usia seseorang untuk diangkat sebagai PNS ialah 35 tahun. Sementara banyak pegawai KPK yang berusia di atas 35 tahun.  "Jadi bagi rekan-rekan yang berumur 36 tahun ke atas ada keraguan karena ini sifatnya peralihan status dari pegawai KPK menjadi pegawai ASN," tukas Firli.

Kaleidoskop 2019, Perjalanan Proses Pimpinan Baru KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/timur_aksi-mahasiswa-Unair-told-revision-uu-kpk_robertus-risky-4.jpg" alt="LAWAN: Mahasiswa Fisip Unair, Rida Nurfitiani (kiri) dan Mesta membentkan poster, saat penolakan revisi UU KPK di Unair Kampus B, Jalan Airlangga, Surabaya, Jumat (20/9/2019). Aksi tersebut sebagai bentuk protes pelemahan terhadap lembaga anti rasuah. Ro" width="100%">
<figcaption>LAWAN: Mahasiswa Fisip Unair, Rida Nurfitiani (kiri) dan Mesta membentkan poster, saat penolakan revisi UU KPK di Unair Kampus B, Jalan Airlangga, Surabaya, Jumat (20/9/2019). Aksi tersebut sebagai bentuk protes pelemahan terhadap lembaga anti rasuah. Ro</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Revisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK membuat resah kinerja pemberantasan korupsi.  Pasalnya, Undang-Undang KPK hasil revisi dinilai memperlemah kinerja KPK dalam segala aspek. Lembaga antirasuah sendiri menyatakan terdapat 26 poin pelemahan dalam UU KPK hasil revisi.  Sejumlah poin tersebut dipandang melemahkan kinerja KPK. Kini, KPK yang berada di bawah kepemimpinan Komjen Pol Firli Bahuri merupakan rumpun eksekutif. Independensi KPK pun dipandang tidak seganas periode sebelumnya. Atas upaya pelemahan tersebut, sejumlah aksi unjuk rasa pun digelar beberapa kali secara serentak oleh ratusan ribu mahasiswa dan pegiat antikorupsi.  Unjuk rasa berjilid-jilid tolak Revisi UU KPK  Dampak dari revisi UU KPK membuat masyarakat hingga mahasiswa tergerak melakukan aksi unjuk rasa di sejumlah daerah di Indonesia. Melalui unjuk rasa yang menamakan #ReformasiDiKorupsi, koalisi masyarakat hingga mahasiswa menolak adanya revisi UU KPK hingga UU yang dipandang tidak pro rakyat.  Unjuk rasa #ReformasiDiKorupsi pun terjadi di sejumlah daerah di Indonesia seperti DKI Jakarta, Semarang, Jogjakarta, Makassar hingga Kendari. Dalam tuntutan unjuk rasa itu mereka menolak revisi UU KPK.  Tewasnya 2 Mahasiswa Universitas Halu Oleo  Unjuk rasa #ReformasiDiKorupsi pun menimbulkan korban jiwa, tewasnya dua mahasiswa Universitas Halu Oleo, Kendari. Randi dan Yusuf Kardawi tewas karena mengikuti unjuk rasa penolakan UU KPK hasil revisi dan sejumlah UU kontroversial. Mereka tewas saat berdemo di depan kantor DPRR Sulawesi Tenggara pada Kamis, 26 September 2019.  Korban pertama yang tewas dalam peristiwa itu bernama Randi (21), mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Halu Oleo Kendari. Mahasiswa semester tujuh Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan UHO Kendari itu jatuh tersungkur di Jalan Abdullah Silondae, Kecamatan Mandonga Kendari, sekitar 300 meter dari titik lokasi unjuk rasa mahasiswa.  Selain Randi, seorang mahasiswa lain bernama Yusuf Kardawi (19), semester tiga dari Fakultas Teknik UHO juga menjadi korban dalam aksi itu. Yusuf ditemukan di depan pintu gerbang samping kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sultra di Jalan Abdullah Silondae Kendari.  Yusuf yang merupakan mahasiswa Jurusan Pendidikan Vokasi, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo (UHO) menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Bahteramas, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Jumat (27/9) sekitar 04.17 WITA.  Direktur Utama (Dirut) RSUD Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), dr. Sjarif Subijakto mengatakan, korban mengalami benturan di kepala dan terdapat sekitar lima luka dengan panjang sekitar 5 sentimeter.  Desakan penerbitan Perppu UU KPK hasil revisi  Sejumlah koalisi masyarakat sipil hinggga mahasiswa mendesak agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menggugurkan UU KPK hasil revisi. Mereka menilai, rezim Jokowi berbohong terhadap penguatan pemberantasan korupsi.  Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana yang setia mengawal agar Jokowi menerbitkan Perppu KPK. Kurnia tak menginginkan, jika KPK diperlemah oleh rezim Jokowi  "Penting untuk ditegaskan bahwa seluruh Pasal yang disepakati oleh DPR bersama pemerintah dipastikan akan memperlemah KPK dan mengembalikan pemberantasan korupsi ke jalur lambat," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulis, Kamis (17/10).  Kurnia mengatakan, Jokowi kerap kali menegaskan dukungannya kepada KPK. Namun, hal itu sampai saat ini belum terbukti lantaran tak kunjung menerbitkan Perppu.  Padahal, lanjut Kurnia, seluruh syarat untuk penerbitan Perppu telah terpenuhi. Mulai dari kebutuhan mendesak karena pemberantasan korupsi akan terganggu, kekosongan hukum, sampai pada perubahan UU baru yang membutuhkan waktu lama (Putusan MK tahun 2009).  "Presiden Jokowi semestinya tidak gentar dengan gertakan politisi yang menyebutkan akan melakukan pemakzulan jika menerbitkan Perppu. Sebab, kesimpulan tersebut tidak mendasar. Perppu pada dasarnya adalah kewenangan prerogatif Presiden dan konstitusional. Lagi pun pada akhirnya nanti akan ada uji objektivitas di DPR terkait dengan Perppu tersebut," sesal Kurnia.  Presiden Jokowi minta masyarakat gugat UU KPK hasil revisi ke MK  Meski penolakan UU KPK hasil revisi hingga menimbulkan jatuhnya korban jiwa, Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan menerbitkan Perppu KPK. Jokowi meminta agar masyarakat dapat menggugatnya melalui jalur konstitusional di Mahkamah Konstitusi (MK).  Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan, Presiden tetap tidak akan menerbitkan Perppu untuk mencabut UU KPK hasil revisi. Namun, melalui Yasonna, Jokowi meminta agar para penolak UU KPK hasil revisi dapat melayangkan uji materi gugatan ke MK.  "Presiden bilang, gunakan mekanisme konstitusional. Lewat MK dong. Masa kita main paksa-paksa, sudahlah," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/9).  Yasonna menuturkan, tak ada kegentingan yang memaksa bagi Presiden untuk mencabut kembali UU yang dianggap banyak pihak dapat melemahkan KPK itu. Dia menilai, demo mahasiswa yang berujung bentrokan dengan aparat di sejumlah daerah juga tidak cukup untuk menjadi alasan bagi Presiden mencabut UU KPK.  "Enggaklah. Bukan apa. Jangan dibiasakan. Irman Putra Sidin (pakar hukum) juga mengatakan janganlah membiasakan cara-cara begitu. Berarti dengan cara itu mendelegitimasi lembaga negara. Seolah-olah enggak percaya kepada MK," tukas Yasonna.

Kaleidoskop 2019: Demo Tolak Revisi UU KPK Timbulkan Korban Jiwa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pemilu-2019-kpk-imbau-jangan-pilih-yang-pernah-terlibat-korupsi_m_.jpg" alt="Ilustrasi koruptor. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi koruptor. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Putusan perkara kasus korupsi sepanjang 2019 dinilai miris bagi para pegiat antikorupsi. Karena Mahkamah Agung (MA), bahkan hingga pengadilan tingkat pertama memutus lepas terdakwa kasus korupsi.  Hal ini pun diakui oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019, Saut Situmorang. Dia mengatakan, 2019 merupakan perjalanan tahun yang berat bagi kinerja pemberantasan korupsi. Karena dalam setahun terakhir MA memberi kortingan kepada terdakwa kasus korupsi hingga putusan lepas pada tingkat kasasi.  MA putus lepas terdakwa korupsi SKL BLBI Syafruddin Arsyad Temenggung  Kasus pertama yang dilepas MA yakni, kasus dugaan korupsi surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang menjerat mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT). Putusan itu menggugurkan putusan Pengadilan Tinggi DKI yang menambah hukuman Syafruddin menjadi 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan.  Namun, putusan lepas terhadap Syafruddin diwarnai perbedaan pendapat (dissenting opinion) antar majelis hakim. Hakim Ketua Salman Luthan menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI yang menambah hukuman Syafruddin menjadi 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan.  Sementara, Hakim Anggota Syamsul Rakan Chaniago berpendapat perbuatan Syafruddin merupakan perbuatan hukum perdata. Sedangkan Hakim Anggota M. Askin menyatakan perbuatan Syafruddin merupakan perbuatan hukum administrasi.  Kendati demikian, kasasi yang diajukan Syafruddin dikabulkan MA. Sehingga mantan Kepala BPPN itu dilepaskan dari masa kurungannya.  Namun akibat putusan lepas itu, (MA) memutuskan hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi MA, Syamsul Rakan Chaniago dinilai bersalah melanggar kode etik dan perilaku hakim. Dia diduga melakukan pertemuan dengan Ahmad Yani yang merupakan salah satu tim kuasa hukum Syafruddin Temenggung.  Pertemuan itu diduga terjadi pada Jumat, 28 Juni 2019, sekitar pukul 17.38 WIB sampai dengan pukul 18.30 WIB di Plaza Indonesia, Jakarta Pusat. Bahkan pertemuannya dengan Ahmad Yani karena di kantor lawfirm masih tercantum nama Syamsul meski sudah menjabat sebagai hakim ad hoc Tipikor di MA.  Atas perbuatannya, Syamsul dihukum selama 6 bulan untuk tidak menangani perkara. Perbuatan Syamsul dianggap telah melanggar Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial, Pasal 21 huruf b.  MA putus lepas mantan Direktur Keuangan Pertamina Ferederick Siahaan  Putusan lepas yang kedua dijatuhkan MA pada tingkat kasasi, terhadap mantan Direktur Keuangan Pertamina, Ferederick ST Siahaan. Padahal, Ferederick dihukum 8 tahun penjara di kasus korupsi blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia pada 2009 yang merugikan negara hingga Rp 568 miliar.  Putusan tersebut diputuskan pada Senin, 2 Desember 2019 oleh majelis hakim kasasi Suhadi sebagai ketua majelis, Krishna Harahap dan Abdul Latif masing-masing sebagai hakim anggota.  Dalam pertimbangan hakim MA, meski Ferederick dinilai terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan penuntut umum, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.  Majelis tingkat kasasi menilai, penandatanganan terdakwa sebagai penjamin merupakan perintah jabatan sesuai Pasal 51 ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa tidak dapat dipersalahkan. Begitu juga dengan keuangan anak perusahaan BUMN tidak termasuk keuangan negara (vide putusan MK No.01/PHPUPres/XVII/2019).  PN Tipikor Jakarta memutus bebas mantan Dirut PLN Sofyan Basir  Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis bebas terhadap mantan Direktur Utama (Dirut) PT PLN Sofyan Basir. Sofyan dinilai tidak terbukti memfasilitasi pemberian suap dari pengusaha Johanes B. Kotjo kepada mantan anggota DPR RI Eni Maulani Saragih dan mantan Menteri Sosial Idrus Marham terkait proyek pembangunan PLTU Riau-1.  Vonis bebas terhadap Sofyan berdasarkan keputusan bulat sejumlah anggota majelis hakim, tidak ada dissenting opinion diantara anggota majelis hakim.  Majelis Hakim juga berpendapat Sofyan Basir sama sekali tidak mengetahui adanya rencana pembagian fee yang dilakukan oleh Kotjo terhadap Eni dan pihak lain. Dalam pertimbangan hakim, upaya percepatan proyek PLTU Riau-1 murni sesuai aturan dan bagian dari rencana program listrik nasional.  Vonis ini menggugurkan tuntutan jaksa yang menuntut Sofyan pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Mantan Direktur Utama BRI itu dianggap turut membantu terjadinya tindak pidana korupsi berupa suap terkait proyek PLTU Riau-1.  Oleh karenanya, majelis hakim menyatakan Sofyan dinyatakan tidak terbukti melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 15 Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 56 Ke-2 KUHP dan Pasal 11 juncto Pasal 15 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 56 ke-2 KUHP.  MA potong hukuman mantan Ketua DPD Irman Gusman  Mahkamah Agung mengabulkan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) terpidana kasus suap impor gula Irman Gusman. Vonis Ketua DPD 2014-2018 dikurang menjadi 3 tahun penjara.  Berdasarkan salinan putusan PK Irman yang diterima awak media, hukuman Irnan menjadi 3 tahun denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan.  Dalam salinan tersebut, MA membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 112/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 20 Februari 2017 tersebut. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua Suhadi, dengan anggota Abdul Latif dan Eddy Army.  Pada pengadilan tingkat pertama, Irman sebelumnya dijatuhi pidana penjara 4 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Tipikor pada Februari 2017. Irman dinyatakan bersalah menerima suap Rp 100 juta dari Xaveriandi Sutanto dan Memi sebagai pemilik CV Semesta Berjaya.  Keduanya memberi suap Irman agar mengarahkan CV yang bergerak di bisnis sembako itu mendapat alokasi 1.000 ton gula impor dari Perum Bulog. Dalam fakta sidang, Irman menyanggupi permintaan Xaveriandi dan Memi dengan kompensasi ada jatah untuknya sebesar Rp 300 per kg.  MA korting hukuman mantan Menteri Sosial Idrus Marham  Mahkamah Agung mengabulkan kasasi terhadap mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham terkait kasus korupsi PLTU Riau-1. Masa hukuman Idrus yang semula lima tahun dikurangi menjadi dua tahun penjara.  Hukuman itu diputuskan oleh majelis hakim pada, Senin 2 Desember 2019 dengan Ketua Majelis Hakim Suhadi dan anggota hakim Krisna Harahap dan Abdul Latief.  Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan Idrus melanggar Pasal 11 UU Tipikor karena menerima hadiah terkait proyek PLTU Riau-1. Namun, menurut majelis hakim, Idrus bukan unsur penentu yang berwenang mengambil putusan proyek tersebut.  Idrus sebelumnya divonis 3 tahun penjara dan denda Rp150 juta subsider 2 bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Idrus yang juga mantan Menteri Sosial itu dinyatakan bersalah menerima suap Rp2,25 miliar dari pengusaha Johanes Kotjo terkait proyek PLTU Riau-1.  Hukumannya kemudian diperberat di Pengadilan Tinggi Jakarta menjadi 5 tahun penjara. Idrus kemudian mengajukan kasasi ke MA.  MA Sunat Hukuman Penyuap Eks Ketua MK Akil Mochtar  Mahkamah Agung (MA) kembali memotong hukuman pidana untuk terpidana kasus korupsi, mantan Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun dikurangi hukumannya menjadi tiga tahun penjara. Penyuap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar itu dikurangi hukumannya dalam putusan peninjauan kembali (PK).  Pada putusan PN Jakarta Pusat, Samsu Umar divonis 3 tahun 9 bulan penjara dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan. Samsu dinyatakan terbukti menyuap mantan Ketua MK Akil Mochtar terkait perkara sengketa Pilkada Kabupaten Buton di MK pada 2011.  Tak terima atas putusan pengadilan tingkat pertama, Samsu Umar mengajukan permohonan PK dalam kasus suap sengketa Pilkada Kabupaten Buton di Mahkamah Konstitusi pada 2011.  MA Potong Hukuman Advokat Lucas  Mahkamah Agung (MA) memotong hukuman terhadap advokat Lucas. Terdakwa menghalang-halangi penyidikan KPK terhadap mantan Presiden Komisaris Lippo Eddy Sindoro itu dikurangi hukumannya menjadi lima tahun penjara pada tingkat banding. Padahal, pengadilan tingkat pertama pada PN Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara.  Kemudian, pada tingkat kasasi hukuman Lucas pun kembali dikurangi. Lucas dijatuhi hukuman tiga tahun penjara.  Kasasi itu diadili oleh ketua majelis Surya Jaya dengan anggota M Askin dan Krisna Harahap. Majelis memutuskan Lucas menghalangi penyidikan KPK dan mengurangi hukuman Lucas dari lima tahun penjara menjadi tiga tahun penjara.  Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah menyatakan, putusan terhadap Lucas sudah sesuai pertimbangan hakim. Dia menilai, majelis kasasi telah memutus secara adil.  "Masuk ke masalah keadilan, tentunya majelis hakim telah pertimbangakan dengan sungguh-sungguh sesuai tingkatannya. Pertama pada tingkat pengadilan negeri berdasarkan judex facti. Hakim mengadili berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan. Proses persidangan langsung datanya primer, sehingga semua responden atau dalam hal ini alat bukti harus ditunjukkan di persidangan," tegas Abdullah, Selasa (17/12).

Kaleidoskop 2019: MA Sunat Hukuman Hingga Lepaskan Terdakwa Korupsi