Penerbit: PT Jawa Pos Grup MultimediaDirektur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti DewiAlamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.comRedaksi JawaPos.com :Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra Koordinator Liputan: Valentinus Bintang PradewoRedaksional: Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan. Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga. Fotografer: Dery RidwansahKoordinator Daerah: JP Tangsel : Hendra Eka Syahputra JP Cirebon : Latu Ratri Mubyarsah JP Bogor. &nbsp; : Bayu PutraNon Redaksional: Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja. Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda Videografer: Satrio Maulana Maheswara Desain Grafis: Dimas Pradipta Media Sosial: Ane Herfira SEO &amp; Data Analis: Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.Account Executive: Surabaya : Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani. Jakarta.&nbsp; &nbsp; : Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana

redaksi

privacy-policy

KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol>

pedoman-konten-ai

Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h3>Tentang Kami</h3>JawaPos.com adalah portal berita digital milik PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital PT. JawaPos Group Multimedia, JawaPos.com mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Bayu Putra

Perjanjian Dagang RI–AS Potensial Berubah, Airlangga Minta Komoditas Unggulan Indonesia Tetap Kena Tarif 0 Persen

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/21/c2HNR5iSKexdQN6YWP342ws0gpfkMzZ839Zpbv87-1-1408248156.jpg" alt="Ilustrasi&nbsp;Kampung Nelayan Merah Putih. KKP menganggarkan Rp 859 miliar untuk membangun 35 kampung nelayan merah putih di pesisir Indonesia. (KKP)" /> JawaPos.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan anggaran sebesar Rp 859 miliar untuk membangun 35 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di berbagai wilayah pesisir Indonesia. Pembangunan tersebut merupakan tahap kedua dari program KNMP yang dijalankan pada tahun anggaran 2025.&nbsp; Dengan tambahan 35 lokasi itu, total KNMP yang dibangun KKP pada 2025 mencapai 100 lokasi, setelah 65 kampung lebih dulu digarap. Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan KNMP Trian Yunanda mengatakan, seluruh paket pembangunan tahap kedua sudah memasuki tahap kontrak.&nbsp; &ldquo;Kita sudah berkontrak kemarin dan pembangunan bisa segera dilakukan di 35 lokasi tambahan. Jadi totalnya nanti ada 100 lokasi yang menggunakan anggaran negara tahun 2025,&rdquo; kata Trian dalam keterangannya, Minggu (21/12).&nbsp; Menurut Trian, pembangunan KNMP tahap dua menggunakan skema kontrak tahun jamak atau Multi Year Contract (MYC). Proyek tersebut ditargetkan rampung pada Mei 2026.&nbsp; Ia menegaskan, kualitas konstruksi menjadi perhatian utama KKP dalam pelaksanaan pembangunan KNMP, selain aspek estetika dan ketepatan waktu. Para kontraktor diminta memastikan fasilitas yang dibangun benar-benar layak dan dapat dimanfaatkan jangka panjang oleh masyarakat nelayan.&nbsp; Selain itu, KKP juga mendorong keterlibatan masyarakat setempat dalam proses pembangunan. Pelibatan tenaga kerja lokal diharapkan memberi dampak ekonomi langsung bagi warga pesisir sejak masa konstruksi.&nbsp; &ldquo;Kami juga sedang menyiapkan pembangunan KNMP berbasis sistem klaster untuk tahun anggaran 2026. Intinya KNMP kita jalankan sebaik-baiknya di banyak titik secara terintegrasi dalam satu model bisnis perikanan,&rdquo; ujar Trian.&nbsp; Ia menambahkan, pengembangan KNMP berbasis klaster ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, memperkuat daya saing produk perikanan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dari tingkat bawah. Saat ini, KKP masih melakukan survei calon lokasi dengan melibatkan ratusan surveyor di lapangan.&nbsp; Data hasil survei tersebut akan menjadi dasar percepatan pembangunan sekaligus penetapan lokasi KNMP pada tahun anggaran berikutnya.&nbsp; Sementara itu, untuk pembangunan KNMP tahap pertama sebanyak 65 lokasi, progres fisik saat ini rata-rata sudah mencapai 60 hingga 80 persen. Trian berharap seluruh pembangunan tahap awal dapat diselesaikan pada Januari mendatang.&nbsp; &ldquo;Mudah-mudahan di bulan Januari pembangunan sudah selesai, sehingga fasilitas perikanan yang kami siapkan bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan program KNMP dirancang sebagai penggerak produktivitas masyarakat pesisir. Program tersebut tidak hanya menyediakan sarana dan prasarana perikanan, tetapi juga meningkatkan kompetensi masyarakat agar mampu membangun usaha perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengalokasikan Rp 859 miliar untuk membangun 35 Kampung Nelayan Merah Putih di 2025.

KKP Gelontorkan Rp 859 Miliar untuk Bangun 35 Kampung Nelayan Merah Putih

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/22/gzQ9qL0PRPV05DbF66O08yOYbccvXvzWQYuOzKJb-3413924615.jpg" alt="Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara. (Nurul Fitriana/Jawapos)" /> JawaPos.com - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan bahwa realisasi anggaran pembangunan Program Kampung Nelayan Merah Putih telah mencapai Rp 800 miliar atau Rp 0,8 triliun hingga 30 September 2025. Suahasil menyebut, dana tersebut telah mencapai 55,9 persen dari pagu anggaran yang disiapkan sebesar Rp 1,4 triliun pada tahun 2025. Meski begitu, Suahasil memastikan bahwa saat ini pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sudah dimulai. "Kampung nelayan juga sedang berproses, sudah mulai ada pembangunan," kata Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN KiTA edisi Oktober 2025 di Gedung Djuanda I, Jakarta Pusat, Selasa (14/10). Lebih lanjut, dia juga membeberkan bahwa anggaran Program Kampung Nelayan ini merupakan bagian dari anggaran ketahanan pangan yang disiapkan sebesar Rp 144,6 triliun pada tahun 2025. Namun, hingga akhir September 2025 realisasinya baru mencapai sebesar 56,1 persen atau sebesar Rp 81,2 triliun. Dana tersebut sudah mencakup anggaran cetak sawah dan intensifikasi lahan serta pembangunan bendungan, irigasi dan sarana prasarana. "Anggaran ketahanan pangan ini Rp 81,2 triliun. Ada yang dibelanjakan melalui kementerian, termasuk untuk cetak sawah, intensifikasi lahan," tuturnya. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih akan dilakukan secara bertahap hingga mencapai 1.100 lokasi pada tahun depan. Untuk tahap awal, program tersebut dimulai di 65 titik terpilih dari target 100 KNMP dengan alokasi anggaran mencapai Rp 1,34 triliun. Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya KKP sekaligus Ketua Tim Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Trian Yunanda menjelaskan, rata-rata setiap kampung akan mendapat dukungan pembangunan sarana dan prasarana produksi senilai Rp 20,6 miliar. &ldquo;Jadi per kampung itu berbeda-beda. Kalau Rp 1,34 triliun itu, kalau rerata dibagi 65 lokasi itu jatuhnya sekitar Rp 20,6 miliar per lokasi,&rdquo; ujar Trian kepada JawaPos.com, Rabu (24/9). Menurut Trian, fasilitas yang akan dibangun meliputi sarana produksi dari hulu hingga hilir. Namun begitu, terkait dengan jumlah anggaran di setiap lokasi tidak selalu sama, tetapi menyesuaikan kategori dan kebutuhan kampung tersebut. &ldquo;Nanti di sana disesuaikan tentunya, kita akan membangun yang komplit sarana prasarana produksi dari hulu hingga hilir mungkin mencapai Rp 20,6 miliar tadi,&rdquo; jelasnya.

Wamenkeu Suahasil Nazara laporkan realisasi anggaran Program Kampung Nelayan Merah Putih mencapai Rp 800 miliar hingga September 2025.

Realisasi Anggaran Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Tembus Rp 800 Miliar hingga Akhir September 2025

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/24/yca3lra2xP4yjrbe64dYZoOGGxBvcnkfGYQQLtU1-764842434.jpg" alt="Ketua Tim Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Trian Yunanda. (Nurul F/ JawaPos.com)" /> JawaPos.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut sebanyak 100 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang ditargetkan pada tahun ini bisa menyerap tenaga kerja sebanyak 7.000 orang. Salah satunya mereka yang bekerja sebagai pengelola koperasi nelayan. "Kita betul-betul mengharapkan nelayan nanti mau berlembaga di dalam koperasi tersebut," kata Ketua Tim Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Trian Yunanda kepada JawaPos.com, Rabu (24/9). Adapun rinciannya, akan terbuka lowongan sebagai tenaga kerja operasional sebanyak 5.000 orang yang tersebar di 9 unit bisnis untuk setiap KNMP. Meliputi, penjaga cold storage sebanyak 2 orang; mobil pengangkut 2 orang; pabrik es 2 orang. Lalu, pekerja di bengkel sebanyak 2 orang; pekerja di tambatan kapal sebanyak 2 orang; penjaga kios perbankan 2 orang; penjaga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) sebanyak 2 orang; penjaga sentra kuliner 6 orang, dan petugas koperasi sebanyak 10 orang. "Sehingga jumlah tenaga kerja baru per lokasi KNMP sebanyak 50 orang. Jumlah lapangan kerja baru 100 lokasi sebanyak 5.000 orang," bebernya. Sementara itu, sebanyak 2.000 lowongan kerja lainnya akan menjadi nelayan. Di mana, kata Trian, sebanyak 20 orang secara otomatis akan dibutuhkan dari bantuan kapal yang akan diberikan kepada KNMP. Sementara 200-700 tenaga kerja merupakan nelayan eksisting. Sehingga jumlah lapangan kerja baru 100 lokasi KNMP mencapai 2.000 orang. "Adapun totalnya, pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih Tahun 2025 penciptaan lapangan kerja di 100 KNMP mencapai 7.000 lapangan kerja permanen," pungkasnya. Untuk diketahui, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dirancang terintegrasi dari hulu ke hilir untuk mentransformasi ruang hidup dan sosial. Sehingga, dapat meningkatkan produktivitas, mendorong kemandirian ekonomi, dan kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui social engineering. Adapun pada tahap awal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih. Di lokasi terpilih, KKP akan membangun sejumlah fasilitas seperti dermaga, gudang beku, balai pelatihan, pabrik es, sentra kuliner, menara pandang, docking kapal, tempat pelelangan ikan besarta drainase dan IPAL, hingga gedung perkantoran.

Kementerian Kelautan dan Perikanan targetkan 100 Kampung Nelayan Merah Putih serap 7.000 tenaga kerja, dorong kemandirian ekonomi.

KKP Sebut 100 Kampung Nelayan Merah Putih Bisa Serap Tenaga Kerja Sebanyak 7.000 Orang, Salah Satunya Petugas Koperasi

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/25/Kampoeng-Nelayan-Cottage-Resto-Tanjung-Lesung7-2277176113.jpg" alt="Ilustrasi Kampung Nelayan. (Istimewa) " /> JawaPos.com - Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya KKP sekaligus Ketua Tim Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Trian Yunanda memastikan bahwa ada tiga syarat utama untuk Pemerintah Daerah (Pemda) bisa mengajukan salah satu wilayahnya menjadi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Mulai dari memiliki penduduk yang mayoritas merupakan berprofesi nelayan, mempunyai lahan yang bisa dibangun sarana prasarana dan harus terintegrasi dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau Kopdes/Kopkel Merah Putih. "Syaratnya untuk bisa menjadi kampung nelayan merah putih itu paling tidak ada 3 syarat utama. Pertama, diutamakan di kampung atau desa tersebut itu mayoritas penduduknya adalah berprofesi sebagai nelayan. Karena memang itu yang menjadi target pembangunan kampung nelayan merah putih," kata Trian Yunanda kepada JawaPos.com, Rabu (24/9). Selain itu, Trian juga menyebutkan bahwa untuk satu wilayah bisa dijadikan Kampung Nelayan Merah Putih, maka disyaratkan harus memiliki lahan. Dalam hal ini, pihaknya memastikan bukan lahan bermasalah yang diajukan, tetapi yang sudah diketahui pemiliknya dan boleh untuk dilakukan pembangunan serta dijadikan KNMP. Adapun yang terakhir, lanjut Trian, tentunya KNMP harus terintegrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih atau Kelurahan Merah Putih. Pasalnya, setelah KNMP memperoleh bantuan sarana dan prasarana dari pemerintah dapat dikelola lebih lanjut oleh koperasi tersebut. "Oleh karena nanti fasilitas atau sarana yang akan dibangun itu akan dioperasionalisasikan oleh koperasi. Sehingga tadi kita betul-betul mengharapkan nelayan nanti mau berlembaga di dalam koperasi tersebut," jelasnya. Untuk diketahui, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dirancang terintegrasi dari hulu ke hilir untuk mentransformasi ruang hidup dan sosial. Sehingga, dapat meningkatkan produktivitas, mendorong kemandirian ekonomi, dan kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui social engineering. Adapun pada tahap awal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih. Di lokasi terpilih, KKP akan membangun sejumlah fasilitas seperti dermaga, gudang beku, balai pelatihan, pabrik es, sentra kuliner, menara pandang, docking kapal, tempat pelelangan ikan besarta drainase dan IPAL, hingga gedung perkantoran.

Ada tiga syarat utama bagi Pemda bisa mengajukan salah satu wilayahnya menjadi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Simak, Ini Syarat Wilayah Bisa Diajukan Jadi Kampung Nelayan Merah Putih