<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/02/IMG-20251102-WA0006-1945123035.jpg" alt="Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Iman Sukri. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Iman Sukri. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Beredar kabar terjadi dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap Anak Buah Kapal (ABK) perikanan. Lapiran dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia menyebut praktik ini diduga melibatkan dua kapal perikanan, yakni KM Mitra Usaha Semesta (KM MUS) dan Run Zeng 03.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Iman Sukri meminta informasi ini segera ditindaklanjuti oleh Komnas HAM dan Polri. Negara harus hadir melindungi warganya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kasus ini sangat memprihatinkan karena terdapat indikasi kuat terjadinya perbudakan modern di laut, yang menimpa pekerja Indonesia di sektor perikanan. Negara tidak boleh diam melihat rakyatnya dieksploitasi di wilayah kerja yang mestinya dilindungi oleh hukum nasional,&rdquo; kata Iman di Jakarta, Minggu (2/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini menilai, persoalan tersebut biasa muncul karena proses rekrutmen ABK yang tidak transparan. Selain itu, kontrak kerja dibuat secara tidak adil, sehingga para pekerja terjebak dalam pekerjaan itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/016779365/bbpom-dan-polda-metro-jaya-bongkar-jaringan-obat-ilegal-di-jakarta-barat-total-nilai-rp-27-miliar">BBPOM dan Polda Metro Jaya Bongkar Jaringan Obat Ilegal di Jakarta Barat Total Nilai Rp 2,7 Miliar</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Belum lagi adanya pemotongan gaji secara sepihak, sehingga para ABK tidak menerima upah layak dan akhirnya terjebak dalam siklus utang. Jadi menurut saya ini sudah mengarah pada praktik perdagangan orang, karena pekerja diperlakukan tidak manusiawi dan kehilangan kebebasannya,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Legislator PKB itu meminta Polri dan Komnas HAM bergerak cepat. Proses hukum harus dilakukan secara tegas bila ditemukan pelanggaran pidana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Negara tidak boleh membiarkan laut menjadi ruang tanpa hukum. Jika kita abai, maka praktik perdagangan manusia akan terus hidup di industri perikanan,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Iman juga menyoroti perlunya pembenahan sistemik. Ia mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperketat pengawasan terhadap mekanisme penempatan awak kapal perikanan (AKP) dan memastikan kontrak kerja berjalan adil serta transparan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perlindungan terhadap pekerja perikanan bukan hanya soal kesejahteraan, tetapi juga soal kemanusiaan dan kedaulatan hukum bangsa," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia&nbsp;mendatangi Kantor Komnas HAM di Jakarta. Mereka mengadukan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang libatkan dua kapal perikanan, KM. Mitra Usaha Semesta (MUS) dan Run Zheng 03.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Legal Officer DFW Indonesia Siti Wahyatun mengatakan, langkah ke Komnas HAM ditempuh karena belum ada hasil dalam proses penyidikan Polri. Kasus ini juga telah dilimpahkan Bareskrim Polri ke Polda Maluku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami menilai bahwa tidak ada keseriusan negara dalam memberantas TPPO, khususnya dalam sektor perikanan. Termasuk untuk melindungi pekerjanya dari eksploitasi,&rdquo; pungkasnya.</div>

Iman Sukri meminta informasi TPPO ini segera ditindaklanjuti oleh Komnas HAM dan Polri. Negara harus hadir melindungi warganya.

Diduga Ada TPPO di Kapal Ikan, Anggota DPR Iman Sukri Minta Polri dan Komnas HAM Segera Turun Tangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/17/perikanan-indonesia-1790323674.jpg" alt="Direktur Utama PT Perikanan Indonesia, Sigit Muhartono saat ditemui usai penandatanganan kerja sama dengan tiga perusahaan di Jakarta, Senin (17/2). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PT Perikanan Indonesia, Sigit Muhartono saat ditemui usai penandatanganan kerja sama dengan tiga perusahaan di Jakarta, Senin (17/2). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - PT Perikanan Indonesia member of ID FOOD secara resmi menggandeng tiga perusahaan lokal dan internasional untuk melakukan sejumlah inovasi dalam rangka mendukung ketahanan pangan di dalam negeri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini sebagaimana ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) Signing Ceremony PT Perikanan Indonesia dengan AST Oceanics, PT Nusantara Resour Sinergi (Haitai Solar), dan International Marine Development Investment Co.Ltd, di Jakarta, pada Senin (17/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Utama PT Perikanan Indonesia, Sigit Muhartono mengatakan bersama dengan perusahaan asal Inggris, yakni AST Oceanic, pihaknya akan bekerja sama untuk membuat kapal penangkap ikan yang modern.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Artinya kapal tersebut nanti kita desain dari awal, dari scratch, dari zero, untuk kita desain dengan apa namanya, teknologi yang modern, dimana begitu ikan kita tangkap, langsung naik ke kapal, kita bisa langsung proses di atas kapal," kata Sigit saat ditemui usai penandatanganan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengatakan, peran dari kapal penangkap ikan itu akan menjadi penting lantaran seluruh prosesnya akan dilakukan di sana. Mulai dari penangkapan hingga pengolahan guna memastikan ikan hasil tangkap tersebut tetap fresh sampai ke darat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, tidak menunggu sampai di darat dulu (untuk diolah), karena ikan itu kunci utamanya semakin fresh, semakin nilainya semakin tinggi. Jadi, kapal ini akan didesain secara teknologi akan bisa membuat produk (ikan) kita itu <em>value added</em>-nya tinggi," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Sigit juga menuturkan bahwa kerja sama antara PT Perikanan Indonesia ini merupakan salah satu implementasi dari beberapa poin hasil lawatan bisnis Presiden Prabowo Subianto ke Inggris pada November 2024 lalu. Seperti diketahui, salah satu isu yang dibahas dalam lawatan itu yaitu sektor perikanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam tahap pertama, Sigit mengatakan, pihaknya akan membuat dua buah prototype kapal terlebih dahulu sebelum dilanjutkan dengan total 20 kapal sesuai yang direncanakan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengungkapkan, biaya investasi kapal tersebut lebih kurang USD 2 juta untuk setiap kapal nya. Adapun sumber dananya berasal dari dukungan pembiayaan yang diperoleh dari UK <em>export credit facility</em>.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, dari UK itu kan ada kredit, beberapa negara itu selalu ada kredit ekspor, nah kita dapat <em>support</em> dari UK Credit Export Financing," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, dua kerja sama lainnya dilakukan dengan International Marine Development Investment Co., Ltd untuk mengembangkan dan memodernisasi infrastruktur pelabuhan perikanan Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan kapasitas ekspor perikanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan dengan Nusantara Resour Sinergi (Haitai Solar Group) pihaknya akan merumuskan kerja sama dalam bidang pengembangan energi baru terbarukan guna memenuhi kebutuhan energi di kawasan industri perikanan di Indonesia, khususnya yang dikelola oleh perusahaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kerja sama akan berupa pembangunan infrastruktur energi melalui penyediaan listrik ramah lingkungan bagi kawasan industri perikanan dengan nilai investasi USD 5 juta," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Pihaknya akan membuat dua buah prototype kapal terlebih dahulu sebelum dilanjutkan dengan total 20 kapal sesuai yang direncanakan.

Bangun Kapal Penangkap Ikan hingga Modernisasi Pelabuhan, BUMN Gandeng Tiga Perusahaan Maritim

<div id="m#msg-f:1798280199343462295" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/06/Screenshot_2024-05-06-12-38-47-244_comgoogleandroidgm-edit-1254592405.jpg" alt="Tiga kapal ikan terbakar saat bersandar di Dermaga Barat, Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (5/5) kemarin" width="100%">
<figcaption>Tiga kapal ikan terbakar saat bersandar di Dermaga Barat, Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (5/5) kemarin</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Sebanyak tiga kapal ikan terbakar saat bersandar di Dermaga Barat, Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (5/5) kemarin. Akibatnya, beberapa kendaraan lain ikut terdampak kebakaran tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/014621948/skuad-garuda-muda-tiba-di-paris-jelang-laga-playoff-olimpiade-paris-lawan-guinea">Skuad Garuda Muda Tiba di Paris Jelang Laga Playoff Olimpiade Paris Lawan Guinea</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Seksi Operasi Basarnas DKI Jakarta&nbsp;Agung&nbsp;Priambodo mengatakan, si jago merah melahap tiga kapal ikan itu sekitar pukul 14.00 WIB.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebanyak tiga kapal ikan terbakar saat bersandar," katanya kepada wartawan, Senin (6/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Agung menyebut, tiga kapal ikan yang terbakar itu adalah KM Rejeki Melimpah, KM Hasil Melimpah, dan KM Bahari. Kebakaran berawal dari kapal ikan KM Rejeki Melimpah, kemudian merambat ke dua kapal lain yang tengah bersandar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bertempat di atas kapal KM Rejeki Melimpah 18 yang sandar di Dermaga Barat, Pelabuhan Muara Baru," paparnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Awalnya, ia menerangkan bahwa KM Rejeki Melimpah tengah melalukan bongkar muatan ikan di Pelelangan Intergrasi Terpadu, Dermaga Barat. Di sisi lain, ada juga kegiatan perbaikan frezer di kamar mesin yang dilakukan tiga orang, dua diantaranya montir.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sekira jam 14.30 WIB terjadi ledakan di kamar mesin KM Rejeki Melimpah 18, kemudian muncul api di kamar mesin," jelas Agung.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Api yang membesar dan angin kencang membuat terjadinya perambatan hingga dua kapal lainnya terdampak.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya itu, kebakaran tiga kapal ikan itu juga menyebabkan sebanyak delapan kendaraan roda dua dan satu mobil yang terparkir di pelabuhan terdampak.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/014621935/wajib-coba-4-jenis-olahraga-yang-dapat-membakar-lemak-perut-dengan-cepat">Wajib Coba! 4 Jenis Olahraga yang dapat Membakar Lemak Perut dengan Cepat</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena api terlalu besar dan angin yang kencang hingga membakar 8 motor dan 1 mobil yang parkir di Dermaga Pelabuhan Muara Baru," pungkas Agung. (*)</div> </div> </div> </div> </div>

Sebanyak tiga kapal ikan terbakar saat bersandar di Dermaga Barat, Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (5/5)

Tiga Kapal Kebakaran di Muara Baru, 8 Motor dan 1 Mobil Ikut Terdampak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/09/2732_19733_kapal-ikan-dua.jpg" alt="Salah satu kapal ikan di perairan Indonesia" width="100%">
<figcaption>Salah satu kapal ikan di perairan Indonesia</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Satu keluarga yang tewas melompat dari lantai 22 apartemen di Penjaringan, Jakarta Utara, ternyata dulunya memiliki bisnis kapal ikan. Hal itu disampaikan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Hady Siagian.&nbsp;</p> <div dir="auto">Diketahui bahwa satu keluarga yang melakukan aksi dengan melompat dari apartemen kawasan Penjaringan, Jakarta Utara itu berinisial EA, 51, JW, 13, AIL, dan JL, 16.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dulu yang bersangkutan ini punya kapal ikan. Saya kurang paham pemilik atau apanya," ujarnya kepada wartawan, Selasa (19/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Hady mengatakan bahwa bisnis kapal ikan korban itu kemudian mengalami kerugian dan bangkrut saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi pas covid usahanya ini bangkrut. Di situlah mulai yang bersangkutan ekonominya mulai kacau," ungkapnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait kemudian korban terlilit pinjaman online, ia mengatakan masih belum menyimpulkan ke arah sana karena tak ada bukti yang mumpuni terhadap dugaan korban terlili pinjol.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu belum bisa saya jawab. Pinjolnya pinjol apa. Handphone-nya aja gak bisa dibuka," tandas Hady.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, empat orang yang merupakan satu keluarga melakukan aksi bunuh diri di Apartemen Teluk Intan Tower Topas, Jakarta Utara, Sabtu (9/3). Peristiwa itu tepatnya terjadi di Jalan Infeksi Teluk Intan Rt.012/013, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kapolsek Metro Penjaringan Kompol Agus Ady Wijaya menerangkan, sekeluarga yang melakukan aksi bunuh diri itu berinisial EA, 51, JW, 13, AIL, dan JL, 16. Peristiwa tragis itu disebut terjadi pada pukul 16.40 WIB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut seorang saksi yang merupakan sekuriti di kawasan tersebut, ia mengatakan bahwa dirinya mendengar suara benturan keras saat peristiwa itu terjadi.</div>

Hady mengatakan bahwa bisnis kapal ikan korban itu kemudian mengalami kerugian dan bangkrut saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia.

Satu Keluarga yang Bunuh Diri Lompat dari Apartemen Pernah Punya Bisnis Kapal Ikan Tapi Bangkrut

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/03/kapal-ikan-3746793312.jpg" alt="Salah satu kapal ikan yang ditertibkan KKP." width="100%">
<figcaption>Salah satu kapal ikan yang ditertibkan KKP.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menertibkan tiga kapal ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 714 Perairan Laut Aru Sebelah Barat Kei Besar karena beroperasi tidak sesuai Daerah Penangkapan Ikan (DPI).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Adin Nurawaluddin mengatakan dari hasil pemeriksaan pada saat penghentian kapal oleh Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan Hiu 14, ketiga kapal dengan izin daerah tersebut diduga menangkap ikan di luar zona penangkapannya, yakni di atas 12 mil laut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami langsung tertibkan, sebagai langkah represif KKP atas kelanjutan dari upaya persuasif yang sedang gencar dilakukan," kata Adin dalam keterangan tertulis, Kamis (3/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adin menjelaskan,&nbsp; selain melakukan penertiban kapal perikanan melalui operasi Kapal Pengawas, KKP melalui Ditjen PSDKP telah melakukan pendataan kapal-kapal izin daerah yang diduga kerap beroperasi di atas 12 mil untuk diberikan pemahaman mengenai batas wilayah penangkapan ikan sesuai izinnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perlu diketahui, bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, kapal dengan izin daerah hanya diperbolehkan beroperasi hingga 12 mil laut. Sehingga dalam hal ini, Adin menegaskan bahwa apabila kapal perikanan dengan izin daerah hendak beroperasi di atas 12 mil, wajib mematuhi peraturan perundang-undangan dengan bermigrasi menjadi izin pusat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sejumlah 22 kapal perikanan yang ditangkap Kapal Pengawas telah kami perintahkan untuk migrasi izin. Sosialisasi dan pendekatan secara persuasif kepada nelayan juga kami lakukan agar segera migrasi ke izin pusat," jelas Adin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adin menuturkan bahwa per tanggal 30 Juli 2023, sejumlah 818 kapal perikanan yang tersebar di 14 UPT Ditjen PSDKP telah didorong untuk migrasi perizinannya. Di sisi lain, Adin menyebutkan bahwa terdapat juga pemilik kapal yang secara sukarela mengurus migrasi izin sendiri ke Pangkalan/Stasiun PSDKP. Sehingga, sebanyak 466 kapal perikanan tercatat telah diproses untuk migrasi perizinan berusaha.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.701/MEN-KP/VI/2023 tentang Migrasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan dan Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pengaturan zona penangkapan ikan merupakan hal yang penting untuk dilakukan supaya ikan hasil tangkapan dapat sesuai dengan kuota izin daerah penangkapannya, sehingga aktivitas penangkapan ikan dapat terkendali dan terbebas dari overfishing," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono optimis bahwa kebijakan Penangkapan Ikan Terukur berbasis kuota mampu mencegah terjadinya penangkapan ikan ilegal, tidak diatur, dan tidak terlaporkan (IUU Fishing).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh sebab itu, pihaknya mendorong jajaran Ditjen PSDKP untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap kapal-kapal perikanan yang berpotensi melanggar jalur penangkapan serta DPI guna menyukseskan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur berbasis kuota dan mendukung Tata Kelola Perikanan Nasional yang berkelanjutan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Kami langsung tertibkan, sebagai langkah represif KKP atas kelanjutan dari upaya persuasif yang sedang gencar dilakukan," kata Adin.

Beroperasi Tak Sesuai Daerah Penangkapan, 3 Kapal Ikan di Perairan Laut Aru Ditertibkan KKP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Police-Line-1-Pixabay.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Polres Kepulauan Seribu masih menyelidiki kasus penemuan 5 jenazah di kapal ikan KM Starindo Jaya Maju VI. Para korban ini diduga sudah meninggal selama 12 hari.<br /> <br /> "Ya meninggal 12 hari yang lalu dan mayatnya disimpan di dalam ruang pendingin kapal," kata Kapolres Kepulauan Seribu, AKBP Morry Ermond saat dihubungi, Jumat (18/9).<br /> <br /> Morry mengatakan, nakhoda kapal beserta para Anak Buah Kapal (ABK) memasukan jenazah ke freezer agar tidak membusuk. Sebab, perjalanan pulang dari tengah laut ke darat memakan waktu berhari-hari.<br /> <br /> "Rencananya jasad akan dibawa ke Pelabuhan Muara Baru," jelasnya.<br /> <br /> Sebelumnya, Polres Kepulauan Seribu menemukan 5 orang jenazah di dalam sebuah freezer kapal ikan KM Starindo Jaya Maju VI. Penemuan ini bermula dari patroli yustisi yang dilakukan anggota di perairai Pulau Pari pada Kamis (17/9).<br /> <br /> Kapolres Kepulaun Seribu AKBP Morry Ermond mengatakan, awalnya petugas patroli untuk mencari kapal dengan jumlah ABK yang banyak. Tujuannya untuk melakukan sosialisasi protokol kesehatan. Aparat kemudian melihat KM Starindo yang terlihat memiliki ABK cukup banyak.<br /> <br /> "Kemudian cek manifes dari sana diketahui nakhoda dan ABK mengakui bahwa ada lima ABK nya yang meninggal dunia dan ditaruh dalam freezer. Dari situlah terungkap," kata Morry saat digubungi, Jumat (18/9).<br /> <br /> Berdasarkan pengakuan nakhoda, kelima jenazah ini meninggal karena menenggak minunan keras oplosan. Jenazah kemudian dimasukan ke dalam freezer agar tidak membusuk.

5 Jasad di dalam Freezer Kapal Ikan, Diduga Sudah Tewas 12 Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/POLICE-LINE.jpg" alt="Ilustrasi police line. (Adnan Reza Maulana/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi police line. (Adnan Reza Maulana/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Polres Kepulauan Seribu menemukan 5 orang jenazah di dalam sebuah freezer kapal ikan KM Starindo Jaya Maju VI. Penemuan ini bermula dari patroli yustisi yang dilakukan anggota di perairai Pulau Pari pada Kamis (17/9).<br /> <br /> Kapolres Kepulaun Seribu AKBP Morry Ermond mengatakan, awalnya petugas patroli untuk mencari kapal dengan jumlah ABK yang banyak. Tujuannya untuk melakukan sosialisasi protokol kesehatan. Aparat kemudian melihat KM Starindo yang terlihat memiliki ABK cukup banyak.<br /> <br /> "Kemudian cek manifes dari sana diketahui nakhoda dan ABK mengakui bahwa ada lima ABK nya yang meninggal dunia dan ditaruh dalam freezer. Dari situlah terungkap," kata Morry saat dihubungi, Jumat (18/9).<br /> <br /> Berdasarkan pengakuan nakhoda, kelima jenazah ini meninggal karena menenggak minunan keras oplosan. Jenazah kemudian dimasukan ke dalam freezer agar tidak membusuk.<br /> <br /> "Keterangan awal dari naksoda meninggal karena minum miras oplosan, tapi penyebab kematian akan dipastikan dari hasil otopsi jenazah," ucap Morry.<br /> <br /> Lebih lanjut, Morry menjelaskan, saat didatangi petugas, KM Starindo diketahui hendak kembali ke darat usai mencari ikan selama 2 bulan. Saat disinggung terkait ada atau tidaknya tanda-tanda kekerasan pada jenazah, Morry belum bisa memastikan. Saat ini, jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur untuk diotopsi. "Nanti hadil visum baru kita pastikan (penyebab kematiannya)," pungkasnya.

5 Jenazah Ditemukan di Dalam Freezer Kapal Ikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/beda-pendapat-luhut-dan-susi-bukti-kelemahan-koordinasi_m_180711.jpeg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti" width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti</figcaption>
</figure><p>JawaPos.com - Perdebatan terjadi antara dua menteri di Kabinet Kerja, Menteri Koordinator Bidang Kamaritiman, <a href="https://www.jawapos.com/tag/6048/susi-pudjiastuti" target="_blank">Luhut Binsar Panjaitan </a>menginginkan Menteri Kelautan dan Perikanan <a href="https://www.jawapos.com/tag/6048/susi-pudjiastuti" target="_blank">Susi Pudjiastuti </a>tidak lagi menenggelamkan kapal.</p><br /> <p>Namun Susi tetap akan melakukan kebijakan tersebut. Karena penenggelaman kapal diatur dalam UU Perikanan.</p><br /> <p>Anggota Komisi IV DPR, <a href="https://www.jawapos.com/tag/6048/susi-pudjiastuti" target="_blank">Zainut Tauhid Sa'adi </a>mengeluhkan perdebatan yang dilakukan oleh dua pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu. Pasalnya mereka tidak pantas berdebat di ruang publik.</p><br /> <p>"Itu dapat menimbulkan kegaduhan, juga dapat dinilai sebagai bentuk kelemahan koordinasi antar kementerian, dalam penegakan hukum di Indonesia," ujar Zainut dalam keterangannya kepada <em>JawaPos.com</em>, Kamis (11/1).</p><br /> <p>Sangat tidak elok mempertontonkan perbedaan pandangan kepada publik dalam masalah penegakan hukum. Apalagi subyek hukumnya adalah kapal asing (WNA).</p><br /> <p>"Hal tersebut juga bisa ditafsirkan bahwa pemerintah Indonesia tidak konsisten dalam upaya penegakan hukum," katanya.</p><br /> <p>&lrm;&lrm;Menurut Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini, seharusnya Luhut lebih mengkritisi kebijakan Susi Pudjiastuti yang justru banyak menghambat sektor produksi perikanan.</p><br /> <p>"Karena berbagai peraturan menteri Kelautan dan Perikatan yang selama ini banyak menimbulkan kontroversi," ungkapnya.</p><br /> <p>Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan tidak ada lagi penenggelaman kapal pada 2018, karena pemerintah ingin fokus pada upaya peningkatan produksi perikanan.</p><br /> <p>Ia pun menjelaskan, nantinya kapal-kapal yang melanggar akan disita dan menjadi aset negara. Sehingga bisa digunakan kembali oleh para nelayan.</p><br /> <p>Menurut Luhut, tidak perlunya menenggelamkan kapal merujuk pada &lrm;UU Perikanan Nomor 45 Tahun 2009&lrm; dalam Pasal 76C ayat 5 disebutkan, benda dan atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan yang berupa kapal perikanan, dapat diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan atau koperasi perikanan.</p>

Beda Pendapat Luhut dan Susi, Bukti Kelemahan Koordinasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/8551_26059_SUSI-TERBARU.jpg" alt="Menteri Kelautan Perikanan Susi Pudjiastuti" width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan Perikanan Susi Pudjiastuti</figcaption>
</figure><p style="text-align: justify;">JawaPos.com- Ajal enam kapal asing di perairan Pulau Batam sudah di genggaman Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Ia telah memerintahkan anak buahnya untuk mengeksekusi semuanya.<br /><br /> <br /><br /> &quot;Musnahkan saja pak. Penenggelamannya tidak boleh berlama-lama lagi, tidak boleh sampai berbulan-bulan,&quot; tukas Susi dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta, Selasa (27/10).</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Perintah ini ditujukan Menteri Susi usai mendengar penjelasan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Asep Burhanuddin dalam konferensi pers di Kantor KKP.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">&quot;Pengadilan Negeri Batam telah memberikan penetapan enam kapal di Batam untuk dieksekusi di tingkat penyidikan. Jadi tinggal minta arahan ibu Menteri, untuk segera dilaksanakan secepatnya, karena berkas perkaranya akan dilanjutkan,&quot; kata Asep kepada Menteri Susi<br /><br /> <br /><br /> Selain enam kapal tersebut Menteri nyentrik ini minta agar tiga kapal yang baru ditemukan segera dieksekusi yaitu dua kapal berbendera Filipina dan satu kapal berbendera Malaysia.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">&quot;Secepatnya jangan lama-lama kalau perlu esok sudah ditenggelamkan,&quot; tutupnya. (tny/JPG)</p>

Menteri Susi Segera Eksekusi 6 Kapal di Batam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/8501_26006_susi-baru.jpg" alt="Menteri Kelautan Perikanan Susi Pudjiastuti" width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan Perikanan Susi Pudjiastuti</figcaption>
</figure><p>JawaPos.com- Kementerian Kelautan dan Perikanan sukses menjerat tiga kapal ilegal asal Filipina dan Malaysia. Menteri Susi Pudjiastuti langsung menyuruh tiga kapal milik negara tetangga ditangkap jangan sampai lepas.</p><br /> <br /> <p>&quot;Ini tangkapan baru lagi tanggal 21 dan 23 Oktober oleh Polair,&quot; ucap Menteri Susi dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (27/10).<br /><br /> <br /><br /> Susi menyebutkan dua kapal Filipina ditangkap pada 21 Oktober oleh KRI Sultan Hasanuddin-366 dari Satuan Kapal Eskorta Koarmatim di perairan Laut Sulawesi. Kapal FB Dave ukuran 35 grosstonage (GT), &nbsp;dinakhodai Wilson A Estabor bersama tiga anak buah kapal (ABK) &nbsp;asal Filipina.</p><br /> <br /> <p>Kemudian KM Boko-boko ukuran 30 GT dengan nakhoda Romeo Bari Watro, dan tiga ABK berkewarganegaraan Filipina. &quot;Kedua kapal dikawal ke Lantamal Tarakan untuk proses hukum,&quot;kata Susi.</p><br /> <br /> <p>Sementara itu, kapal berbendera Malaysia ditangkap pada 23 Oktober 2015 oleh Direktorat&lrm; Polisi Perairan Polda Kalimantan Timur, di perairan teritorial Karang Unarang, Indonesia.</p><br /> <br /> <p>Kapal asal Malaysia ini bernama lambung KM Naga Mas/TW.1888/6/6 berukuran 22 GT dan dengan ABK dua orang.<br /><br /> &quot;Kapal ini diduga melakukan penangkapan ikan di WPP-NRI tanpa dokumen yang lengkap yaitu Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI),&quot; imbuhnya.<br /><br /> <br /><br /> Ketiga kapal ini, melanggar aturan penangkapan ikan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia tanpa dilengkapi dokumen resmi dari pemerintah Indonesia.(tny/JPG)</p>

TNI AL Makin Garang, Tangkap 3  Kapal Filipina dan Malaysia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kapal ikan

Berita Terkini