<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/01/WhatsApp-Image-2023-07-01-at-180720-1748145780.jpeg" alt="Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad (kiri) dalam diskusi publik tentang kinerja Satgas BLBI yang diadakan Indonesian Journalist of Law di Jakarta, Sabtu (1/7)." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad (kiri) dalam diskusi publik tentang kinerja Satgas BLBI yang diadakan Indonesian Journalist of Law di Jakarta, Sabtu (1/7).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) kerja lebih efektif lagi. Satgas itu diminta untuk mengoptimalkan penagihan kepada obligor nakal. Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad menilai Satgas BLBI bertindak standar ganda dalam menangani obligor nakal. Dia menyoroti sikap Satgas BLBI terhadap pemilik Bank Tamara, yaitu Lidia Muchtar dan Atang Latief. Kedua orang itu merupakan penerima bantuan likuidasi BI sekitar 25 tahun lalu. Hingga kini keduanyabelum memenuhi kewajibannya kepada negara. &ldquo;Kepada orang yang tidak menerima BLBI, Satgas justru tegas. Tapi, kepada pemilik Bank Tamara yakni Lidia Muchtar dan Atang Latief tindakan Satgas tidak terukur, padahal mereka terima BLBI,&rdquo; tutur Kamrussamad dalam sebuah diskusi publik tentang kinerja Satgas BLBI yang diadakan Indonesian Journalist of Law di Jakarta, Sabtu (1/7). Di samping itu, sambung politikus Partai Gerindra tersebut, kinerja Satgas BLBI selama masa kerjanya tidak efektif. Dalam laporan Satgas BLBI ke Komisi XI DPR, kewajiban obligor yang berhasil ditagih hanya sekitar Rp 30,65 triliun hingga akhir Mei lalu. Realisasi tersebut setara dengan sekitar 27,75 persen dari target Rp 110,45 triliun. Oleh karena itu, Kamrussamad mendorong Satgas BLBI di sisa waktu masa kerjanya untuk segera bergerak cepat melakukan tindakan tegas. Di antaranya menyita aset-aset para obligor yang memenuhi kewajibannya kepada negara. Tindakan tegas lainnya, kepada para obligor nakal itu yakni dengan menghentikan pelayanan negara kepada tiga turunan dari penerima langsung BLBI. &ldquo;Anak, cucu, hingga cicit dari penerima BLBI, lihat dokumennya. Mereka kan punya NPWP, NIK dan dokumen lainnya lalu diumumkan ke publik agar mereka punya good will untuk membayar kewajiban," ujar Kamrussamad. Peneliti ekonomi dari Indef Nailul Huda menambahkan, berdasarkan hitungannya, ada sekitar Rp 81,6 triliun yang belum tertagih. Hal itu berdampak kepada ekonomi (PDB) yang hilang sekitar Rp 125 triliun. Masih merujuk catatan Huda, pendapatan masyarakat juga hilang sekitar Rp 124 triliun dan penerimaan pajak tidak langsung hilang sekitar Rp 340 miliar serta tenaga kerja tidak terserap 1,37 juta jiwa. &ldquo;Sementara dari tunggakan Bank Tamara yang belum disetorkan, dampak ekonominya (PDB) hilang sebesar Rp 594,9 miliar, pendapatan masyarakat Rp 531 miliar, penerimaan pajak tidak langsung Rp 1,4 miliar dan tenaga kerja tidak terserap sekitar 5.820 jiwa,&rdquo; kata Huda. Sementara itu pada Selasa (6/6) lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Satgas BLBI telah berhasil mengamankan aset dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dengan jumlah aset seluas 3.980,62 hektar dan estimasi nilai sebesar Rp 30,659 triliun hingga 30 Mei 2023. Ani--begitu Sri Mulyani disapa mengatakan, total aset BLBI yang harus dikejar negara sebesar Rp 110,45 triliun. Menkeu meminta Satgas BLBI untuk terus menagih seluruh utang atau setidaknya mencapai target 50 persen sebelum berakhirnya masa tugas Satgas BLBI pada Desember 2023. "Sebelum penutupan BLBI ini kalau bisa masih bisa digas. Biasanya menjelang finish itu gasnya lebih kencang. Jadi mohon Pak Mahfud supaya tetap nyabetin ini semua satgasnya supaya tetap bisa mendapatkan," ujar Ani dalam acara Serah Terima Aset Eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia di Gedung Djuanda Kemenkeu, Jakarta pada Selasa (6/6).

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) kerja lebih efektif lagi.

Satgas BLBI Didorong Lebih Tegas Tagih Kewajiban Obligor Nakal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Rapat-Paripurna-DPRD-DKI-Jakarta-Pemberhentian-Anies-Riza-Patria-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria usai menghadiri rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Selasa (13/9/2022). DPRD DKI Jakarta mengumumkan pengusulan berakhirnya masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta wak" width="100%">
<figcaption>Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria usai menghadiri rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Selasa (13/9/2022). DPRD DKI Jakarta mengumumkan pengusulan berakhirnya masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta wak</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Anggota DPR RI Kamrussamad mengingatkan penjabat Gubernur DKI Jakarta untuk fokus menyelesaikan program Anies Baswedan sebagai gubernur sebelumnya.  "Tantangan utama dari pergantian pejabat, yakni yang baik bisa dilanjutkan, apa yang belum selesai harus dioptimalkan," kata Kamrussamad dalam keterangannya, Jumat (16/9), menjelang penetapan penjabat Gubernur DKI Jakarta.  Ia menjelaskan catatannya saat mengunjungi konstituen di daerah pemilihan di Jakarta, di mana pekerjaan rumah itu dari Anies yang perlu diselesaikan. "Kalau tidak dioptimalkan, warga Jakarta juga yang akan menjadi korban," ujarnya.  Ia mencontohkan, sejumlah program yang perlu diselesaikan, di antaranya rumah uang muka (DP) 0 rupiah. Dari target 250.000 unit hunian rumah yang direncanakan Anies, baru meresmikan 1.348 unit di penghujung masa jabatannya ini.  Selain itu, terkait lapangan kerja, pada tahun 2017 Anies berjanji akan membuka 200 ribu lapangan kerja baru, membangun dan mengaktifkan 44 pos pengembangan kewirausahaaan warga untuk menghasilkan 200 ribu pewirausaha baru selama lima tahun. "Apakah ini sudah tercapai. Padahal, isu utama masyarakat Jakarta salah satunya adalah lapangan kerja," katanya menegaskan.  Kemudian, program pengendalian banjir dan pemberdayaan ekonomi UMKM. Ia berharap penjabat gubernur nantinya fokus menyelesaikan program sebelumnya sehingga ada keberlanjutan pembangunan di Jakarta.  Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta menyerahkan tiga nama yang diusulkan menjadi calon penjabat gubernur DKI menggantikan Anies Baswedan yang akan mengakhiri masa tugas pada 16 Oktober 2022 ke Kementerian Dalam Negeri.  "Saya menyerahkan berkas yang kemarin sudah saya bahas tiga nama itu, hari ini sudah diterima," kata Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi di Gedung Kemendagri di Jakarta, Rabu. Tiga nama usulan calon penjabat gubernur DKI itu dibawa langsung Prasetio dan diterima Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro.  Adapun tiga nama usulan calon penjabat gubernur DKI dari DPRD DKI itu, yakni Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali, dan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar Baharuddin. (*)

Anggota DPR Ingatkan Pejabat Gubernur DKI Selesaikan Program Anies

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Aplikasi-My-Pertamina-untuk-Pebelian-Pertalite-Dan-Solar_Salman-Toyibi-2-1.jpg" alt="Warga mengisi bensin di salah satu SPBU di kawasan, Kuningan, Jakarta, Selasa, (28/6/2022). PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga berencana mengatur pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Penugasan (JBKP) seperti P" width="100%">
<figcaption>Warga mengisi bensin di salah satu SPBU di kawasan, Kuningan, Jakarta, Selasa, (28/6/2022). PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga berencana mengatur pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Penugasan (JBKP) seperti P</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menyarankan pemerintah untuk tidak terburu-buru menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Dia menyebutkan tiga alasan untuk tidak menaikkan harga BBM.  Menurut politikus Partai Gerindra itu, kebijakan tersebut perlu dilihat secara mendalam dari aspek keuangan negara, sebab menyangkut alokasi APBN untuk subsidi energi sebesar Rp 502 triliun, yaitu subsidi BBM, listrik, dan elpiji 3 kilogram. "Itu Rp 502 triliun, yang terserap pada Juni 2022 baru Rp 74,5 triliun. Artinya, alokasi kita di APBN masih cukup memadai kalau kita lihat dari segi keuangan negara. Bagaimana perkembangan terbaru pada bulan Agustus? Ada tiga yang bisa kita jadikan dasar untuk tidak menaikkan harga BBM," kata Kamrussamad kepada wartawan, Kamis (25/8).  Alasan pertama untuk tidak menaikkan BBM adalah harga minyak dunia sudah turun. Dia mengutarakan, harga minyak mentah dunia saat ini berada di angka USD 94,68 per barel.  Angka tersebut secara tren terus menurun dibandingkan pada harga saat 9 Juni 2022 yang mencapai USD 121,5 per barel. Bahkan pada Agustus 2022 ini, harga minyak dunia tidak pernah menyentuh lebih dari USD 95 per barel.  Alasan kedua, yaitu penerimaan negara meningkat bahkan surplus pada semester pertama. BPS menyebutkan ekonomi Indonesia tumbuh tinggi pada triwulan II 2022 di tengah risiko pelemahan ekonomi global dan tekanan inflasi yang meningkat.  "Perkembangan tersebut tecermin pada pertumbuhan ekonomi triwulan II 2022 yang mencapai 5,44 persen, jauh di atas capaian triwulan sebelumnya 5,01 persen," ujar Kamrussamad.  Alasan ketiga, yaitu konsumsi atau daya beli masyarakat sudah mulai membaik. Kalau daya beli masyarakat ini sudah mulai membaik, kemudian pemerintah menaikkan harga BBM, daya beli bisa kembali drop.  "Kenaikan harga BBM ini bisa memengaruhi inflasi yang cukup tinggi dan laju pertumbuhan kita bisa terjadi stagflasi. Nah, ini yang harus dihitung baik-baik oleh pemerintah," jelas legislator dapil DKI Jakarta III tersebut.  Karena itu, ia berharap para menteri, selain Menteri Keuangan, harus membaca kembali data realisasi APBN 2022 sebelum berkomentar mewacanakan rencana kenaikan BBM, khususnya alokasi subsidi energi. "Menurut saya tidak cukup alasan untuk menaikkan harga BBM untuk saat ini," tandas Kamrussamad.

Legislator Gerindra Minta Harga Pertalite Tak Dinaikkan, ini Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Aplikasi-My-Pertamina-untuk-Pebelian-Pertalite-Dan-Solar_Salman-Toyibi-7-1.jpg" alt="Warga dibantu petugas melakukan pengisian bahan bakar jenis Pertalite di salah satu SPBU di kawasan, Kuningan, Jakarta, Selasa, (28/6/2022). PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga berencana mengatur pembelian Jenis Bahan Bak" width="100%">
<figcaption>Warga dibantu petugas melakukan pengisian bahan bakar jenis Pertalite di salah satu SPBU di kawasan, Kuningan, Jakarta, Selasa, (28/6/2022). PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga berencana mengatur pembelian Jenis Bahan Bak</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Anggota DPR RI Kamrussamad mempertanyakan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi saat harga minyak dunia sedang turun.  Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (24/8), Kamrussamad menjelaskan dalam sepekan terakhir, minyak mentah berjangka Brent menetap di level 96,72 dolar AS per barel, naik 13 sen. Sementara West Texas Intermediate AS berakhir 27 sen lebih tinggi pada level 90,77 dolar AS per barel. "Dua hal itu menunjukkan minyak dunia mengalami penurunan 1,5 persen pada pekan ini," kata anggota Komisi XI DPR RI.  Di sisi lain kata dia, APBN Perubahan 2022 telah mengubah asumsi "Indonesian Crude Price (ICP)". Di mana sebelumnya 63 dolar AS per barel menjadi 100 dolar AS per barel. Perubahan itu diikuti dengan peningkatan alokasi APBN untuk subsidi BBM.  "Di tengah harga minyak dunia yang sedang turun di bawah 100 dolar AS per barel, padahal asumsi ICP dalam APBN di angka 100 dolar AS per barel adalah hal yang sangat aneh, kalau pemerintah berencana menaikkan harga BBM subsidi," kata anggota Fraksi Gerindra itu.  Kamrussamad mengingatkan pemerintah untuk tidak gegabah mewacanakan rencana kenaikan BBM bersubsidi tersebut. Dia menegaskan APBN 2022 masih memiliki alokasi yang memadai untuk menanggung biaya subsidi BBM. "Opsi penaikan harga BBM subsidi bukanlah pilihan yang tepat saat ini," ujarnya.  Menurut dia, dasar rencana kenaikan itu karena membengkaknya beban subsidi BBM dari APBN hingga Rp 502 triliun karena APBN 2022 memang didesain sebagai penyangga bagi perekonomian masyarakat.  "Yang perlu dicatat, dari angka Rp 502 triliun itu yang dialokasikan sebagai subsidi energi sebesar Rp 208 triliun. Dan dari pagu subsidi BBM Rp 208 triliun pada 2022 belum semuanya terpakai," ungkapnya. (*)

Anggota DPR: Kenapa Harga BBM Naik saat Harga Minyak Dunia Turun?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/WhatsApp-Image-2021-05-27-at-13.38.05.jpeg" alt="Pengurusa Kadin Kamrussamad. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pengurusa Kadin Kamrussamad. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota DPR RI Kamrussamad mendesak Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menghapus <a href="https://www.jawapos.com/tag/ramadan/">saham</a> Gojek Tokopedia (GoTo) dari pasar modal karena berpotensi merugikan keuangan negara.  "Kejanggalan IPO GoTo terlihat dari adanya aktivitas pergerakan saham yang di luar kebiasaan (unusual market activity/UMA)," katanya di Jakarta, Senin (23/5).  Dia menjelaskan dalam beberapa hari terakhir, telah terjadi UMA pada<a href="https://www.jawapos.com/tag/ramadan/"> saham</a> GoTo. Sebab, sejak IPO 11 April lalu yang dibuka pada harga Rp400 per lembar, dalam hanya 18 hari perdagangan turun lebih dari 50 persen.  Dia menegaskan Telkomsel sebagai anak dari perusahaan BUMN yang menjadi salah satu pemodal GoTo, mencatatkan kerugian dalam laporan keuangan-nya. Berdasarkan laporan keuangan Telkom Maret 2022, tercantum keterangan adanya kerugian Rp881 miliar pada investasi Telkomsel di GoTo. "Kerugian ini patut dipertanyakan," katanya menegaskan.  Anggota Komisi XI itu menduga penurunan harga saham itu sengaja menggunakan uang BUMN Telkomsel untuk membeli saham GoTo. Setelah transaksi tersebut, harga saham GoTo di-downgrade ke titik terendah, agar pemilik saham minoritas menjadi mayoritas melalui mekanisme pasar sekunder maupun privet placement.  Menurut politisi Gerindra itu, proses pencatatan GoTo tidak transparan dan diragukan akuntabilitasnya, kental dengan konflik kepentingan. "Terdapat konflik kepentingan dimana komisaris Tokopedia yang juga merupakan Komisaris Telkomsel," katanya menegaskan.  Dia mengingatkan praktik bisnis yang syarat konflik kepentingan seperti itu, sangat potensial bisa merugikan keuangan BUMN dan publik sebagai investor retail. Sehingga, sampai dengan semuanya jelas, sebaiknya BEI me-delisting GoTo hingga semua kalkulasi aspek fundamentalnya jelas dan transparan.  Sementara itu, Chief of Corporate Affairs GoTo Nila Marita menegaskan naik turunnya harga saham perusahaan merupakan suatu hal yang normal di pasar modal negara mana pun. Hal itu digerakkan oleh mekanisme pasar atau penawaran dan permintaan dari investor di pasar. Manajemen GoTo selalu berfokus pada peningkatan kinerja perusahaan untuk dapat semakin bertumbuh secara berkelanjutan.  "Fokus GoTo adalah selalu untuk mendorong kemajuan melalui pertumbuhan bisnis berkelanjutan yang memberikan manfaat maksimal jangka panjang kepada seluruh pihak dalam ekosistem kami," katanya yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin malam.  Lanjut dia, dalam menjalankan bisnis dan investasi, GoTo senantiasa mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejak awal, GoTo secara konsisten menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) pada setiap aspek bisnis dan kegiatan operasional.  Praktik GCG tersebut merupakan aspek kunci dalam memelihara kepercayaan seluruh pemangku kepentingan kepada perusahaan. "Banyaknya investor berskala global yang berinvestasi di GoTo semakin mempertegas penerapan standar praktik GCG yang sangat tinggi dalam bisnis kami," jelasnya. (*)

Anggota DPR Sebut Saham Gojek Tokopedia Berpotensi Rugikan Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Penyekatan-PPKM-Darurat-Jakarta-Dery-Ridwansah-8-1.jpg" alt="Kemacetan lalu lintas kendaraan menuju underpass Mampang, Jakarta, Kamis (15/7/2021). Personel gabungan Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, dan Pemprov DKI menambah titik penyekatan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Ibu Kota" width="100%">
<figcaption>Kemacetan lalu lintas kendaraan menuju underpass Mampang, Jakarta, Kamis (15/7/2021). Personel gabungan Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, dan Pemprov DKI menambah titik penyekatan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Ibu Kota</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah menetapkan Nusantara sebagai nama ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur. Ke depannya, nasib daerah khusus ibu kota (DKI) Jakarta diharapkan mulai dipersiapkan sebagai daerah pusat bisnis.  Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad mengatakan, setelah UU IKN disahkan, pemerintah agar lebih serius menyiapkan DKI Jakarta sebagai daerah khusus ekonomi, pusat bisnis, dan keuangan.  "Jakarta merupakan sejarah terbentuknya republik ini. Sang proklamator Soekarno-Hatta memproklamirkan Republik ini di tanah Jakarta. Tujuh presiden RI dilantik dan disumpah di Jakarta," ujar Kamrussamad kepadaa JawaPos.com, Rabu (19/1).  Menurut politikus Partai Gerindra itu, untuk mewujudkan DKI Jakarta sebagai pusat bisnis dan ekonomi tidak begitu berat. Pasalnya DKI Jakarta sudah memiliki infrasktur ekonomi dan keuangan yang memadai. Ditambah pula jumlah penduduknya 10,96 juta Penduduk jiwa.  "Tentu warga Jakarta mengharapkan kehidupan yang lebih baik," imbuh legislator asal Dapil DKI Jakarta III itu.  Kamrussamad menyebut, penduduk asli Jakarta sejak zaman Sunda kelapa, Batavia, Djayakarta, serta kaum urban, mereka sudah tinggal puluhan tahun di ibu kota. Selama ini ekonomi berjalan dengan baik. Pasalnya ada beragam dukungan infrastrutkur. Mulai dari bandara, stasiun, dan terminal. "Mereka khawatir jika ibu kota negara pindah, apakah semua itu masih akan ramai dikunjungi?" ungkapnya menirukan kegelisahan warga.  Dia berharap pemerintah benar-benar memberikan status kekhususan untuk Jakarta, pasca penetapan IKN Nusantara.

IKN Nusantara Ditetapkan, Persiapkan DKI Jakarta Jadi Pusat Bisnis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Penyekatan-PPKM-Darurat-Jakarta-Dery-Ridwansah-6-1.jpg" alt="Petugas gabuungan saat memeriksa kendairaan bermotor yang hendak melintas menuju underpass Mampang, Jakarta, Kamis (15/7/2021). Personel gabungan Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, dan Pemprov DKI menambah titik penyekatan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiat" width="100%">
<figcaption>Petugas gabuungan saat memeriksa kendairaan bermotor yang hendak melintas menuju underpass Mampang, Jakarta, Kamis (15/7/2021). Personel gabungan Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, dan Pemprov DKI menambah titik penyekatan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota DPR RI Kamrussamad meminta pemerintah untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat hingga 17 Agustus 2021.  "Kami memberikan dorongan agar pemerintah melanjutkan dan memperluas PPKM darurat sampai 17 Agustus 2021," kata Kamrussamad dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (18/7) dilansir dari Antara.  Politisi itu memberikan catatan agar saat peringatan hari kemerdekaan ke-76 tahun RI, angka vaksinasi dapat mencapai 70 persen. Selain itu, tingkat ketersediaan tempat tidur atau BOR kembali ke angka 70 persen serta layanan medis pasien isolasi mandiri dapat mencapai 70 persen dengan bantuan paket obat gratis dan sembako.  "Jika PPKM darurat tidak diperpanjang, kondisi itu sangat berbahaya dan berpotensi meningkatkan angka kematian, karena tidak terjangkau layanan medis," kata Kamrussamad menegaskan.  Wakil rakyat asal DKI Jakarta itu menjelaskan, kondisi saat ini dimana 30 persen masyarakat Indonesia mengikuti program vaksinasi. Kemudian tingkat hunian rumah sakit rujukan mencapai 120 persen hingga antrean di rumah sakit darurat Covid-19.  "Jutaan warga masih melakukan isolasi mandiri dan belum terjangkau layanan media," ujar Kamrussamad.  Anggota Komisi XI itu meminta perpanjangan PPKM darurat harus diikuti dengan kebijakan fiskal untuk bantuan tunai bagi pedagang pasar, warung makan, kedai kopi, tukang tambal ban motor, bengkel tradisional hingga buruh dan pekerja harian lepas.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/15/07/2021/ppkm-darurat-bakal-diperpanjang-besok-keputusannya/">PPKM Darurat Bakal Diperpanjang? Besok Keputusannya</a> <div class="single-meta"> <div class="row gap-10 align-items-center"> <div class="col-auto"> <div class="category">Kamrussamad juga mengapresiasi dukungan percepatan vaksinasi yang digerakkan oleh Polri, TNI hingga BIN, untuk menjamin dan melindungi masyarakat dari penyebaran COVID-19.</div> </div> </div> </div>

Anggota DPR Ini Minta PPKM Darurat Diperpanjang Hingga 17 Agustus 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/WhatsApp-Image-2021-05-27-at-13.38.05.jpeg" alt="Pengurusa Kadin Kamrussamad. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pengurusa Kadin Kamrussamad. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota DPR RI Kamrussamad meminta pemerintah untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat hingga 17 Agustus 2021.  "Kami memberikan dorongan agar pemerintah melanjutkan dan memperluas PPKM darurat sampai 17 Agustus 2021," kata Kamrussamad dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (18/7).  Politisi Partai Gerindra itu memberikan catatan agar saat peringatan hari kemerdekaan ke 76 tahun RI, angka vaksinasi dapat mencapai 70 persen. Selain itu, tingkat ketersediaan tempat tidur atau BOR kembali ke angka 70 persen serta layanan medis pasien isolasi mandiri dapat mencapai 70 persen dengan bantuan paket obat gratis dan sembako.  "Jika PPKM Darurat tidak diperpanjang, kondisi itu sangat berbahaya dan berpotensi meningkatkan angka kematian, karena tidak terjangkau layanan medis," kata Kamrussamad.  Wakil rakyat asal DKI Jakarta itu menjelaskan, kondisi saat ini dimana 30 persen masyarakat Indonesia mengikuti program vaksinasi. Kemudian tingkat hunian rumah sakit rujukan mencapai 120 persen hingga antrean di rumah sakit darurat Covid-19. "Jutaan warga masih melakukan isolasi mandiri dan belum terjangkau layanan media," ujar Kamrussamad.  Anggota Komisi XI itu meminta perpanjangan PPKM Darurat harus diikuti dengan kebijakan fiskal untuk bantuan tunai bagi pedagang pasar, warung makan, kedai kopi, tukang tambal ban motor, bengkel tradisional hingga buruh dan pekerja harian lepas.  Kamrussamad juga mengapresiasi dukungan percepatan vaksinasi yang digerakkan oleh Polri, TNI hingga BIN, untuk menjamin dan melindungi masyarakat dari penyebaran Covid-19. (*)

Politisi Gerindra Minta PPKM Diperpanjang, Diikuti Kebijakan Fiskal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Layanan-mobil-vaksin-COVID-19-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Warga melakukan Vaksinasi Covid 19 di mobil vaksin keliling, Kawasan Kebagusan, Jakarta, Jumat (9/7/2021). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan 16 mobil vaksin COVID-19 keliling guna mempercepat pencapaian target vaksinasi COVID-19 di Ibu Kota untu" width="100%">
<figcaption>Warga melakukan Vaksinasi Covid 19 di mobil vaksin keliling, Kawasan Kebagusan, Jakarta, Jumat (9/7/2021). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan 16 mobil vaksin COVID-19 keliling guna mempercepat pencapaian target vaksinasi COVID-19 di Ibu Kota untu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Program Vaksin Gotong Royong Individu atau vaksinasi berbayar sudah mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Salah satu yang menerapkannya adalah Kimia Farma.  Mengenai hal itu, Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad pun mempertanyakan hal tersebut. Khususnya kepada penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola Kementerian Keuangan (Kemenkeu).  "Kita akan mempertanyakan ke Menteri Keuangan tentang Penggunaan APBN 2021 senilai Rp 97 triliun untuk kesehatan termasuk membeli vaksin," jelas dia, Minggu (11/7).  Dia juga mempertanyakan apakah ini cara pemerintah untuk melakukan penghematan pada biaya kesehatan atau untuk menekan rakyat. Pasalnya, keputusan tersebut sangat berbanding terbalik dengan upaya percepatan vaksinasi gratis di seluruh pelosok negeri.  "Apakah ini keputusan terbaru untuk menghemat biaya kesehatan atau untuk meningkatkan penerimaan rakyat di atas penderitaan rakyat. Apakah hal ini pantas?," tanya dia.  Kamrussamad pun mengingatkan bahwa konstitusi UUD 1945 adalah mewajibkan untuk melindungi segenap rakyatnya. Bukan malah menyengsarakan rakyatnya sendiri.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/22/06/2021/vaksinasi-gotong-royong-ditarget-mulai-awal-juli/">Vaksinasi Gotong Royong Ditarget Mulai Awal Juli</a>  Sebagai informasi, PT Kimia Farma Tbk membuka layanan vaksinasi berbayar mulai besok yang berada di sejumlah klinik, yakni dari KF Pulo Gadung, KF Senen dan KF Blok M (Jakarta), KF Supratman (Bandung), KF Citarum (Semarang), KF Sukoharjo (Solo), KF Sedati (Surabaya) dan KF Batubulan (Bali).

Vaksinasi Berbayar, Kamrussamad: Meningkatkan Penderitaan Rakyat!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/wisata-bali-1.jpg" alt="BERKURANG: Angka kunjungan wisatawan ke Bali awal tahun ini berkurang setelah penerbangan dari dan ke Tiongkok dihentikan. (SAHRUL YUNIZAR/JAWA POS)a" width="100%">
<figcaption>BERKURANG: Angka kunjungan wisatawan ke Bali awal tahun ini berkurang setelah penerbangan dari dan ke Tiongkok dihentikan. (SAHRUL YUNIZAR/JAWA POS)a</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengurus Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kamrussamad menyesalkan pembatalan musyawarah nasional (munas) di Bali pada 2-4 Juni 2021. Menurut dia dibatalkannya Munas Kadin di Bali mencederai semangat pemulihan ekonomi nasional (PEN), khususnya di sektor pariwisata.  Dia menyebut pembatalan Kadin di Bali tanpa alasan yang jelas. Padahal sebelumnya ditunjuknya Bali sebagai lokasi Munas juga berdasar petunjuk Presiden Jokowi.  "Perlu Penjelasan, karena penentuan Bali dan tanggal 2-4 Juni itu adalah petunjuk Presiden sesuai paparan Rosan (Ketua Kadin) pada rapat Dewan Pengurus Lengkap (DPL) pada April 2021 lalu. Kenapa dunia usaha dipermainkan di saat ekonomi masih sulit ini," ujar kata Kamrussamad dalam keterangannya kepada JawaPos.com, Kamis (27/5).  Sebelum adanya kabar pembatalan Munas Kadin di Bali, Kamrussamad menyebut, UMKM, dunia usaha yang terlibat dalam event tersebut sudah bersiap. Mereka di antaranya pelaku usaha perhotelan, industri, transportasi, dan kuliner.  Pelaku usaha itu tentu sudah menyiapkan material untuk menyambut gelaran Munas Kadin. "Dengan kenyataan seperti ini pastilah mereka kecewa," tandas Kamrussamad.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/WhatsApp-Image-2021-05-27-at-13.38.05-750x494.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Pengurusa Kadin Kamrussamad. (Istimewa)  Menurut dia, sejatinya Kadin tidak perlu membatalkan Munas di Bali. Sebab Provinsi Bali, khususnya Nusa Dua adalah kawasan zona hijau untuk covid-19. Dari segi ekonomi, Bali dan Nusa Tenggara (Nusra) pada Q1/2020 berada pada garis minus 5,06 persen dan Q1/2021 minus 5,19 persen.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/10/05/2021/kadin-sulsel-solid-dukung-anindya-bakrie-tarung-di-munas-bali/">Kadin Sulsel Solid Dukung Anindya Bakrie Tarung di Munas Bali</a>  "Perlu keberpihakan pemerintahan dan dunia usaha lainnya untuk menyelamatkan Bali agar ekonominya bisa reborn."

Pengurus Kadin Sesalkan Pembatalan Munas di Bali

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kamrussamad

Berita Terkini