<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/17/FERRY-17-4208063543.jpg" alt="Armada kapal penyeberangan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Armada kapal penyeberangan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Puncak arus mudik libur Natal 2025 terpantau berjalan aman dan terkendali. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mencatat jutaan masyarakat telah bergerak menggunakan transportasi darat, baik untuk pulang kampung maupun berwisata ke berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan data sejak H-7 hingga H+1 Natal (26 Desember 2025), sebanyak 1.519.397 orang memilih menggunakan angkutan bus. Sementara itu, moda transportasi kapal penyeberangan menjadi primadona dengan total 1.731.248 penumpang. "Kami mengevaluasi dan menganalisis bahwa melewati masa arus mudik libur Natal ini pergerakan masyarakat dengan moda darat berjalan aman dan lancar. Hal ini berkat kerja keras dan kolaborasi yang dilakukan antar pemangku kepentingan demi menciptakan libur akhir tahun yang selamat, aman dan nyaman bagi masyarakat," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan di Jakarta, Sabtu (27/12). Lonjakan Penumpang Kapal Penyeberangan Hingga 24% Ada tren menarik pada libur Natal tahun ini. Sektor penyeberangan mengalami lonjakan penumpang yang cukup signifikan, yakni sebesar 24,11% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sebaliknya, pengguna jasa bus justru mengalami sedikit penurunan sebesar 6,48%. Data spesifik pada H+1 Natal menunjukkan antusiasme tinggi masyarakat di pelabuhan. "Pada H+1 libur Natal 2025 diperoleh data sebanyak 188.720 orang yang menggunakan angkutan penyeberangan, meningkat 27,01% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya dan sebanyak 164.164 orang yang berpergian dengan moda bus, menurun 13,53% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya," terang Dirjen Aan. Waspada Cuaca Ekstrem Saat Arus Balik Menghadapi sisa libur akhir tahun, Dirjen Aan meminta petugas di lapangan tetap konsisten menjaga pelayanan. Beliau juga memberikan imbauan khusus terkait faktor alam yang sulit diprediksi. "Di tengah kondisi cuaca ekstrem, kami juga berharap semua lapisan masyarakat dapat memaklumi apabila ada penundaan perjalanan karena itu dilakukan untuk mengutamakan keselamatan seluruh penumpang. Yang tidak kalah penting mohon terus mengecek informasi mengenai cuaca terkini dari BMKG sebagai pertimbangan perjalanan," imbaunya.

Puncak arus mudik libur Natal 2025 terpantau aman, dengan lonjakan penumpang kapal penyeberangan sebesar 24%.

Penumpang Kapal Penyeberangan Melonjak 24% di Mudik Natal 2025, Kemenhub Antisipasi Cuaca Ekstrem

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/10/20240414_144640-3620903731.jpg" alt="ILUSTRASI Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry Cabang Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur mencatat pergerakan penumpang dan kendaraan pada libur dan cuti bersama Hari Kenaikan Yesus Kristus 2024 mengalami peningkatan dibanding hari normal. Sekretaris PT ASDP Indonesia Ferry, Shelvy Arifin menyebutkan bahwa tren angkutan barang jelang&nbsp;long weekend&nbsp;tercatat mengalami peningkatan dibandingkan hari normal. Adapun pergerakan penumpang selama 24 jam mulai Rabu (8/5) pukul 08:00 WIB hingga Kamis (9/5) pukul 08.00 WIB mencapai 1.814 orang. "Untuk kendaraan tercatat 11.133 unit, yang didominasi kendaraan golongan II atau sepeda motor yakni 2.977 unit, diikuti golongan IVA mobil penumpang pribadi sebanyak 2.676 unit," katanya dalam keterangannya di Banyuwangi, Jawa Timur, dikutip Jumat (10/5). Untuk kendaraan logistik, di antaranya golongan IVB 995 unit, golongan VB 2.098 unit, golongan VI B (fuso) sebanyak 618 unit dan golongan VII 1.030 unit. Shelvy menuturkan, data posko juga mencatat dari total transaksi pengguna jasa di pelabuhan penyeberangan Ketapang (Banyuwangi)-Gilimanuk (Bali) sekitar 35 persen (hampir mencapai 5.000 unit) yang melakukan pembelian secara daring melalui Ferizy. "Jika mengacu pada data pergerakan kendaraan barang dari Jawa menuju Bali mengalami peningkatan bila dibanding hari normal. Namun layanan lancar terkendali, peningkatan trafik kendaraan barang ini salah satunya dipicu tingginya kebutuhan logistik wisatawan di Bali pada akhir pekan ini," ujarnya. Demi kenyamanan para pengguna jasa diharapkan beli tiket daring secara mandiri melalui&nbsp;website Ferizy&nbsp;dan aplikasi Ferizy dan tidak membeli tiket kapal melalui calo, dan pengguna jasa perlu memastikan seluruh data penumpang tercatat dengan baik sebagai data&nbsp;manifest&nbsp;yang akurat adalah bentuk perlindungan asuransi bagi pengguna jasa.

Adapun pergerakan penumpang selama 24 jam mulai Rabu (8/5) pukul 08:00 WIB hingga Kamis (9/5) pukul 08.00 WIB mencapai 1.814 orang.

ASDP Catat Peningkatan Pergerakan Penumpang Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk saat Long Weekend

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/05/ferry-3491327968.jpg" alt="ILUSTRASI Kapal penyeberangan." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Kapal penyeberangan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mengatur tata cara muat kendaraan listrik di atas kapal penyeberangan agar pengangkutan dapat aman, lancar, tertib dan teratur sehingga risiko yang tidak diinginkan dapat dicegah. Direktur Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Kemenhub Lilik Handoyo di Jakarta, Jumat mengatakan pihaknya telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-DRJD 7 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemuatan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai Di Atas Kapal Angkutan Penyeberangan Pada Periode Masa Angkutan Lebaran Tahun 2024/1445 Hijriah. "Surat Edaran ini berlaku bagi kendaraan pengangkut muatan berupa kendaraan bermotor listrik dan pengangkutan kendaraan listrik pada kapal penyeberangan di lintas penyeberangan yang merupakan kewenangan Ditjen Perhubungan Darat," kata Lilik, dikutip dari Antara, Jumat (5/4). Lilik menyampaikan, adanya aturan tersebut bertujuan agar pengangkutan kendaraan listrik dengan kapal penyeberangan dapat diselenggarakan dengan aman, lancar, tertib dan teratur. Sehingga risiko dapat dicegah, terutama di masa angkutan lebaran dengan peningkatan volume kendaraan. "Hal ini seiring dengan meningkatnya permintaan kendaraan listrik, distribusi dan transportasi kendaraan listrik menggunakan angkutan penyeberangan sehingga Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengatur tata cara muat kendaraan listrik di atas kapal penyeberangan," ujar Lilik. Dia menyebut, dalam surat edaran disebutkan bahwa kendaraan listrik dikumpulkan pada satu area yang diberi penanda khusus oleh pemilik kapal atau operator kapal sehingga mudah dilakukan pengawasan. Kemudian area tersebut ditempatkan dengan jarak paling sedikit&nbsp;tiga meter dari ruang permesinan jika ruang tidak dilapisi pelindung kebakaran A-60. Apabila ruang permesinan dilapisi pelindung kebakaran A-60, maka dapat ditempatkan di atas ruang permesinan. "Selain itu kendaraan listrik juga harus dikumpulkan di area yang tidak menghalangi akses terhadap peralatan keselamatan, alat pemadan kebakaran, tidak menghalangi jalur evakuasi dan area harus dilengkapi dengan ventilasi yang cukup," jelas Lilik. Ia menambahkan kendaraan listrik yang akan dimuat harus dilaporkan pada operator pelabuhan dan dicatat dalam&nbsp;manifest&nbsp;dan pemuatannya harus memenuhi ketentuan stabilitas dan garis muat. "Nantinya selama pelayaran awak kapal harus melakukan patroli pada area dengan penanda khusus dan pengawasan pemuatan ini dilakukan langsung oleh Syahbandar," ucap Lilik. Di samping itu, pengangkutan kendaraan tertentu dengan penggerak motor listrik seperti skuter listrik, sepeda listrik, hoverboard, sepeda roda satu, dan otopet di atas kapal penyeberangan tidak boleh dilakukan pada periode angkutan Lebaran tahun 2024/1445 H. Surat edaran ini, lanjut Lilik, berlaku sejak tanggal 4 April 2024 dan sewaktu-waktu dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Lilik berharap dengan adanya aturan tersebut seluruh operasional angkutan penyeberangan dapat berjalan aman dan selamat serta masyarakat dapat menjalankan mudik penuh keceriaan. "Tidak lupa mengingatkan bahwa masalah pengangkutan kendaraan listrik merupakan tanggung jawab bersama dengan selalu memenuhi persyaratan saat pemuatan di kapal maupun persyaratan di kendaraan listrik itu sendiri," kata Lilik.

Apabila ruang permesinan dilapisi pelindung kebakaran A-60, maka kendaraan listrik dapat ditempatkan di atas ruang permesinan.

Kemenhub Atur Cara Muat Kendaraan Listrik di Kapal Penyeberangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG_20221223_1323131.jpg" alt="Suasana Pelabuhan Merak pada H-2 Natal padat kendaraan di parkiran dermaga untuk menuju berbagai daerah di Pulau Sumatera untuk merayakan Natal dan Tahun Baru 2023. Mansur/Antara" width="100%">
<figcaption>Suasana Pelabuhan Merak pada H-2 Natal padat kendaraan di parkiran dermaga untuk menuju berbagai daerah di Pulau Sumatera untuk merayakan Natal dan Tahun Baru 2023. Mansur/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kapal penyeberangan dari Pelabuhan Merak, Banten; ke Bakauheni, Lampung; di Perairan Selat Sunda bagian utara diminta waspada gelombang tinggi.  ”Kami memprakirakan tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,50 meter,” kata Koordinator Bidang Data dan Informasi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geologi (BMKG) Stasiun Meteorologi Maritim Kelas I Serang Tarjono, di Serang seperti dilansir dari Antara, Jumat (23/12).  Peringatan kewaspadaan cuaca tinggi gelombang di Perairan Selat Sunda bagian utara yang melintasi jalur penyeberangan Merak-Bakauheni, Lampung. Gelombang tinggi di Perairan Selat Sunda bagian utara pada 23 Desember berkisar antara 1,25 meter sampai 2,50 meter. Gelombang 1,25 meter hingga 2,50 meter masuk kategori sedang.  Karena itu, pelaku pelayaran penyeberangan Pelabuhan Merak-Bakauheni, Lampung; dapat meningkatkan kewaspadaan di Perairan Selatan Sunda bagian utara. Bahkan, pada Kamis (22/12) malam, penyeberangan Merak-Bakauheni sempat dihentikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten, terkait cuaca dan gelombang tinggi. BPBD mengatakan penghentian penyeberangan itu hanya bersifat situasional dan kini sudah beroperasi kembali.  ”Kami sudah memberikan peringatan dini terkait cuaca ekstrem menjelang tahun baru 2023,” kata Tarjono.  Sementara itu, ketinggian gelombang Perairan Selat Sunda bagian selatan Banten dan Samudra Hindia berkisar 2,50-4,00 meter. Gelombang Selat Sunda bagian selatan dan Samudra Hindia masuk kategori tinggi mulai dari Pantai Carita Kabupaten Pandeglang hingga Pantai Sawarna, Kabupaten Lebak.  ”Kami minta pelaku pelayaran, nelayan dan wisatawan agar waspada tinggi gelombang di Selat Sunda bagian selatan dan Samudera Hindia guna menghindari kecelakaan laut,” terang Tarjono.  Sementara itu, di Pelabuhan Merak, Banten, pada H-2 Natal terpantau dipadati banyak kendaraan pribadi, truk, dan bus, khususnya di kawasan parkiran dermaga pelabuhan tersebut, seiring momen liburan Natal dan Tahun Baru 2023. ”Kami terjebak di parkiran Pelabuhan Merak hingga dua jam belum bisa diseberangkan ke Dermaga I,” kata seorang pengemudi, Sitohang, di Pelabuhan Merak.  Pengemudi lain, Christine mengaku bersama keluarga terjebak kemacetan di sekitar parkiran di dermaga Pelabuhan Merak. Selama perjalanan dari Bandung hingga pintu gerbang tol berjalan lancar, namun sampai masuk parkiran dermaga Pelabuhan Merak pukul 12.00 WIB belum bisa diseberangkan ke atas kapal menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung.  ”Kami sudah hampir dua jam masih terjebak di dermaga 2,” kata Christine.  Sementara itu, Direktur Komersial dan Pelayanan ASDP Yusuf Hadi mengatakan, puncak angkutan Natal di Pelabuhan Merak terjadi Jumat (23/12) sekitar 16.200 unit kendaraan. Namun, kapasitas 16.200 unit kendaraan tersebut masih tertampung dan kategori normal. Saat ini, pelayanan Pelabuhan Merak relatif baik dibandingkan sebelumnya, karena ASDP menerapkan empat skema untuk kelancaran arus lalu lintas.  ”Saya kira di beberapa negara lain yang namanya kepadatan di pelabuhan sudah hal wajar, seperti di Tiongkok, namun kini pelabuhan Indonesia relatif baik dan tidak terjadi antrean panjang,” kata Yusuf Hadi.

BMKG Minta Kapal Merak-Bakauheni Waspadai Gelombang Tinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/penyeberangan-ujung-kamal-nasibmu-kini_m_.jpg" alt="KM Jokotole salah satu kapal ferry yang masih melayani penyeberangan Surabaya-Madura. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>KM Jokotole salah satu kapal ferry yang masih melayani penyeberangan Surabaya-Madura. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 12 perusahaan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk mulai kesulitan memenuhi biaya operasional. Akibatnya mereka mulai tidak mampu membayar gaji karyawan. Situasi itu menimbulkan keresahan di tingkat pekerja.  Ketua DPD Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Jawa Timur Sunaryo menuturkan, sebagian besar operator kapal ferry sudah kesulitan menutupi biaya operasional, termasuk membayar gaji, dan bunga bank.  “Karyawan resah karena kemungkinan tidak dapat gaji bulan ini. Kami khawatir kapal ferry di Ketapang-Gilimanuk berhenti operasi dan angkutan logistik alami kekacauan,” ungkap Sunaryo dalam keterangan pernya, Selasa (24/3).  Menurut Sunaryo, kondisi angkutan penyeberangan saat ini memprihatinkan. Di tengah ekonomi yang lesu dan diperparah pula dengan wabah virus korona. Sementara perusahaan harus melakukan tindakan khusus untuk mencegah penularan virus korona, sebab kapal ferry beroperasi 24 jam.  “Dalam keadaan darurat ini seharusnya pemerintah mem-back-up dan membantu. Kalau penyeberangan berhenti beroperasi dan tidak mampu lagi bayar gaji, kami khawatir akan ada gejolak besar. Karyawan bakal demo besar-besaran,” ujar Sunaryo.  Dia mendesak pemerintah segera menaikkan tarif sesuai janji agar perusahaan penyeberangan bisa sedikit terbantu. Terutama membayar gaji karyawan dan menutupi biaya operasional yang terus meningkat.  Terpisah, Ketua Bidang Tarif DPP Gapasdap Rakhmatika Ardianto mengatakan, proses kenaikan tarif penyeberangan hingga saat ini belum juga ada kejelasan.  “Pemerintah seperti plin-plan. Proses perhitungan tarif sudah dibahas hingga 1,5 tahun, bahkan sudah disosialisasikan tetapi tidak juga direalisasikan. Padahal era sebelumnya hanya butuh waktu beberapa bulan saja,” ungkap Rakhmatika.  Dia mengatakan, Gapasdap telah mengingatkan pemerintah agar segera menetapkan tarif karena semua perusahaan penyeberangan sudah kesulitan menutupi biaya operasional.  “Tidak heran kalau penyeberangan di daerah-daerah kesulitan. Mereka sudah tidak bisa menjamin kelancaran dan keselamatan pelayaran. Tentu ini sangat berbahaya dan mengganggu kelancaraan logistik di tengah wabah virus korona,” ujar Rakhmatika.  Dia heran pemerintah tidak kunjung menetapkan tarif. Padahal tarif penyeberangan di Indonesia sudah ketinggalan 30 persen-50 persen dari biaya operasional.  Sebagaimana diketahui, perhitungan tarif dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah, Gapasdap, dan PT ASDP. Unsur dari pemerintah terdiri atas Kemenhub dan Kemenko Maritim dan Investasi.  Rakhmatika menegaskan, kenaikan tarif penyeberangan merupakan keharusan karena biaya terus meningkat setiap tahun. Di antaranya biaya perawatan dan suku cadang kapal yang sebagian besar diimpor. Setiap tahun harga suku cadang kapal terus melonjak karena nilai tukar rupiah terhadap dolar AS semakin melemah.  Persoalan lainnya, UMR naik 8 persen-10 persen setiap tahun. Aturan sertifikasi anak buah kapal (ABK) semakin ketat. Hal itu menyebabkan kenaikan biaya SDM dan biaya pengedokan naik setiap tahun.  Di sisi lain, imbuh Rakhmatika, iklim angkutan penyeberangan semakin tidak kondusif. Pemerintah terus mengeluarkan izin operasi untuk kapal-kapal baru. Sementara kapasitas dermaga terbatas.

Operator Kapal Ferry Ketapang-Gilimanuk Tak Mampu Bayar Gaji Karyawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/BANYUWANGI.jpg" alt="Penyebaran virus korona yang begitu masif, telah menyebaban anjloknya penumpang penyeberangan antar pulau, operator kapal ferry khawatir tak mampu membayar pinjaman bank dan gaji karyawan" width="100%">
<figcaption>Penyebaran virus korona yang begitu masif, telah menyebaban anjloknya penumpang penyeberangan antar pulau, operator kapal ferry khawatir tak mampu membayar pinjaman bank dan gaji karyawan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekitar 12 perusahaan penyeberangan di lintasan Ketapang-Gilimanuk terancam berhenti beroperasi karena tidak mampu lagi membayar gaji karyawan di tengah tingginya biaya operasional.  Menurut Ketua DPD Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Jawa Timur Sunaryo, sebagian besar operator kapal ferry sudah kesulitan menutupi biaya, termasuk membayar gaji dan bunga bank.  “Karyawan resah karena kemungkinan tidak dapat gaji bulan ini. Jika benar, kami khawatir kapal ferry di Ketapang-Gilimanuk berhenti operasi dan angkutan logistik bakal kacau,” ungkap Sunaryo seperti siaran pers yang diterima JawaPos.com, Selasa (24/3).  Menurut dia, kondisi angkutan penyeberangan saat ini memprihatinkan karena ekonomi masih lesu ditambah ada wabah virus corona. Perusahaan pun harus melakukan tindakan khusus untuk mencegah penularan virus corona sebab kapal ferry beroperasi 24 jam.  “Dalam keadaan darurat ini, harusnya pemerintah back-up dan bantu kami. Kalau penyeberangan berhenti beroperasi dan tidak mampu lagi bayar gaji, kami khawatir akan ada gejolak besar. Karyawan bakal demo besar-besaran,” ujar Sunaryo.  Dia mendesak pemerintah segera menaikkan tarif sesuai janji agar perusahaan penyeberangan bisa sedikit terbantu, terutama membayar gaji karyawan dan menutupi biaya operasional yang terus meningkat.  Terpisah, Ketua Bidang Tarif DPP Gapasdap Rakhmatika Ardianto mengatakan proses kenaikan tarif penyeberangan hingga saat ini belum juga ada kejelasan, walaupun Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub sudah memimpin langsung sosialisasi di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, pada 6 Maret 2020.  “Pemerintah seperti plin-plan, proses perhitungan tarif sudah dibahas hingga 1,5 tahun, bahkan sudah disosialisasikan tetapi tidak juga direalisasikan. Padahal era sebelumnya hanya butuh waktu beberapa bulan saja,” ungkapnya.  Dia mengatakan, Gapasdap telah mengingatkan pemerintah agar segera menetapkan tarif karena semua perusahaan penyeberangan sudah kesulitan menutupi biaya yang sangat besar.  “Tidak heran kalau penyeberangan di daerah-daerah kesulitan. Mereka sudah tidak bisa menjamin kelancaran dan keselamatan pelayaran. Tentu ini sangat berbahaya dan mengganggu kelancaraan logistik di tengah wabah virus corona,” ujar Rakhmatika.  Dia heran pemerintah tidak kunjung menetapkan tarif, meskipun tahu tarif penyeberangan di Indonesia sudah ketinggalan 30%-50% dari biaya operasional.  “Pendapatan perusahaan penyeberangan diketahui oleh pemerintah, sebab penjualan tiket diatur dan dilaksanakan oleh PT ASDP sehingga semuanya transparan,” ujarnya.  Perhitungan tarif pun dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah (Kemenhub yang diketahui oleh Kemenko Maritim dan Investasi), Gapasdap dan PT ASDP.  Rakhmatika menegaskan, kenaikan tarif penyeberangan merupakan keharusan mengingat biaya terus meningkat setiap tahunnya, antara lain biaya perawatan dan suku cadang kapal yang sebagian besar diimpor melonjak akibat kurs rupiah melemah terhadap dólar AS dan mata uang asing lainnya.  Selain itu, UMR naik 8%-10 % setiap tahun, semakin meningkatnya aturan sertifikasi ABK (anak buah kapal) yang menyebabkan kenaikan biaya SDM, dan biaya pengedokan naik setiap tahun.  Dalam kondisi ini, sektor maritim termasuk penyeberangan dibebani bunga bank yang tinggi, dimana besaran bunganya sama bahkan lebih besar dibandingkan dengan sektor komersial lainnya.  “Bertambahnya aturan-aturan pemerintah, seperti beberapa sertifikasi yang menyebabkan munculnya biaya baru, serta biaya PNBP yang naik sekitar 100%-1.000% sehingga semakin memberatkan pengusaha penyeberangan,” paparnya.  Iklim angkutan penyeberangan semakin tidak kondusif karena pemerintah terus mengeluarkan izin operasi untuk kapal-kapal baru, tanpa melihat kapasitas dermaga yang ada.  Hal ini mengakibatkan utilitas kapal dalam beroperasi di bawah 60% setiap bulan. Menurut dia, industri penyeberangan selama ini diregulasi secara ketat oleh pemerintah, baik dari sisi tarif, jadwal, demand, peraturan, sertifikasi, dan lain-lain yang mengakibatkan kesulitan dalam mengoperasikan kapal.  “Angkutan penyeberangan adalah moda transportasi yang tidak tergantikan. Jika terjadi kegagalan pada moda tersebut, maka akan terjadi stagnasi ekonomi dan penurunan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Operator Kapal Ferry Ketapang-Gilimanuk Tak Mampu Bayar Gaji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/ibu-kota-3-1-cerita.jpg" alt="SARANA PENYEBERANGAN: Speedboat yang bersandar di Teluk Balikpapan. Warga bisa memilih berbagai moda transportasi. Mulai yang kecil hingga yang masal seperti feri. (BAYU PUTRA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SARANA PENYEBERANGAN: Speedboat yang bersandar di Teluk Balikpapan. Warga bisa memilih berbagai moda transportasi. Mulai yang kecil hingga yang masal seperti feri. (BAYU PUTRA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>Kebutuhan transportasi publik di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sedikit berbeda dengan tetangganya, Kutai Kartanegara. Di PPU ada satu alat transportasi publik yang begitu vital. Yakni, kapal penyeberangan. Baik feri, kelotok, maupun speedboat. Tiga jenis kapal itu dibutuhkan oleh banyak orang yang ingin menyingkat perjalanan.  ---  KALIMANTAN Timur memang memiliki satu teluk yang cukup besar, yaitu Teluk Balikpapan. Bagian ujungnya mempunyai lebar 5 km. Teluk itu masuk ke dalam kurang lebih sejauh 35 km. Wilayah inti ibu kota negara (IKN) Indonesia yang baru tidak jauh dari bagian terdalam Teluk Balikpapan.  Pengguna jalan dari pusat kota Balikpapan ke ibu kota Kabupaten PPU punya dua alternatif jalur. Pertama, memutari teluk lewat Kecamatan Sepaku sejauh 150–160 km dengan waktu tempuh lima jam. Alternatif kedua, menyeberangi Teluk Balikpapan dengan kapal penyeberangan. Satu jam menyeberang dengan feri dan kelotok, atau yang tercepat menggunakan speedboat berkapasitas enam penumpang. Tidak sampai 15 menit.  Maka, pelabuhan feri di Kariangau, Balikpapan, tak pernah sepi kendaraan. Sepeda motor hingga truk tangki Pertamina memilih moda transportasi feri. Begitu pula Pelabuhan Semayang untuk kapal kelotok dan speedboat. Kapal-kapal itu mengantar penumpang dan kendaraan menuju Pelabuhan Ferry Penajam. Di pelabuhan itu tersedia ojek pangkalan dan angkot jarak pendek yang jumlahnya belum banyak.  Sarana penyeberangan teluk tersebut memudahkan mobilitas kedua daerah. Tak sedikit warga Balikpapan yang bekerja di PPU. Berangkat pagi dan pulang sore dengan kapal penyeberangan. Atau sebaliknya, warga PPU yang ingin sekadar berbelanja di pusat perbelanjaan di Balikpapan, berangkat sore dan pulang malam. Sudah seperti mobilitas warga Jabodetabek yang menggunakan KRL.  Sekda Kabupaten PPU Tohar menjelaskan, sarana transportasi publik dalam kota di PPU memang terbatas. ’’Yang ada itu L300 dari Penajam sampai Grogot,’’ terangnya. Ada pula angkot atau mikrolet yang sering disebut taksi. Kondisi geografis PPU yang memanjang dari utara juga membuat pilihan transportasi belum variatif.  Tohar mengakui, banyak pegawai yang tinggal di Balikpapan. ’’Insentif itulah yang cenderung diburu orang,’’ lanjutnya. Balikpapan sudah menjadi kota yang cukup besar dengan fasilitas yang lebih lengkap ketimbang PPU. Jadi, wajar jika banyak warga yang saat ini memilih tinggal di Balikpapan.  Ke depan, mobilitas masyarakat diprediksi semakin mudah. Akan ada dua jembatan yang melintasi Teluk Balikpapan. Pertama, Jembatan Pulau Balang yang dibangun Kementerian PUPR dan jembatan tol Balikpapan–Penajam yang dibangun konsorsium.  Dalam keterangan persnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebutkan bahwa pembangunan Jembatan Pulau Balang II ditargetkan selesai akhir tahun ini. Akhir 2019, progresnya sudah 71 persen. Jembatan itu bakal memiliki panjang 971 meter.

Kerja di Penajam, Tidur di Balikpapan