<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/16/4J3A0446JPG-866301527.jpg" alt="Menkumham Supratman Andi Agtas bersama dengan Ketua Umum hasil Munaslub Kadin Anindya Bakrie dan Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kadin Indonesia sekaligus Ketua MPR Bambang Soesatyo pada acara sarasehan Kadin hasil Munaslub dengan" width="100%">
<figcaption>Menkumham Supratman Andi Agtas bersama dengan Ketua Umum hasil Munaslub Kadin Anindya Bakrie dan Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kadin Indonesia sekaligus Ketua MPR Bambang Soesatyo pada acara sarasehan Kadin hasil Munaslub dengan</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Istana membantah ikut cawe-cawe dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang berlangsung Sabtu (14/9) lalu. Munaslub tersebut menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin. Istana menegaskan bahwa kekisruhan itu merupakan urusan internal Kadin. "Tidak ada cawe-cawe dari Presiden. Itu urusan internal Kadin," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana kepada wartawan, Senin (16/9). Ari menekankan, Presiden Jokowi sangat menghormati internal Kadin. Karena hal itu sesuai dengan AD/ART Kadin. "Presiden sangat menghormati Kadin sebagai lembaga independen yang memiliki mekanisme internal sesuai AD/ART Kadin," ucap Ari.&nbsp; Meski demikian, Ari mengatakan bahwa pihaknya belum menerima surat dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terkait kepengurusan baru Kadin hasil Munaslub. "Proses awal di pemerintahan ada di Kementerian Hukum dan HAM. Istana/Kemensetneg belum menerima surat dari Kemenkumham," tegas Ari. Sebelumnya, Menkumham Supratman Andi Agtas memastikan bahwa Keputusan Presiden (Keppres) terkait terpilihnya Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia akan segera diproses. Namun, Supratman tak menjelaskan lebih lanjut kapan Keppres itu akan dierbitkan. "Aturannya seperti itu (penerbitan Keppres). Namun, nanti kan semua keputusan presiden pasti nanti akan melewati proses harmonisasi di kementerian," ucap Supratman di Jakarta, Minggu (15/9). "Ya, kalau bisa secepatnya, kenapa harus berlama-lama," sambungnya. Anindya Bakrie terpilih sebagai Ketua Umum Kadin melalui hasil Munaslub yang digelar di Hotel St Regis, Jakarta Selatan, Sabtu (14/9). Hal ini mengakibatkan munculnya dualisme kepemimpinan di internal Kadin. Mengingat, Munaslub itu digelar di tengah kepemimpinan Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid periode 2021&ndash;2026.&nbsp; Andi menyebut, terkait adanya kekisruhan itu merupakan internal Kadin. Ia menilai, permasalahan itu seharusnya sudah selesai melalui hasil Munaslub. "Kalau kami di pemerintah ya, ini kan urusan internal Kadin sebenarnya. Dan sudah diselesaikan lewat keputusan Munaslub yang ada," ujar Supratman. Ia menegaskan, pemerintah akan mengikuti aturan. Menurut dia, Munaslub itu juga digelar berdasarkan kehendak mayoritas pengurus Kadin. "Kami ikut sesuai dengan aturan, dan ini menjadi kendak bagi seluruh mayoritas pengurus Kadin daerah, provinsi. Dan pemerintah dalam hal ini tentu akan ikut dengan keputusan yang dihasilkan oleh teman-teman di Kadin," pungkas Supratman.

Istana membantah ikut cawe-cawe dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sabtu (14/9) lalu.

Munaslub Kadin di Jakarta Tetapkan Anindya Bakrie jadi Ketua Umum Kadin, Istana Tegaskan Tak Ikut Cawe-Cawe

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/15/WhatsApp-Image-2024-09-14-at-161358-3281357084.jpg" alt="Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Internal Kamar Dagang dan Industri (Kadin) masih berpolemik. Ada pihak yang tidak menerima terlaksananya Musyarawah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin meskipun hasilnya mendaulat ketua umum baru. Dari kubu pengurus Kadin periode 2021-2026 terus membeberkan prestasi dan posisi dari Kadin. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang LHK Silverius Oscar Unggul menyatakan bahwa Kadin semasa pengurus Arsjad Rasjid telah mengalami transformasi mendalam. Terdapat semangat kolaborasi dan inklusivitas. "Semua itu tidak hanya menjadi jargon semata, tetapi juga telah diimplementasikan dalam berbagai kebijakan dan langkah nyata," ujar Silverius Oscar dalam pernyataannya yang diterima JawaPos.com, Minggu (15/9). Menurut dia, Arsjad Rasjid telah menyatukan kembali Kadin yang sebelumnya terpecah oleh dualisme selama lebih dari satu dekade. Upaya monumental itu tidak hanya menguatkan struktur internal organisasi, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan. "Sikapnya itu memungkinkan Kadin menjadi lebih solid dan bersatu dalam menjalankan misinya," katanya. Tidak berhenti di sana, Arsjad juga mendorong terciptanya kepemimpinan yang lebih inklusif di tubuh Kadin. Susunan kepengurusan beragam. Mulai dari Wakil Ketua Umum yang berasal dari berbagai latar belakang partai politik dan keahlian, hingga representasi yang lebih luas dari sektor UMKM, menjadi bukti nyata dari upaya ini. Saat ini, lebih dari 85 persen anggota Kadin adalah pengusaha UMKM dengan mayoritas berasal dari usaha mikro, kecil, dan ultra mikro. Inisiatif itu tidak hanya memperkuat inklusivitas, tetapi juga membuka ruang yang lebih luas bagi pengusaha kecil untuk berpartisipasi dan berkembang. Di bawah kepemimpinan Arsjad, Kadin Indonesia telah berhasil mengangkat semangat inklusivitas dan kolaborasi ke tingkat yang lebih tinggi, menciptakan ekosistem yang memungkinkan berbagai kalangan untuk bersinergi, bertumbuh, dan maju bersama pemerintah menuju Indonesia Emas 2045. "Namun, tidak semua pihak merasa nyaman dengan perubahan ini. Ada segelintir orang yang masih ingin mempertahankan&nbsp;Kadin&nbsp;sebagai organisasi yang eksklusif, tidak senang dengan semangat keterbukaan yang kini dibangun," bebernya. Mereka berusaha merongrong kepemimpinan Arsjad, mencari-cari alasan untuk menjatuhkannya, meskipun harus mengabaikan aturan dan nilai-nilai organisasi yang ada. Optimisme dan semangat kolaborasi yang telah dirintis tidak boleh pudar. Perjalanan menuju inklusivitas dan kebersamaan ini adalah langkah yang harus terus diperjuangkan, demi Kadin yang lebih kuat dan lebih baik, untuk semua anggotanya, tanpa terkecuali.

Ada segelintir orang yang masih ingin mempertahankan Kadin sebagai organisasi yang eksklusif, tidak senang dengan semangat keterbukaan.

Selama Ini Kadin Indonesia Berhasil Mengangkat Semangat Inklusivitas dan Kolaborasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/18/DSC08983JPG-3991799902.jpg" alt="Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid bertatap muka dengan para petani yang tergabung dalam Konsorsium Bawang Merah di Kabupaten Pidie, Aceh." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid bertatap muka dengan para petani yang tergabung dalam Konsorsium Bawang Merah di Kabupaten Pidie, Aceh.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Peran penting sektor pertanian dengan para petani sebagai tulang punggung tidak bisa diabaikan, menyusul ancaman krisis pangan di seluruh dunia. Melalui mandat ASEAN Business Advisory Council (BAC), Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong negara-negara ASEAN menyikapi serius ancaman tersebut, dengan memberikan tempat istimewa dan strategis bagi peran petani. Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan, salah satu isu krusial ASEAN ke depan adalah persoalan ketahanan pangan. Saat ini, harga-harga komoditas pangan di dunia naik signifikan, menyebabkan tekanan yang luar biasa terhadap kondisi ketahanan pangan dunia. Negara-negara terancam mengalami krisis pangan karena tidak mampu menjamin sumber pasokan pangan secara stabil. Kondisi tersebut menurut Arsjad Rasjid yang juga adalah Ketua ASEAN BAC 2023, tidak boleh terjadi di kawasan ASEAN. Pihaknya mengajak negara-negara ASEAN untuk menjadikan ASEAN BAC 2023 sebagai momentum untuk mempererat kolaborasi yang inklusif dalam memitigasi kondisi rawan pangan di dunia. &rdquo;Kita tidak boleh melupakan petani. Para petani adalah bagian penting dari strategi ketahanan pangan di kawasan ASEAN. Mereka adalah pilar utama dalam memitigasi situasi rawan pangan. Strategi ketahanan pangan itu harus melibatkan mereka secara holistik,&rdquo; ujar Arsjad Rasjid dalam lawatannya ke Thailand, salah satu lumbung pangan ASEAN, dalam rangka ASEAN BAC 2023. Arsjad Rasjid, yang berangkat ke Thailand bersama rombongan Kadin Indonesia, bertemu dengan sejumlah kalangan di Thailand, baik dari kalangan pemerintah maupun pelaku usaha dan industri negeri tersebut. Isu prioritas ASEAN-BAC 2023, seperti transformasi digital dalam finansial, pembangunan berkelanjutan terkait ekosistem energi bersih seperti EV, penguatan infrastruktur kesehatan, penguatan investasi dan perdagangan intra-ASEAN, dan terutama terkait ketahanan pangan menjadi topik pembahasan pada kunjungan tersebut. Arsjad menegaskan, Inclusive Closed Loop atau pendampingan melekat di sektor pertanian yang dicanangkan Kadin Indonesia bakal diperluas cakupannya ke wilayah ASEAN. Petani sebagai pilar utama ketahanan pangan harus dibantu dengan inisiatif pendampingan kolaboratif, yang mengajak semua pihak untuk peduli terhadap kebutuhan dan kepentingan para petani. Dengan inisiatif tersebut, perusahaan-perusahaan skala besar maupun menengah dapat membantu para petani melalui berbagai pendampingan untuk meningkatkan produktivitas, menjadi pembeli siaga terhadap hasil pertanian, memperluas akses terhadap pasar, dan mendapatkan pendanaan untuk modal kerja. &rdquo;Perusahaan-perusahaan Indonesia dan Thailand, juga dari negara ASEAN lainnya dapat bekerja sama agar para petani mendapatkan pendampingan yang memadai dan membantu para petani meningkatkan produktivitas sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan pangan di ASEAN,&rdquo; papar Arsjad Rasjid. Arsjad menambahkan, untuk konteks Indonesia, model pendampingan melekat sudah diterapkan Kadin Indonesia di berbagai daerah. Di antaranya di Jawa Barat, Jawa Timur, Aceh, maupun di Pulau Bali. Dengan pendampingan yang intensif dari kolaborasi multipihak, baik pemerintah daerah, akademisi, perusahaan swasta, maupun Kadin daerah, para petani menikmati berbagai manfaat. Dimulai dari peningkatan produksi, penjualan, hingga pemasaran. Selain menopang ketahanan pangan nasional, menstabilkan harga dan inflasi, para petani untuk menjadi sejahtera. Program Inclusive Closed Loop tersebut akan terus diperluas ke seluruh daerah, antara lain di Jawa Tengah, DI Jogjakarta, dan Kalimantan Tengah. Melalui program tersebut, Kadin Indonesia mendorong kolaborasi inklusif untuk mendukung kesejahteraan petani di seluruh Indonesia &rdquo;Saya baru saja berkeliling Indonesia untuk memantau peran Kadin dalam memberikan nilai tambah bagi daerah. Di Aceh, melalui program Konsorsium Bawang Merah, petani lokal dan ekonomi daerah mendapatkan nilai tambah yang luar biasa. Di Bali, dengan program Kelompok Tani Pola Organik, mereka telah menghadirkan model pertanian yang berkelanjutan. Ini semua karena kolaborasi, mewujudkan ekonomi Pancasila, yang kita kenal sebagai gotong royong,&rdquo; ucap Arsjad Rasjid.

Kadin Indonesia dorong ASEAN sikapi serius ancaman krisis pangan dengan memberikan tempat istimewa dan strategis bagi peran petani

Arsjad Rasjid Bilang, Soal Ketahanan Pangan Jangan Pernah Melupakan Petani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/12/WhatsApp-Image-2023-06-12-at-172339-2601234645.jpeg" alt="Peserta pelatihan master trainer menyelesaikan rangkaian pelatihan." width="100%">
<figcaption>Peserta pelatihan master trainer menyelesaikan rangkaian pelatihan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Puluhan peserta pelatihan master trainer yang digelar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, Kadin Institute, IHK Trier Jerman, GIZ Jerman, dan S4C Swisscontact, telah menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan dan siap melatih serta menguji pelatih tempat kerja. Direktur Kadin Institute Nurul Indah Susanti mengatakan, pelatihan master trainer untuk penyiapan SDM yang mampu mencetak pelatih tempat kerja. Sebab, di Jatim jumlahnya masih sangat kurang. &rdquo;Jatim hanya memiliki 7 master trainer. Padahal kebutuhan untuk vokasi sangat luar biasa. Seluruh kabupaten/kota kita gerakan semua untuk pelaksanaan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai amanat Perpres 68/2022,&rdquo; ungkap Nurul Indah Susanti, Senin (12/6). Keberadaan master trainer, lanjut dia, akan membantu menyuarakan revitalisasi vokasi di Jatim dan seluruh Indonesia. Sehingga kebutuhannya diperkirakan akan bertambah terus seiring dengan target pemerintah terkait SDM unggul pada 2045. Pelatihan master trainer diikuti 13 peserta, perwakilan dari PT PAL, PT Charoen Pokphand Indonesia, PT Satoria Grup, PG Rajawali I, PT Indiratex Spindo, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Negeri Surabaya, Rumah Vokasi Gresik, dan Dinas Pendidikan Jatim. Koordinator Program Kemitraan Vokasi IHK (Kadin Trier Jerman) Andreas Gosche mengatakan, reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi yang sedang dilakukan adalah sebuah proses yang cukup panjang. Master trainer adalah salah satu unsur yang sangat diperlukan. &rdquo;Kami dari IHT Trier Jerman merasa sangat senang. Sejak beberapa tahun lalu, kami telah memulai dan tetap komitmen, khususnya dengan Kadin Jatim yang konsisten,&rdquo; ujar Gosche. Asisten Program Kemitraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi IHK (KADIN) Trier Jerman Mohamad Reza Nurhardyansyah menambahkan, penambahan jumlah master trainer memudahkan Kadin Jatim untuk mencetak pelatih tempat kerja di daerah. Sebab pelatih tempat kerja adalah jantung dari pelaksanaan vokasi. &rdquo;Dengan pelatihan master trainer ini akan mendorong percepatan pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi untuk mencetak SDM unggul dan berdaya saing,&rdquo; tutur Reza. Sementara itu, para peserta juga mengaku sangat senang dengan diselenggarakannya pelatihan tersebut. Kepala Biro Manajemen Sumber Daya Manusia PT PAL Titiana Irawati mengaku terbantu dengan kegiatan itu. Melalui pelatihan itu, dia menjadi lebih tahu secara sistematis apa yang harus dilakukan ketika harus melatih pelatih tempat kerja. &rdquo;Pelatih tempat kerja yang kami sebut pembimbing pemagangan di PT PAL tidak banyak yang telah mendapatkan bekal ilmu ini. sudah direncanakan di training plan kami tetapi belum terealisasi sampai sekarang secara penuh,&rdquo; jelas Titiana.

Peserta pelatihan master trainer yang digelar Kadin Jatim selesaikan rangkaian pelatihan dan siap melatih serta menguji pelatih tempat kerja

Puluhan Perwakilan Industri dan Lembaga Pendidikan di Jawa Timur Lolos Master Trainer

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/07/WhatsApp-Image-2023-06-07-at-205028-867186633.jpg" alt="Para pihak terkait memenuhi undangan Panitia Kerja RUU Kesehatan Komisi IX di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (7/6)." width="100%">
<figcaption>Para pihak terkait memenuhi undangan Panitia Kerja RUU Kesehatan Komisi IX di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (7/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Adik Dwi Purwanto mengajukan permohonan penghapusan pasal 154-158 dari Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan. Saat ini, RUU itu sedang digodok DPR bersama pemerintah. Adik menyampaikan kekhawatirannya terkait RUU Kesehatan tersebut karena akan memengaruhi komoditas tembakau di Indonesia. Dalam pasal 154-158, berpotensi mematikan industri hasil tembakau (IHT). &rdquo;Mazhab kesehatan jangan mengalahkan mazhab ekonomi. Keduanya ini penting, harus ada titik temu. Harus ada pencegahan tidak berkembangnya preferensi rokok. Ini harus dievaluasi dulu dan perlu pengawasan-pengawasan,&rdquo; kata Adik Dwi Purwanto. &rdquo;Rokok ini turunannya banyak. Mulai dari pedagang asongan sampai petani. Ini yang harus dipikirkan teman-teman dewan,&rdquo; lanjut Adik. Adik menjelaskan, dari sisi kesehatan, dia meminta pemerintah untuk mengatur regulasi para perokok agar tidak merugikan lingkungan sekitar. &rdquo;Kalau dari segi kesehatan, bisa diatur bagaimana mencegahnya. Artinya kalau di kawasan perkantoran, harus menyiapkan smoking area. Ini yang harus diperhatikan DPR. Ini semua bisa dijembatani melalui pengawasan. Contoh pengawasannya, tidak menjual rokok di area dekat sekolah dan pembatasan umur perokok, ini sudah diawasi atau belum,&rdquo; papar Adik. Sekjen Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) K. Mudi mengungkapkan keberatannya apabila RUU Kesehatan disahkan. Keberatan itu di pasal 154 dan 155. &rdquo;Dalam pasal itu, tembakau termasuk zat adiktif dan psikotropika, ini yang menjadi keberatan kami. Sebagai petani tembakau berarti pembudidaya tanaman ilegal,&rdquo; tegas Mudi. Mudi merasa apabila RUU itu disahkan petani tembakau selama ini dianggap menanam tanaman ilegal. Dia meminta pemerintah untuk melindungi petani tembakau agar roda perekonomian di daerah tetap bergerak. &rdquo;Kami meyakini bahwa penyusunan bab zat adiktif pada RUU Kesehatan tidak dikaji secara mendalam dan tidak memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, khususnya IHT. Kami percaya bahwa peraturan-peraturan saat ini telah melingkupi IHT dengan baik dan proporsional, serta menetapkan batasan-batasan jelas bagi seluruh lapisan masyarakat,&rdquo; tutur Mudi.

Kadin Jatim dan petani tembakau meminta penghapusan pasal 154-158 RUU Kesehatan karena mengancam kehidupan petani tembakau

Kadin Jatim Khawatir RUU Kesehatan Pengaruhi Komoditas Tembakau Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/12/Hanan-3268047001.jpg" alt="Ketua PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar saat baiat NU Ustad Hanan Attaki di Pesantren Sabilurrosyad Gasek, Malang, Kamis (11/05)." width="100%">
<figcaption>Ketua PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar saat baiat NU Ustad Hanan Attaki di Pesantren Sabilurrosyad Gasek, Malang, Kamis (11/05).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Setiap tetesan hujan yang turun saat zikir dan doa yang tak putus diserukan umat, seakan turut bertasbih mengetuk pintu langit demi memohon ampunan dan karunia dari Allah. Namun sebagai makhluk ciptaan-Nya, bagaimana bisa mengetuk pintu langit Allah, serta bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Untuk menjawab itu semua, BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jawa Timur dan BPC Hipmi Surabaya bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Surabaya menggelar kajian pemuda bertema Mengetuk Pintu Langit bersama Ustad Hanan Attaki. Kegiatan itu berlangsung di Multifunction Hall Suara Surabaya Center, Jalan Raya Bukit Darmo Nomor 22-24 Surabaya, pada Sabtu (3/6), pukul 18.00-21.00 WIB. Ketua Umum BPD HIPMI Jawa Timur Rois Sunandar Maming mengatakan, kegiatan itu diharapkan bisa menjadi kajian bagi anak muda dan pengusaha muda dalam menjalankan setiap kegiatan, agar tetap selalu berada di jalan Allah. &rdquo;Kita harus memahami bahwa rezeki adalah nikmat yang turun karena ridha Allah dan dapat diusahakan dengan Mengetuk Pintu Langit. Bagaimana langkah untuk itu, kita sama-sama simak kajian yang akan disampaikan Ustad Hanan Attaki,&rdquo; ungkap Rois Sunandar Maming. Ketua Kadin Surabaya Ali Affandi LaNyalla mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan wawasan kepada anak muda bahwa untuk mencapai tujuan harus selalu memohon kepada Allah. &rdquo;Sebagai pengusaha jangan terlalu memikirkan untung rugi, tapi juga harus ingat dengan yang memberikan rezeki, yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala,&rdquo; ujar Ali Affandi LaNyalla. Ketua Umum BPC HIPMI Surabaya Denny Yan berharap kegiatan itu bisa dimanfaatkan masyarakat khususnya para pemuda. &rdquo;Karena tempat terbatas, segera daftarkan diri Anda dengan melakukan registrasi melalui link: bit.ly/DaftarPintuLangit,&rdquo; terang Denny Yan. Panitia, lanjut Denny, menyediakan hadiah door prize berupa satu ekor kambing kurban bagi peserta teraktif dan beruntung.

BPD Hipmi Jatim-BPC Hipmi Surabaya bersama Kadin Surabaya gelar kajian pemuda bertema Mengetuk Pintu Langit bersama Ustad Hanan Attaki

Mengetuk Pintu Langit dalam Kehidupan Sehari-Hari bersama Ustad Hanan Attaki

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/8DE0F17E-6D1F-4A68-8C0A-C572D6964410.jpg" alt="Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Azis Armand (kiri) menjelaskan perkembangan terkini sekaligus mempromosikan peluang investasi di Indonesia, terutama peluang investasi di IKN di sesi acara Bold New Cities Take the Stage bersama dengan Nadhmi Al Nasr, CEO" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Azis Armand (kiri) menjelaskan perkembangan terkini sekaligus mempromosikan peluang investasi di Indonesia, terutama peluang investasi di IKN di sesi acara Bold New Cities Take the Stage bersama dengan Nadhmi Al Nasr, CEO</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi peluang besar bagi para investor global untuk bisa menanamkan modal di dalamnya.  ”Konsep IKN sebagai kota smart dan green membawa peluang yang besar bagi investor global dan penyedia teknologi untuk berinvestasi di IKN,” kata Arsjad Rasjid seperti dilansir dari Antara dalam keterangan di Jakarta, Jumat (20/1).  Hadir dalam World Economic Forum (WEF) Annual Meeting di Davos, Swiss, yang diselenggarakan pada 16-20 Januari, perwakilan Kadin berkesempatan untuk menjelaskan perkembangan terkini sekaligus mempromosikan peluang investasi di Indonesia, terutama peluang investasi di IKN di sesi acara Bold New Cities Take the Stage bersama dengan CEO dari NEOM, Saudi Arabia.  Arsjad menuturkan, proyek IKN akan menjadi tolok ukur dunia dalam membangun peradaban baru yang terintegrasi, ramah lingkungan, dan sehat untuk penghuninya. Berlokasi di Pulau Kalimantan di tengah hutan tropis, IKN akan menjadi sebuah kota yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan, serta berpotensi menjadi kota pertama yang memiliki tingkat karbon netral pada 2045 karena ada penanaman 15 juta pohon dan melestarikan 65 persen hutan di sekitarnya.  ”Di IKN akan ada bangunan hijau yang didukung 100 persen energi terbarukan, sistem pengelolaan limpasan air hujan berkelanjutan yang dapat mengurangi banjir, air minum yang mengalir dari keran, serta sistem angkutan masal yang cerdas, bersih, dan terintegrasi,” terang Arsjad Rasjid.  IKN juga didesain sebagai forest city dengan pendapatan dari carbon credit. Dengan memperhatikan berbagai aspek keberlanjutan yang dimiliki IKN, Indonesia juga memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, mulai dari 4.400 sungai yang bisa dimanfaatkan untuk PLTA, potensi panas bumi 29.000 megawatt. Gabungan dari semua potensi sumber EBT itu bisa mencapai 450.000 megawatt, lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan energi Indonesia pada masa depan.  Di sisi lain, Arsjad menyatakan, Indonesia juga berpotensi menjadi pemimpin Asia Tenggara dalam transisi energi karena kekayaan alam di Indonesia sangat melimpah sehingga akan mendukung usaha transisi energi. Hal itu akan menarik minat tinggi investor karena kemajuan Indonesia bergerak seiring dengan tren konsumsi energi ramah lingkungan.  ”Jadi, kita memang perlu segera menjalankan ekonomi dan industri hijau yang berkelanjutan, salah satunya melalui transisi energi dengan memanfaatkan sumber energi baru terbarukan (EBT) yang ramah lingkungan. Indonesia memiliki semua sumber EBT yang potensinya sangat luar biasa besar,” ujar Arsjad Rasjid.  Sejalan dengan fokus WEF Annual Meeting 2023 untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan swasta, Arsjad juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan, baik itu pemerintah, pemimpin industri, asosiasi, dan elemen masyarakat karena berkat kolaborasi itu Indonesia dapat secara konsisten melakukan transisi energi yang adil, inklusif dan berkelanjutan.  Selain itu, beberapa faktor kunci yang dapat menjadikan Indonesia sebagai negara yang memimpin transisi energi adalah kebijakan yang transparan, inovatif dan mampu menggaet investor untuk menanamkan modalnya dalam skema transisi energi.

Kadin Sebut IKN Jadi Peluang Besar Bagi para Investor Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/UPAH-MINIMUM-provinsi.jpg" alt="ILUSTRASI: Upah Minimum Provinsi (UMP)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Upah Minimum Provinsi (UMP).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sarman Simanjorang mengatakan kenaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2023 yang naik dinilai tidak mencerminkan kondisi pelaku usaha. Menurutnya, kenaikan itu justru menjadi beban pelaku usaha dan dapat memicu pemutusan hubungan kerja (PHK).  "Yang kita takutkan kalau UMP di luar kemampuan, maka pengusaha yang rencananya tahun depan mau merekrut karyawan baru itu bisa tertunda atau bisa dihilangkan. Bisa saja pengusaha melakukan rasionalisasi yaitu pengurangan karyawan atau bahkan PHK dalam hal ini," kata Sarman dalam diskusi media di Menara Kadin, belum lama ini.  Sementara itu, pada kesempatan yang berbeda, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan bahwa hal tersebut merupakan cara berpikir yang keliru. Sebab menurutnya, kenaikan upah bagi pekerja justru akan meningkatkan daya beli masyarakat di tengah-tengah inflasi yang tinggi.  Bhima menyebut, kenaikan upah minimum merupakan stimulus dan juga sebagai perlindungan sosial bagi pekerja. Karena, lanjutnya, pekerja itu kalau diberikan upah di atas dari inflasi itu akan digunakan langsung untuk berbelanja kebutuhan hidup.  "Ini ada perputaran uang langsung, yang diuntungkan adalah pengusaha. Jadi cara berpikirnya selama ini salah. Cara berpikirnya bahwa kalau upah minimum naik nanti banyak terjadi PHK, kemudian akan terjadi inflasi yang tinggi. Padahal yang terjadi justru upah minimum yang dinaikkan, buruh lebih banyak belanja itu akan membuka lapangan kerja, kesempatan kerja baru. Karena permintaan secara agregatnya bisa meningkat," jelas Bhima kepada wartawan, Rabu (30/11).  Selain itu, ia juga menilai bahwa kenaikan UMP yang dibatasi 10 persen kurang efektif menjadi bantalan masyarakat di tengan ancaman inflasi di tahun depan. Terlebih dirinya memproyeksi bahwa inflasi mungkin akan naik di atas 7 hingga 9 persen.  "Maka hanya ada sedikit ruang daya beli. Dan itu yang perlu diantisipasi. Jangan sampai mengulang di 2022 upah minimum kenaikannya hanya 1 persen, yang terjadi adalah penurunan daya beli masyarakat. Sehingga pemulihan ekonominya tidak optimal," imbuhnya.  Terkait pelaku usaha yang kemudian mengatakan keberatan soal kenaikan UMP 2023, Bhima mengatakan pemerintah bisa melakukan intevensi dengan memberikan bantuan kepada pekerja.  Meski demikian, ia menyebut polemik pro kontra UMP ini terjadi imbas dari pemerintah yang tidak tegas dan pasti dalam membuat regulasi. Di mana formula upah adalah kenaikan berdasarkan pertumbuhan ekonomi ditambah dengan inflasi, bukan dengan formulasi baru yang justru tidak berkontribusi pada pemulihan daya beli masyarakat.  "Kalau ada pengusaha yang keberatan soal upah minimum, maka solusinya adalah pemerintah intervensi dengan bantuan subsidi upah. Yaitu melakukan intervensi dengan memberikan bantuan sehingga pekerja tadi bisa mencapai ketentuan upah minimum. Harusnya itu yang dilakukan oleh pemerintah," pungkasnya.

Khawatir Kenaikan UMP 2023 Justru Picu PHK, Begini Penjelasan Ekonom

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/image-10.jpg" alt="Ilustrasi pembunuhan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembunuhan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur memiliki komitmen besar untuk membawa batik terus berkibar, baik di pasar domestik maupun luar negeri. Selain sarat nilai budaya dan seni, batik juga menjadi salah satu produk yang memiliki nilai ekonomis tinggi.  ”Batik tidak sekadar budaya yang harus kita lestarikan, tetapi juga komoditas yang bisa menggerakkan ekonomi rakyat. Batik memiliki nilai seni dan ekonomis yang sangat tinggi. Ini sangat dihargai pasar luar negeri," tandas Ketua Umum Kadin Jawa Timur Adik Dwi Putranto di Surabaya, Rabu (26/10).  Data Dekranasda Jatim menunjukkan, lanjut dia, pada 2018 menyebutkan, jumlah industri batik di Jatim mencapai 9.824 industri kecil dan menengah (IKM) dan mampu menyerap 29.571 tenaga kerja.  ”Ini adalah potensi yang sangat besar karena hampir seluruh kabupaten/kota di Jatim memiliki batik dengan khas masing-masing. Ini terus berkembang hingga mampu menggerakkan ekonomi rakyat. Ini harus terus didukung agar ekonomi masyarakat bisa terangkat. Apalagi saat banyak negara mengalami resesi, ekonomi kerakyatan inilah yang harus kita kuatkan, salah satunya ya dengan mewadahi mereka dan menfasilitasi mereka untuk memamerkan produk mereka,” tandas Adik.  Adik mengakui, pameran menjadi salah satu langkah tepat agar produk batik dari semua daerah di Jatim dikenal pasar. Oleh karena itu, Kadin Jatim memberikan dukungan penuh terhadap PT Debindo Mitra Tama sebagai penyelenggara pameran Batik Fashion Fair 2022 dan Wisata Nusantara Fair 2022.  Direktur PT Debindo Mitra Tama Boediono mengatakan, pameran menggandeng banyak pihak, selain Kadin Jatim juga Pemprov Jatim, Dekranasda Jatim, dan sejumlah asosiasi.  ”Di Batik Fashion Fair, kami akan menampilkan produk batik dan aksesori dan juga akan menampilkan berbagai kegiatan. Di antaranya, demo membatik, fashion show, aneka workshop, aneka talk show fashion, bisnis, kesehatan, dan kecantikan. Kemudian line dance, pemilihan putra dan putri batik fashion fair, lomba mewarnai, band performance, dan undian berhadiah untuk pengunjung dengan grand prize berupa emas logam mulia,” kata Budiono.  Sedangkan untuk Wisata Nusantara Fair, menampilkan layanan atau produk pariwisata yang berasal dari dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten/kota di Jatim, BUMN/BUMD, desa wisata, travel agent, wisata atraktif, pusat oleh-oleh, hotel, vila, resort, dan lainnya.  Ketua Persana Jatim Soesi Soekotjo menambahkan, saat ini industri busana mulai dilirik pasca pandemi. Pameran Batik Fashion Show 2022, pihaknya mengajak anggota untuk ikut serta.  ”Saat ini, tren berbusana anak muda cukup berkembang. Bahkan kain batik pun sudah dikolaborasikan dengan bahan kain lain yang diminati anak muda. Misalnya dengan jeans, kaus, dan lainnya,” ujar Soesi.

Data Dekranasda Jatim, UMKM Batik Pekerjakan 29 Ribu Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG-20221006-WA0007_copy_1200x900_1.jpg" alt="Ilustrasi Titik Nol Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim. M. Ghofar/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Titik Nol Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim. M. Ghofar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) melakukan kerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Dalam pekan ini menggelar jajak pasar (market sounding) untuk mempromosikan berbagai potensi investasi di IKN dan kawasan pendukungnya.  ”Selain untuk mempromosikan peluang investasi, agenda lain dalam market sounding pekan ini adalah mendengarkan aspirasi dari investor,” ujar Koordinator Tim Informasi dan Komunikasi Tim Transisi IKN Sidik Pramono seperti dilansir dari Antara di Samarinda.  Acara pekan ini juga merupakan kelanjutan dari Sosialisasi Peluang Investasi di IKN yang telah digelar pada 22 Agustus. Saat itu, acara tersebut juga digelar Otorita IKN bersama Kadin Indonesia yang dihadiri sekitar 250 pelaku usaha.  ”Jajak pasar pada pekan ini akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo yang menjadi tamu kehormatan, sekaligus beliau menjadi narasumber utama,” ucap Sidik.  Tamu yang akan diundang dalam jajak pasar pekan ini adalah berbagai pelaku usaha dari dalam dan luar negeri, untuk mengoptimalkan keterlibatan pelaku usaha dalam pembangunan IKN. Termasuk terkait dengan target tahun 2024 berupa terbentuknya ekosistem wilayah inti pusat pemerintahan.  Dalam pembangunan IKN, lanjut Sidik Pramono, akan membuka peluang usaha yang sangat luas, mulai dari sektor kelautan dan perikanan, pertanian, energi, perdagangan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pariwisata, hingga sektor-sektor lain, yang telah direncanakan sebagaimana termuat di dalam Rencana Induk IKN.  Pemerintah juga akan memberikan fasilitas pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal sejalan dengan posisi IKN sebagai proyek yang memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.  ”Kami harapkan sekuel skema yang disiapkan akan memiliki keunggulan tersendiri bagi dunia investasi di tingkat regional, mengungguli negara-negara tetangga. Sebab ada beberapa kemudahan yang ditawarkan untuk menarik investor,” ucap Sidik Pramono.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kamar dagang dan industri

Berita Terkini