<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p>&nbsp;</p> <div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/21/ketahanan-pangan-3179302791.jpg" alt="Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam peluncuran Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri di Jawa Timur pada Rabu (20/11). (Puspen TNI)" width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam peluncuran Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri di Jawa Timur pada Rabu (20/11). (Puspen TNI)</figcaption>
</figure>  <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menghadiri peluncuran Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri di Jawa Timur pada Rabu (20/11). Dalam acara yang diselenggarakan di Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo tersebut, Jenderal Agus menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh program ketahanan pangan pemerintah.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Orang nomor satu di tubuh institusi militer Indonesia itu menyatakan bahwa ketahanan pangan merupakan salah satu bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut dia, seluruh jajaran dan satuan TNI sudah bergerak sebagai wujud dukungan mereka terhadap program tersebut.&nbsp;</p> <p dir="ltr">"Setiap Komando Distrik Militer (Kodim) di wilayah Komando Daerah Militer (Kodam) V/Brawijaya sudah melakukan program ketahanan pangan dengan luas 200&nbsp;ha&nbsp;dari target&nbsp;5.000 Ha di Jawa Timur, sebagai bentuk dukungan kami dalam program Asta Cita Presiden," kata Agus mencontohkan.</p> <p dir="ltr">Untuk memastikan peluncuran Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang produktif, panglima TNI dan Kapolri menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian kepada kelompok tani setempat. Tujuannya tidak lain untuk mendukung produktivitas pertanian. Acara tersebut turut dihadiri oleh pejabat terasa di Jawa Timur.</p> </div>

Agus Subiyanto menyatakan bahwa ketahanan pangan merupakan salah satu bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo.

Khusus di Jawa Timur, TNI Target Laksanakan Program Ketahanan Pangan di Lahan Seluas 5.000 Ha

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/aiman22-248019990.jpg" alt="Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono. (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono. (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Direktur Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Ronny Talapessy memastikan, pihaknya akan memberikan bantuan hukum kepada juru bicara TPN Aiman Witjaksono yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya, terkait pernyataan netralitas polisi di Pilpres 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami dari TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, bidang hukum, itu menyampaikan bahwa terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan hukum, kami mau menyampaikan, bahwa kami akan hadir, kami akan mendampingi dan segala proses hukum yang ada ini maupun proses yang adanya di proses hukum pemilu," kata Ronny di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ronny menjelaskan, pernyataan Aiman sebenarnya masih dalam koridor kebebasan menyatakan pendapat yang dijamin konstitusi. Ia menegaskan, pernyataan Aiman bertujuan untuk mengingatkan agar polisi dan jajarannya serta penyelenggara pemilu bersikap netral.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013288249/polda-metro-terima-6-laporan-terhadap-jubir-tpn-aiman-terkait-ketidaknetralan-aparat">Polda Metro Terima 6 Laporan Terhadap Jubir TPN Aiman Terkait Ketidaknetralan Aparat</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentunya, masukan ataupun kritik, di dalam proses demokrasi ini harusnya menjadi masukan yang positif, yaitu bagaimana kita melihat dan kita berkomitmen bersama-sama agar menjaga proses demokrasi yang sedang berjalan ini, sehingga proses yang berjalan ini kita pastikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu, proses yang luber dan jurdil," ucap Ronny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013286335/jubir-tpn-aiman-dilaporkan-ke-polisi-mahfud-md-berharap-proses-hukum-berjalan-adil">Jubir TPN Aiman Dilaporkan ke Polisi, Mahfud MD Berharap Proses Hukum Berjalan Adil</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Ronny menyatakan Aiman memiliki bukti-bukti terkait pernyataannya. Apalagi, bukti-bukti tersebut sebagian besar sudah disampaikan media massa ke publik, termasuk soal dugaan polisi yang memasang baliho pasangan capres-cawapres tertentu atau partai tertentu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Soal bukti ini kan menurut saya nanti kita akan sampaikan pada waktunya. Tetapi yang tadi disampaikan Pak Ifdhal bahwa dalam pernyataan Mas Aiman itu juga dikutip dari salah satu media nasional juga ini kan sudah tersebar luas di medsos dan bisa dibaca oleh masyarakat," pungkas Ronny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, Polda Metro Jaya telah menerima 6 laporan polisi terhadap Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono. Laporan ini berasal dari sejumlah elemen masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Laporan itu terkait pernyataan Aiman yang menyebut ada ketidaknetralan aparat kepolisian untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aiman dituduhkan melanggar Pasal 28 (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang ITE dan atau Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.</div>

Ronny menjelaskan, pernyataan Aiman sebenarnya masih dalam koridor kebebasan menyatakan pendapat yang dijamin konstitusi.

TPN Ganjar-Mahfud Akan Berikan Bantuan Hukum kepada Aiman Witjaksono

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/17/7902F202-2ACF-4C84-B213-5D89CE84270A-4004119706.jpeg" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memastikan kasus judi online menjadi salah satu fokus jajarannya untuk ditindak. Polri akan bertindak tegas terhadap praktik ilegal ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang jelas situs web itu tombolnya ada di kominfo. Tugas kami dari Polri bekerja sama, begitu ada infokan ke kita, kita pukul," kata Sigit di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (1/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sigit memastikan, Polri tidak akan segan menindak para pelaku judi, termasuk kalangan bandar. Sanksi tegas akan diberikan kepada mereka yang tetap nakal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya kira masalah judi kita tidak pernah ragu," jelasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Bareskrim Polri tengah mengusut kasus&nbsp;judi&nbsp;online. Sejumlah influencer hingga artis ternama akan dipanggil penyidik karena diduga mempromosikan situs&nbsp;judi&nbsp;online.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satu artis terkenal yang akam dipanggil yakni Wulan Guritno. "Kami akan lakukan klarifikasi, kita panggil yang bersangkutan (Wulan Guritno)," kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Adi Vivid kepada wartawan, Kamis (31/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012901791/polri-minta-artis-dan-selebgram-setop-promosikan-judi-online-banyak-yang-jatuh-miskin-dan-gila">Polri Minta Artis dan Selebgram Setop Promosikan Judi Online, Banyak yang Jatuh Miskin dan Gila</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Wulan Guritno, ada beberapa nama publik figur lainnya. Seluruhnya akan dipanggil oleh penyidik. "Kemarin ada beberapa nama yang viral, tentu akan kami tindaklanjuti. Kami akan tindaklanjuti dan kalau memang nanti terpenuhi unsur pidananya, pasti akan kami proses," jelas Vivid.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012586857/bandar-judi-slot-dapat-keuntungan-rp-27-triliun-pertahun-menkominfo-baru-mau-ngajak-polri-koordinasi">Bandar Judi Slot Dapat Keuntungan Rp 27 Triliun Pertahun, Menkominfo Baru Mau Ngajak Polri Koordinasi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kendati demikian meskipun situs&nbsp;judi&nbsp;online yang dipromosikan publik figur sudah tidak aktif, mereka tetap akan dipanggil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau kejadian lama website sudah tidak beroprasi, tetap kita panggil lagi, kita imbau lagi. Tetap ini sudah jadi catatan bahwa dulu dia pernah mengendorse&nbsp;judi. Tentunya kita akan ada klasifikasi mana yang masih aktif, atau tidak," pungkasnya.</div>

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memastikan kasus judi online menjadi salah satu fokus jajarannya untuk ditindak.

Tak Ragu Pukul Bandar, Kaplori Tegaskan Situs Judi Online Tombolnya ada di Kominfo 

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/bos-kpu-diperiksa-polisi-komisi-iii-dpr-desak-jokowi-turun-tangan_m_.jpg" alt="Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil meminta Presiden Joko Widodo untuk turun tangan terkait polemik komisioner KPU yang sedang berurusan dengan polisi." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil meminta Presiden Joko Widodo untuk turun tangan terkait polemik komisioner KPU yang sedang berurusan dengan polisi.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil menilai vonis mati Ferdy Sambo dan tuntutan mati mantan kapolda Sumatera Barat Teddy<span class="Apple-converted-space">&nbsp; </span>Minahasa, menunjukkan Kapolri Jenderal Sigit Listyo<span class="Apple-converted-space">&nbsp; </span>bersikap legowo dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>"Apa yang dialami oleh FS (Ferdy Sambo) dan TM (Teddy<span class="Apple-converted-space">&nbsp; </span>Minahasa) karena Kapolri<span class="Apple-converted-space">&nbsp;tegas&nbsp;</span>menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum. Saya yakin, kalau Kapolri mau intervensi, tentu vonis hakim bisa dipengaruhi,&rdquo; kata Nasir, Rabu (3/5).<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Sikap Kapolri yang mengusut kedua kasus petingginya secara transparan dan objektif, lanjut Nasir, sejalan dan mendapat dukungan publik. Tidak heran jika kepercayaan publik terhadap Polri kembali meningkat.</p> <p>&ldquo;Konsistensi Kapolri soal istilah ikan busuk berasal dari kepala telah mempengaruhi persepsi positif masyarakat kepada korps Bhayangkara,&rdquo; kata anggota DPR dari daerah pemilihan Aceh ini.</p> <p>Momentum Sambo dan Teddy Minahasa, kata Nasir, telah membuat reformasi kultural harus dipercepat, mengingat hal ini masih menjadi kendala dalam pelaksanaan tupoksi kepolisian. Terutama hubungan antara bawahan dan pimpinan.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>&ldquo;Saya berharap agar insan polisi menjadikan tragedi FS dan TM sebagai referensi untuk membantu Kapolri membersihkan gerbong Polri dari oknum-oknum yang tidak punya hati nurani,&rdquo; ungkapnya.</p>

Kapolri tegas menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum. Saya yakin, kalau Kapolri mau intervensi, tentu vonis hakim bisa dipengaruhi.

Komisi III DPR:  Vonis Mati Sambo dan Teddy Momentum Polri Sikat Polisi Benalu

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/pasukan-gabungan-kontra-kKB.jpg" alt="Ilustrasi: Pasukan gabungan TNI-Polri kontak senjata dengan KKB Papua" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pasukan gabungan TNI-Polri kontak senjata dengan KKB Papua</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Daerah konflik tak lepas dari perhatian Polri selama pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Seperti di wilayah Papua yang masih terdapat ancaman keamanan dari kelompok ssparatis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di wilayah Papua saat ini terus melanjutkan kegiatan operasi yang saat ini sudah dilaksanakan karena memang kita telah menurunkan tim operasi Damai Cartenz kemudian Aman Nusa yang di dalamnya terdiri dari TNI-Polri," kata Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (6/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fokus Polri dalam pengamanan di Papua yakni penegakan hukum. Termasuk pembebasan Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang masih ditawan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentunya terkait dengan wilayah Papua yang saat ini sedang meningkatkan kami dan Panglima terus melakukan langkah-langkah dan upaya baik kegiatan yang bersifat hard approach maupun kegiatan yang soft approach," jelas Sigit.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua sekaligus mempersiapkan pengamanan dalam rangka persiapan pembentukan DOB, di mana nanti di tahun 2024 DOB secara definitif harus berdiri," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi menyampaikan prediksi terbaru mengenai arus&nbsp;mudik&nbsp;Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Hasil penelitian terkini, diperkirakan terjadi pergeseran waktu puncak arus&nbsp;mudik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu disampaikan Firman setelah penutupan gelar Tactical Floor Game (TFG) bersama Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan dan stakeholder terkait lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Diperkirakan satu puncak arus&nbsp;mudik&nbsp;dan dua puncak arus balik," kata Firman di Gedung NTMC Polri, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (5/4).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani Polri, Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan dijelaskan puncak arus&nbsp;mudik&nbsp;diperkirakan akan terjadi pada Kamis dan Jumat 21-22 April 2023. Prediksi ini mundur dari perkiraan awal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian puncak arus balik akan terjadi dua kali. Pertama pada 25-26 April 2023. Lalu gelombang kedua pada 30 April sampai 1 Mei 2023.&nbsp;</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p>

Fokus Polri dalam pengamanan di Papua yakni penegakan hukum. Termasuk penyanderaan Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang sekap OPM.

Selain Amankan Mudik, Kapolri Antisipasi Ancaman di Wilayah Konflik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/1665727751535.jpg" alt="Teddy Minahasa Putra. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Teddy Minahasa Putra. Dok JawaPos</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pakar pidana Universitas Jenderal Soediman, Hibnu Nugroho menilai tuntutan mati bagi mantan Kapolda Sumatera Barat, Teddy Minahasa, sudah sangat tepat. Tidak ada hal yang meringankan terdakwa dalam kasus ini.<br /> <br /> “Saya menilai tuntutan hukuman mati dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) sudah tepat,” kata Hibnu, Kamis (30/3).<br /> <br /> Dijelaskannya, dalam berbagai hal, banyak yang memberatkan Teddy Minahasa. Disebutkannya, kasus narkoba ini dilakukan Teddy yang notabene adalah seorang penegak hukum.<br /> <br /> “Apalagi dia seorang perwira tinggi lagi,” kata Hibnu.<br /> <br /> Dalam pesidangan, lanjut Hibnu, Teddy juga tidak mengakui perbuatannya.<br /> <br /> “Faktanya malah dia tidak memperlancar jalannya pemeriksaan,” ungkap pakar pidana itu.<br /> <br /> Teddy juga dinilai tidak mendukung pemberantasan nakotika di Indonesia. Padahal Indonesia saat ini sedang dalam kondisi darurat nakotika. Ini dibuktikan dengan isi penjara hampir 70 persen kasus nakotika.<br /> <br /> “Teddy tidak bisa memberikan keteladanan terhadap polisi yang lain,” kata Hibnu.<br /> <br /> Hal yang tidak kalah penting, lanjut Hibnu, adalah perbuatan Teddy Minahasa telah membuat citra kepolisian rusak.<br /> <br /> Mengenai banyaknya tuntutan agar hukuman mati dihapus, Hibnu mengatakan bahwa ada perbedaan perspektif dalam penegakan hukum dan penegakan HAM.<br /> <br /> “Dari kaca mata hukum, mudah-mudahan hukuman mati akan memunculkan efek jera bagi para calon pelaku lainnya, agar tidak main-main dengan narkoba. Apalagi jika mereka aparat penegak hukum,” kata Hibnu.

Banyak Hal Memberatkan, Tuntutan Mati Terhadap Teddy Sudah Pantas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/kapolri-vaksinasi-bogor.jpg" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat memantau vaksinasi Covid-19 di Bogor. (Mabes Polri for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat memantau vaksinasi Covid-19 di Bogor. (Mabes Polri for JawaPos.com)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Upaya untuk menekan laju pertumbuhan Covid-19 menjelang libur natal dan tahun baru (Nataru) terus dilakukan. Salah satu strateginya adalah menggenjot vaksinasi. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung salah satu lokasi yang melaksanakan kegiatan Vaksinasi Serentak Indonesia di Pusat Pengembangan (Pusbang) SDM Perhubungan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (27/11).<br /> <br /> Kegiatan akselerasi vaksinasi Covid-19 tersebut digelar serentak di 3.822 titik se-Indonesia. Targetnya 1,1 juta masyarakat. Vaksinasi serentak itu juga untuk mengejar target 70 persen warga Indonesia sudah divaksin pada akhir tahun yang diinginkan Presiden Joko Widodo.<br /> <br /> "Hari ini dilaksanakan secara serentak dengan target 1,1 juta sampai 1,6 juta warga. Harapannya bisa tercapai. Khususnya di kabupaten Bogor yang merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Jabar," kata Sigit dalam keterangannya kepada wartawan.<br /> <br /> Menurut mantan Kapolda Banten itu, akselerasi vaksinasi sebagai salah satu strategi untuk antisipasi laju pertumbuhan Covid-19 saat Natal 2021 dan Tahun 2022. Saat libur Nataru, Sigit menyebut ada potensi pergerakan masyarakat. Pengalaman pada 2020 telah dijadikan pembelajaran dan kesiapan yang lebih baik untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19.<br /> <br /> "Menjadi perhatian kita semua agar di masa Nataru nanti laju Covid-19 yang saat ini sudah behasil dijaga, tidak kemudian meningkat. Karena pengalaman tahun lalu, pasca-Nataru sempat terjadi kenaikan hingga dua kali lipat. Sehingga kita ingin memastikan bahwa akselerasi vaksinasi menjelang Nataru betul-betul bisa dituntaskan," ujar Sigit.<br /> <br /> Sigit menekankan, dengan akselerasi vaksinasi, diharapkan bisa mempertahankan tren positif pengendalian angka Covid-19 yang sudah sangat baik. "Angka Covid-19 yang saat ini bisa kita kendalikan untuk berada di bawah 1 positivity rate-nya, lalu BOR-nya juga di bawah 4 sampai 5 persen. Harus betul-betul kita jaga," ucap Sigit.<br /> <br /> Dengan terbentuknya kekebalan komunal dan imunitas di masyarakat, lanjut Sigit, hal itu akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Efek lainnya, Indonesia akan semakin siap menggelar perhelatan event nasional dan internasional.<br /> <br /> Keberhasilan pengendalian Covid-19 mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang pada kuartal II 2021 sudah tumbuh 7,07 persen dan 3,51 persen pada kuartal III 2021. Sigit berharap pandemi Covid-19 terus terkendali sehingga bisa mengejar target pertumbuhan ekonomi pada 2021 sebesar 3,7-4,5 persen.<br /> <br /> "Semua ini berdampak pada aktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang saat ini mungkin sudah dirasakan oleh seluruh masyarakat. Harapan kita, dengan pengendalian laju Covid-19, maka pertumbuhan ekonomi dan juga kegiatan event nasional maupun internasionalbisa berjalan," jelasnya.<br /> <br /> Dalam kesempatan itu, Sigit juga menyempatkan untuk menyapa langsung secara virtual wilayah lainnya yang menggelar kegiatan Vaksinasi Serentak Indonesia. Di antaranya adalah, Aceh, Maluku dan Papua. Untuk Aceh, Sigit menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh tokoh agama, masyarakat, dan adat yang telah ikut berperan aktif dalam percepatan akselerasi vaksinasi.<br /> <br /> "Saya yakin dengan bantuan dari seluruh tokoh yang ada, maka percepatan vaksinasi untuk Aceh bisa dilaksanakan. Tentunya TNI-Polri siap untuk kerja siang malam. Apabila memang stok mulai habis, segera diinformasikan sehingga kita bisa distribusikan," kata Sigit.<br /> <br /> Untuk Papua, Sigit menekankan agar seluruh instansi terkait dan masyarakat terus bersinergi dalam rangka percepatan pembentukan kekebalan dan imunitas warga terhadap virus Covid-19. Kesuksesan menggelar PON tidak boleh menjadikan pengendalian Covid-19 kendur. ''Harapannya capaian vaksinasi bisa terlaksana dengan baik. Sehingga seluruh masyarakat Papua betul-betul memiliki kekebalan dan imunitas," harap Sigit.<br /> <br /> Sedangkan wilayah Maluku, Sigit menerima laporan adanya kendala soal distribusi dan tempat penyimpanan vaksin Covid-19. Sigit memastikan segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Akselerasi Vaksinasi Untuk Kendalikan Covid-19 Saat Libur Nataru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/kapolri-listyo-sigit.jpg" alt="Kapolri Listyo Sigit Prabowo di Sulawesi Tengah (Sulteng). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Listyo Sigit Prabowo di Sulawesi Tengah (Sulteng). (Istimewa)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan apresiasinya kepada seluruh Bhayangkari yang ikut berjuang dan membantu masyarakat di tengah Pandemi Covid-19. Hal tersebut disampaikan Sigit saat memperingati Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKGB) ke-69.<br /> <br /> Menurut Sigit, Bhayangkari telah membuat beberapa program kerja yang membantu warga. Seperti program orang tua asuh bagi anak korban Covid-19, vaksinasi massal, bakti sosial dan donor darah, bantuan untuk disabilitas, peduli lingkungan, pengembangan UMKM, dan berbagai Webinar yang bermanfaat untuk masyarakat.<br /> <br /> "Penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya, atas berbagai kegiatan dan program kerja Bhayangkari pada masa pandemi Covid-19 kepada masyarakat," kata Sigit dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (22/10).<br /> <br /> Mantan Kapolda Banten itu mengungkapkan, kegiatan yang dilakukan oleh Bhayangkari selama ini sejalan dengan upaya dan kerja keras yang dilakukan Polri terkait penanganan Pandemi Covid-19. Oleh karena itu, Sigit menyebut peran dari Bhayangkari adalah salah satu yang sentral di balik semangat dan perjuangan dari seluruh personel kepolisian.<br /> <br /> Pasalnya, Bhayangkari selalu memberikan support dan bantuan untuk kemajuan Polri. "Di balik organisasi Polri yang kuat ada organisasi Bhayangkari yang selalu siap mendukung dan membantu serta mensupport organisasi Polri," ujar eks Kabareskrim Polri itu.<br /> <br /> Sebagai bagian dari keluarga besar Polri, Sigit menekankan, Bhayangkari harus terus ikut membantu, mendukung, dan saling menguatkan institusi. Meski begitu, Sigit menyebut, hal itu tetap harus berjalan beriringan dengan peran dari Bhayangkari di lingkungan keluarga.<br /> <br /> Sigit menyatakan, peran Bhayangkari sebagai istri dan ibu di keluarga tetap harus menjadi prioritas utama. Sebab itu, Sigit sangat mengapresiasi sosok Bhayangkari yang mampu menjalankan tugasnya secara beriringan di dalam organisasi dan keluarga.<br /> <br /> Sementara itu, Sigit juga menekankan pentingnya keseimbangan antara bertugas dan menjalani peran di dalam rumah tangga bagi seluruh personel Kepolisian. Menurut Sigit, para suami juga harus menghormati sosok Bhayangkari yang selama ini terus mendoakan dan mensupport dalam menjalankan tugasnya sebagai prajurit Korps Bhayangkara.<br /> <br /> "Jadi tugas pokok sudah jelas mendorong lahir batin organisasi Polri kita harus posisikan hal tersebut sebaik-baiknya," tutup Sigit.

Kapolri Sigit Tegaskan Polri Kuat Karena Didukung Oleh Bhayangkari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/WhatsApp-Image-2021-09-17-at-18.31.01.jpg" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Istimewa</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat (Puspomad) bergerak cepat menyikapi viralnya video dan surat terbuka dari Inspektur Kodam (Irdam) XIII/Merdeka, Brigjen TNI Junior Tumilaar. Puspomad telah merencanakan akan memeriksa Junior terkait kasus tersebut.<br /> <br /> "Terkait viralnya surat terbuka dengan tulisan tangan yang ditujukan kepada Kapolri, serta beredarnya rekaman video pernyataan yang dibuat oleh Brigjen TNI Junior Tumilaar di media sosial, Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Danpuspomad) akan melakukan pemeriksaan terhadap Irdam XIII/Merdeka tersebut di Puspomad, Jakarta," kata Danpuspomad Letjen Chandra W. Sukotjo kepada wartawan, Rabu (22/9).<br /> <br /> Pemeriksaan ini dilakukan untuk membuktikan kebenaran dari yang disampaikan oleh Junior. Sebab, Puspomad menduga adanya kekeliruan yang dibuat oleh Junior.<br /> <br /> "Pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap Jenderal bintang satu tersebut, terkait adanya dugaan bahwa hal - hal yang disampaikan mengandung berita yang tidak sesuai dengan fakta yang ada," jelas Chandra.<br /> <br /> Kasus ini bermula setelah surat terbuka dari (Irdam) XIII/Merdeka, Brigjen TNI Junior Tumilaar yang ditujukan untuk Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo viral di media sosial. Dalam surat tersebut Junior meminta agar Babinsa yang mendampingi terlapor dalam kasus penyerobotan dan sengketa lahan tidak diperiksa oleh Polri.<br /> <br /> Junior menilai, Babinsa tersebut tengah mendampingi warga yang dianggap sebagai korban dalam kasus penyerobotan tanah. Namun, saat mendampingi warga, Polri justru melayangkan panggilan untuk pemeriksaan.<br /> <br /> Selain ditujukan kepada Kapolri, surat terbuka Junior juga meneruskan surat itu ke Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Andika Perkasa, dan Pangdam XIII/Merdeka Mayjen Wanti Waranei Franky Mamahit.

Tulis Surat Terbuka ke Kapolri, Brigjen Junior Akan Diperiksa Puspomad

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Kapolri-Jenderal-Listyo-Sigit-Prabowo-Dery-Ridwansah.jpg" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (1/2/2020). Kedatangan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo  rangkaian kunjungan silaturahmi usai dilantik menjadi Kapolri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (1/2/2020). Kedatangan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo  rangkaian kunjungan silaturahmi usai dilantik menjadi Kapolri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menginstruksi seluruh jajarannya untuk membentuk posko pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di pasar-pasar rakyat (tradisional) guna memastikan perekonomian tetap berjalan sesuai dengan protokol kesehatan.<br /> <br /> "Seluruh jajaran membentuk posko PPKM di pasar untuk antisipasi penyesuaian ekonomi kerakyatan," kata Sigit dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.<br /> <br /> Sigit juga menjelaskan, bahwa para petugas di posko PPKM ini memastikan pedagang maupun pengunjung pasar menerapkan standar protokol kesehatan sesuai dengan penanganan pandemi COVID-19.<br /> <br /> Posko tersebut, lanjut Sigit, akan mengawasi penerapan sistem satu akses masuk di pasar dan memastikan kapasitas pengunjung yang masuk ke pasar tidak melebihi aturan serta pengukuran suhu tubuh pengunjung di tiap pintu masuk pasar.<br /> <br /> "Menyiapkan lokasi cuci tangan, membagikan masker, pengaturan jaga jarak antarpedagang, serta melakukan cek acak swab antigen," ujarnya.<br /> <br /> Selain itu, kata Sigit, posko PPKM tersebut juga dilengkapi layanan vaksinasi keliling dalam rangka mempercepat pembentukan kekebalan komunal masyarakat (herd immunity) sebagai salah satu upaya pengendalian COVID-19.<br /> <br /> Saat ini telah tersedia 62 unit mobil vaksin keliling. Target vaksinasi adalah 300 orang per hari dengan sasaran masyarakat umum dan remaja usia 12 sampai 18 tahun.<br /> <br /> Dalam pelaksanaan posko PPKM, mantan Kapolda Banten itu pun meminta jajaran untuk bersinergi dan berkomunikasi dengan seluruh pihak terkait agar target penanganan pandemi COVID-19 dapat tercapai.<br /> <br /> "Pemberdayaan koordinator pengawas disiplin prokes dengan melibatkan petugas keamanan atau paguyuban pelaku usaha," ujar Sigit.<br /> <br /> Tidak ketinggalan, lanjut Sigit, posko PPKM di pasar ini juga menyiapkan bantuan sosial (bansos) PPKM level 4 yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang terdampak perekonomiannya.<br /> <br /> Posko PPKM pasar tradisional ini telah aktif sejak Selasa (27/7). Hingga saat ini tercatat 9.213 posko di seluruh Indonesia. Jumlah itu berasal dari unsur TNI, Polri, dan sukarelawan.

Kapolri Perintahkan Jajarannya Bentuk Posko PPKM di Pasar Tradisional

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kapolri Sigit Listyo Prabowo

Berita Terkini