<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/IMG-20211206-WA0007.jpg" alt="Sekretaris DPD Partai Gerindra Jateng Sriyanto Saputro. I.C. Senjaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Sekretaris DPD Partai Gerindra Jateng Sriyanto Saputro. I.C. Senjaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–DPD Partai Gerindra Jawa Tengah melaporkan Anggota DPRD Kabupaten Blora Setiyadji Setyawidjaja ke Polda Jawa Tengah. Anggota DPRD itu dilaporkan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan.  Sekretaris DPD Partai Gerindra Jawa Tengah Sriyanto Saputro usai melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Jawa Tengah di Semarang mengatakan, Setiyadji merupakan mantan Ketua Partai Gerindra Kabupaten Blora. Dia sebenarnya sudah diberhentikan dari keanggotaan partai maupun sebagai legislator.  Menurut dia, dasar pelaporan tersebut bermula dari pemanggilan Setiyadji ke mahkamah kehormatan partai berkaitan dengan dugaan pelanggaran indispliner yang bersangkutan. ”Saat dipanggil pada 25 Juni, yang bersangkutan ternyata tidak bisa hadir dengan alasan harus menjalani isolasi mandiri karena positif Covid-19,” ujar Sriyanto Saputro seperti dilansir dari Antara, Senin (6/12).  Setelah ditelusuri, kata dia, ternyata pada periode antara 14 hingga 23 Juni 2021 yang bersangkutan mengikuti kunjungan kerja ke dua daerah di Jawa Timur. Hasil tes PCR terhadap Setiyadji pada 18 Juni 2021 di salah satu rumah sakit, menyatakan jika yang bersangkutan positif Covid-19.  ”Sebagai pejabat publik seharusnya memberikan contoh yang baik dan tidak membahayakan orang lain,” ujar Sriyanto Saputro.  Menurut dia, pelaporan ke polisi itu merupakan bentuk dukungan Gerindra kepada pemerintah dalam upaya penegakan protokol kesehatan di tengah pandemi.  Setiyadji Setyawidjaja saat ini sedang menggugat Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto karena dipecat dari posisi Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Blora.  Terpisah, Kabidhumas Polda Jawa Tengah Kombespol Iqbal Alqudusy membenarkan SPKT telah menerima laporan dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan itu. ”Prinsipnya, Polri siap melayani dan menerima pengaduan dari masyarakat,” ucap Iqbal.

Gerindra Jateng Laporkan Anggota DPRD Blora ke Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/mahasiswa-indonesia.jpg" alt="KAMI BAIK-BAIK SAJA: Beberapa mahasiswa Indonesia setelah berbelanja di sekitar area kampus Hubei Polytechnic University, Provinsi Hubei, Tiongkok, Kamis (29/1). (WENDY FOR RADAR TARAKAN)" width="100%">
<figcaption>KAMI BAIK-BAIK SAJA: Beberapa mahasiswa Indonesia setelah berbelanja di sekitar area kampus Hubei Polytechnic University, Provinsi Hubei, Tiongkok, Kamis (29/1). (WENDY FOR RADAR TARAKAN)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Evakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, Tiongkok, segera dilakukan. Rencananya, besok (1/2) pesawat carter melakukan misi penjemputan. Setidaknya ada 243 WNI di kota yang saat ini diisolasi karena mewabahnya virus korona tersebut.  Presiden Joko Widodo menegaskan, sejak awal pemerintah memiliki opsi untuk memulangkan para WNI tersebut.  Hanya, memang ada prosedur yang harus dilalui untuk bisa mengevakuasi mereka. Langkah-langkah evakuasi secara detail dibahas menjelang sore di kantor Kementerian Sekretariat Negara kemarin (30/1).  ”Masuknya nanti (ke Wuhan) seperti apa. Kemudian setelah dibawa ke sini apakah ada karantina dalam jumlah banyak itu di mana,’’ ujarnya setelah membuka rakornas Kemenristek di Puspiptek Serpong kemarin.  Menurut presiden, proses evakuasi tidak bisa dianggap enteng dan asal dilakukan. ”Harus disiapkan betul karena ini menyangkut, sekali lagi, virus,’’ tegasnya.  Jokowi mengakui, ada pelibatan TNI dalam proses evakuasi. Yang paling siap saat ini, kata dia, memang TNI dari divisi kesehatan. ’’Dan, mereka (TNI) menyatakan sudah siap,’’ tutur dia.  Dengan kata lain, pemerintah tinggal memutuskan langkah selanjutnya sembari melihat perkembangan di Wuhan. Sebab, bagaimanapun kawasan tersebut merupakan teritori negara lain. Ada aturan yang harus diikuti Indonesia meski untuk mengevakuasi warganya sendiri.  Menlu Retno Marsudi setelah rapat di Kemensesneg enggan berbicara mengenai keputusan dalam rapat lintas kementerian itu. Dia berdalih harus melapor kepada presiden terlebih dahulu.  ”Bapak Presiden sudah memerintahkan agar evakuasi WNI di Provinsi Hubei dilakukan segera,’’ kata Retno setelah bersama sejumlah menteri menemui presiden di Lanud Halim Perdanakusuma.  Misi evakuasi akan menggunakan pesawat sipil Lion Air jenis Airbus 330 dengan pertimbangan efisiensi waktu dan kecepatan. Cukup satu pesawat sudah bisa melakukan direct flight dan sekali angkut. Sepuluh personel TNI akan dilibatkan untuk pengamanan.  Menurut sumber Jawa Pos, WNI dijemput pada 1 Februari dan dijadwalkan tiba di tanah air esok harinya (2/2). ”Ada dua skenario landing di Bandara Halim Perdanakusuma atau Bandara Kertajati dengan tempat penampungan atau karantina di Asrama Haji Kertajati atau Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta,” tuturnya. Jika ada yang bergejala seperti demam, batuk, dan sakit tenggorokan, penderita itu diisolasi.  Sumber tersebut menyebutkan, ada tiga rumah sakit yang disiapkan. Yakni, Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso, RSPAD Gatot Soebroto, serta RS Persahabatan. ”Diskenariokan kedatangan Minggu, 2 Februari, dengan JT A330. Ada medical team onboard dari unsur kesehatan TNI,” ungkapnya.  Pernyataan tersebut diperkuat dengan paparan Direktur Keamanan Penerbangan Kemenhub Muhammad Alwi di Forum Merdeka Barat (FMB) 9 kemarin. Dia menyatakan bahwa berdasar rapat di Kementerian Luar Negeri belum lama ini, Ditjen Perhubungan Udara telah menyiapkan dua opsi untuk evakuasi. Pertama, menggunakan Lion Air B737-900 ER sebanyak tiga unit. Kedua, menggunakan Batik Air A330-300 sebanyak satu unit.  ”Pesawat yang membawa penumpang yang bergejala akan melapor ke ATC, lalu akan diarahkan ke parking stand sendiri. Sehingga petugas kantor kesehatan pelabuhan (KKP) akan masuk untuk memastikan terjangkit atau tidak,” jelas dia.  Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Anung Sugihantono mengatakan, ketika evakuasi dilakukan saat masih lockdown, pemerintah akan mengirimkan dokter untuk mendampingi selama penerbangan. Namun, dokter Indonesia hanya berwenang saat penerbangan menuju Indonesia. Saat para WNI masih di Hubei, wewenang ada di pemerintah setempat. ”Kalau pulangnya masih dalam karantina, kita akan berlakukan karantina,” ucapnya.  Menurut dia, karantina berbeda dengan isolasi. Karantina bertujuan mengamati apakah mereka yang dipulangkan dalam kondisi sehat atau tidak dalam kurun waktu tertentu. Anung menjelaskan, jika nanti ada yang mengalami gagal napas, diperlukan perawatan lebih lanjut di rumah sakit yang memiliki alat bantu napas yang mumpuni.  Sementara itu, Dirjen Asia-Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Desra Percaya mengatakan, Dubes RI di Beijing Djauhari Oratmangun terus diminta untuk segera memastikan segala persiapan dengan otoritas Beijing dan Provinsi Hubei. Diakui, ada kendala teknis dalam pemulangan tersebut. Salah satunya soal pergerakan dari Wuhan ke exit city.  Mantan juru bicara Kemenlu itu menjelaskan, pergerakan dari exit city memerlukan perjalanan darat hingga enam jam. ”Kita hitung bagaimana kita bisa menjangkau, siapa yang jadi sopir, siapa yang mau ke sana. Karena kalau lockdown kan tidak ada yang bisa masuk,” katanya.  Dalam opsi saat ini, Kemenlu akan bekerja sama dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Tiongkok. Mereka sedang mematangkan proses eksekusinya. ”Misalnya, apakah mereka sewa mobil disopiri, kemudian ditentukan bertemu di Wuhan.”  Selain itu, kesiapan di dalam negeri menjadi fokus pemerintah. Jika sudah masuk ke Indonesia, para WNI tersebut tidak bisa langsung berbaur. Mereka harus dikarantina. Australia, kata dia, bahkan menyiapkan pulau khusus untuk karantina warganya yang kembali dari Wuhan. Mereka ditempatkan di Christmas Island untuk diisolasi selama 2 x 14 hari. ”Ini kan tidak semata-mata membawa warga pulang, membaur. Tapi, juga ada proses karantina,” tutur Desra.  Desra meluruskan beberapa hal soal anggapan bahwa pemerintah tidak serius dalam memulangkan WNI yang saat ini terisolasi di Wuhan. Dia menegaskan, sejak terjadi outbreak, Kemenlu sudah memiliki opsi evakuasi. ”Evakuasi sudah diperhitungkan. Kami sudah buat contingency plan,” jelasnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/wni-di-tiongkok-640x480.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> MENGHABISKAN WAKTU BERSAMA: Para mahasiswa Indonesia di asrama Central China Normal University, Wuhan, Tiongkok, Selasa (28/1). (BRANDY JUAN FOR JAWA POS)  Ditemui dalam kesempatan yang sama, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto membenarkan soal opsi penggunaan pesawat sipil untuk proses evakuasi WNI dari Wuhan. Hal itu sepenuhnya menjadi pertimbangan pihak Kemenlu. ”Tapi, TNI juga diminta untuk menyiagakan pesawat dan medis,” ujarnya.  Ada dua pesawat jenis Boeing dan satu pesawat Hercules yang telah stand by. ”Tinggal menunggu komando kapan berangkat. Kapan Ibu Menlu butuh bantuan, kami siap,” sambungnya.  Dari sisi medis, pihaknya telah menyiapkan tenaga dan sejumlah peralatan sejak lima hari lalu. Mulai baju pelindung hingga alat pemeriksa suhu tubuh.  Sesuai hasil rapat yang dipimpin Kementerian Luar Negeri, sejauh ini TNI hanya menyiapkan sarana, prasarana, serta personel. Di antaranya, pesawat angkut serta prajurit TNI dari batalyon kesehatan (yonkes).  ”Menyiapkan tiga pesawat dengan perangkat dan personel kesehatan,” ungkap Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Sisriadi.  Jenderal bintang dua TNI-AD itu menegaskan bahwa pihaknya mempersiapkan semua itu untuk membantu pemerintah. Setiap langkah yang akan dilakukan menyesuaikan permintaan dari pemerintah. ”Mendukung rencana kontinjensi Kemenlu saat diperlukan evakuasi WNI dari Wuhan,” terang dia. Termasuk rencana dan strategi teknis saat pemulangan lebih dari 200 WNI dari Hubei.  Secara lebih teperinci, Sisriadi menyampaikan, semua persiapan evakuasi WNI diurus oleh Kemenlu. ”Oleh Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu,” ungkap dia.  Terpisah, Kepala Pusat Kesehatan (Kapuskes) TNI Mayjen TNI Bambang Dwi Hasto mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mendapat arahan dari panglima TNI untuk bersiaga mengantisipasi dan menangani virus korona.  ”Seluruh rumah sakit dan seluruh batalyon kesehatan TNI disiagakan,” tegasnya.  Dikonfirmasi soal penunjukan Lion Air dalam misi evakuasi, Corporate Communications Strategic of Lion Air Group Danang Mandala Prihantoro enggan berkomentar. Dia hanya mengirim emoticon nyengir saat ditanya soal belum adanya izin dari pemerintah untuk berbicara kepada publik. ”No comment, Mbak,” tandasnya.  Sementara itu, Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD menjelaskan, pemerintah Tiongkok sangat ketat soal keluar masuk orang dari Wuhan. Karena itu, rencana evakuasi WNI dari sana menunggu izin otoritas Tiongkok. ”Evakuasinya sekarang masih menunggu izin untuk masuk dari China dan izin keluar,” imbuhnya.

Siapkan Asrama Haji dan Wisma Atlet untuk Karantina 243 WNI dari Wuhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/karantina-kesehatan-cegah-penyakit-menular-antar-negara_m_.jpg" alt="Sekda Provinsi Sumbar Alwis foto bersama jajaran kantor kesehatan pelabuhan dan peserta sosialisasi undang-undang terkait karantina kesehatan, Selasa (26/3)" width="100%">
<figcaption>Sekda Provinsi Sumbar Alwis foto bersama jajaran kantor kesehatan pelabuhan dan peserta sosialisasi undang-undang terkait karantina kesehatan, Selasa (26/3)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Karantina kesehatan sangat diperlukan untuk mencegah penularan penyakit yang dapat terjadi melalui udara dan interaksi lainnya. Apalagi, aktivitas internasional seperti perdagangan, pariwisata dan perjalan antar negara kian tinggi akhir-akhir ini. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Alwis, ketika menghadiri sosialisasi undang-undang terkait karantina kesehatan di salah datu hotel di Kota Padang, Selasa (26/3). "Tingginya aktivitas perjalanan luar negeri, pariwisata bisa meningkatkan risiko penularan penyakit. Hal itu perlu ditangkal dan dikendalikan. Nah, karantina kesehatan ini adalah upaya meminalisir risiko tersebut," kata Alwis, Selasa (26/3). Selain itu, lanjut Alwis, mencegah risiko penularan kesehatan yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan bagi masyarakat, juga perlu dilakukan pemeriksaan di tempat-tempat kedatangan jalur internasional. Seperti pelabuhan laut, terminal udara hingga pos-pos di setiap perbatasan dengan Negara tetangga. "Karantina Kesehatan dapat menghambat penyebaran penyakit menular," katanya. Sementara itu, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Klas II Padang Jalil Alfani mengatakan, sosialisasi tentang undang-undang nomor 6 tahun 2018 ini diharapkan mampu memperkuat keamanan kesehatan negara dari ancaman penyakit dan faktor resiko kesehatan masyarakat. Pihaknya sebagai kantor Kesehatan Pelabuhan memiliki otoritas kesehatan yang berwenang di pintu masuk Negara. "Kami akan tingkatkan kontrol pengawasan agar penyakit menular yang dapat masuk dari beberapa sektor dapat dicegah," katanya.&nbsp;

Karantina Kesehatan Cegah Penyakit Menular Antar Negara