<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/16/ekspor-1521298821.jpg" alt="Ilustrasi ekspor. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ekspor. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Karantina Indonesia mengajak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tersebar di berbagai daerah untuk tak ragu menjadi eksportir dan memperbanyak produk Indonesia di luar negeri, dikutip dari ANTARA. Kualitas produk Indonesia sudah diakui dunia dan Badan Karantina Indonesia (Barantin) mengajak pelaku usaha untuk menjadi pelaku ekspor. "Jami siap bekerjasama untuk mengedukasi pelaku usaha melengkapi syarat yang diajukan negara tujuan,&rdquo; kata Kepala Barantin, Sahat Manaor Panggabean di Jakarta, Kamis. &nbsp; Barantin berperan sebagai "economic tools" instrumen ekonomi untuk mendorong ekspor dan meningkatkan keberterimaan (acceptability) produk Indonesia di pasar global. Menurut dia, nilai ekspor komoditas karantina pada Januari hingga Oktober 2025 telah mencapai Rp304,7 triliun. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/016801536/diberkahi-semesta-10-weton-ini-disebut-punya-takdir-jadi-kaya-raya-menurut-primbon-jawa">Diberkahi Semesta! 10 Weton Ini Disebut Punya Takdir Jadi Kaya Raya Menurut Primbon Jawa</a> Ia mengatakan, capaian ini didorong oleh perluasan kerja sama internasional dan penandatanganan protokol karantina dengan negara-negara tujuan ekspor guna memastikan keberterimaan produk Indonesia di pasar global. Pihaknya juga memperkuat digitalisasi layanan. Barantin memiliki sistem "Barantin Electronic System for Transaction and Utility Service Technology&nbsp;(BEST TRUST) yang terintegrasi dengan "Indonesia National Single Window" (INSW). &ldquo;Langkah ini diharapkan mampu menyederhanakan, mempercepat, dan meningkatkan transparansi layanan dan memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global,&rdquo; kata dia. Ia mencontohkan produk Indonesia yang diminati, mulai dari sarang burung walet, bulu, burung, buah-buahan seperti manggis, mangga dan lainnya. Hasil perikanan seperti ikan tuna, ikan cakalang hingga rumput laut menjadi primadona. &ldquo;Kelapa sawit dan beragam turunannya serta kopi dan lainnya yang nilainya cukup besar saat diekspor,&rdquo; kata dia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/016801523/top-3-tanggal-lahir-ini-dikenal-membawa-rezeki-yang-mengalir-hingga-anak-cucu">Top 3 Tanggal Lahir Ini Dikenal Membawa Rezeki yang Mengalir hingga Anak Cucu</a>&nbsp; Ia memastikan layanan kepala pelaku usaha terkait perizinan tidak membutuhkan waktu lama hingga berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Saat ini rata-rata seluruh perizinan selesai dalam waktu enam jam. &ldquo;Jika seluruh dokumen lengkap dan tidak ada kendala kami pastikan dalam waktu beberapa jam sudah selesai,&rdquo; kata dia. Selain itu, dalam pengurusan izin karantina dilakukan dalam bentuk non tunai sehingga seluruh transaksi masuk ke Kas Negara. &ldquo;Tidak ada lagi layanan tunai atau amplop untuk pengurusan perizinan kepada petugas. Saya pastikan itu tidak ada,&rdquo; kata dia.

Badan Karantina Indonesia mengajak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah yang tersebar di berbagai daerah untuk tak ragu menjadi eksportir.

Nilai Ekspor Komoditas Karantina Capai Rp304 Triliun Tahun Ini, Barantin Ajak Pelaku UMKM jadi Eksportir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/09/DSC03063JPG-3347417214.jpg" alt="Kabid Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Yudhistira Yudha." width="100%">
<figcaption>Kabid Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Yudhistira Yudha.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Untuk memperkuat koordinasi lintas instansi beserta media, Imigrasi Surabaya gelar kegiatan diseminasi. Khususnya tiga instansi yang berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang negara. Yakni, Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina. Ketiga instansi yang dikenal juga dengan sebutan CIQ (Customs, Immigration, and Quarantine) itu duduk bersama awak media se-Jawa Timur untuk sosialisasi peran CIQ dalam pengamanan lalu lintas orang keluar masuk wilayah RI. Mengangkat tema Juanda PR Talks: Connecting Communities Through Communication, kegiatan itu diharapkan menjadi awal dari kerja sama yang baik antar instansi tersebut dan media. Sehingga ke depan akan diperoleh komunikasi, sinergi dan kerja sama yang baik dalam mendukung tugas dan fungsi masing-masing instansi. Kepala Kantor Imigrasi Surabaya Chicco A. Muttaqin mengatakan, kegiatan itu merupakan wadah komunitas CIQ untuk menjadi lebih dekat dengan awak media. &rdquo;Agar terbentuk suatu komunikasi yang efektif sehingga diharapkan tidak ada mispersepsi,&rdquo; jelas Chicco A. Muttaqin. Hal itu didukung juga Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jatim Imam Jauhari. Bandara Juanda sebagai salah satu bandara internasional yang sibuk di Indonesia perlu pengawasan dan sinergitas dalam hal keimigrasian, kepabeanan dan juga kekarantinaan. Sehingga tugas CIQ di Bandara Juanda menjadi vital. Di situ, lanjut Imam Jauhari, peran media sebagai perpanjangan tangan untuk menyalurkan informasi kepada masyarakat. &rdquo;Informasi dan pengetahuan mengenai instansi tersebut sangat diperlukan masyarakat umum khususnya pelaku perjalanan ke luar negeri,&rdquo; ujar Kakanwil dalam sambutannya. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi panel dengan pembicara dari Bea Cukai Juanda, Imigrasi Surabaya, dan juga Kantor Kesehatan Pelabuhan (Karantina) Juanda. Turut hadir dalam kegiatan itu perwakilan organisasi pers, antara lain PWI Jawa Timur, PWI Sidoarjo, dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia.

Tiga instansi penjaga pintu gerbang negara yakni Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina memperkuat koordinasi lintas instansi dengan media

Imigrasi Surabaya Gelar Kegiatan Diseminasi Bareng Seluruh Media di Jawa Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Thailand_karantina.jpg" alt="Para pengunjung tiba di Bandara Suvarnabhumi di Bangkok, Thailand, Senin (1/11/2021), pada hari pertama negara itu kembali membuka diri sebagai bagian dari rencana pemerintah untuk memulai sektor pariwisata yang dilanda pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/REUTE" width="100%">
<figcaption>Para pengunjung tiba di Bandara Suvarnabhumi di Bangkok, Thailand, Senin (1/11/2021), pada hari pertama negara itu kembali membuka diri sebagai bagian dari rencana pemerintah untuk memulai sektor pariwisata yang dilanda pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/REUTE</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Bangkok, Pemerintah Thailand mengumumkan tidak akan memberlakukan tindakan karantina yang lebih ketat bagi orang-orang yang tiba dari Tiongkok pada Kamis (5/1), dikutip dari kantor berita Antara (6/1).  Sikap itu diambil Thailand bahkan ketika beberapa negara, seperti Jepang, telah mewajibkan orang-orang yang berangkat dari Tiongkok untuk menjalani pengujian virus corona pada saat kedatangan.  Aturan wajib tes virus tersebut diterapkan di tengah lonjakan kasus COVID-19 di Tiongkok.  "Kami bersikeras pada prinsip bahwa tidak boleh ada diskriminasi terhadap satu negara karena masih ada pandemi di setiap negara dan dengan varian serupa," kata Menteri Kesehatan Thailand Anutin Charnvirakul.  "COVID-19 seharusnya tidak menjadi alasan pengecualian untuk negara mana pun," ujarnya.  Mulai Minggu (8/1), Tiongkok akan membuka kembali perbatasan dan menghapus aturan karantina untuk kedatangan dari luar negeri, dan pemerintah mengatakan wisata keluar bagi para warga negara Tiongkok akan dilanjutkan "dengan tertib".  Thailand mengandalkan sektor pariwisata untuk menghidupkan kembali ekonominya.  Pemerintah Thailand telah merevisi jumlah turis asing yang diperkirakan akan berkunjung ke negara itu tahun ini, yakni dari 20 juta menjadi 25 juta. Sekitar 300.000 turis Tiongkok diproyeksikan berdatangan pada tiga bulan pertama tahun ini.  Sejak Desember 2022, Tiongkok telah menghapus langkah-langkah ketat "nol-COVID" dan berhenti menghitung jumlah pasti pasien COVID. Perubahan drastis itu telah menyebabkan lonjakan kasus infeksi virus corona di seluruh negeri.  Perkembangan itu selanjutnya menimbulkan kekhawatiran bahwa melonjaknya kasus COVID-19 di Tiongkok dapat mendorong kemunculan varian-varian baru virus korona yang berpotensi lebih berbahaya.  Sejumlah negara dan wilayah yang telah memberlakukan persyaratan lebih ketat untuk kedatangan dari Tiongkok antara lain adalah Inggris, Jepang, Malaysia, Maroko, Korea Selatan, Taiwan, dan Amerika Serikat. (*)

Thailand Tak Terapkan Karantina Ketat Pada Pendatang Dari Tiongkok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Pasien-OTG-Covid-19-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Pasien covid-19 berstatus Orang Tanpa Gejala (OTG) di salah satu Hotel Di Jakarta, Selasa (29/9/2020). Sebanyak 13.351 kamar hotel bintang dua dan tiga di sembilan provinsi sudah disiapkan oleh pemerintah sebagai fasilitas karantina pasien Covid-19 tanpa" width="100%">
<figcaption>Pasien covid-19 berstatus Orang Tanpa Gejala (OTG) di salah satu Hotel Di Jakarta, Selasa (29/9/2020). Sebanyak 13.351 kamar hotel bintang dua dan tiga di sembilan provinsi sudah disiapkan oleh pemerintah sebagai fasilitas karantina pasien Covid-19 tanpa</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Hongkong telah mengumumkan pelancong tidak lagi dikarantina di hotel karena sudah membuka diri dari pandemi Covid-19 setelah hampir dua tahun. Pelancong yang masuk juga tidak lagi memerlukan tes PCR negatif dalam waktu 48 jam sebelum naik pesawat ke Honglong.  Kepala Eksekutif kota John Lee mengatakan sebagai gantinya, mereka harus menunjukkan hasil negatif Covid-19 dari tes antigen cepat yang dilakukan dalam waktu 24 jam sebelum naik ke pesawat. Semua kedatangan internasional akan dapat kembali ke rumah atau ke akomodasi pilihan mereka tetapi harus memantau sendiri selama tiga hari setelah memasuki pusat administrasi khusus Tiongkok.  Masyarakat akan diizinkan pergi bekerja atau sekolah tetapi tidak akan diizinkan memasuki bar atau restoran selama tiga hari. Langkah-langkah tersebut akan mulai berlaku pada hari Senin (26/9).  "Meskipun kita dapat mengendalikan tren epidemi, kita harus memberikan ruang maksimum untuk memungkinkan konektivitas dengan dunia, sehingga kita dapat memiliki momentum ekonomi dan mengurangi ketidaknyamanan bagi para pelancong yang datang," kata Lee seperti dilansir dari abc.net.au, Jumat (23/9).  Dia mengatakan bahwa harus ada keseimbangan antara risiko dan pertumbuhan ekonomi. Mulai Senin, pelancong ke Hong Kong tetap menjalani pemantauan rumah (berada di rumah) selama tiga hari. Jika mereka dinyatakan negatif Covid-19 setelah tiga hari, mereka akan diizinkan masuk ke tempat-tempat seperti restoran dan bar.  Selama hampir 2 tahun, Hong Kong mewajibkan pelancong menjalani masa karantina wajib di hotel-hotel yang ditunjuk. Pada satu titik, kota itu memiliki periode karantina terpanjang di dunia dengan 21 hari isolasi wajib.  Hong Kong memiliki sebagian besar kebijakan pandemi yang selaras dengan strategi 'nol-Covid' Tiongkok. Selama 2,5 terakhir, pihak berwenang Hongkong telah memberlakukan langkah-langkah jarak sosial yang ketat dan lockdown. (*)

Hongkong Bebaskan Pelancong dari Karantina Hotel, Antigen Tetap Wajib

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/JOKOWI-BUKA-INACRAFT-2022-FEDRIK-TARIGAN-4.jpg" alt="Presiden Joko Widodo Secara resmi membuka Pagelaran Jakarta International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) 2022 di JCC, Jakarta, Rabu (23/3/2022). Pameran produk kerajinan terbesar di Asia Tenggara tersebut, menampilkan produk-produk kerajinan dan UMKM di" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo Secara resmi membuka Pagelaran Jakarta International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) 2022 di JCC, Jakarta, Rabu (23/3/2022). Pameran produk kerajinan terbesar di Asia Tenggara tersebut, menampilkan produk-produk kerajinan dan UMKM di</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) mendapat kabar gembira. Pemerintah secara resmi tidak lagi melakukan karantina bagi setiap PPLN yang tiba di tanah air.  Hal ini secara resmi disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam merespon perkembangan Covid-19 di Tanah Air. Jokowi memastikan, tren penularan kasus Covid-19 di Indonesia terus membaik.  "Pelaku perjalanan dari luar negeri yang tiba di bandara dari seluruh Indonesia tidak perlu lagi harus melewati karantina," kata Jokowi dalam siaran YouTube Kepresidenan, Rabu (23/3).  Namun, Pemerintah tetap mewajibkan untuk melakukan tes usap bagi PPLN yang tiba di Tanah Air. Jika hasil tes negatif maka bisa langsung beraktivitas. Tetapi jika hasil tes positif maka akan ditangani oleh satuan tugas (Satgas) Covid-19. "Kalau tes PCR positif akan ditangani oleh Satgas Covid-19," tegas Jokowi.  Kepala negara mengharapkan, tren kasus Covid-19 yang membaik ini akan semakin membawa dampak positif. Namun, masyarakat tetap diimbau untuk patuh menerapkan protokol kesehatan.  "Semoga tren yang semakin membaik ini dapat kita pertahankan, saya minta kita semua tetap menjalankan prokes disiplin menggunakan masker rajin mencuci tangan dan menjaga jarak," ucap Jokowi. (*)

Pulang dari Luar Negeri Kini Tak Lagi Harus Karantina, Tapi Wajib PCR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/uji_coba-umrah.jpg" alt="JAGA JARAK LAGI: Jemaah umrah melaksanakan salat di Masjidilharam dengan saf renggang. Otoritas Saudi memberlakukan kembali social distancing setelah kasus Covid-19 di sana melonjak. (AFP)" width="100%">
<figcaption>JAGA JARAK LAGI: Jemaah umrah melaksanakan salat di Masjidilharam dengan saf renggang. Otoritas Saudi memberlakukan kembali social distancing setelah kasus Covid-19 di sana melonjak. (AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dicabutnya kebijakan protokol kesehatan bagi pendatang luar negeri ke Arab Saudi dianggap memiliki dampak positif bagi <a href="https://www.jawapos.com/tag/jamaah-umrah/">jamaah umrah</a> di Indonesia. Kebijakan itu secara tidak langsung akan mempengaruhi minat warga yang hendak mendaftar umrah.  ”Tetu dampaknya jadi positif, orang tidak perlu khawatir lagi dengan umrah yang panjang lebih dari 12 hari masa cuti sehingga Insya Allah permintaan semakin tinggi,” kata Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (8/3).  Syam menuturkan, saat ini yang perlu diperhatikan kebijakan di dalam negeri. Keputusan <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemerintah-indonesia/">Pemerintah Indonesia</a> agar sama menerapkan penghapusan karantina dan PCR dibutuhkan. Hal itu agar kebijakan Kerajaan Arab Saudi bisa memperlancar jamaah umrah.  ”Tentunya tidak bisa dilepas, umrah kan PPLN juga pergi ke luar negeri bagaimana nanti kedatangannya harus diperhatikan. Karena kalau mesti harus PCR dengan acara <a href="https://www.jawapos.com/tag/karantina/">karantina</a> ya ada kemungkinan jamaah ini bisa berlama-lama dengan karantina di Indonesia,” jelas Syam Resfiadi.  Arab Saudi mulai Sabtu (5/3), mencabut semua tindakan pencegahan dan pencegahan terkait dengan pandemi Covid-19. Salah satunya adalah menghapus syarat karantina. Karantina pada saat kedatangan tidak lagi menjadi persyaratan bagi mereka yang bepergian ke Arab Saudi.  Akan tetapi, semua penumpang yang tiba di negara itu dengan visa kunjungan diminta untuk memiliki asuransi kesehatan. Hal itu untuk menutupi biaya perawatan dari infeksi <a href="https://www.jawapos.com/tag/virus-korona/">virus korona</a> selama masa tinggal di sana.  ”Ini adalah tindak lanjut situasi epidemiologis pandemi,” kata Saudi Press Agency.  SPA juga menyebutkan kemajuan yang dicapai dalam program vaksinasi nasional dan tingginya tingkat imunisasi dan kekebalan terhadap virus di masyarakat. Dengan demikian, tes PCR dan tes antigen tidak perlu lagi diberikan penumpang yang tiba di Kerajaan <a href="https://www.jawapos.com/tag/arab-saudi/">Arab Saudi</a>.  Dilansir dari The National News, Senin (7/3), langkah-langkah jarak sosial di semua tempat, kegiatan, dan acara terbuka dan tertutup juga ditangguhkan. Mengenakan masker tidak lagi menjadi persyaratan di area terbuka. Jamaah tidak perlu lagi menjaga jarak sosial di masjid termasuk Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Namun, orang-orang harus tetap memakai masker di dalam masjid.

Ada Kebijakan Baru, Sapuhi Sebut Peminat Umrah Diperkirakan Naik Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/umrah_rasa_haji.jpg" alt="SIAP TERBANG: Sejumlah calon jemaah umrah di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, kemarin (8/1). Total ada 419 orang yang berangkat umrah kemarin. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SIAP TERBANG: Sejumlah calon jemaah umrah di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, kemarin (8/1). Total ada 419 orang yang berangkat umrah kemarin. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebijakan pemerintah Arab Saudi melonggarkan protokol Covid-19 menjadi angin segar bagi warga Indonesia, terutama untuk para jamaah umrah. Sejalan dengan kebijakan tersebut, biaya umrah diperkirakan akan menjadi lebih murah. "Ini adalah hal yang sangat menggembirakan bagi jamaah Indonesia yang sudah merindukan menjalankan ibadah umrah dalam keadaan normal," kata Ketua Umum DPP Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Firman M. Nur, saat dihubungi JawaPos.com, Senin (7/3). Penurunan biaya umrah bisa terjadi, karena tak ada lagi biaya untuk karantina maupun tes PCR. "Kebijkan-kebijakan di Saudi berdampak sekali kepada jamaah Indonesia, karena dari struktur harga akan jauh terjadi penurunan biaya karena pencabutan kebijakan PCR dan karantina ini," jelas Firman. Kendati demikian, Firman berharap agar pemerintah Indonesia segera menyesuaikan aturan dengan pemerintah Arab. Supaya para jamaah umrah saat pulang ke tanah air pun tidak harus lagi tes PCR maupun karantina. "Ketika Saudi bisa melakukan lebih awal, seyogyanya pemerintah Indonesia juga mengkaji hal tersebut, sehingga bisa menerapkan kebijakan yang sama," ucap Firman. "Karena kita pahami kebijakan PCR dan karantina membebani pelaku perjalanan luar negeri dan juga turis yang akan kembali ke Indonesia," tandasnya. Diketahui, Arab Saudi mulai Sabtu (5/3) mencabut semua tindakan pencegahan dan pencegahan terkait dengan pandemi Covid-19. Salah satunya adalah menghapus syarat karantina. Karantina pada saat kedatangan tidak lagi menjadi persyaratan bagi mereka yang bepergian ke kerajaan. Akan tetapi semua penumpang yang tiba di negara itu dengan visa kunjungan diminta untuk memiliki asuransi kesehatan. Hal itu untuk menutupi biaya perawatan dari infeksi virus Korona selama masa tinggal di sana. "Ini adalah tindak lanjut situasi epidemiologis pandemi," kata Saudi Press Agency. SPA juga menyebutkan kemajuan yang dicapai dalam program vaksinasi nasional dan tingginya tingkat imunisasi dan kekebalan terhadap virus di masyarakat. Dengan demikian, tes PCR dan tes antigen cepat tidak perlu lagi diberikan oleh penumpang yang tiba di kerajaan. Dilansir dari The National News, Senin (7/3), langkah-langkah jarak sosial di semua tempat, kegiatan, dan acara terbuka dan tertutup juga ditangguhkan, dan mengenakan masker tidak lagi menjadi persyaratan di area terbuka. Jamaah tidak perlu lagi menjaga jarak sosial di masjid termasuk Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah, dimulai dengan salat Subuh pada hari Minggu. Namun, orang-orang harus tetap memakai masker di dalam masjid.

Syarat Karantina dan PCR Dicabut, Biaya Umrah Disebut Bisa Lebih Murah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/umrah.jpg" alt="UMRAH KEMBALI DIBUKA: Sejumlah calon jemaah umrah dari berbagai daerah di Jawa Timur saat memasuki T2 Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo. (DIPTA WAHYU/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>UMRAH KEMBALI DIBUKA: Sejumlah calon jemaah umrah dari berbagai daerah di Jawa Timur saat memasuki T2 Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo. (DIPTA WAHYU/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite <a href="https://www.jawapos.com/tag/penanganan-covid-19/">Penanganan Covid-19</a> dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan arahan pemangkasan masa karantina para calon jamaah umroh dan pelaku perjalanan luar negeri (PPLN).  Ia mengatakan kebijakan karantina bagi calon jamaah umrah dan PPLN akan berlangsung 1 hari. Sebelumnya, karantina untuk jamaah umrah adalah 7 hari dan <a href="https://www.jawapos.com/tag/ppln/">PPLN</a> adalah 3 (dosis lengkap) dan 7 hari.  "Arahan bapak presiden bahwa karantina dikurangi menjadi 1 hari, baik itu umrah maupun PPLN mulai dari besok dengan SE (surat edaran daripada BNPB yang baru pengaturannya," tutur dia dalam telekonferensi pers, Senin (7/3).  Ia menyampaikan positivity rate Covid-19 para <a href="https://www.jawapos.com/tag/jamaah-umrah/">jamaah umrah</a> di Indonesia sebesar 47 persen, baik dari kedatangan maupun keberangkatan. Positivity rate sendiri merupakan perbandingan dari jumlah kasus positif dnegna jumlah tes yang dilakukan.  "Terkait dengan umrah tadi disampaikan bahwa kasus umroh itu yang sepulang dari umroh ada positifty rata-rata sebesar 47 persen, in dan out," imbuhnya.  Dikatakan olehnya, para jamaah umrah yang ditemukan positif langsung segera dilakukan isolasi. Dirinya mengharapkan para calon jamaah umrah terus mematuhi <a href="https://www.jawapos.com/tag/protokol-kesehatan/">protokol kesehatan</a> baik ketika di dalam negeri dan di Arab Saudi.  "Kami berharap bahwa berbagai kebijakan yang tadi disampaikan atas selanjutnya kita bisa menjaga kedisiplinan," tandas Airlangga.

Mulai Besok, PPLN dan Jamaah Umrah Karantina Hanya 1 Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/biaya_minimal-umrah.jpg" alt="TANPA JARAK LAGI: Petugas mencopot social distancing di Masjidilharam, Makkah. (AFP)" width="100%">
<figcaption>TANPA JARAK LAGI: Petugas mencopot social distancing di Masjidilharam, Makkah. (AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Arab Saudi mulai Sabtu (5/3), mencabut semua tindakan pencegahan terkait dengan pandemi Covid-19. Salah satunya adalah menghapus syarat karantina.  Karantina pada saat kedatangan tidak lagi menjadi persyaratan bagi mereka yang bepergian ke kerajaan. Akan tetapi semua penumpang yang tiba di negara itu dengan visa kunjungan diminta untuk memiliki asuransi kesehatan. Hal itu untuk menutupi biaya perawatan dari infeksi virus korona selama masa tinggal di sana.  ”Ini adalah tindak lanjut situasi epidemiologis pandemi,” kata Saudi Press Agency.  SPA juga menyebutkan kemajuan yang dicapai dalam program vaksinasi nasional dan tingginya tingkat imunisasi dan kekebalan terhadap virus di masyarakat. Dengan demikian, tes PCR dan tes antigen cepat tidak perlu lagi diberikan penumpang yang tiba di kerajaan.  Jarak Sosial Dihapus, Masker Dalam Ruangan Wajib  Dilansir dari The National News, Senin (7/3), langkah-langkah jarak sosial di semua tempat, kegiatan, dan acara terbuka dan tertutup juga ditangguhkan. Mengenakan masker tidak lagi menjadi persyaratan di area terbuka.  Jamaah tidak perlu lagi menjaga jarak sosial di masjid termasuk Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah dimulai dengan salat Subuh pada hari Minggu. Namun, orang-orang harus tetap memakai masker di dalam masjid.  Kementerian Haji dan Umrah mengumumkan bahwa orang tidak perlu lagi memesan slot salat online untuk dua masjid suci tersebut. Namun jamaah yang ingin melakukan umrah atau salat di Rawdah masih perlu memesan melalui aplikasi Eatmarna atau Tawakkalna.  Arab Saudi telah melaporkan kurang dari 500 kasus Covid-19 setiap hari dalam tiga hari terakhir. Sebagian besar penduduknya telah divaksinasi.  Kerajaan mencabut penangguhan penerbangan langsung ke dan dari 17 negara di antaranya Afrika Selatan, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Lesotho, eSwatini, Mozambik, Malawi, Mauritius, Zambia, Madagaskar, Angola, Seychelles, Komoro, Nigeria, Ethiopia, dan Afghanistan.  Booster Mulai Jadi Syarat  Pihak berwenang mengingatkan masyarakat untuk mengambil dosis booster ketiga. Aplikasi Tawakkalna masih diperlukan untuk memasuki kantor, beberapa bangunan umum dan pribadi, bandara, dan kendaraan angkutan umum.

Arab Saudi Hapus Syarat Karantina, Masker di Ruangan Tetap Wajib

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/ppln-karantina.jpg" alt="WAJIB KARANTINA: Penumpang pesawat Garuda Indonesia dari Narita, Jepang, tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali (13/2). (RIANA SETIAWAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>WAJIB KARANTINA: Penumpang pesawat Garuda Indonesia dari Narita, Jepang, tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali (13/2). (RIANA SETIAWAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyampaikan, prosedur penerimaan pelaku perjalanan luar negeri (PPLN), akan menggunakan Surat Edaran (SE) Nomor 20 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Luar Negeri Dengan Transportasi Udara, Pada Masa Pandemi Covid-19.  Dalam SE 20/2022 ini, PPLN dapat masuk ke wilayah Indonesia melalui pintu masuk di Bandara Soekarno Hatta Banten, Juanda Sidoarjo Jawa Timur, I Gusti Ngurah Rai Bali, Hang Nadim Batam, Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang, Sam Ratulangi Manado dan Zainuddin Abdul Madjid Nusa Tenggara Barat.  Seperti diketahui per Senin (7/3) besok, para PPLN yang menuju ke Bali akan bebas karantina dalam rangka uji coba. Direktur Jenderal Perhubungan Udara (Dirjen Hubud) Novie Riyanto mengatakan, aturan karantina tidak diberlakukan untuk Bali, sementara bandara yang lain akan tetap mengacu pada SE 20/2022.  "Tanggal 7 Maret akan dilakukan uji coba peniadaan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri di Bali. Kebijakan ini mengacu pada kebijakan Satgas Covid-19 dan pelaksanaan uji coba (bebas karantina) tersebut hanya untuk persyaratan masuk ke Bali," ucap dia kepada JawaPos.com, Minggu (6/3).  Adapun, para PPLN yang menuju ke Bali tetap wajib menerapkan protokol kesehatan sesuai ketentuan pemerintah. PPLN juga perlu melakukan entry PCR-test dan menunggu di kamar hotel hingga hasil test negatif keluar, setelah negatif PPLN dapat bebas beraktivitas dengan prokes.  PPLN yang datang diminta untuk menunjukkan pembayaran booking hotel yang sudah dibayar minimal empat hari atau menunjukkan bukti domisili di Bali bagi WNI. "Ketentuan yang harus dipenuhi PPLN yaitu menunjukkan bukti konfirmasi pemesanan dan pembayaran (booking) tempat akomodasi selama menetap di Indonesia," kata dia.  Nantinya pada hari ketiga, PPLN perlu kembali melakukan PCR-test di hotel masing-masing. Selain itu, pemerintah pun akan melakukan pencabutan kewajiban adanya sponsor/penjamin untuk permintaan e-visa turis, karena dinilai memberatkan wisatawan asing yang akan masuk.  "Khusus WNA PPLN, melampirkan visa kunjungan singkat atau izin masuk sesuai peraturan perundangan," terangnya.  Ia menuturkan, pihaknya mendukung kebijakan tersebut dengan harapan uji coba ini dapat diimplementasikan di daerah lain. Menurutnya, pembukaan ini akan meningkatkan perekonomian Indonesia.  "Kemhub mendukung kebijakan tersebut dan diharapkan pemberlakuan ini secara bertahap dan berkelanjutan dapat mendukung kebangkitan pariwisata dan penerbangan di Indonesia," tutup Novie.

Kemenhub Jelaskan Aturan Bebas Karantina di Bali

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#karantina

Berita Terkini