<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/05/Screenshot_20240405_083507_YouTube-2869973116.jpeg" alt="Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat memberikan keterangan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4). (Ridwan)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat memberikan keterangan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4). (Ridwan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengimbau pemberitahuan tentang kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) sudah disampaikan sejak mahasiswa baru. "Kalau ada kenaikan itu tetapkan, kenakan kepada mahasiswa baru, sehingga kalau mahasiswa baru itu tetap masuk, walaupun sudah tahu ada kenaikan UKT, tidak merasa terjebak, karena kalau itu mahasiswa yang sudah berada di dalam tiba-tiba ada kenaikan, saya sangat memahami kalau mereka merasa kemudian terjebak," ujar Muhadjir di Jakarta, Selasa (15/5). Ia menegaskan, kebijakan kenaikan UKT harus dilaksanakan secara bijaksana, dan pihak kampus dapat memastikan sudah ada kontrak atau perjanjian dengan mahasiswa dan orang tua. "Misalnya kalau memang ada kenaikan UKT, itu sejak awal harus sudah ada kontrak, perjanjian dengan mahasiswa dan orang tuanya bahwa nanti akan ada kenaikan, bahkan kalau perlu nilai kenaikannya juga harus ditetapkan, jangan tiba-tiba di tengah jalan menaikkan UKT, itu saya kira langkah yang sembrono (ceroboh)," ucapnya. Menurut dia, kampus yang menaikkan UKT secara tiba-tiba artinya tidak memiliki perencanaan yang bagus terkait manajemen keuangan. "Maksudnya, sejak awal itu mereka (mahasiswa) sudah diberitahu, berapa kenaikannya itu juga harus disampaikan, sehingga orang tua juga tidak bingung ketika diberitahu ada kenaikan yang mendadak dan sangat drastis itu. Misalnya berapa persen, dan kalau per tahun naik juga enggak apa-apa, asal ada kesepakatan berapa persen," katanya. Ia menegaskan, kenaikan UKT juga perlu mempertimbangkan nilai inflasi dan yang paling penting sudah ada kesepakatan sejak awal. "Harus dimulai sejak awal ketika mahasiswa baru masuk, misalnya berapa, ditetapkan setiap tahun akan ada kenaikan sekian persen, salah satunya karena memang nilai mata uang kita kan pasti mengalami inflasi, misalnya ya berapa persen (kenaikannya), silakan saja asalkan ada kesepakatan sejak awal," tuturnya. Sebagai informasi, penetapan UKT merujuk pada regulasi yakni Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan Ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54/P/2024 tentang Besaran Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi. Kedua produk hukum tersebut merupakan pemenuhan atas amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

"Misalnya kalau memang ada kenaikan UKT, itu sejak awal harus sudah ada kontrak, perjanjian dengan mahasiswa dan orang tuanya," katanya.

Muhadjir Effendy Minta Pihak Kampus Sampaikan Rencana Kenaikan UKT Sejak Mahasiswa Baru Masuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Mendikbud-Ristek-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-" width="100%">
<figcaption>Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menggelar Festival Kampus Merdeka (FKM) untuk kedua kalinya. Acara ini dibuka oleh Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim.  Dalam kesempatan ini, Nadiem memaparkan berbagai capaian serta dampak positif program-program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) selama satu tahun terakhir. Sekaligus mendorong pelaksanaan Kampus Merdeka Mandiri di seluruh perguruan tinggi.  Bercerita tentang pengalamannya berdiskusi dengan menteri-menteri pendidikan dari berbagai belahan dunia, Nadiem mengatakan bahwa banyak negara terinspirasi untuk menyontoh MBKM.  “Tidak lagi Indonesia mengejar ketertinggalan. Nanti kita lihat hasilnya. Sekarang, untuk pertama kalinya Indonesia menjadi inovator pendidikan tinggi,” kata Nadiem.  “Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mencari pengalaman di dunia nyata. Terima kasih kepada para pemangku kepentingan yang saling bersinergi untuk menyukseskan pelaksanaan kebijakan Kampus Merdeka,” lanjutnya.  MBKM yang diluncurkan pada tahun 2020 menjadi salah satu upaya Kemendikbudristek dalam mentransformasi pendidikan tinggi di Indonesia. Mahasiswa kini didukung penuh untuk menjalankan delapan jenis kegiatan belajar di luar kampus seperti membangun desa, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, penelitian, pertukaran pelajar, kampus mengajar atau asistensi mengajar, melakukan studi atau proyek independen, dan magang atau praktik kerja.  “Kampus Merdeka telah diikuti oleh lebih dari 420.000 mahasiswa baik melalui program yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek maupun kampus. Perguruan tinggi harus lebih terlibat dalam meluncurkan program Kampus Merdeka Mandiri agar lebih banyak mahasiswa merasakan manfaat belajar di luar kampus,” imbuhnya.  Sebanyak 179.000 mahasiswa dari Sabang sampai Merauke telah mengikuti program yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Sementara itu, sebesar 250.985 mahasiswa telah mengikuti program Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh kampus.  Laporan evaluasi MBKM di tahun 2021 menunjukkan bahwa mahasiswa peserta memiliki tingkat kepuasan yang tinggi terhadap program-program MBKM. Sebanyak 93,7 persen mahasiswa peserta program Kampus Mengajar merasa puas dengan pengalaman menjalankan program tersebut, dan 94,3 persen merasa bahwa program ini patut direkomendasikan.  Terdapat enam program Kampus Merdeka, yakni Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB), Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA), Kampus Mengajar, Pertukaran Mahasiswa Merdeka, Wirausaha Merdeka, dan Praktisi Mengajar.  “MSIB membantu menjembatani kesenjangan antara lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan industri, IISMA 2022 telah berjalan dengan melibatkan 1.600 mahasiswa sarjana dan vokasi. Selain itu, Kampus Mengajar juga membantu peningkatan literasi dan numerasi siswa SD dan SMP melalui kontribusi mahasiswa sebagai mitra guru di sekolah,” ucap Nadiem.  Lebih lanjut, Nadiem menyampaikan, program Pertukaran Mahasiswa Merdeka mengajak mahasiswa untuk belajar dan mengalami keragaman budaya di Indonesia. Sedangkan, Wirausaha Merdeka bekerja sama dengan perguruan tinggi dengan program wirausaha terbaik untuk melatih sekitar lebih dari 11.000 ribu mahasiswa dari sekitar 400 perguruan tinggi. Adapun Program Praktisi Mengajar menghadirkan lebih dari 5.000 praktisi ahli untuk ikut mengajar di kampus.  Gelaran FKM tahun ini disambut antusias oleh para peserta dan pihak-pihak yang terlibat. Pasalnya, dampak positif dari Kampus Merdeka mulai dirasakan. Dialog dengan tokoh inspiratif, pitching, dan konten hiburan disajikan di FKM 2022.

Nadiem: Untuk Pertama Kali Indonesia jadi Inovator Pendidikan Tinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMGM8249-1.jpg" alt="Dari kiri, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Mendikbud Nadiem Makarim, Rektor ITS M. Ashari (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Dari kiri, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Mendikbud Nadiem Makarim, Rektor ITS M. Ashari (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 30 persen lulusan SMA/SMK melanjutkan ke perguruan tinggi, 70 persen sisanya tidak.  Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak berharap 30 persen lulusan sekolah itu bisa menjadi job creator. ”Bukan malah menjadi beban,” tutur Emil ketika hadir pada acara pertemuan rektor di Institut Teknologi 10 November (ITS) Surabaya, Kamis (21/10).  Untuk itu, lanjut Emil, program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka atau MBKM sebagai terobosan untuk mengubah paradigma lama yang berkembang di masyarakat. Sebab, banyak program yang diinisiasi mahasiswa dan universitas.  ”Konsep program Kampus Merdeka Belajar adalah mahasiswa harus berani keluar pagar kampus, untuk mencari dan menerapkan ilmunya, sehingga bisa lebih matang,” jelas Emil.  Dari catatan Emil, di Jatim banyak ekosistem pembelajaran luar kampus yang bisa disediakan Pemprov Jatim. Karena itu, mantan Bupati Trenggalek itu ingin program-program di Jatim bisa berseiring dengan program dari Kemendikbud.  ”Misalnya program seperti Belanova (Belanja Inovasi) bisa berseiring dengan program kita. Melalui program tersebut, Kemendikbud akan menyuntikkan dana untuk riset terapan produk-produk yang sudah siap,” papar Emil.  Salah satu program universitas di Jatim yang telah berlangsung adalah pembuatan ventilator karya kolaborasi Universitas Airlangga dan ITS. Ke depan, Pemprov Jatim akan membantu universitas untuk menemukan keunggulannya masing-masing.  ”Nantinya kampus di Jatim memiliki keunggulan masing-masing. Unesa dengan sport science, ITS dengan AI, UPN di bidang teknologi. Di semua lini kita punya keberpihakan kepada inovasi daerah,” tutur Emil.  Sementara itu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim menegaskan, Kemendikbud siap untuk membiayai program universitas. ”Kami siap memberi dana program,” tegas Nadiem.  Nadiem mengapresiasi berbagai program yang telah dilakukan PTN dan PTS di Indonesia. Dia meminta perguruan tinggi untuk berani berubah. ”Mahasiswa harus berani untuk turun ke lapangan. 2 semester belajar di luar prodi, 3 semester di luar kampus,” ucap Nadiem.  Berdasar data Nadiem, Jatim memiliki partisipasi mahasiswa terbesar dalam program MBKM. Program-program MBKM yang dilakukan perguruan tinggi di Jatim mayoritas di bidang inovasi dan research.  ”Saya lihat data Jatim, partisipasi mahasiswa besar. Saya ingin lihat Jatim jadi pionir dalam menciptakan program. Jangan nunggu pemerintah. Harus buat program,” ujar Nadiem.

Hanya 30 Persen Lulusan SMA/SMK yang Lanjut Kuliah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/uivaksin.png" alt="Kuliah umum hukum kesehatan bertajuk Antisipasi Vaksin Covid-19 dan Pemenuhan Hak Masyarakat Terhadap Akses Kesehatan yang digelar Center for Health Law and Policy Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI). Humas UI/Antara" width="100%">
<figcaption>Kuliah umum hukum kesehatan bertajuk Antisipasi Vaksin Covid-19 dan Pemenuhan Hak Masyarakat Terhadap Akses Kesehatan yang digelar Center for Health Law and Policy Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI). Humas UI/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) memastikan bahwa Kampus Merdeka Merdeka Belajar sebagai transformasi pendidikan akan tetap dikedepankan di 2021. Hal itu disampaikan Dirjen Dikti Nizam.  ’’Saya berharap mahasiswa kita lulus sebagai sarjana-sarjana unggul yang siap masuk dunia kerja dan menciptakan lapangan kerja. Berbagai program kewirausahaan kita dorong, baik selama pandemi maupun ke depannya. Kami juga menggiatkan program pertukaran mahasiswa antar perguruan tinggi yang harus kita perluas jangkauan dan pesertanya,’’ terangnya dalam keterangan tertulis, Jumat (25/12).  Ia juga menekankan pentingnya program-program micro-credentials, di mana mahasiswa dapat berusaha mendapatkan kompetensi-kompetensi tambahan yang sangat diperlukan di era revolusi industri 4.0. Mulai dari artificial intelligence, machine learning, UI-UX, deep learning, serta program-program perencanaan dan pengembangan aplikasi-aplikasi digital lainnya.  ’’Tahun depan, kita harap ada 10 ribu mahasiswa akan mendapat micro-credentials yang sangat dibutuhkan di abad 21, melalui berbagai kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi kelas dunia, industri, dan lembaga-lembaga bertaraf internasional lainnya. Dengan cara ini, SDM Unggul Indonesia Maju benar-benar bisa kita hasilkan dari perguruan tinggi,’’ ujarnya.  Ditjen Dikti juga mengemas berbagai program untuk para dosen, di mana dosen dapat magang di industri maupun lembaga riset dan mitra-mitra perguruan tinggi di dalam dan luar negeri. Pihaknya juga telah meluncurkan program pendanaan berbasis sinergi antara perguruan tinggi dengan dunia industri.  Melalui matching fund atau pendanaan dana pendamping bagi industri yang akan memanfaatkan inovasi dari perguruan tinggi. Ini kita dorong supaya perguruan tinggi bisa mewarnai kemajuan industri kita serta mendorong pengembangan dan pemanfaatan teknologi di masyarakat. Kita siapkan Rp 250 miliar untuk tahun 2021,” jelasnya.  Matching fund, lanjut Nizam, juga dapat diikuti seluruh insan pendidikan tinggi, baik dosen dan mahasiswa melalui platform Kedaireka. Selain itu, melalui Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM), di mana perguruan tinggi didorong untuk bertransformasi menjadi lebih agile dan adaptif terhadap perubahan.  ’’Berorientasi pada masa depan dengan berbagai program studi yang bermitra erat dengan perusahaan kelas dunia dan mitra perguruan tinggi kelas dunia. Kita lihat, tahun 2020 perguruan tinggi nasional peringkatnya terus naik di pemeringkatan internasional. Walau peringkat bukan tujuan, tetapi pengakuan internasional juga penting untuk kemajuan perguruan tinggi dan membangun optimisme, supaya kita makin semangat meningkatkan mutu terbaik bagi mahasiswa dan masyarakat,’’ kata Nizam.  Adapun Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) akan digelar tahun depan dengan dana Rp 500 miliar, untuk mendorong program studi-program studi (prodi-prodi) menjadi prodi-prodi 4.0 yang lebih adaptif dan sinergis dengan kebutuhan dunia kerja. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=3CsppHzVMWo

Ditjen Dikti Ungkap Proyeksi Kinerja pada 2021