<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/19/IMG_20250919_165612-3871063691.jpg" alt="Wakapolda Jateng Brigjen Pol. Latif Usman. (I.C. Senjaya/Antara)" width="100%">
<figcaption>Wakapolda Jateng Brigjen Pol. Latif Usman. (I.C. Senjaya/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Polda Jawa Tengah menetapkan 118 orang sebagai tersangka dalam demonstrasi anarkistis di wilayah Jateng pada akhir Agustus 2025. Total terdapat 2.263 orang yang diamankan saat aksi di berbagai daerah di Provinsi Jateng yang berakhir rusuh. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol. Latif Usman mengatakan, dari jumlah tersebut, 1.391 orang di antaranya masih anak-anak atau di bawah umur. Dia juga menyampaikan keprihatinannya atas pelaku kerusuhan yang sebagian masih di bawah umur. &rdquo;Dari jumlah itu kemudian 118 orang diproses hukum dan ditetapkan sebagai tersangka yang terdiri dari 62 dewasa dan 56 anak-anak,&rdquo; kata Latif Usman seperti dilansir dari Antara. Dia menuturkan 72 tersangka sudah ditahan, sedangkan 46 tersangka lainnya tidak ditahan. Penanganan aksi rusuh tersebut dilakukan Direkrorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah dan 15 Polres jajaran. Para tersangka yang diproses hukum tersebut merupakan perusuh. &rdquo;Yang diamankan ini perusuh, bukan pengunjuk rasa,&rdquo; tambah Latif Usman. Sementara itu, Polrestabes Semarang menangkap lima perusuh yang diduga melakukan pembakaran sejumlah kendaraan bermotor di halaman belakang Kantor Gubernur Jawa Tengah. Mereka juga merusak pos pelayanan kepolisian di kawasan Simpanglima Semarang saat demo rusuh 29 Agustus 2025 lalu. Kapolrestabes Semarang Kombespol. M. Syahduddi mengatakan, para pelaku ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka setelah serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan barang bukti. Polisi menetapkan dua tersangka pembakaran sejumlah kendaraan di halaman belakang Kantor Gubernur Jawa Tengah, yakni ZIM, 18, warga Semarang Selatan; dan IRD, 17, warga Semarang Timur. &rdquo;Satu pelaku tercatat sebagai pelajar yang masih di bawah umur,&rdquo; terang Syahduddi. Tiga pelaku perusakan pos pelayanan kepolisian di kawasan Simpanglima Semarang masing-masing RRR, 38, dan AV, 21, masing-masing warga Candisari, Kota Semarang, serta ARM, 17, warga Semarang Barat. Satu pelaku perusakan pos polisi tersebut merupakan pelajar yang masih di bawah umur. Dia menuturkan, saat pelaksanaan pengamanan aksi di depan Mapolda Jawa Tengah pada 29 Agustus 2025, petugas mendorong massa hingga akhirnya terbagi menjadi tiga kelompok. &rdquo;Satu kelompok mengarah ke jalan menuju kampus Undip Semarang, satu kelompok ke sekitaran Taman Indonesia Kaya, serta satu kelompok lainnya ke sekitaran Simpanglima Semarang,&rdquo; papar Syahduddi. Dia menjelaskan, petugas mengidentifikasi para pelaku berdasarkan keterangan saksi serta rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. &rdquo;Masih ada pelaku lain yang sebenarnya sudah teridentifikasi, namun penyidik masih membutuhkan bukti yang kuat,&rdquo; tambah Syahduddi. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 187 KUHP tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum atau pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Polisi juga kembali menangkap dua pelaku pelemparan bom molotov saat demonstrasi berakhir rusuh di depan Mapolda Jawa Tengah di Semarang pada 29 Agustus 2025. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah Kombespol Dwi Subagio mengatakan, dua pelaku ditangkap dan ditetapkan berdasar serangkaian penyelidikan serta pengumpulan bukti. Kedua tersangka masing-masing ABP, 21, dan RP, 24, masing-masing warga Tembalang, Kota Semarang. &rdquo;Kedua tersangka ini sengaja mempersiapkan bom molotov sejak dari rumah sebelum berangka menuju lokasi demo,&rdquo; kata Dwi Subagio. Menurut dia, ABP disebut sebagai pelaku yang memiliki ide untuk membuat bom molotov saat demo di depan Mapolda Jawa Tengah. Pelaku membuat bom molotov dengan cara belajar dari media sosial. Tersangka ABP, lanjut Dwi Subagio, juga memprovokasi anak-anak di bawah umur untuk ikut dalam aksi di depan Mapolda Jawa Tengah dengan menggunakan media sosial. Sebelumnya, Polda Jawa Tengah juga telah menetapkan satu tersangka pelaku pelemparan bom molotov terhadap petugas pada demo 29 Agustus 2025 itu. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 187 KUHP tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum atau pasal 212 dan 214 KUHP tentang melawan petugas. Selain mengungkap para perusuh saat aksi pada 29 Agustus 2025, lanjut Dwi, penyidik juga menelusuri akun media sosial yang diduga digunakan untuk memprovokasi sehingga terjadi aksi rusuh saat demo di depan Mapolda Jawa Tengah itu.

Polda Jawa Tengah menetapkan 118 orang sebagai tersangka dalam demonstrasi anarkistis di wilayah Jateng pada akhir Agustus 2025

Polisi Tetapkan 118 Tersangka Demo Rusuh, Tangkap Perusuh di Kantor Gubernur dan Dua Pelempar Bom Molotov di Depan Mapolda Jateng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/29/IMG_20250728_230728-937217597.jpg" alt="Ilustrasi wisatawan berjalan di kawasan Malioboro, Jogjakarta. (Andreas Fitri Atmoko/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi wisatawan berjalan di kawasan Malioboro, Jogjakarta. (Andreas Fitri Atmoko/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Resor Kota (Polresta) Jogjakarta selidiki dugaan praktik parkir liar dengan tarif Rp 50 ribu di area depan gerbang selatan Kantor Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta, kawasan Malioboro, Kota Jogjakarta. &rdquo;Kita lakukan penyelidikan, ini masih kita lidik kebenarannya,&rdquo; kata Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polresta Jogjakarta Kompol Probo Satrio seperti dilansir dari Antara. Penyelidikan itu dilakukan setelah viral unggahan di media sosial Instagram yang memperlihatkan foto sobekan kertas parkir bertuliskan tangan Parkir Malioboro Rp 50.000 disertai tanda tangan tanpa identitas resmi. Dalam unggahan akun @wisatamalioboro itu, pengunggah turut membagikan foto lokasi kejadian serta sosok yang diduga juru parkir berpakaian gelap dengan wajah disensor. &rdquo;Halo min, barangkali bisa diinfo emang bener parkir depan Kantor Gubernur ditarik 50 ribu dengan alasan pakai hiace? Saya wisatawan sering ke Jogja baru ini kena ginian,&rdquo; tulis akun tersebut dalam unggahan yang dilihat pada Senin (28/7). Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogjakarta Agus Arif Nugroho menyatakan, telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Dia juga menegaskan bahwa karcis yang diperlihatkan sebagaimana unggahan tersebut tidak sah. &rdquo;Prinsip dari tanda bukti yang diunggah tidak ada legalitas,&rdquo; ujar Agus Arif Nugroho. Kepala Bidang Perparkiran Dishub Kota Jogjakarta Imanudin Aziz juga menegaskan, lokasi kejadian bukan merupakan titik parkir resmi yang dikelola pemerintah sehingga tergolong parkir liar. Terkait sanksi terhadap pihak yang terlibat, Dishub masih menunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian &rdquo;Parkir tidak berizin atau liar. Nunggu informasi dari reskrim saja,&rdquo; kata Imanudin Aziz.

Polresta Jogjakarta selidiki dugaan praktik parkir liar dengan tarif Rp 50 ribu di kawasan Malioboro Kota Jogjakarta

Polisi Selidiki Dugaan Parkir Liar Rp 50 Ribu di Kawasan Malioboro

Kantor Gubernur

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kantor Gubernur

Berita Terkini

Polisi Tetapkan 118 Tersangka Demo Rusuh, Tangkap Perusuh di Kantor Gubernur dan Dua Pelempar Bom Molotov di Depan Mapolda Jateng

Polisi Selidiki Dugaan Parkir Liar Rp 50 Ribu di Kawasan Malioboro

Download Aplikasi JawaPos.com