<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/06/hj-2936856175.jpg" alt="ILUSTRASI: Ibadah haji. (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Ibadah haji. (JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur (Jatim) menyiapkan ratusan cadangan calon jemaah haji (CJH) untuk mengantisipasi kekurangan CJH asal Jawa Timur yang tertunda maupun gagal berangkat karena beberapa sebab, seperti sakit, hamil, meninggal dunia, hingga halangan lainnya. Kabid Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU), Abdul Haris mengatakan bahwa ada sebanyak 900 CJH yang telah dipersiapkan untuk mengatasi kekurangan porsi. &ldquo;Dari total kouta 37.271 jemaah asal Jawa Timur, kami ada 900 cadangan yang siap diberangkatkan sewaktu-waktu untuk mengantisipasi adanya kendala jemaah yang tidak bisa berangkat haji,&rdquo; terang Haris pada Minggu (5/5), seperti yang dikutip dari Radar Surabaya. Kendala yang dihadapi oleh CJH adalah ketika hendak berangkat ke&nbsp;Embarkasi Surabaya maupun di embarkasi, dan saat hendak berangkat ke Tanah Suci, sehingga hal-hal tersebut diantisipasi untuk mengisi kursi kosong. &ldquo;Ya jemaah haji ketika masuk di Embarkasi Surabaya kan kembali dicek lagi kondisi kesehatannya agar bisa laik terbang. Hal ini dilakukan melalui pemeriksaan ketiga. Biasanya ada kendala entah itu sakit, hamil dan sebagainya. Jadi kita antisipasi,&rdquo; jelasnya. Haris optimis bahwa sebanyak 37.271 CJH bisa berangkat ke Tanah Suci tanpa adanya kendala. Selain itu, dia juga mengaku jika dari pemeriksaan kesehatan jemaah haji tahap satu dan dua dalam kondisi sehat. Bahkan saat manasik sangat jarang yang menggunakan kursi roda. &ldquo;Ketika saya melihat saat manasik di daerah, jemaah haji semangat semua. Bahkan sedikit yang menggunakan kursi roda,&rdquo; ujarnya. Untuk visa haji, saat ini sudah hampir tuntas. Kanwil Kemenag Provinsi Jatim sudah melakukan request visa 100 persen dan masih menunggu proses penerbitan saja. &ldquo;Kita termasuk terbanyak dalam penyelesaian visa. Yang sudah kita ajukan (request) sudah 100 persen. Meski dalam perjalanannya ada ratusan yang tertolak karena ada perbedaan nama. Tapi kita sudah perbaiki semua. Dan tersisa 4 paspor yang masih kita ajukan kembali karena adanya perbedaan nama. Tapi per kemarin sudah clear dan kita ajukan visanya,&rdquo; ungkap Haris.

Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur menyiapkan ratusan cadangan calon jemaah haji (CJH) untuk mengantisipasi kekurangan CJH asal Jawa Timur.

Kemenag Jatim Siapkan Ini sebagai Antisipasi Kurangnya Calon Jemaah Haji karena Gagal Berangkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2022-08-13-at-15.40.44.jpeg" alt="Jamaah haji Kloter 1 asal Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Kota Palembang, Senin (1/8). M. Riezko Bima Elko/Antara" width="100%">
<figcaption>Jamaah haji Kloter 1 asal Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Kota Palembang, Senin (1/8). M. Riezko Bima Elko/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan mencatat calon jamaah haji tahun ini yang terkonfirmasi batal berangkat ke Tanah Suci ada sebanyak 370 orang per Februari 2023.  ”Ada 370 orang batal rencana perjalanan hajinya,” kata Humas Kemenag Sumsel Qudus seperti dilansir dari Antara di Palembang.  Menurut dia, berdasar laporan yang dihimpun pada sistem informasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Sumsel, sebagian besar disebabkan calon jamaah haji wafat atau meninggal dunia.  ”Sebagian besar calon jamaah haji itu (yang batal) berasal dari Kota Palembang,” terang Qudus, didampingi Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Sumsel Armet Dachil.  Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Seksi Haji Kemenag Kota Palembang Hermansyah mengatakan, per Februari 2023 terdata cukup banyak calon jamaah haji yang membatalkan porsi hajinya. Kendati demikian dipastikan pembatalan perjalanan haji tersebut bukan karena adanya kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).  BPIH tahun 2023 ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp90 juta dengan rincian Bipih sebesar Rp49,8 juta atau 55, 3 persen dari total BPIH dan nilai manfaat sebesar 40,2 Juta atau 44,7 persen.  ”Bukan batal karena naiknya BPIH. Rata-rata pembatalan karena meninggal dan alasan lain,” tutur Hermansyah.  Dia menyebutkan, bagi para calon jamaah haji yang meninggal dunia tersebut sebagaimana ketentuannya dapat digantikan ahli waris. Di mana, orang yang akan menggantikan tersebut dapat melanjutkan uang tabungan yang sudah disetorkan calon jamaah haji sebelumnya.  ”Ada belasan orang yang digantikan ahli waris. Tapi kalau tidak ada pengganti yang meninggal dunia itu uangnya dikembalikan,” ucap Hermansyah.  Berdasar data Kementerian Agama, total kuota haji Indonesia pada tahun ini sebanyak 221.000 orang yang terdiri atas 203.320 jamaah haji reguler ditambah 17.680 jamaah haji khusus, serta 4.200 untuk petugas haji.  Jumlah kuota haji tahun ini juga meningkat dibanding total kuota pada tahun sebelumnya 100.051 jamaah. Kementerian Agama juga masih berharap mendapat tambahan kuota haji tahun ini.

Kanwil Kemenag Sebut 370 Warga Sumsel Batal Berangkat Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/1656313913683.jpg" alt="Ilustrasi ibadah haji. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ibadah haji. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Jawa Barat mengoptimalkan sosialisasi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2023 kepada stakeholder terkait. Salah satunya dengan kemenag kota dan kabupaten serta pengurus Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) se-Provinsi Jabar.  ”Sosialisasi dengan peserta sekitar 1.000 orang itu dilaksanakan melalui hybrid. Sosialisasi dilakukan untuk memberi pemahaman kepada stakeholder,” kata Kepala Kanwil Kemenag Jawa Barat Ajam Mustajam seperti dilansir dari Antara.  Ajam mengatakan, penetapan BPIH yang sudah disepakati kemenag dengan DPR adalah untuk keadilan dan berkesinambungan. Baik bagi calon jamaah haji yang berangkat tahun ini atau waiting list yang jumlahnya mencapai lebih 5 juta orang.  Ajam berharap, masyarakat khususnya calon jamaah haji bisa menerima keputusan soal BPIH. ”Intinya, biaya haji tahun ini ada penyesuaian, karena dilihat dari berbagai faktor,” ujar Ajam Mustajam.  Dia menambahkan, penyesuaian biaya perjalanan ibadah haji terjadi karena perubahan skema persentase komponen BPIH dan nilai manfaat. Pemerintah mengajukan skema yang lebih berkeadilan dengan komposisi BPIH dan nilai manfaat.  ”Hal itu dilakukan untuk menjaga agar nilai manfaat yang menjadi hak seluruh jamaah haji Indonesia, termasuk yang masih mengantre keberangkatan, tidak tergerus habis,” papar Ajam Mustajam.  Ajam mengatakan, nilai manfaat bersumber dari hasil pengelolaan dana haji yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Oleh karena itu, nilai manfaat adalah hak seluruh jamaah haji Indonesia, termasuk lebih dari 5 juta yang masih menunggu antrean berangkat.  Saat disinggung soal kemungkinan adanya calon jamaah haji batal berangkat karena BPIH tahun ini naik, Ajam mengatakan, dalam setiap tahun, calon jamaah haji ada saja yang gagal berangkat dengan berbagai alasan.  ”Tapi untuk alasan enggak bisa melunasi BPIH nyaris tidak ada. Yang gagal berangkat itu karena meninggal, sakit. Bagi mereka yang gagal berangkat bisa digantikan muhrim, ahli waris, atau keluarganya. Dengan syarat dan ketentuan yang berlaku,” tutur Ajam.  Pihaknya mengimbau bagi calon jamaah haji yang akan berangkat tahun ini hendaknya harus sudah melakukan sejumlah persiapan. Di antaranya jaga kesehatan, melakukan manasik haji, dan menyiapkan biaya untuk pelunasan biaya haji.  Terkait calon jamaah haji yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci dari Bandara Kertajati, Ajam mengatakan, tahun ini bandara yang berlokasi di Majalengka tersebut aman digunakan untuk memberangkatkan calon jamaah haji asal Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning).  ”Insya Allah, tahun ini harus jadi. Karena asrama haji Indramayu juga sudah ready. Bisa menampung untuk dua kloter,” kata Ajam.  Selain itu, lanjut dia, pembangunannya asrama haji di Kabupaten Indramayu sudah selesai hanya tinggal infrastruktur penunjang, seperti masjid, jalan, dan taman.

Kemenag Jabar Kebut Sosialisasi Biaya Penyelenggaraan Haji 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG_20221205_182514.jpg" alt="Kepala Kanwil Kemenag Kalsel Muhammad Tambrin. Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Kanwil Kemenag Kalsel Muhammad Tambrin. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan, belum ada keputusan resmi terkait kuota haji 2023.  ”Belum ada keputusan resmi. Namun masih perkiraan kuota haji 2023 akan penuh,” kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Tambrin seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin.  Menurut dia, selama belum ada surat resmi dari Dirjen PHU terkait kuota haji penuh tersebut, apakah kembali seperti pada 2019. Sebelum terjadi pandemi Covid-19 untuk kuota haji nasional sebanyak 221.000 orang. Dengan rincian kuota haji reguler sebanyak 204.000 orang dan kuota haji khusus 17.000 orang.  Namun pada 2022, setelah Arab Saudi kembali membuka penerimaan ibadah haji karena pandemi Covid-19 mulai mereda, kuota haji nasional sebanyak 100.051 orang. Dengan rincian sebanyak 7.226 kuota haji khusus dan 92.825 kuota haji reguler.  Dia menjelaskan, pada haji 2022, kuota haji Kalsel sebanyak 1.743 orang. Sedangkan pada 2019 sebanyak 3.818 orang.  ”Harapan kita kembali ke kuota 2019, pemerintah pusat melalui Pak Menteri Agama terus berkoordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi untuk setidaknya mengembalikan ke kuota penuh tersebut,” tutur Tambrin.  Terkait biaya haji 2023, Tambrin menyatakan, itu kewenangan dalam rapat persetujuan DPR melalui Komisi 8 dengan Menteri Agama.  ”Jadi kalau ada kabar-kabar biaya haji sudah ditetapkan hingga Rp 80 juta atau berapa pada 2023, itu berita tidak benar,” tegas Tambrin.

Kemenag Kalsel Sebut Belum Ada Keputusan Resmi Kuota Haji 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG_20220612_192849.jpg" alt="Kepala Kanwil Kemenag Kalsel HM Tambrin. Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Kanwil Kemenag Kalsel HM Tambrin. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan, ada tiga calon haji kelompok terbang 1 ditunda keberangkatannya karena sakit.  ”Ini dari rekomendasi dokter setempat,” ujar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Tambrin seperti dilansir dari Antara di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Minggu (12/6).  Menurut dia, tiga calon haji yang harus ditunda berangkatnya itu dari Kabupaten Banjar dua orang dan Kabupaten Tanah Bumbu satu orang. ”Insya Allah kalau ada rekomendasi terbaru pada 21 Juni di kloter terakhir bisa diberangkatkan,” ujar Tambrin.  Menurut dia, dengan tiga calon haji yang ditunda berangkatnya pada malam ini (12/6), sekitar pukul 23.40 wita dari Bandara Internasional Syamsuddin Noor, Kloter 1 berjumlah 357 orang termasuk petugas haji. Jamaah calon haji (JCH) kloter 1 Kalsel itu asal Kabupaten Balangan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Tanah Bumbu.  Dari Tabalong sebanyak 258 orang, Balangan 82 orang, Kabupaten Banjar 14 orang (ditunda berangkat 2 orang), dan Tanah Bumbu 1 orang (ditunda berangkat). JCH kloter 1 Kalsel sudah berada di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin pada Sabtu (11/6) malam.  ”Saat ini, JCH sedang bersiap-siap mengikuti kegiatan jelang keberangkatan,” ujar Muhammad Tambrin.  Embarkasi Banjarmasin, lanjut dia, akan menerbangkan sebanyak 7 kloter. Yakni 5 kloter dari Kalsel dengan kuota haji sebanyak 1.743 orang. Sementara itu, 2 kloter dari Kalimantan Tengah dengan kuota haji sebanyak 739 orang.  Untuk pemondokan di Arab Saudi jamaah haji dari Embarkasi Banjarmasin berdasar sistem zonasi penempatan di Makkah 2022 di wilayah Jarwal.

Kemenag Kalsel Catat Tiga Calon Haji Ditunda Berangkat karena Sakit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/jamaah-dan-petugas-tphd-yang-sudah-berhaji-kena-biaya-visa-rp-7-juta_m_.jpg" alt="Ilustrasi Haji: Sebanyak 75 CJH 2019 telah melunasi BPIH. (Kokoh Praba/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Haji: Sebanyak 75 CJH 2019 telah melunasi BPIH. (Kokoh Praba/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan, kelompok terbang (kloter) haji Provinsi Kalsel mulai diberangkatkan pada 12 Juni.  Menurut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Tambrin, pada 4 Juni 2022 keberangkatan perdana haji di Indonesia ke tanah suci. Gelombang pertama keberangkatan haji nasional tahun ini ke Madinah.  ”Untuk Embarkasi Banjarmasin kloter pertama pada 12 Juni, masuk gelombang pertama keberangkatan haji nasional ke Madinah,” papar Muhammad Tambrin.  Embarkasi Banjarmasin dari Bandara Internasional Syamsuddin Noor Banjarmasin akan memberangkatkan 7 kloter. Yakni 5 kloter jamaah dari Kalimantan Selatan dan 2 kloter dari Kalimantan Tengah.  ”Dari 12 Juni itu mulai berangkat, seterusnya menunggu jadwal lagi,” tutur Tambrin.  Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag jumlah jamaah haji dalam 1 kloter Embarkasi Banjarmasin terdiri atas 360 orang calon jamaah haji (CJH). CJH tersebut terdiri tas 356 orang CJH dan empat orang petugas kloter. Yakni, satu orang ketua kloter, satu orang pembimbing ibadah, dan dua petugas kesehatan.  Sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 405 Tahun 2022 tentang Penetapan Kuota Haji Indonesia Tahun 2022, Kalsel mendapatkan kuota 1.743 orang dan Kalteng 739 orang. Total haji Kalsel dan Kalteng sebanyak 2.482 orang. Adapun ongkos haji pada 2022 di Embarkasi Banjarmasin Kalsel Rp 41.235.290.  Menurut Tambrin, hari ini (13/5) Kementerian Agama dan PT Garuda Indonesia menandatangani perjanjian pengangkutan udara jamaah haji reguler 1443 H/2022 M. Perjanjian ditandatangani Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief dan Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra.  Kedua belah pihak sepakat terkait pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji Indonesia dari sembilan embarkasi. Yakni Aceh, Medan, Padang, sebagian Jakarta-Pondok Gede, Solo, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Lombok.

Kemenag Sebut Kloter Pertama Haji Kalsel Berangkat 12 Juni

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/jamaah-dan-petugas-tphd-yang-sudah-berhaji-kena-biaya-visa-rp-7-juta_m_.jpg" alt="Ilustrasi Haji: Sebanyak 75 CJH 2019 telah melunasi BPIH. (Kokoh Praba/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Haji: Sebanyak 75 CJH 2019 telah melunasi BPIH. (Kokoh Praba/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan, pelunasan biaya haji atau biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) tahun ini hanya dilaksanakan dalam satu tahap. ”Pelunasan biaya ibadah haji 2022 mulai 9 hingga 20 Mei, satu tahap ini saja,” ujar Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Tambrin seperti dilansir dari Antara di Gedung Jabal Rahmah Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Selasa (10/5). Menurut dia, biaya ibadah haji reguler tahun ini untuk Embarkasi Banjarmasin ditetapkan sebesar Rp 41.235.290. Kalsel mendapat kuota haji sebanyak 1.743 orang. Dia meminta kepada para petugas yang memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya para calon jamaah haji agar berhati-hati dalam memberikan penjelasan terkait kebijakan tentang pelunasan biaya ibadah haji. Sebab, pelunasan biaya ibadah haji tahun ini, sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. ”Sistem pelunasan, biaya, dan waktu pelaksanaannya berbeda. Bagi jamaah haji yang tidak mengambil dana pelunasan, jamaah haji tidak lagi membayar satu rupiah pun, cukup melaporkan diri ke BPS tempat menyetor uang semula dengan memperlihatkan lembar bukti setoran lunas BPIH 2020,” jelas Muhammad Tambrin. Selanjutnya petugas bank melakukan konfirmasi ke sistem aplikasi, jamaah sudah bisa mendapatkan bukti setoran lunas sebagai bukti kalau yang bersangkutan akan berangkat pada tahun ini. Semua biaya perjalanan diambilkan dari nilai manfaat tabungan jamaah haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). ”Untuk persyaratan pelunasan tahun ini pun demikian, jamaah haji cukup memperlihatkan lembar bukti setoran lunas BPIH tahun 2020 atau setoran awal atau surat pendaftaran haji (SPH). Jamaah haji tidak perlu membawa pasfoto maupun materai dan tidak perlu tanda tangan,” ujar Muhammad Tambrin. Untuk memberikan kemudahan kepada jamaah haji yang akan melakukan pelunasan BPIH, kementerian kesehatan tidak mempersyaratkan istitho’ah (kemampuan melaksanakan ibadah haji secara fisik, mental, dan perbekalan) sebagai persyaratan untuk pelunasan. ”Tapi kalau untuk layak atau tidak layaknya diberangkatkan memang ada persyaratan tersendiri sesuai dengan aturan kesehatan,” tutur Tambrin.

Kemenag Kalsel Sebut Pelunasan Biaya Haji 2022 Hanya Satu Tahap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Kabid-HU-Kemenag-H-Solihin.jpg" alt="Kepala Bidang Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Agama Wilayah Sulawesi Selatan H Solihin. Suriani Mappong/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Bidang Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Agama Wilayah Sulawesi Selatan H Solihin. Suriani Mappong/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bidang Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Agama Wilayah Sulawesi Selatan menyatakan, Kemenag Sulsel sudah membuka Asrama Haji Sudiang untuk jamaah calon haji (JCH) pada 3 Juni.  ”Jamaah masuk asrama haji 3 dan 4 Juni sudah ke Madinah untuk gelombang pertama,” kata Kepala Bidang Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Agama Wilayah Sulawesi Selatan Solihin seperti dilansir dari Antara di Makassar.  Untuk menyambut para JCH Embarkasi Makassar yang meliputi provinsi di kawasan timur Indonesia yakni empat provinsi di Sulawesi minus Manado, dua provinsi di Pulau Maluku dan dua provinsi di Papua, Kemenag Sulsel sudah mempersiapkan fasilitas bagi jamaah. Mengenai jumlah kuota untuk Sulsel, kata Solihin, karena masih dianggap pandemi Covid-19, hanya mendapat kuota sekitar 45 persen dibandingkan dalam kondisi normal.  ”Sulsel hanya mendapat kuota sekitar 3.320 orang jamaah. Padahal dalam kondisi normal biasanya memperoleh kuota sekitar 6 ribu lebih bahkan 8 ribuan jamaah,” terang Solihin.  Sementara itu, daftar tunggu di Sulsel saat ini mencapai 238.960 jamaah. ”Kalau daftar haji hari ini di Bantaeng misalnya, 45 tahun ke depan baru berangkat,” tutur Solihin.  Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah mengeluarkan dan menandatangani ketetapan kuota haji 1443 Hijriah/2022 Masehi. Ketetapan melalui Surat Keputusan Menteri Agama KMA Nomor 405 Tahun 2022 tentang Kuota Haji Indonesia secara nasional tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi sebanyak 100.051, terdiri atas 92.825 kuota haji reguler dan 7.226 kuota haji khusus.

Kemenag Sulsel Sebut Jamaah Calon Haji Masuk Asrama 3 Juni

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/IMG_20220501_101930.jpg" alt="Ilustrasi pelaksanaan Salat Idul Adha di Bantul, DI Jogjakarta. Andreas Fitri Atmoko/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelaksanaan Salat Idul Adha di Bantul, DI Jogjakarta. Andreas Fitri Atmoko/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Jogjakarta mengimbau materi khotbah Salat Idul Fitri 1443 Hijriah tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis.  ”Terkait isi khotbah untuk tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis dan terhindar dari hal yang menyebabkan masyarakat tidak harmonis,” kata Kepala Kanwil Kemenag DIJ Masmin Afif seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta, Minggu (1/5).  Menurut dia, imbauan itu menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Menteri Agama Nomor 08/2022 dan hasil rapat pimpinan yang dilaksanakan pada 26 April 2022.  Potensi pemanfaatan mimbar khotbah Idul Fitri untuk kepentingan politik, menurut Masmin Afif, perlu diantisipasi bersama menjelang momentum Pemilu 2024. ”Mari kita sikapi bersama agar suasana Idul Fitri ini tidak diwarnai kepentingan-kepentingan sesaat dan kepentingan personal,” ujar Masmin.  Masmin berharap para penceramah dapat memilih materi khotbah lain yang justru mampu memperkuat solidaritas. Sebab, masih banyak masyarakat terdampak pandemi Covid-19 yang terpuruk secara ekonomi.  Melalui khotbah tersebut, dia berharap masyarakat dapat tergugah untuk membantu sesama yang membutuhkan. ”Serta mengajak mensyukuri Idul Fitri dengan terus membangkitkan puji syukur dengan membaca takbir, tahmid, dan tahlil di tempat-tempat ibadah,” ujar Masmin Afif.  Selain itu, Masmin meminta dalam setiap lokasi pelaksanaan Salat Idul Fitri, harus dipastikan terdapat penanggung jawab atau panitia yang mampu mengawal berlangsungnya kegiatan. ”Juga menerapkan disiplin protokol kesehatan secara ketat,” ucap Masmin Afif.

Kemenag DIJ Imbau Khotbah Idul Fitri Tak Digunakan Kepentingan Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Pemantauan-Hilal-Awal-Syawal-1443-H-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Petugas melakukan pemantauan hilal (ru" width="100%">
<figcaption>Petugas melakukan pemantauan hilal (ru</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan hilal penanda datangnya 1 Syawal 1443 Hijriah telah terlihat di daerah itu. Dan telah memenuhi kriteria untuk menentukan Hari Raya Idul Fitri tahun ini.  Hal itu setelah Kanwil Kemenag Sulteng dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Kelas I Palu melakukan pemantauan hilal di Menara Ruqyahtul Hisab Desa Marana, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Minggu (1/5).  Kepala Tata Usaha Kanwil Kemenag Sulteng Ma'sum Rumi mengatakan, hasil ruqyatul hisab menunjukkan permukaan hilal terlihat sebesar 0,24 persen dari total ke seluruh permukaan hilal.  ”Hilal yang kelihatan itu kecil sekali seperti hanya seutas benang saja dari total keseluruhan dan itu bisa dikatakan tidak terlihat, tapi itu sudah memenuhi kriteria,” kata Ma’sum Rumi seperti dilansir dari Antara, Minggu (1/5).  Dia menjelaskan, hasil pemantauan serta perhitungan BMKG Stasiun Geofisika Palu, diketahui proses terpantau hilal terbilang singkat. Tinggi hilal mencapai empat derajat 38 menit 33 detik dengan usia 13 jam. Sedangkan elongasi hilal tercatat lima derajat 32 menit, dan fraksi iluminasi atau proses tersinari hilal dari total keseluruhan permukaan hanya 0,25 persen.  ”Dan nanti hasil ini segera akan kami laporkan langsung ke Kementerian Agama RI, untuk dijadikan sebagai bahan sidang isbat di Jakarta,” terang Ma’sum Rumi.  Kemenag Sulteng mengimbau masyarakat senantiasa menunggu keputusan pemerintah melalui Kementerian Agama RI dalam sidang isbat untuk menentukan 1 Syawal 1443 Hijriah.  Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas I Palu Sujabar mengatakan, pemantauan hilal di wilayah Sulawesi Tengah terbilang mudah karena kondisi cuaca yang mendukung. ”Hari ini (1/5) cuacanya sangat cerah dan sudah memudahkan kita dalam melakukan pemantauan,” ujar Sujabar.  Dia memerinci posisi hilal saat konjungsi atau terbenam matahari terlihat di ketinggian 18 derajat dengan waktu 18.06 wita, sedangkan bulan terbenam pada pukul 18.22 wita.  ”Tapi sesungguhnya yang tersinari badan bulan itu sudah tertutup dalam waktu 10 menit garis horizontal, jadi sudah tidak kelihatan atau cukup sulit teramati secara menyeluruh permukaan bulan, karena cahayanya kalah dengan cahaya matahari,” tutur Sujabar.  Pemantauan yang dilakukan BMKG Stasiun Geofisika Palu dengan menggunakan teropong astronomis. ”Sudah cukup canggih alat kita ini, jadi secara otomatis teropong itu sudah mengikuti arah matahari dengan sendiri tanpa kita gerakan lagi,” terang Sujabar.

Kemenag Sulteng Sebut Hilal 1 Syawal Terlihat-Memenuhi Kriteria

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kanwil kemenag

Berita Terkini