<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/25/6360f057-c973-4cbc-a984-0de2a63a77c9-2077845844.jpeg" alt="Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho. (Mabes Polri)" width="100%">
<figcaption>Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho. (Mabes Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bertugas sebagai Kadiv Humas Polri sejak 2023, kini Irjen Sandi Nugroho akan mengemban amanah baru. Oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Sandi diberi tugas untuk menjadi kapolda di Sumatera Selatan (Sumsel). Keputusan itu tertuang dalam Surat Telegram bernomor ST/99/I/KEP./2026 yang ditandatangani pada 15 Januari lalu. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa mutasi jabatan tersebut merupakan hal biasa di tubuh Polri. Selain Irjen Sandi, ada beberapa nama lain yang juga masuk dalam mutasi tersebut. Totalnya sebanyak 82 pati dan perwira menengah (pamen), baik dari level Mabes Polri maupun polda dan jajaran. &rdquo;Dari total (85 personel) tersebut, sebanyak 69 personel masuk dalam kategori promosi jabatan dan pergeseran setara (flat). Mutasi ini mencakup pengisian jabatan strategis di tingkat Mabes Polri hingga kewilayahan,&rdquo; terang dia. Irjen Sandi termasuk salah seorang pati yang mengisi jabatan strategis. Setelah lebih kurang 3 tahun bertugas di Divisi Humas Polri, dia akan memegang tongkat komando Polda Sumsel. Sandi akan menggantikan Irjen Andi Rian R. Djajadi yang dipindahtugaskan oleh kapolri sebagai wakil kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri. Sebagai salah seorang pati Polri, Sandi memiliki catatan karir yang baik. Dia lulus dari Akademi Kepolisian (Akpol) 1995 sebagai lulusan terbaik. Tugas pertamanya adalah perwira pertama di Polda Metro Jaya. Dia kemudian menjadi Kanit Jatanras Polres Metro Jakarta Selatan (Jaksel) pada 1997, Kapolsek Medan Baru pada 2003, dan Kasat Reskrim Polres Asahan pada 2006. Tidak berselang lama, pada 2008 dia menjadi Kasat Reskrim Polresta Medan. Kemudian Sandi mendapatkan tugas menjadi Wakapolres KPPP Belawan pada 2009, Kapolres Bandung pada 2012, dan Kapolrestabes Medan pada 2016. Karirnya terus naik hingga pada 2019 dia mendapat kepercayaan menjadi Kapolrestabes Surabaya. Setelah itu, Sandi mendapat kenaikan pangkat menjadi jenderal bintang satu dan bintang dua. Dengan mutasi tersebut, Polri berharap para pejabat yang mendapatkan amanah baru segera menyesuaikan diri dan memberikan kontribusi terbaik dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya dalam upaya meningkatkan pelayanan. &nbsp;

Irjen Sandi Nugroho, Kadiv Humas Polri sejak 2023, ditunjuk Kapolri jadi Kapolda Sumsel. Simak perjalanan karir dan tugas barunya.

Profil Irjen Sandi Nugroho, Kadiv Humas Polri yang Ditunjuk Jadi Kapolda Sumsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/anak-akidi-tio.jpg" alt="JADI SOROTAN: Heryanty bersama anak dan suami meninggalkan Gedung Widodo Budidarmo, Mapolda Sumsel, pada Senin malam (2/8). (IRWANSYAH/SUMATERA EKSPRES)" width="100%">
<figcaption>JADI SOROTAN: Heryanty bersama anak dan suami meninggalkan Gedung Widodo Budidarmo, Mapolda Sumsel, pada Senin malam (2/8). (IRWANSYAH/SUMATERA EKSPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus Heryanti, putri Akidi Tio yang memberikan sumbangan fiktif Rp 2 triliun kepada Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) pada Juli 2021 terus diselidiki pihak kepolisian. Bahkan, saat ini, Heriyanti sudah ditetapkan sebagai tersangka.  Heryanti telah ditetapkan sebagai tersangka pada Agustus 2021. Kini, polisi memeriksa kejiwaan Heryanti. Tim penyidik Ditreskrimum Polda Sumsel telah mengantongi hasil observasi kejiwaan Heryanti, namun belum akan membukanya ke publik.  “Ya, kita memang telah menerima hasil observasi-nya dari tim RS Ernaldi Bahar Palembang dan nantinya akan kita tuangkan ke dalam BAP,” kata Direktur Ditreskrimum Polda Sumsel, Kombes Pol Hisar Siallagan, saat pemaparan analisa-evaluasi (anev) kasus sepanjang tahun 2021, di Mapolda Sumsel, Kamis (30/12).  Hisar menyebut tim observasi kejiwaan RS Ernaldi Bahar yang terdiri dari empat dokter ahli dan seorang psikolog ini telah menuntaskan pekerjaaannya memeriksa kejiwaan Heryanti. Nantinya tim penyidik akan mengaitkan juga dengan kondisi kejiwaan dari Heryanti. Dan akan dapat dijadikan sebagai subjek hukum.  “Untuk itu nanti, kita akan mintakan pendapat dari ahli pidana apakah dengan kondisi kejiwaan seperti itu (penyelidikan) masih bisa dilanjutkan,” ungkap Hisar yang secara tidak langsung membenarkan ada masalah pada kejiwaan Heriyanti ini.  Hisar juga berjanji jika hasil pemeriksaanya sudah dikonfirmasikan kepada ahli pidana akan segera diumumkan ke publik melalui media. “Akan segera kita sampaikan hasilnya kepada rekan-rekan semua nanti ya,” tandas Hisar seperti dikutip Sumeks (Jawa Pos Group), Sabtu (1/1).  Sementara itu, Kapolda Sumsel, Irjen Pol Toni Harmanto, juga menyampaikan dalam pengungkapan kasus ini penyidik perlu juga menjabarkan survei prilaku. Selain itu juga landasan hukumnya, apakah yang bersangkutan memang betul atau tidak melakukan tindakan yang dituduhkan.  Diketahui, mendiang Akidi Tio, lewat perantara Prof Hardi Darmawan, menyumbang 2 triliun rupiah ke Kapolda Sumsel yang saat itu dijabat oleh Irjen Pol Prof Eko Indra Heri S, ke Mapolda pada 26 Juli 2021.  Saat itu Kapolda didampingi Gubernur Sumsel H Herman Deru, Danrem Gapo Brigjen TNI Jauhari, Kadinkes Sumsel Lesty Nurainy, dan sejumlah tokoh agama. Uang tersebut untuk penanganan Covid-19 di Sumsel.  Saat acara seremonial atau simbolis keluarga Akidi Tio, melalui Heriyanti anak bungsunya menyerahkan plakat tertulis: Sumbangan untuk penaggulangan Covid-19 dan Kesehatan di Palembang-Sumsel, dari Alm bapak Akidi Tio dan keluarga besar sebesar Rp 2 triliun. Namun, hingga saat ini sumbangan Rp 2 triliun itu belum terealisasi. Saldo di rekening Heriyanti, anak Akidi Tio, tak cukup.

Update Terbaru Kasus Anak Akidi Tio Soal Sumbangan Rp 2 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/kapol-kadinkes.jpg" alt="Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri. Yudi Abdullah/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri. Yudi Abdullah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Eko Indra Heri memilih diam terkait pencopotan jabatannya. Kemarin (26/8), selepas mengunjungi Kabupaten OKI dan mendarat di Lapangan Helipad Pakri, Palembang, tak keluar satu patah kata pun.  Seperti dilaporkan Sumatera Ekspres, ketika awak media mencoba untuk bertanya, Kapolda dengan dilindungi sekretaris pribadi langsung masuk mobil. Kemudian, mobil pun meluncur meninggalkan awak media.  Telegram Kapolri soal mutasi tertuang dalam surat telegram bernomor ST/1701/VIII/KEP/2021 yang ditandatangani Asisten SDM Kapolri Irjen Wahyu Widada pada Rabu (25/8). Di depan Mapolda Sumsel sudah banyak karangan bunga yang kalimatnya memberikan dukungan kepada Eko. Antara lain, dari DPW Muhammadiyah Sumsel. ’’Kapolda kebanggaan wong Palembang. Amar makruf nahi munkar.” Demikian tertulis di karangan bunga.  Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono menyatakan, mutasi Kapolda Sumatera Selatan Irjen Eko Indra Heri merupakan bagian dari pembinaan karier di organisasi Polri. Rusdi membantah mutasi dilakukan bertalian dengan peristiwa sumbangan fiktif Rp 2 triliun dari keluarga almarhum Akidi Tio beberapa waktu lalu. ’’Terkait Kapolda Sumsel, ini sesuatu yang biasa terjadi. Menjadi bagian dari pembinaan karier,’’ jelas Rusdi dalam konferensi pers di Mabes Polri kemarin (26/8).  Sementara itu, rumah Heryanty, anak mendiang Akidi Tio, masih dijaga petugas keamanan berbaju preman. ’’Pagi tadi, Rudi –suami Heryanty– keluar seperti biasa. Membeli makanan dan kemudian masuk rumah kembali. Seperti itu setiap hari,” kata Usman, penjaga malam di area.

Pasca Pencopotan Kapolda Sumsel, Heryanty Tio Masih Dijaga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/foto-ppkm.jpeg" alt="Wali Kota Palembang Harnojoyo bersama Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri S., Kapolrestabes Palembang Kombespol Irvan Prawira Satyaputra, dan sejumlah pejabat menyosialisasikan PPKM di Kota Palembang. M. Riezko Bima E.P./Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Palembang Harnojoyo bersama Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri S., Kapolrestabes Palembang Kombespol Irvan Prawira Satyaputra, dan sejumlah pejabat menyosialisasikan PPKM di Kota Palembang. M. Riezko Bima E.P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo baru saja melakukan mutasi 98 perwira, salah satunya adalah Kapolda Sumatra Selatan, Irjen Eko Indra Heri. Dia kini menjabat sebagai Koorsahli Kapolri, dan kini posisinya sebagai Kapolda Sumsel digantikan oleh Irjen Pol Toni Harmanto.  Banyak pihak yang menilai bahwa mutasi ini berkaitan dengan persoalan sumbangan fiktif sebesar Rp 2 triliun dari keluarga Akidi Tio.  Terkait dugaan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan mutasi jabatan adalah hal yang sangat wajar di tubuh Polri.  ’’Mutasi itu sangat wajar di Polri, apalagi di posisi-posisi pimpinan seperti Kapolda. Sama saja dengan pimpinan perusahaan, setiap langkah yang mereka ambil, keputusan penting yang mereka ambil akan sangat berpengaruh pada posisi jabatan tersebut, jadi menurut saya mutasi yang diterima oleh Irjen Eko sangat fair,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Kamis (26/8).  Lebih lanjut, Legislator Partai Nasdem juga menilai bahwa dugaan yang menyebut bahwa mutasi ini ada kaitannya dengan peristiwa sumbangan fiktif dari keluarga Akidi Tio adalah sesuatu yang memungkinkan. Karenanya, setiap pimpinan kepolisian diminta untuk mengambil kebijakan dan mengejar performa dengan baik.  ’’Apakah peristiwa sumbangan fiktif Rp 2 triliun adalah penyebab mutasi ini? sangat mungkin, dan menurut saya ini keputusan yang cukup beralasan. Karenanya setiap pimpinan harus sangat berhati-hati dalam mengambil kebijakan dan mengejar performa yang sebaik-baiknya,” katanya.  Sahroni juga menilai sosok pengganti Eko, yakni Irjen Toni adalah sosok yang tepat untuk mengisi jabatan sebagai Kapolda Sumatera Selatan yang baru. ’’Sekarang sudah ada Kapolda Sumsel yang baru yaitu Irjen Toni Harmanto, Menurut saya, sosok Irjen Toni sebagai Kapolda Sumsel yang baru ini sudah sangat tepat. Beliau orang yang bekerja konkret, tegas, namun sangat humanis, sangat sejalan dengan visi Presisi kapolri yang mengutamakan restorative justice," tegasnya. (*)  &nbsp;  &nbsp;

Politisi Nadem: Mutasi Kapolda Sumsel Bisa Terkait Donasi Fiktif Rp 2T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/kapolda-sumsel.jpg" alt="NYEKAR: Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Eko Indra Heri mengunjungi makam Akidi Tio dan istri. (POLDA SUMSEL FOR SUMEKS)" width="100%">
<figcaption>NYEKAR: Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Eko Indra Heri mengunjungi makam Akidi Tio dan istri. (POLDA SUMSEL FOR SUMEKS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Hasil pemeriksaan internal terhadap Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) Irjen Eko Indra Heri soal kasus hibah fiktif Rp 2 triliun bakal gelap. Sebab, Polri tidak mengumumkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Itwasum dan Paminal Divpropam Polri tersebut.  Kadivhumas Polri Irjen Argo Yuwono menuturkan, hasil pemeriksaan itu hanya untuk internal Polri. Hasilnya tidak akan disampaikan secara terperinci. ”Kami tidak bisa sampaikan karena berkaitan dengan internal,” ujarnya kemarin (11/8).  Untuk selanjutnya, Itwasum dan Paminal menyerahkannya kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. ”Semua dilaporkan ke Kapolri,” katanya.  Kebijakan Korps Bhayangkara yang tidak terbuka terkait hasil pemeriksaan Kapolda Sumsel itu pun menuai kritik. Pengamat kepolisian Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mengatakan, langkah itu bertentangan dengan semangat transparansi berkeadilan yang dicanangkan Kapolri. ”Seharusnya jangan terkesan menutup-nutupi kasus ini,” tegasnya.  Proses pemeriksaan saat ini memang merupakan ranah internal kepolisian. Tapi, menurut Bambang, kasus itu menyangkut masyarakat umum atau publik.Tidak diumumkannya hasil pemeriksaan itu justru akan berdampak pada kepercayaan publik.

Hasil Pemeriksaan Kapolda Sumsel soal Hibah Rp 2 T Tidak Dibuka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/pengusaha-aceh.jpg" alt="SIMBOLIS: Dokter pribadi keluarga Akidi Tio, Hardi Darmawan, menyampaikan hibah ke Kapolda Sumsel Irjen Indra Heri. (DIVHUMAS FOR JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SIMBOLIS: Dokter pribadi keluarga Akidi Tio, Hardi Darmawan, menyampaikan hibah ke Kapolda Sumsel Irjen Indra Heri. (DIVHUMAS FOR JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) Irjen Pol Eko Indra Heri S. meminta maaf atas kegaduhan yang timbul akibat rencana bantuan Rp 2 triliun yang kemudian tak jelas juntrungannya itu. Dia mengaku tidak berhati-hati ketika mendapat informasi soal rencana donasi dari Akidi Tio (almarhum) dan keluarga tersebut.  ”Kepada rakyat Indonesia, Pak Kapolri, Mabes Polri, anggota Polri se-Indonesia, tokoh ulama, tokoh masyarakat, Pak Gubernur, Pangdam, Danrem, dan unsur forkopimda lainnya serta masyarakat Sumsel, saya meminta maaf yang setulusnya,” ujar dia dalam jumpa pers kemarin, beberapa jam sebelum diperiksa tim Mabes Polri.  Semua, kata dia, berawal saat Kepala Dinkes Provinsi Lesty Nuraini menghubunginya. ’’Katanya ada sumbangan dari keluarga almarhum Akidi (Tio) yang disampaikan melalui Prof Hardi (Darmawan),” jelasnya.  Mengingat dia bertiga dengan Lesty dan Hardi terlibat dan dilibatkan dalam satgas Covid-19, sampailah informasi itu. ’’Saya tanyakan apa maksud dan tujuan. Disebutkan, bantuan ini untuk masyarakat Sumsel, untuk menangani Covid-19,” ujarnya.  Eko menegaskan, meski bantuan bersifat pribadi, amanah dari sumbangan itu harus disampaikan. Kapolda mengaku kenal dekat dengan Akidi (almarhum) dan anak pertamanya, Johan alias Ahok, ketika dirinya tugas di Langsa, Aceh Timur. ’’Kalau Ibu Heryanty saya tidak mengenal. Saya lebih dekat dengan orang tuanya,” jelasnya.  Heryanty adalah perwakilan keluarga Akidi yang hadir saat penyerahan simbolis sumbangan tersebut di Mapolda Sumsel Senin pekan lalu (26/7). Selama bertemu Kepala Dinkes Sumsel dan Hardi Darmawan di ruang kerjanya, Kapolda mengatakan tidak ada Heryanty saat itu. Adanya rencana bantuan Rp 2 triliun yang akan disalurkan lewat cek (bilyet giro) itu diungkap Hardi. Belakangan ternyata diketahui BG tersebut kosong.  ’’Kata Prof Hardi, ini kepercayaan untuk Pak Eko. Tapi, karena ini untuk masyarakat, harus ditransparansikan, disampaikan kepada semua masyarakat yang membutuhkan,” bebernya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/04/08/2021/bilyet-giro-masih-kosong-heryanty-batal-diperiksa-karena-sakit/">Bilyet Giro Masih Kosong, Heryanty Batal Diperiksa karena Sakit</a>  Karena itu, digelar acara penyerahan simbolis di Mapolda Sumsel. Terlepas dari ada tidaknya dana Rp 2 triliun itu, Kapolda menegaskan sudah memaafkan keluarga Akidi. Juga, semua orang yang menghujat dan yang berempati dalam masalah tersebut.  Eko berharap, semua pihak menyudahi kegaduhan yang timbul dari masalah bantuan Rp 2 triliun itu. ”Saatnya kita pilih jadi pejuang atau pecundang ketimbang habis energi untuk hal-hal yang tidak perlu,” imbuhnya.

Kapolda Sumsel Kenal Baik Akidi Tio, tapi Tidak Heryanty

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/pengusaha-aceh.jpg" alt="SIMBOLIS: Dokter pribadi keluarga Akidi Tio, Hardi Darmawan, menyampaikan hibah ke Kapolda Sumsel Irjen Indra Heri. (DIVHUMAS FOR JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SIMBOLIS: Dokter pribadi keluarga Akidi Tio, Hardi Darmawan, menyampaikan hibah ke Kapolda Sumsel Irjen Indra Heri. (DIVHUMAS FOR JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolda Sumatera Selatan Inspektur Jendral Polisi Eko Indra Heri menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada seluruh masyarakat. Permohonan maaf ini menyusul polemik ihwal dana hibah Rp2 triliun dari almarhum Akidi Tio (warga asal Langsa, Aceh Timur, Provinsi Aceh) yang belum jelas keberadaannya.  Permohonan maaf tersebut disampaikan Kapolda didampingi oleh Kepala Bidang Humas Komisaris Besar Polisi Supriyadi, di gedung promoter Markas Polisi Daerah Sumatera Selatan, Palembang, Kamis (5/8).  "Saya minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Kapolri, Pimpinan di Mabes Polri, anggota Polri, masyarakat Sumsel, tokoh agama dan tokoh adat termasuk Forkompinda Sumsel, Gubernur, Pangdam dan Danrem," kata dia dikutip dari Antara.  Ia mengakui, kesalahan ada pada dirinya secara pribadi karena tidak berhati-hati dalam memastikan donasi yang diproyeksikan untuk penanggulangan Covid-19 Sumatera Selatan yang dimandatkan kepadanya tersebut sampai akhirnya menimbulkan kegaduhan.  "Kegaduhan yang terjadi dapat dikatakan sebagai kelemahan saya sebagai individu. Saya sebagai manusia biasa memohon maaf, Ini terjadi akibat ke tidak hati-hatian saya," kata dia.  Kegaduhan dana hibah tersebut bermula saat itu dirinya dihubungi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Lesty Nurainy dan dokter keluarga almarhum Akidi Tio, Hardi Darmawan di rumah dinasnya, Jumat (23/7), untuk membicarakan pemberian donasi.  "Saat itu saya sebagai kapolda hanya dipercayakan untuk menyalurkan bantuan ini uangnya diminta untuk dikawal transparansinya saja," ungkap dia.  Namun karena menaruh kepercayaan terhadap inisiasi kemanusiaan tersebut lantas tidak terlalu mendalami kepastiannya, sebab sudah diyakinkan uang tersebut tinggal diproses pencairannya saja.  Hingga akhirnya sampai saat ini uang tersebut masih belum jelas keberadaannya dan berujung kepelikan bagi kedua belah pihak.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/03/08/2021/anak-akidi-tio-ternyata-dipolisikan-karena-diduga-menipu-rp-79-miliar/">Anak Akidi Tio Ternyata Dipolisikan Karena Diduga Menipu Rp 7,9 Miliar</a>  Ia menjelaskan, sama sekali tidak mengenal anak perempuan almarhum Akidi Tio yang bernama Heryanti melainkan hanya mengenal ayahnya dan anak sulungnya yang bernama Johan saja.  "Saya hanya kenal dengan Akidi Tio saat di Palembang dan Johan saat saya bertugas di Aceh Timur, sedangkan Heriyanti saya sama sekali tidak kenal dia," tandasnya.

Terkait Dana Hibah Rp2 Triliun Akidi Tio, Kapolda Sumsel Minta Maaf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/pengusaha-aceh.jpg" alt="SIMBOLIS: Dokter pribadi keluarga Akidi Tio, Hardi Darmawan, menyampaikan hibah ke Kapolda Sumsel Irjen Indra Heri. (DIVHUMAS FOR JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SIMBOLIS: Dokter pribadi keluarga Akidi Tio, Hardi Darmawan, menyampaikan hibah ke Kapolda Sumsel Irjen Indra Heri. (DIVHUMAS FOR JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri meminta maaf langsung kepada masyarakat Indonesia khususnya Sumatera Selatan terkait polemik dana bantuan Covid-19 Rp 2 triliun. Selain meminta maaf kepada masyarakat, dia pun meminta maaf kepada para stake holder yang membantu penanganan Covid-19 di Sumsel.  “Saya sebagai Kapolda Sumsel memohon maaf kepada masyarakat Indonesia terutama masyrakat Sumsel atas kegaduhan yang terjadi ini,” kata Kata Eko Indra Heri di dalam Gedung Promoter Mapolda Sumsel, seperti dikutip Sumeks.co (Jawa Pos Group), Kamis (5/8).  Kapolda menyampaikan langsung permintaan maafnya secara tulus. Dia menyatakan maaf sebesar besarnya. Secara pribadi maupun sebagai Kapolda Sumsel, juga meminta maaf kepada Bapak Kapolri, para anggota Polri se-Indonesia, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat se-Sumatera Selatan.  “Wabil khusus kepada Forkopimda, Bapak Gubernur, Pangdam II Sriwijaya, Danrem dan institusi yang lain, yang tentunya terlibat dalam minggu-minggu ini. Kegaduhan ini sebagai kelemahan saya sebagai individu dan sebagai manusia biasa, untuk itu saya meminta maaf,” ujar Eko.  Diketahui, Mabes Polri merencanakan pemeriksaan kepada Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Eko Indra Heri. Hal ini berkaitan dengan kasus hibah dana Covid-19 senilai Rp 2 triliun dari keluarga Akidi Tio.  Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan, Mabes Polri akan mengerahkan tim internal untuk proses pemeriksaan. Tim ini terdiri dari beberapa divisi.  "Berkaitan dengan Kapolda Sumsel, dari Mabes Polri sudah menurunkan tim internal yaitu dari Itwasum Mabes Polri dan dari Paminal, Div Propam Polri," kata Argo kepada wartawan, Kamis (5/8).  Pemeriksaan ini bertujuan untuk mencari seluk beluk kasus yang sebenarnya. Pemeriksaan akan dilakukan sesuai prosedur di internal Polri.  "Tentunya ingin melihat kejelasannya seperti apa, kasusnya bagiamana dan itu adalah ranah dari pada klarifikasi internal. Kita tunggu saja hasil dari pada kegiatan penyelidikan dan pemeriksaan internal dari Mabes Polri," imbuh Argo.  Sebelumnya, keluarga mendiang Akidi Tio mendadak menjadi perbincangan publik setelah menghibahkan uang senilai Rp 2 triliun untuk penanganan Covid-19 di Sumatera Selatan. Namun, kemarin anak Akidi, Heriyanti dijemput oleh jajaran Polda Sumatera Selatan terkait dana hibah tersebut yang tak kunjung cair.  Setelah ditelisik lebih jauh, Heriyanti ternyata pernah dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan dan penggelapan uang Rp 7,9 miliar. Total ada 3 proyek yang diduga telah terjadi penipuan.  "Kronologinya adalah sekitar 2018 terlapor ini mengajak saudara pelapor, JBK berbisnis ada 3 item bisnis yang diajak, mulai dari kerja sama orderan songket, kemudian orderan AC, dan juga pekerjaan interior. Totalnya semua sekitar Rp 7,9 miliar," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus di Polda Metro Jaya, Selasa (3/8).  Laporan tersebut dibuat oleh Ju Bang Kioh ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya pada 14 Februari 2020. Laporan teregister dengan Nomor: LP/1025/II/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ.

Gaduh Hibah Covid-19 Rp 2 T, Kapolda Sumsel Irjen Eko Indra Minta Maaf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/pengusaha-aceh.jpg" alt="SIMBOLIS: Dokter pribadi keluarga Akidi Tio, Hardi Darmawan, menyampaikan hibah ke Kapolda Sumsel Irjen Indra Heri. (DIVHUMAS FOR JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SIMBOLIS: Dokter pribadi keluarga Akidi Tio, Hardi Darmawan, menyampaikan hibah ke Kapolda Sumsel Irjen Indra Heri. (DIVHUMAS FOR JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mabes Polri merencanakan pemeriksaan kepada Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Eko Indra Heri. Hal ini berkaitan dengan kasus hibah dana Covid-19 senilai Rp 2 triliun dari keluarga Akidi Tio.  Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan, Mabes Polri akan mengerahkan tim internal untuk proses pemeriksaan. Tim ini terdiri dari beberapa divisi.  "Berkaitan dengan Kapolda Sumsel, dari Mabes Polri sudah menurunkan tim internal yaitu dari Itwasum Mabes Polri dan dari Paminal, Div Propam Polri," kata Argo kepada wartawan, Kamis (5/8).  Pemeriksaan ini bertujuan untuk mencari seluk beluk kasus yang sebenarnya. Pemeriksaan akan dilakukan sesuai prosedur di internal Polri.  "Tentunya ingin melihat kejelasannya seperti apa, kasusnya bagiamana dan itu adalah ranah dari pada klarifikasi internal. Kita tunggu saja hasil dari pada kegiatan penyelidikan dan pemeriksaan internal dari Mabes Polri," imbuh Argo.  Sebelumnya, keluarga mendiang Akidi Tio mendadak menjadi perbincangan publik setelah menghibahkan uang senilai Rp 2 triliun untuk penanganan Covid-19 di Sumatera Selatan. Namun, kemarin anak Akidi, Heriyanti dijemput oleh jajaran Polda Sumatera Selatan terkait dana hibah tersebut yang tak kunjung cair.  Setelah ditelisik lebih jauh, Heriyanti ternyata pernah dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan dan penggelapan uang Rp 7,9 miliar. Total ada 3 proyek yang diduga telah terjadi penipuan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/02/08/2021/respons-gubernur-sumsel-soal-hoax-dana-hibah-covid-19-rp-2-triliun/">Respons Gubernur Sumsel Soal Hoax Dana Hibah Covid-19 Rp 2 Triliun</a>  "Kronologinya adalah sekitar 2018 terlapor ini mengajak saudara pelapor, JBK berbisnis ada 3 item bisnis yang diajak, mulai dari kerja sama orderan songket, kemudian orderan AC, dan juga pekerjaan interior. Totalnya semua sekitar Rp 7,9 miliar," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus di Polda Metro Jaya, Selasa (3/8).  Laporan tersebut dibuat oleh Ju Bang Kioh ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya pada 14 Februari 2020. Laporan teregister dengan Nomor: LP/1025/II/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ.

Kasus Hibah Dana Covid-19 Rp 2 T, Polri Akan Periksa Kapolda Sumsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/kapol-kadinkes.jpg" alt="Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri. Yudi Abdullah/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri. Yudi Abdullah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anak bungsu almarhum Akidi Tio, Heriyanti dijemput oleh jajaran Polda Sumatera Selatan. Penjemputan ininterkait dana hibah Rp 2 triliun untuk proses penanggulangan Covid-19.  Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indra Heri membenarkan jika Heriyanti sudah diamankan. Saat ini dia tengah menjalani pemeriksaan.  "Lagi diminta keterangan," kata Eko saat dikonfirmasi, Senin (2/8).  Kendati demikian, saat ditegaskan status hukum Heriyanti, Eko tidak menjawab. Belum diketahui pasti apakah Heriyanti telah menjadi tersangka atau masih sebatas saksi.  Kasus ini bermula saat keluarga pengusaha sukses asal Kota Langsa, Aceh, Akidi Tio memberikan dana hibah senilai Rp 2 triliun untuk Sumatera Selatan. Dana ini ditujukan untuk penanggulangan Covid-19.  Penyerahan dana bantuan turut disaksikan Gubernur Sumsel H Herman Deru, Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri, Kepala Dinas Kesehatan Sumsel Dra Lesty Nuraini Apt Kes dan Danrem 044/Gapo, Brigjen TNI Jauhari Agus Suraji.  Namun, sampai saat ini dana hibah yang dijanjikan tidak kunjung diterima. Padahal penyerahan secara simbolis sudah dilakukan sejak 26 Juli 2021.

Anak Akidi Tio Dijemput Polisi, Begini Kata Kapolda Sumsel

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kapolda sumsel

Berita Terkini