<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/22/IMG_4619-1781956732.jpeg" alt="Menteri Sosial Tri Rismaharini memberi keterangan usai meninjau Sentra Alyatama di Jambi, Rabu (21/8). (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos Koran)" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Tri Rismaharini memberi keterangan usai meninjau Sentra Alyatama di Jambi, Rabu (21/8). (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos Koran)</figcaption>
</figure> &nbsp; JAMBI &ndash; Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyatakan bahwa Kemensos tengah berupaya memaksimalkan kampung siaga bencana. Langkah itu untuk mengantisipasi ancaman bencana di Indonesia, termasuk megathrust. Tujuannya agar masyarakat bisa lebih siaga dalam menghadapi bencana dan risiko timbulnya korban jiwa akibat bencana bisa ditekan. &ldquo;Memang harus disiapkan. Ya, kita semua takut, aku pun takut. Tapi memang harus disiapkan. Kadang kan kalau kita ngomong baik-baik saja, mereka nggak siap,&rdquo; ujarnya ditemui usai meninjau Sentra Alyatama di Jambi, Rabu (21/8). Dalam program ini, pelatihan siaga bencana difokuskan langsung pada masyarakat. Kesiapan menghadapi bencana tak lagi hanya ditanggung petugas-petugas tertentu. Warga dilatih proses evakuasi ketika ada peringatan bencana. Sistem peringatan dini juga akan &nbsp;dibangun dengan melibatkan pihak-pihak terkait.&nbsp; Misalnya di wilayah Mentawai, Sumatera Barat, saat ini Kemensos bekerja sama dengan BMKG untuk melakukan pemetaan mengenai megathrust di wilayah tersebut. Selain itu, tim juga memberikan pelatihan terkait bahaya tsunami dan cara evakuasi. Kemudian, di daerah Gunung Marapi, Kemensos menggandeng Kementerian ESDM yang paham mengenai aliran api untuk mendesain jalur evakuasi.&nbsp; &ldquo;Wilayah Indonesia itu cukup besar. Satu kecamatan kadang butuh 2&ndash;3 jam dari pusat kota. Jadi tidak bisa lagi model seperti dulu, posko tersentral, misal kantor kabupaten atau provinsi,&rdquo; ungkapnya. Saat ini, kampung siaga bencana sudah banyak tersebar di Indonesia. Tercatat, ada 1.132 kampung siaga bencana, dan jumlah terbanyak berada di Jawa Barat dengan 135 lokasi. Menurut Risma, efektivitas kampung siaga bencana ini sudah teruji. Dia mencontohkan saat banjir lahar dingin dan longsor akibat letusan Gunung Marapi. Saat itu, di Kabupaten Agam masih tidak memiliki Kampung Siaga Bencana. Terdekat, ada di Solok. Usai bencana terjadi, warga Solok diperbantukan untuk ikut menangani bencana di Agam. &ldquo;Kita bawa, mereka masak, ikut masang tenda, ikut bantu evakuasi. Jadi bisa diperbantukan,&rdquo; paparnya.&nbsp; Risma memastikan bahwa pihaknya sudah memetakan lokasi yang butuh kampung siaga berdasarkan karakteristik bencana. Mulai dari bencana tsunami, gunung berapi, hingga likuifaksi. Pemetaan dilakukan lantaran Risma mencurigai ada keterkaitan antara gunung-gunung di Indonesia. Sehingga ketika salah satu Meletus, maka lainnya juga akan turut bereaksi. Termasuk risiko adanya megathrust. Pihaknya sudah memetakan terkait dampak hingga antisipasinya.&nbsp; "paling tidak targetnya masyarakat sudah paham bagaimana teknik evakuasi diri secara mandiri," ungkapnya. &nbsp;

Mensos Tri Rismaharini menyatakan bahwa Kemensos berupaya memaksimalkan kampung siaga bencana untuk antisipasi bencana, termasuk megathrust.

Antisipasi Gempa Megathrust, Mensos Tri Rismaharini Maksimalkan Kampung Siaga Bencana di Daerah   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tahun-ini-kemensos-targetkan-100-kampung-siaga-bencana-berdiri_m_.jpg" alt="Direktur Jendaral Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat di Pangandaran, saat mengukuhkan Desa Kalijati, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran sebagai Kampung Siaga Bencana ke-608." width="100%">
<figcaption>Direktur Jendaral Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat di Pangandaran, saat mengukuhkan Desa Kalijati, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran sebagai Kampung Siaga Bencana ke-608.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Sosial (Kemensos) menargetkan, tahun 2018 akan berdiri 100 Kampung Siaga Bencana (KSB) di sejumlah kabupaten dan kota sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.&nbsp; Hal tersebut disampaikan Direktur Jendaral Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI Harry Hikmat di Pangandaran, usai mengukuhkan Desa Kalijati, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran sebagai Kampung Siaga Bencana ke-608,hari ini.&nbsp; Harry mengatakan, tinggal di lokasi rawan bencana bukan berarti hidup dalam kekhawatiran. Bukan pula menunggu bencana datang lalu baru menggerakkan dan melatih warga kesiapsiagaan menghadapi bencana. Tapi harus disadari betul bahwa Indonesia adalah daerah dengan risiko rawan bencana sehingga harus selalu siaga. "Dalam hal kewaspadaan ini, tentunya masyarakat yang lebih mengetahui kondisi wilayahnya masih-masing karena merupakan tempat tinggal mereka," terangnya.&nbsp; Diketahui, KSB merupakan wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dijadikan kawasan atau tempat untuk program penanggulangan bencana. Hingga Juli 2018, jumlah KSB adalah 608 dan diharapkan jumlahnya terus bertambah hingga 100 KSB di akhir 2018. Beberapa titik yang tengah disiapkan untuk menjadi KSB adalah Kabupaten Sumba Timur di Provinsi NTT, Kabupaten Lombok Timur di Provinsi NTB, Kabupaten Pulau Buru Selatan di Provinsi Maluku dan Kabupaten Cilacap di Provinsi Jawa Tengah.&nbsp; Tujuan KSB adalah untuk memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan risiko bencana, membentuk jejaring siaga bencana berbasis masyarakat dan memperkuat interaksi sosial anggota masyarakat, mengorganisasikan masyarakat terlatih untuk siaga bencana, serta mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang ada untuk penanggulangan bencana.&nbsp;

Tahun Ini, Kemensos Targetkan 100 Kampung Siaga Bencana Berdiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/tahun-ini-kemensos-punya-525-kampung-siaga-bencana_m_163662.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Sosial RI menggandeng peran serta masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana dengan membangun Kampung Siaga Bencana (KSB). Hingga 2017, Kemensos memiliki 525 lokasi Kampung Siaga Bencana di berbagai wilayah. "Kampung Siaga Bencana yang dimiliki oleh Kemensos merupakan pola pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di kantornya, Kamis (20/10). <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/10/19/163675/rapat-tertutup-dengan-khofifah-kiai-sodorkan-8-nama-cawagub" target="_blank">Khofifah</a> mengatakan, dalam KSB, masyarakat dikelompokkan dalam satu wadah kepengurusan. Wadah tersebut diharapkan mampu melestarikan nilai kearifan lokal dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian untuk mengurangi ancaman dan dampak risiko bencana. Data dari Kemensos, pada 2015 Kemensos memiliki 344 lokasi Kampung Siaga Bencana. Sementara pada 2014, Kemensos memiliki 424 lokasi Kampung Siaga Bencana. Dan pada 2017, Kemensos memiliki 525 lokasi Kampung Siaga Bencana. Selain itu, Kemensos juga telah menyalurkan bantuan perlindungan sosial korban bencana alam. Hingga 2017, Kemensos telah menyalurkan bantuan darurat berupa lauk pauk, sandang, keperluan keluarga, beras, dan perlengkapan evakuasi kepada 237.000 jiwa di Indonesia. Bantuan perlindungan sosial kepada 17.520 jiwa. Serta, 6.500 orang petugas yang dilatih di 101 lokasi KSB terbentuk. "Manfaatnya pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembalian keberfungsian sosial," pungkas Khofifah.

Tahun Ini Kemensos Punya 525 Kampung Siaga Bencana