<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/04/JKT_RDP-Komisi-III-dengan-Kapolrestabes-Semarang-Bahas-Penembakan-Siswa_Salman-Toyibi-3JPG-2330582148.jpg" alt="ILUSTRASI Rapat Komisi III DPR RI dengan Kapolres. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Rapat Komisi III DPR RI dengan Kapolres. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kapolresta Sleman Kombes Pol Edy Setyanto Erning Wibowo dan Kasatlantas Polres Sleman AKP Mulyanto kini menjalani pemeriksaan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pemeriksaan ini dilakukan usai keduanya diberhentikan sementara untuk mendalami dugaan pelanggaran etik maupun pidana dalam penanganan kasus Hogi Minaya. Kapolda DIY Irjen Pol Anggoro Sukartono menjelaskan, penonaktifan sementara kedua perwira tersebut bertujuan mempermudah proses pemeriksaan internal oleh Propam agar berjalan objektif dan menyeluruh. &ldquo;Penonaktifan ini untuk memudahkan pengawas internal, dalam hal ini Propam, dalam melanjutkan pemeriksaan untuk menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota tersebut, baik Kapolres maupun Kasat Lantas,&rdquo; ujarnya seperti dikutip dari Radar Jogja, Jumat (30/1). Menurut Anggoro, penanganan kasus Hogi Minaya diduga dipengaruhi lemahnya pengawasan oleh Edy Setyanto, sehingga proses penegakan hukum menimbulkan kegaduhan dan meluas ke publik. &ldquo;Proses pemeriksaan masih berlanjut,&rdquo; ucapnya. Saat ditanya lebih lanjut mengenai kemungkinan adanya pelanggaran etik atau pidana Edy maupun Mulyanto, Anggoro belum merinci secara detail. Ia menyebut seluruh temuan masih dalam tahap pendalaman dan penyelidikan. &ldquo;Pasti akan ada sanksi apabila ditemukan pelanggaran disiplin ataupun kode etik terhadap penyidik,&rdquo; singkatnya. Selain Kapolres dan Kasatlantas, kepolisian juga akan memeriksa penyidik yang menangani langsung kasus Hogi Minaya. Pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan rekomendasi hasil audit untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran kode etik yang ditemukan. &ldquo;(Ada arah untuk pemeriksaan pelanggaran kode etik) iya,&rdquo; jawabnya singkat. Anggoro menambahkan, pihaknya telah menyampaikan arahan pengawasan internal kepada seluruh jajaran kepolisian, baik di tingkat Polda maupun Polres. Petunjuk tersebut telah dikirimkan sebagai upaya pembenahan internal. &ldquo;Kejadian Sleman, kurangnya koordinasi pengawasan dari atasan, koordinasi kepada pembina fungsi, menyebabkan proses penyidikan terganggu,&rdquo; jelasnya. &ldquo;Sehingga apa yang hari ini kita alami, itu terjadi. Ini yang tidak diharapkan,&rdquo; imbuhnya. Ia juga menegaskan bahwa pelatihan penerapan KUHP dan KUHAP baru sebenarnya telah disosialisasikan sejak 2023, dengan total 25 kali pelatihan untuk memperkuat pemahaman proses penyidikan. &ldquo;Namun, kalau memang dalam pelaksanaannya masih ada kekurangan, kami akan perbaiki terus. Perintah untuk melaksanakan secara profesional dalam penegakan hukum dan perlindungan pelayanan kepada masyarakat, terus dilakukan oleh Polda DIY dan jajarannya,&rdquo; tegasnya.

Kapolres dan Kasatlantas Polres Sleman diperiksa Propam usai diberhentikan sementara. Proses ini terkait dugaan pelanggaran kasus Hogi.

Usai Diberhentikan Sementara, Kapolres dan Kasatlantas Polres Sleman kini Diperiksa Propam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG_20220925_204446.jpg" alt="Kepala Polda Kalimantan Selatan Inspektur Jenderal Polisi Rikwanto. Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Polda Kalimantan Selatan Inspektur Jenderal Polisi Rikwanto. Firman/Antara</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar, Irjen Pol (Purn) Rikwanto, secara tegas mengkritik langkah Kapolres Sleman Kombes Pol Edy Setyanto dalam penanganan kasus Hogi Minaya, warga Sleman yang ditetapkan sebagai tersangka setelah mengejar pelaku penjambretan hingga tewas. Rikwanto menilai, penanganan perkara tersebut keliru sejak awal karena diposisikan sebagai kasus kecelakaan lalu lintas. Menurutnya, peristiwa itu merupakan satu rangkaian tindak pidana penjambretan, bukan dua perkara yang berdiri sendiri. &ldquo;Ini menurut saya salah kaprah. Kasus ini adalah satu rangkaian tindak pidana penjambretan, bukan kasus kecelakaan lalu lintas,&rdquo; kata Rikwanto dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1). Mantan perwira tinggi Polri dengan latar belakang Reserse Kriminal dan Intelijen itu menjelaskan, peristiwa tersebut merupakan satu perkara dengan dua tempat kejadian perkara (TKP). TKP pertama adalah lokasi penjambretan, sedangkan TKP kedua adalah lokasi tertangkapnya pelaku yang kemudian meninggal dunia. &ldquo;Menurut saya, ini satu kasus, bukan dua kasus. TKP terjadinya penjambretan, dan TKP terjadinya tertangkapnya pelaku yang meninggal dunia. Jadi, TKP pelaku meninggal dunia itu TKP-nya Reskrim, bukan TKP-nya Lantas,&rdquo; tegasnya. Rikwanto yang juga pernah menjabat sebagai Kapolda Maluku Utara dan Kapolda Kalimantan Selatan itu turut mengkritik penerapan Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas yang menjerat Hogi Minaya. Ia menilai unsur kelalaian atau kealpaan dalam pasal tersebut tidak terpenuhi. &ldquo;Kalau mau jujur, tidak masuk unsur pasalnya. Itu bukan lalai, bukan alpa. Memang ditabrak, memang dipepet. Tidak ada lalai, tidak ada alpa di situ,&rdquo; imbuhnya. Profil Rikwanto Rikwanto merupakan politikus Partai Golkar yang berpelaman di dunia Kepolisian. Rikwanto dikenal luas berkat pengalamannya di bidang kehumasan dan manajerial kepolisian. Ia lahir di Jogjakarta pada 21 Agustus 1966 dan merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1988. Nama Rikwanto mulai dikenal publik ketika menjabat sebagai Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri periode 2014&ndash;2015. Dalam posisi tersebut, ia menjadi salah satu wajah utama Polri dalam menyampaikan kebijakan, penanganan kasus, serta klarifikasi berbagai isu keamanan dan penegakan hukum kepada masyarakat dan media. Selain di bidang humas, Rikwanto juga memiliki rekam jejak panjang di satuan reserse dan wilayah. Ia pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, antara lain sebagai Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, serta menempati posisi kepemimpinan di tingkat kepolisian daerah. Pada 2016, Rikwanto dipercaya menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Kapolda Kalbar). Kariernya kemudian berlanjut di Mabes Polri dengan penugasan sebagai Kepala Staf Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri, jabatan yang berperan penting dalam pembinaan sumber daya manusia (SDM) kepolisian. Rikwanto menyandang pangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) sebelum memasuki masa purna tugas. Rikwanto kemudian terjun ke dalam gelanggang politik dengan menjadi kader Partai Golkar. Rikwanto berhasil menjadi Anggota DPR RI periode 2024-2029, setelah meraih suara tinggi dari daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Selatan II. (*)

Rikwanto kritik sikap Kapolres Sleman soal kasus Hogi Minaya. Jenderal purnawirawan dan anggota DPR ini soroti penanganan polisi

Profil Rikwanto, Jenderal Purnawirawan Polisi yang Kritisi Sikap Kapolres Sleman di DPR

Kapolres Sleman Edy Setyanto

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kapolres Sleman Edy Setyanto

Berita Terkini

Usai Diberhentikan Sementara, Kapolres dan Kasatlantas Polres Sleman kini Diperiksa Propam

Profil Rikwanto, Jenderal Purnawirawan Polisi yang Kritisi Sikap Kapolres Sleman di DPR

Download Aplikasi JawaPos.com