Penerbit: PT Jawa Pos Grup MultimediaDirektur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti DewiAlamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.comRedaksi JawaPos.com :Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra Koordinator Liputan: Valentinus Bintang PradewoRedaksional: Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan. Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga. Fotografer: Dery RidwansahKoordinator Daerah: JP Tangsel : Hendra Eka Syahputra JP Cirebon : Latu Ratri Mubyarsah JP Bogor. &nbsp; : Bayu PutraNon Redaksional: Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja. Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda Videografer: Satrio Maulana Maheswara Desain Grafis: Dimas Pradipta Media Sosial: Ane Herfira SEO &amp; Data Analis: Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.Account Executive: Surabaya : Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani. Jakarta.&nbsp; &nbsp; : Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana

redaksi

privacy-policy

KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol>

pedoman-konten-ai

Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h3>Tentang Kami</h3>JawaPos.com adalah portal berita digital milik PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital PT. JawaPos Group Multimedia, JawaPos.com mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Bayu Putra

Perjanjian Dagang RI–AS Potensial Berubah, Airlangga Minta Komoditas Unggulan Indonesia Tetap Kena Tarif 0 Persen

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div> <div class="text-wrap text-center text-[15px] font-semibold text-[#000000] sm:text-[20px] md:text-[30px] lg:text-[30px]"> <img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/13/f-akbp-didik-1495821606-2380250574.jpg" alt="Kapolres Bima Kota Nonaktif AKBP Didik Putra Kuncoro. Ia Diperiksa Mabes Polri dalam kasus narkoba. (Istimewa/Lombok Post)" /> </div> <div class="text-wrap text-center text-[15px] font-semibold text-[#000000] sm:text-[20px] md:text-[30px] lg:text-[30px]">&nbsp;</div> <div class="text-wrap text-center text-[15px] font-semibold text-[#000000] sm:text-[20px] md:text-[30px] lg:text-[30px]">&nbsp;</div> <div class="text-wrap text-center text-[15px] font-semibold text-[#000000] sm:text-[20px] md:text-[30px] lg:text-[30px]">JawaPos.com&nbsp;- Proses hukum terhadap Didik Putra Kuncoro terus berlanjut. Pasca dipecat dari Polri melalui sidang etik pada Kamis (19/2), kini mantan Kapolres Bima Kota tersebut terancam hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup. Ancaman hukuman itu berkaitan dengan beberapa pelanggaran hukum yang diduga dilakukan oleh Didik.</div> </div> <div class="mt-5"> Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipid Narkoba) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Eko Hadi Santoso menyampaikan bahwa keterlibatan Didik dalam kasus narkoba terungkap setelah Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapati seorang polisi masuk dalam jaringan pengedar narkoba di Bima Kota. Dia terhubung dengan jaringan itu melalui anak buahnya berinisial M (Maulangi). Di Polres Kota Bima, Maulangi sempat bekerja sebagai kasat narkoba dengan pangkat AKP. Dalam pemeriksaan lanjutan terhadap Maulangi, polisi mendapatkan informasi bahwa telah diterima sejumlah uang pada Juni-November 2025. Sebagian besar uang tersebut diserahkan oleh Maulangi kepada Didik yang saat itu bertugas sebagai kapolres dengan pangkat AKBP. &rdquo;Adapun jumlah keseluruhan uang yang telah diserahkan kepada AKBP DPK ialah senilai Rp 2,8 miliar,&rdquo; terang Brigjen Eko. Atas temuan tersebut, pada 11 Februari lalu dilakukan interogasi terhadap Didik. Saat itu dia diperiksa oleh Divpropam Polri terkait keterlibatannya dalam perkara yang menjerat Maulangi. Sejak 16 Februari, Eko menyatakan bahwa Polda NTB sudah menetapkan Didik sebagai tersangka dugaan penerimaan aliran dana hasil kejahatan peredaran gelap narkoba dengan nilai Rp 2,8 miliar. Kasus tersebut berbeda konstruksi dengan kepemilikan narkoba yang kini tengah ditangani oleh Bareskrim Polri. Kepemilikan narkoba oleh Didik didapati setelah polisi menemukan koper berisi barang haram tersebut di kediaman Aipda Dianita Agustina. Seluruh narkoba dalam koper itu sudah diakui merupakan milik Didik dan telah dikonsumsi bersama istrinya, Miranti Afriana. Atas rangkaian kasus yang menyeret Didik, pria asal Kediri tersebut dijerat menggunakan beberapa pasal sekaligus dalam undang-undang (UU) narkotika. Yakni Pasal 114 ayat (2)&nbsp;juncto&nbsp;Pasal 132 ayat (2) atau Pasal 137 Huruf A UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman hukumannya tidak main-main. Dia terancam pidana mati. &rdquo;Dengan ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga atau pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori VII,&rdquo; jelas Eko. </div>

Pasca dipecat dari Polri melalui sidang etik pada Kamis (19/2), kini mantan Kapolres Bima Kota tersebut terancam hukuman pidana mati

Sudah Dipecat dari Polri, Mantan Kapolres Bima Kota Kini Terancam Hukuman Mati

&nbsp; <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div class="mt-5"> <img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/15/Screenshot_20260215-082800_Instagram-2070011745.jpg" alt="Aipda Dianita Agustina. (Instagram @bimakini)" /> JawaPos.com&nbsp;- Kasus narkoba yang menjerat mantan kapolres Bima Kota, Didik Putra Kuncoro, turut menyeret istrinya yang bernama Miranti Afriana dan seorang polwan bernama Aipda Dianita Agustina. Bareskrim Polri membongkar peran kedua perempuan tersebut. </div> Menurut Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipid Narkoba) Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Hadi Santoso, keterlibatan mereka terungkap setelah Didik mengaku masih menyimpan barang bukti narkotika dan psikotropika dalam sebuah koper berwarna putih. Koper itu dititipkan kepada mantan anak buahnya, yakni Aipda Dianita. &rdquo;Aipda DA adalah personel dari Polres Metro Tangerang Selatan yang merupakan anggota dari AKBP DPK (Didik) pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, tepatnya saat AKBP DPK menjabat sebagai kapolsek Serpong,&rdquo; ungkap Eko dalam keterangan resmi yang dikutip pada Jumat (20/2). Hubungan atasan dan bawahan itu kemudian berlanjut saat Didik pada 2029 lalu. Dianita tidak hanya bertugas sebagai anak buah, melainkan turut menjadi sopir Miranti. Pada 11 Februari lalu, Biro Paminal Divpropam Polri bersama dengan Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipid Narkoba) Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di rumah Dianita di Tangerang, Banten. &rdquo;Ditemukan koper berwarna putih yang berisikan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 7 plastik klip dengan berat total 16,3 gram, narkotika jenis ekstasi sebanyak 49 butir dan 2 butir sisa pakai, pil aprazolam sebanyak 19 butir, pil happy five 2 butir, dan ketamine sebanyak 5 gram,&rdquo; beber Eko. Dari pemeriksaan terhadap Dianita, diketahui bahwa pada 6 Februari lalu Miranti diperintahkan oleh Didik untuk menghubungi Dianita. Lewat Miranti, Didik meminta Dianita mengamankan koper berwarna putih dari rumah pribadi Didik di Tangerang. Saat itu, dia mengaku sama sekali tidak curiga. Sehingga perintah itu langsung dilaksanakan. &rdquo;Alasan Aipda DA (Dianita) melaksanakan perintah tersebut dikarenakan Aipda DA menerima perintah dari saudari MA (Miranti). Selain itu, Aipda DA sadar akan adanya perbedaan jenjang kepangkatan antara AKBP DPK (Didik) dengan Aipda DA, sehingga Aipda DA tidak berani menolak perintah dan membuang koper tersebut karena ada ketakutan akan menghilangkan barang bukti,&rdquo; jelas dia. Kini Didik sudah dipecat oleh Polri. Dia bahkan terancam hukuman mati akibat perbuatan yang dilakukan di Bima Kota. Didik dijerat menggunakan beberapa pasal sekaligus dalam undang-undang (UU) narkotika. Yakni Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (2) atau Pasal 137 Huruf A UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. &rdquo;Dengan ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga atau pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori VII,&rdquo; tegasnya

Kasus narkoba yang menjerat mantan kapolres Bima Kota, Didik Putra Kuncoro, turut menyeret istrinya, Miranti Afriana dan Plwan Aipda Dianita

Bareskrim Polri Bongkar Peran Aipda Dianita Agustina dan Miranti Afriana dalam Kasus Mantan Kapolres Bima Kota

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/13/f-akbp-didik-1495821606-2380250574.jpg" alt="Kapolres Bima Kota Nonaktif AKBP Didik Putra Kuncoro. Ia Diperiksa Mabes Polri dalam kasus narkoba. (Istimewa/Lombok Post)" /> JawaPos.com - Kasus narkoba yang menjerat mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro memasuki babak baru. Hari ini (19/2) perwira menengah (pamen) Polri dengan dua kembang di pundak itu akan menjalani sidang etik di Mabes Polri. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) untuk AKBP Didik sudah terjadwal berlangsung di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta Selatan (Jaksel), pada pagi menjelang siang hari ini. &rdquo;Gedung TNCC pukul 09.00 WIB, Kamis 19 Februari 2026,&rdquo; ungkap Trunoyudo kepada awak media di Jakarta. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir sudah menjelaskan bahwa AKBP Didik memang harus menjalani dua proses di Mabes Polri. Pertama proses hukum pidana yang ditangani oleh Bareskrim Polri. Kedua proses etik yang dilakukan oleh Divpropam Polri. &rdquo;Saat ini, terhadap AKBP DPK (Didik) belum dilakukan penahanan oleh Bareskrim Polri karena yang bersangkutan masih menjalani proses penempatan khusus oleh Divpropam Polri terkait dengan proses kode etik yang sedang dalam proses lebih lanjut,&rdquo; terang dia dikutip pada Senin (16/2). Sesuai dengan rencana awal, sidang etik terhadap AKBP Didik bakal berlangsung pada hari ini. Isir menyampaikan bahwa sidang itu akan dilaksanakan oleh Wabprof, Divpropam Polri. dia menegaskan, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo tidak akan ragu-ragu memberikan sanksi berat kepada personel Polri yang melakukan pelanggaran hukum. Apalagi tindak pidana yang dilakukan oleh Didik termasuk kejahatan luar biasa yang tengah diperangi oleh negara. &rdquo;Tidak ada toleransi, tidak ada perlakuan istimewa atau impunitas bagi setiap individu Polri jika terlibat dalam jaringan narkoba. Kami sadari bahwa narkoba kejahatan luar biasa yang mengancam eksistensi dari bangsa Indonesia,&rdquo; ujarnya. Isir juga memastikan tidak ada perlakuan istimewa yang diberikan oleh Korps Bhayangkara kepada personel Polri atau keluarga dalam kasus pelanggaran hukum. Dia menjamin bahwa tidak ada impunitas bagi polisi yang terlibat dalam jaringan narkotika. &rdquo;Justru kami menerapkan standar pemeriksaan yang lebih ketat guna menjaga marwah institusi. Hal ini sejalan dengan instruksi pimpinan Polri untuk melakukan bersih-bersih internal secara konsisten dan berkelanjutan,&rdquo; tegasnya.

Hari ini (19/2) perwira menengah (pamen) Polri dengan dua kembang di pundak itu akan menjalani sidang etik di Mabes Polri.

Mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro Jalani Sidang Etik di Mabes Polri Hari Ini

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/13/f-akbp-didik-1495821606-2380250574.jpg" alt="Kapolres Bima Kota Nonaktif AKBP Didik Putra Kuncoro. Ia Diperiksa Mabes Polri dalam kasus narkoba. (Istimewa/Lombok Post)" /> JawaPos.com - Kasus narkoba dengan tersangka AKBP Didik Putra Kuncoro turut menjadi atensi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Lembaga pengawas Polri tersebut memastikan mengawal penanganan kasus tersebut sampai tuntas. Baik dalam proses hukum pidana di Bareskrim Polri maupun proses etik yang dikerjakan oleh Divisi Propam Polri. Choirul Anam selaku komisioner Kompolnas menyampaikan bahwa atensi terhadap kasus tersebut diberikan sejak awal. Dia memastikan, instansinya sudah berkoordinasi dengan Polri. Menurut dia, proses hukum di Bareskrim Polri dan mekanisme etik oleh Divisi Propam Polri dibutuhkan untuk memastikan sanksi kepada AKBP Didik dijatuhkan sesuai dengan level pelanggaran. &rdquo;Kasus-kasus narkoba menjadi perhatian serius kami, tidak hanya kasus yang terjadi di Bima, sebelum-sebelumnya juga begitu,&rdquo; kata dia pada Rabu (18/2). Menurut Anam, upaya untuk memberantas penyalahgunaan kewenangan oleh personel Polri tidak boleh berhenti pada tindakan penghukuman, melainkan juga harus sampai membongkar jaringan di balik peredaran narkoba tersebut. Langkah itu penting dilakukan karena kejahatan narkoba selalu dilakukan oleh jejaring, mulai pengedar sampai bandar hingga kartel. &rdquo;Oleh karenanya memang kedua proses itu berjalan beriringan (proses hukum dan mekanisme etik),&rdquo; jelasnya. Dalam kasus yang menyeret mantan kapolres Bima Kota itu, polisi lain yang terlibat sudah menjadi tersangka. Bahkan sudah ada yang kena sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH. Kompolnas mendorong hal serupa diterapkan kepada AKBP Didik. Mengingat yang bersangkutan adalah pucuk pimpinan di Polres Bima Kota. &rdquo;Yang harus menjadi komitmen bersama soal kejahatan narkoba kalau dilakukan oleh petugas, contoh kasus oleh kepolisian, harus ada penghukuman pemberatan karena dia petugas,&rdquo; ucap Anam. Untuk itu, dia juga mengingatkan agar kasus tersebut menjadi komitmen bersama antara Kepolisian, Kejaksaan maupun Majelis Hakim. Komitmen yang dimaksud oleh Anam adalah pemberatan terhadap pelaku yang berlatar belakang polisi. Dengan cara tersebut, negara menunjukkan komitmen untuk memberantas narkoba secara serius. Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipid Narkoba) Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Hadi Santoso menyampaikan bahwa pihaknya sudah melaksanakan gelar perkara dalam kasus yang menyeret AKBP Didik pada Jumat (13/2). Dalam gelar perkara itu ada tiga orang terduga pelaku yang dibahas bersama. Selain Didik yang sudah menjadi tersangka, ada nama Miranti Afriana yang tidak lain adalah istri Didik. Kemudian ada nama Aipda Dianita Agustina, dia adalah polisi yang sempat menjadi anak buah Didik saat perwira menengah dengan dua kembang di pundak itu bertugas di Jakarta. Menurut Brigjen Eko, pada Rabu (11/2) Paminal Divisi Propam Polri mengamankan Didik. Saat pengamanan langsung dilakukan interogasi kepada Didik. Hasilnya, diperoleh informasi bahwa diduga ada koper berisi narkoba milik Didik yang disimpan di kediaman Aipda Dianita. &rdquo;Dan didapat keterangan bahwa ada koper berwarna putih milik AKBP Didik Putra Kuncoro yang diduga berisi narkotika di kediaman Aipda Dianita yang beralamat di Perumahan Cluster Grande Karawaci Blok F 6, RT 02, RW 23, Kecamatan Curug, Tangerang, Banten,&rdquo; jelasnya. Benar saja, saat penyidik mendatangi rumah tersebut, mereka menemukan koper itu. Menurut Eko, koper tersebut sudah lebih dulu diamankan oleh personel Satuan Reserse Narkoba Polres Tangerang Selatan (Tangsel). Di dalam koper itulah ditemukan sejumlah barang bukti. &rdquo;Barang bukti sabu 16,3 gram, ekstasi 49 butir dan 2 butir sisa pakai seberat 23,5 gram, alprazolam 19 butir, happy five 2 butir, dan ketamin 5 gram,&rdquo; jelasnya. Atas temuan itu, penyidik langsung melakukan proses hukum dan melaksanakan gelar perkara hari ini. Hasilnya diputuskan bahwa proses hukum naik ke tahap penyidikan dengan tersangka AKBP Didik Putra Kuncoro. Oleh Bareskrim Polri, dia dijerat menggunakan beberapa pasal. &rdquo;Peserta gelar sepakat untuk melaksanakan proses penyidikan dengan Pasal 609 ayat (2) huruf a UU Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP juncto UU Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana dan Pasal 62 UU Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika juncto lampiran 1 nomor urut 9 UU Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana kepada tersangka AKBP Didik Putra Kuncoro,&rdquo; bebernya. &nbsp; &nbsp;

Kasus narkoba dengan tersangka AKBP Didik Putra Kuncoro turut menjadi atensi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Kompolnas Kawal Penanganan Kasus Narkoba Mantan Kapolres Bima Kota di Bareskrim dan Propam Polri