<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/gibran-rocky-gerung-antara.jpg" alt="Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka berfoto bersama pengamat politik Rocky Gerung di Sentul, Jawa Barat, Jumat (23/9/2022). (ANTARA/HO-Dokumentasi Gibran Rakabuming Raka)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka berfoto bersama pengamat politik Rocky Gerung di Sentul, Jawa Barat, Jumat (23/9/2022). (ANTARA/HO-Dokumentasi Gibran Rakabuming Raka)</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Putra pertama Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka memastikan tidak akan ada lagi istilah "cebong" dan "kampret" usai dirinya mengunjungi pengamat politik Rocky Gerung di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/9).  Saat dikonfirmasi di Surakarta, Sabtu, Gibran mengatakan kunjungannya ke rumah aktivis yang kerap mengkritisi pemerintahan Jokowi itu tidak ada ketegangan, melainkan diskusi santai antara dirinya dan Rocky Gerung. "Main aja. Kita semua saudara, sudah tidak ada lagi (istilah) cebong, kampret, dan lain-lain," kata Wali Kota Surakarta itu.  Gibran membagikan foto-foto pertemuannya dengan Rocky Gerung di akun media sosial miliknya. Sejumlah warganet menyambut baik dan mengapresiasi agenda tak resmi itu. Gibran juga memastikan tidak ada permusuhan dengan pihak mana pun.  Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas beberapa hal. Namun, Gibran mengakui pertemuan itu banyak diisi dengan diskusi. "(Membahas) human genome, social movement, dll," katanya.  Ditanya soal kemungkinan keduanya membuat proyek bersama, Gibran mengatakan tidak ada rencana apa pun yang dibuat dalam pertemuan tersebut. Termasuk soal pembahasan politik, Gibran juga enggan memberikan banyak keterangan. "Ngobrol santai saja," ujarnya.  Gibran mendatangi rumah Rocky Gerung di Sentul, Jumat, usai dia mengikuti kegiatan sekolah partai kepala daerah kader PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (22/9). (*)

Gibran Pastikan Tak Ada "Cebong-Kampret" usai Kunjungi Rocky Gerung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/meski-ungul-di-kaum-milenial-tapi-jokowi-lemah-di-basis-islam-modern_m_.jpg" alt="Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menilai masih banyak kelemahan yang harus ditambal oleh pasangan Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menilai masih banyak kelemahan yang harus ditambal oleh pasangan Jokowi-Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bulan suci Ramadan adalah momentum yang baik untuk membangun rekonsiliasi politik. Sebelumnya kondisi politik tanah air terbelah akibat adanya perbedaan pilihan. Kini kontestasi itu telah berlalu. Saatnya memandang ke depan. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Abdul Kadir Karding mengatakan, Ramadan adalah momentum yang baik untuk membangun rekonsiliasi politik antaranak bangsa yang selama ini terbelah, karena perbedaan pilihan di Pilpres 2019.  Pada bulan penuh keberkahan ini saling caci maki dan tuding menuding di dunia maya dan nyata dihentikan. "Jauhi diri dari ujaran kebencian dan cobalah untuk mulai saling memaafkan," ujar Karding saat dikonfirmasi, Kamis (9/5).  Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu berharap kepada masyarakat untuk mengisi bulan suci Ramadan ini dengan meningkatkan kualitas puasa. "Jangan ada lagi sebutan-sebutan yang mendiskreditkan kepada mereka yang berbeda, seperti cebong atau kampret," tuturnya.  ‎Sementara, pengamat politik dari Indo Barometer Muhammad Qodari berpendapat, siapa pun Capres-Cawapres yang terpilih diharapkan dapat membentuk kabinet rekonsiliasi nasional.  Menurut dia, kabinet tersebut dianggap sebagai upaya merajut kembali tenun kebangsaan yang sempat 'terkoyak' selama Pilpres 2019. Pasalnya gesekan antara pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin dengan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno lebih parah ketimbang di Pilpres 2014 silam.  "Saya mengusulkan untuk kabinet Pak Jokowi 2019-2021 kalau memang menang atau dua duanya lah, mau Pak Jokowi, Pak Prabowo, semua partai masuk kabinet. Jadi kabinet rekonsiliasi total," tambahnyam  Kabinet Rekonsiliasi ini dirasa perlu mengingat masa Pilpres terjadi polarisasi yang tajam berdasarkan hasil penghitungan suara di beberapa wilayah. Misalnya suara di angka 80-90 persen, mulai dari Aceh, Sumatera Barat untuk kemenangan Prabowo-Sandiaga, atau NTT, Sulut dan Bali yang dikuasai Jokowi.  Menurut dia, perolehan suara ekstrem itu membuat polarisasi di masyarakat semakin tajam bahkan dianggap sebagai darurat. Sehingga, perlu adanya rekonsiliasi nasional dan total sebagai upaya politik jalan tengah.  "Jadi tema utama kita pasca pilpres ini bagaimana merangkul berbagai kalangan jangan sampai pecah atau bubar. Saya melihat ada sekat yang makin tinggi di antara anak bangsa ini dan itu harus dicarikan solusinya bersama-sama," katanya..  Qodari menilai bahwa oposisi tetap berjalan secara fungsional. Pertama dari DPR, kedua dari media massa, ketiga dari masyarakat. Kesimpulannya, siapapun yang terpilih diharapkan ada kabinet rekonsiliasi nasional.  "Supaya merekatkan yang selama ini menjauh, menjahit kembali ke kebangsaan kita yang seperti tertarik selama masa Pilpres," ungkapnya.  Adanya rekonsiliasi ini juga disambut baik oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.  Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiande mengatakan adanya rekonsiliasi itu adalah baik. BPN juga menilai tidak ada yang diributkan di hajatan Pilpres ini. Karena itu adalah bagian dari kompetisim  "Rekonsiliasi tidak ada masalah, ya berkompitisi hal yang wajar, memang kita tidak ada masalah, tidak perlu ada yang diributkan," katanya. ‎ Lebih lanjut BPN juga setuju di bulan Ramadan ini masyarakat berhenti menggunakan istilah 'cebong' dan 'kampret'. "Iya (setuju) tapi istilah itu bukan kami (BPN) yang menyampaikan (istilah cebong kampret)," pungkasnya‎.

Pemenang Pilpres Perlu Bentuk Kabinet Rekonsiliasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Zainut-Liputanislam.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengajak seluruh umat Islam agar menyambut bulan Ramadan dengan tetap mengedepankan toleransi dan semangat persaudaraan. Ini penting mengingat masyarakat Indonesia telah terbelah pada pilpres kemarin.  "Hal ini penting khususnya setelah berakhirnya masa pencoblosan agar seluruh masyarakat kembali merajut tali silaturahmi dan persaudaraan yang selama ini tercabik-cabik, terkotak-kotak, dan terpecah belah karena perbedaan pilihan politik," kata Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa'adi dalam keterangannya, Minggu (5/5).  Zainut mengatakan, berpuasa merupakan implementasi dari nilai-nilai Islam tentang perdamaian, kasih sayang, dan keadilan. Khususnya dalam mengembangkan kembali semangat persaudaraan dan kebangsaan.  Dalam momentum bulan Ramadan yang mulia ini, ujar Zainut, pihaknya juga mengajak seluruh pihak untuk mengakhiri semua silang sengketa, saling tuduh, fitnah dan saling olok. Dia tak mau, ke depan masih ada lagi penyebutan 'kampret' dan 'cebong'.  "Marilah kita kembali menjadi manusia yang mulia karena kita adalah saudara," ujarnya.  Di sisi lain, MUI mengingatkan lembaga penyiaran meningkatkan kepatuhannya pada UU Penyiaran serta Pedoman Perilaku dan Standard Program Siaran (P3SPS) yang dikeluarkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di bulan Ramadan. Sebaliknya, tidak boleh adanya tayangan yang kurang baik.  "Siaran-siaran yang kurang baik seperti tayangan yang mengandung kekerasan, perilaku seks menyimpang, hal-hal gaib, paranormal, klenik dan candaan yang berlebihan," tegasnya.  MUI juga meminta para penyelenggara jasa hiburan malam seperti singing hall, karaoke, sauna, spa, massage, dan billiard untuk tutup selama bulan Ramadhan. Begitu pun kepada para pengusaha jasa restoran dan warung makan, bisa mengatur waktu jam operasionalnya atau membuka usahanya dengan tidak secara terbuka, atraktif dan terang-terangan.  Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Kementeriaan Agama (Kemenag) resmi menetapkan awal Ramadan 1440 Hijriah atau awal puasa jatuh pada Senin (6/5) besok. Penetapan tersebut setelah terlihatnya hilal setinggi 4 derajat 30 menit 59 detik dan 5 derajat 42 menit 59 detik.

MUI Berharap Tak Ada Lagi 'Cebong' dan 'Kampret' di Bulan Ramadan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/debat-lawan-prabowo-maruf-senang-jokowi-tak-emosi_m_.jpg" alt="Cawapres nomor urut 01 Ma" width="100%">
<figcaption>Cawapres nomor urut 01 Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01, Ma'ruf Amin meyerukan agar mulai sekarang istilah cebong dan kampret untuk dikubur saja. Menurutnya sudah waktunya dilakukan rekonsiliasi untuk membangun bangsa. Menanggapi itu, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ferdinand Hutahaean mengaku sependapat dengan pendamping Joko Widodo di Pilpres 2019 itu. Menurutnya, istilah cebong dan kampret memang seharusnya tak pernah ada sejak dulu. "Kita mendukung penuh usulan kiai Ma'ruf.  Bahkan dari dulu sebetulnya enggak boleh ada," ujar Ferdinand saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (19/4). Ferdinand menilai, siapapun yang nanti terpilih sebagai Presiden harus didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Hal itu demi membangun Indonesia supaya lebih baik lagi. "Kita menghentikan seluruh perbedaan identitas, atau perbedaan politik. Kita sama-sama menatap Indonesia lebih baik, siapa pun nanti yang terpilih sebagai Presiden," imbuhnya. Hanya saja untuk mewujudkan rekonsiliasi itu, Ferdinand mengatakan proses penghitungan suara harus terhindar dari segala bentuk kecurangan. Sehingga rakyat akan menerima hasilnya dengan baik. "Dengan begitu maka rekonsiliasi anak-anak bangsa semakin cepat terjadi. Jadi mari kita jaga dengan baik pemilu ini," pungkas Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat itu. Sebelumnya, Ma'ruf Amin meminta istilah cebong dan kampret yang biasa digunakam oleh masing-masing pendukung paslon agar tidak digunakan lagi. Ia tidak mau ada pembelahaan seperti itu. Maka setelah pencoblosan selesai digelar, hal-hal seperti itu harus dihapuskan juga. "Ya, jangan bunyi lagi. Selesai sampai kemarin. Ada cebong ada kampret kubur saja," kata Ma'ruf di Rumah Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (18/4). Ma'ruf menjelaskan, menghilangkan pembelahan kelompok masyarakat itu bagian dari rekonsiliasi menuju ke arah yang lebih baik. Sebab jika dibiarkan, akan berdampak buruk pada pembangunan bangsa. Mengingat membangun harus dilakukan dengan persatuan.

Dukung Ma'ruf Amin, Demokrat Sepakat Cebong dan Kampret Dikubur Saja

kampret

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kampret

Berita Terkini

Gibran Pastikan Tak Ada "Cebong-Kampret" usai Kunjungi Rocky Gerung

Pemenang Pilpres Perlu Bentuk Kabinet Rekonsiliasi

MUI Berharap Tak Ada Lagi 'Cebong' dan 'Kampret' di Bulan Ramadan

Dukung Ma'ruf Amin, Demokrat Sepakat Cebong dan Kampret Dikubur Saja

Download Aplikasi JawaPos.com