<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/mulan-jameela-nyoblos-yuli.jpg" alt="Malu-malu, Mulan Jameela sebut memilih Pasangan 02, Prabowo-Sandiaga Uno. (Yuliani NN/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Malu-malu, Mulan Jameela sebut memilih Pasangan 02, Prabowo-Sandiaga Uno. (Yuliani NN/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra Bambang Kristiono mengaku dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil Anggota Komisi VII DPR Mulan Jameela untuk dimintai klarifikasi.  Hal ini dikatakan Bambang lantaran menanggapi isu yang menyebutkan bahwa koleganya Mulan Jameela tidak melakukan karantina mandiri usai melakukan kunjungan kerja ke Turki.  "Partai Segera menindaklanjuti dengan memanggil Ibu Mulan Jameela untuk dimintai klarifikasi dan keterangan lainnya sehubungan dengan informasi yang beredar luas di tengah masyarakat tersebut," ujar Bambang dalam keterangannya, Jumat (17/12).  Bambang mengatakan langkah pemanggilan terhadap Mulan Jameela tersebut untuk pendisiplinan kader Partai Gerindra dalam rangka penanggulangan Covid-19 di tanah air.  "Ini dalam rangka bagian peneggakkan disiplin kader dan mendukung program pemerintah dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19," katanya.  Karena itu, Bambang menuturkan tentunya Badan Pengawas dan Disiplin Partai Gerindra mengikuti dan melaksanakan upaya upaya terbaik yang dilaksanakan Satgas Covid-19 termasuk mematuhi Surat Edaran Satgas Covid-19 nomor 23 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada masa pandemi Covid-19.  "Yang diantaranya ketentuan karantina 10 hari bagi pelaku perjalanan international, karena didasari pertimbangan kemunculan varian baru B.1.1,529 atau Omicron yang di yakini tingkat penularannya lebih cepat dibandingkan varian lama," ungkapnya.  Terkait pemanggilan Mulan Jameela tersebut, Bambang berharap pihaknya bisa segera mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas melalui istri dari Ahmad Dhani tersebut.  "Sehingga kami bisa segera memberikan informasi kepada masyarakat termasuk konsekuensinya," tuturnya.  Sebelumnya, akun Instagram milik pegiat media sosial Adam Deni (@adamdenigrk) membagikan hasil tangkapan layar dari pesan pengguna Instagram lain.  Pemilik akun IG itu mengaku bertemu Ahmad Dhani sekeluarga di Turki pada 2 Desember lalu. Namun pada 9 Desember, ia menyebut sejumlah temannya mengaku bertemu Ahmad dan Mulan Jameela di salah satu mal Jakarta. Anak sulung Ahmad Dhani juga pergi menonton bersama kekasihnya.  Pengguna itu kemudian meminta publik berhitung. Kalaupun Ahmad Dhani sekeluarga tiba di Indonesia pada 3 Desember, maka 9 Desember belum genap 10 hari masa karantina.  Kuasa hukum keluarga Ahmad Dhani, Ali Lubis, membantah isu tersebut. Kata dia, adanya netizen yang menyebutkan keluarga Ahmad Dhani tidak melakukan karantina setelah melakukan perjalanan dari Turki itu tidak benar.

Disebut Tidak Lakukan Karantina Mandiri, Gerindra Segera Panggil Mulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/IMG-20210402-WA0004.jpg" alt="Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito. Satgas Covid-19/Antara" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito. Satgas Covid-19/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satgas Covid-19 melalukan penyesuaian kebijakan karantina seduai SE Satgas Nomor 25 tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional yang disusun dengan mempertimbangkan perkembangan kasus global Covid-19. Salah satunya termuat klausul aturan karantina mandiri bagi pejabat.  "Melalui kebijakan ini pemerintah akan meningkatkan upaya skrining dan monitoring pelaku perjalanan untuk meminimalisir potensi penyebaran kasus," kata Juru Bicara Pemerintah Untuk Covid-19 Profesor Wiku Adisasmito secara virtual baru-baru ini.  Menurut Prof Wiku, pihak yang diizinkan untuk melakukan karantina di fasilitas mandiri ialah pejabat Indonesia setingkat eselon I (satu). Pejabat diizinkan setelah menyelesaikan tugas kedinasan dan diskresi ini berlaku secara individual.  "Dimohon kepada siapa saja yang mengajukan diskresi dan tidak bisa memenuhi persyaratan yang dimaksudkan tersebut untuk melakukan karantina di fasilitas terpusat yang telah disediakan pemerintah," jelas Prof Wiku.  Ketiga, yaitu aturan beberapa diskresi karantina dengan syarat mengajukan minimal 3 (tiga) hari sebelum kedatangan di Indonesia kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional serta kesepakatan antara Kementerian/Lembaga terkait, di antaranya Pemberlakukan terlepas dari kewajiban karantina di antaranya kepada Warga Negara Indonesia yang berada dalam keadaan mendesak, seperti memiliki kondisi kesehatan yang membutuhkan perhatian khusus dan mengancam nyawa atau kedukaan karena anggota keluarga inti meninggal.  Warga Negara Asing (WNA) yang masuk kategori Pemegang visa diplomatik dan visa dinas; Pejabat asing setingkat menteri ke atas beserta rombongan yang melakukan kunjungan resmi/kenegaraan; Pelaku perjalanan yang masuk ke Indonesia melalui skema Travel Corridor Arrangement; Delegasi negara-negara anggota G20; dan Pelaku perjalanan yang merupakan orang terhormat (honourable persons) dan orang terpandang (distinguished persons).  "Walaupun mendapat keringanan pembebasan wajib karantina, pihak-pihak tersebut juga wajib menjalankan protokol kesehatan ketat termasuk menerapkan sistem bubble khususnya bagi WNA yang dikecualikan," tegas Prof Wiku.  Pejabat Boleh Ajukan Pengurangan Durasi  Pengurangan durasi karantina di fasilitas karantina mandiri dapat diajukan oleh pejabat dalam negeri setingkat eselon I (satu) ke atas berdasarkan pertimbangan dinas atau khusus. Pemberian izin ini wajib disertai dengan kepatuhan protokol kesehatan ketat.  "Pada prinsipnya, ketetapan ini adalah bentuk upaya pemerintah menjaga kestabilan negara. Pemerintah berupaya keras tetap mewadahi berbagai kegiatan dan kepentingan kenegaraan walaupun berada di dalam kondisi serba terbatas dalam pandemi Covid-19," jelasnya.  Menurut Prof Wiku, kebijakan pengendalian Covid-19 ini dimuktahirkan dengan mempertimbangkan banyak aspek agar dapat melindungi masyarakat sebaik-baiknya. Ia berharap semua elemen masyarakat mampu menahan diri untuk bepergian apabila tidak ada kebutuhan yang mendesak.  "Diharapkan semua elemen masyarakat juga dapat turut mengawasi implementasi kebijakan ini, sebagai upaya proses check and balance," katanya.

Aturan Terbaru Satgas Covid-19, Pejabat Boleh Karantina Mandiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/IMG-20210402-WA0004.jpg" alt="Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito. Satgas Covid-19/Antara" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito. Satgas Covid-19/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Satgas Penanganan Covid-19 mengeluarkan Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 25/2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi Covid-19 yang mengatur kewajiban karantina bagi WNI/WNA dari luar negeri. Ketentuan ini menggantikan surat edaran Nomor 23/2021 yang mewajibkan setiap pelaku perjalanan internasional melakukan tes RT-PCR saat kedatangan, karantina 10 x 24 jam, dan tes ulang RT-PCR kedua pada hari kesembilan karantina.  Warga Indonesia dari 11 negara tempat transmisi komunitas varian Omicron wajib menjalani karantina 14 hari. Pengecualian kewajiban karantina hanya berlaku bagi WNA dengan kriteria pemegang visa diplomatik dan dinas, pejabat asing serta rombongan yang melakukan kunjungan kenegaraan, delegasi negara-negara anggota G-20, skema TCA, orang terhormat atau orang terpandang.  “Pengecualian kewajiban karantina WNI dengan keadaan mendesak seperti memiliki kondisi kesehatan yang mengancam nyawa dan membutuhkan perhatian khusus, serta kondisi kedukaan seperti anggota keluarga inti meninggal,” kata Juru Bicara Nasional Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam siaran persnya, Kamis (16/12).  Prof Wiku menambahkan penentuan lokasi karantina di Wilayah Jakarta dibagi dalam dua skema. Pertama, WNI (PMI, Pelajar/mahasiswa yang telah menamatkan studinya di luar negeri, ASN yang melakukan perjalanan tugas) dilakukan di Wisma Pademangan, Wisma Atlet Kemayoran, Rusun Pasar Rumput, dan Rusun Nagrak.  Kedua, karantina pelaku perjalanan dengan biaya mandiri dilakukan di lebih dari 105 hotel yang telah mendapatkan status CHSE dan berdasarkan rekomendasi Satgas Covid-19. Ketentuan dispensasi pengurangan durasi karantina dan/atau pelaksanaan karantina mandiri di kediaman masing-masing, kata Wiku, dapat diberikan kepada WNI pejabat setingkat eselon I ke atas yang kembali dari perjalanan dinas di luar negeri.  “Pejabat yang tidak sedang dalam perjalanan dinas ke luar negeri dan kembali ke Indonesia tidak dapat mengajukan dispensasi pengurangan durasi karantina atau pengajuan karantina mandiri dan harus melakukan karantina terpusat di hotel. Rombongan penyerta keperluan dinas, wajib melakukan karantina terpusat,” tegas Wiku.  Pengecualian dan dispensasi ini, menurut Wiku hanya berlaku individual dan harus diajukan minimal tiga hari sebelum kedatangan di Indonesia kepada Satgas Covid-19 dan berdasarkan evaluasi K/L terkait. Ketentuan ini sejalan dengan pernyataan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Letnan Jenderal Suharyanto pada rapat dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Senin (13/12) dan selanjutnya diatur secara lebih rinci dalam surat edaran.  Prof Wiku menekankan, pengawasan tetap dilakukan saat WNI menjalani karantina mandiri. “Kami memberikan sejumlah syarat yang ketat seperti kewajiban pelaporan hasil RT-PCR pada hari ke-9 karantina dan memastikan pengawasan tetap dilakukan hingga masa akhir karantina," ucap Wiku.  Karena itu, setiap pelanggar ketentuan karantina mandiri akan ditindak tegas. Misalnya, dengan mengembalikan lagi ke tempat karantina terpusat. Bila masih tidak kooperatif, berlaku sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU Wabah Penyakit Menular dan Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan.  Prof Wiku menilai penanganan serta pengendalian Covid-19 di Indonesia terus mengalami perbaikan dan konsisten berada di tingkat penularan rendah lebih selama 150 hari terakhir. Ini tidak lepas dari pemutakhiran dan relaksasi kebijakan yang terus dilakukan untuk mendapatkan upaya terbaik dalam melindungi segenap elemen masyarakat dari paparan SARS-CoV-2 yang secara alamiah bergerak dinamis.  “Karantina Covid-19 merupakan upaya memisahkan seseorang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus positif atau riwayat bepergian ke wilayah yang telah terjadi transmisi komunitas dengan prosedur khusus. Karena itu, kebijakan ini adalah kunci pencegahan importasi kasus yang harus dipatuhi bersama oleh seluruh lapisan masyarakat dengan penuh kedisiplinan,” tegas Prof Wiku.

Bukan Perjalanan Dinas Luar Negeri, Pejabat Dilarang Karantina Mandiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Cak-imin-PMII.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar mengusulkan kepada pemerintah bahwa masyarakat yang non pejabat dan anggota DPR bisa melakukan karantina mandiri usai pulang dari luar negeri.  Hal ini dikatakan Muhaimin untuk menanggapi Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Gerindra Mulan Jameela yang melakukan karantina mandiri usai kepulangannya dari Turki.  "Semua, jadi tidak hanya DPR ya, semua, kita usulkan kepada pemerintah semua yang karantina adalah karantina mandiri, murah tapi kontrol ketat," ujar pria yang akrab disapa Cak Imin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/12).  Menurut Cak Imin, karantina dengan menggunakan fasilitas hotel tentunya akan membebankan masyarakat dari segi biaya. Sehingga alangkah baiknya jika semua masyarakat bisa melakukan karantina mandiri.  "Intinya gini kalau bisa sekarang daripada biaya mahal lebih baik karantina mandiri dengan kontrol. Semua (termasuk masyarakat-Red) aja, semua. Supaya tidak terlampau mahal nah karantina mandiri kesadaran tinggi untuk melaksanakan secara disipplin dan kontrol," katanya.  Cak Imin menuturkan, nantinya pemerintah juga perlu melakukan pengawasan yang ketat kepada masyarakat yang melakukan karantina mandiri. Seperti menirukan di beberapa negara maju lainnya dengan menerapkan tekonologi  "Bisa menggunakan sidak visiting sidak, bisa teknologi GPS, macem-macem, ini sudah era teknologi ya," ungkapnya.  Oleh sebab itu, Cak Imin berharap usulannya tersebut bisa didengar oleh pemerintah. Pasalnya banyak aduan yang didapatkan anggota dewan mengenai biaya mahal saat melakukan karantina di hotel.  "Karena banyak keluhan kepada saya sebagai wakil ketua DPR mahalnya biaya karantina," tuturnya.  Sebelumnya Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Suharyanto mengatakan, apabila pejabat negara setingkat Menteri dan Anggota DPR mendapatkan pengecualian perihal karantina.  Menurut Suharyanto, pejabat negara setingkat Menteri hingga anggota dewan mendapat fasilitas karantina mandiri. Bagi mereka yang sehabis melakukan perjalanan dari luar negeri tidak melakukan karantina di hotel.

Tanpa Pengecualian, Cak Imin Usul Semua Boleh Karantina Mandiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/ARSUL.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengusulkan kepada pemerintah bahwa masyarakat non pejabat dan anggota DPR bisa melakukan karantina mandiri usai pulang dari luar negeri. Hal ini dikatakan Arsul untuk menanggapi polemik Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Gerindra Mulan Jameela yang melakukan karantina mandiri usai kepulangannya dari Turki.  "Kalau warga masyarakat mau karantina mandiri, karantina memenuhi syarat, itu juga dibuka kemungkinan, supaya tidak menimbulkan kesan diskriminasi," ujar Arsul kepada wartawan, Selasa (14/12).  Wakil Ketua Umum PPP ini menuturkan, dirinya banyak aduan bahwa masyarakat yang kadang kesulitan mendapatkan hotel termasuk biaya yang mahal usai pergi ke luar negeri. Hal ini karena karantina saat ini harus dilakukan selama 10 hari.  "Ini saya alami dengan anggota keluarga dan teman yang bukan pejabat, dia pulang ke Indonesia, dia alami hotelnnya penuh atau mahal sekali," katanya.  "Meski pemerintah bisa bilang 'kan disediakan rumah sakit atlet gratis?', tapi bayangkan kalau orang sehat tapi di rumah sakit, apa enggak tambah sakit?" sambungnya.  Karena itu, Arsul Sani mendorong agar masyarakat biasa bisa melakukan karantina mandiri di rumahnya masing-masing. Tapi saat menjalani karantina itu tidak diperkenankan untuk ke luar rumah.  "Tapi prinsip karantina mandiri di rumah, hotel, RS itu sama saja. enggak boleh selama karantina itu jalan-jalan, jadi harusnya yang ditekankan selama karantina melakukan kegiatan di luar tempat karantina itu, dan itu harus berlaku bagi pejabat mana pun termasuk DPR," ungkapnya.  Sebelumnya, akun Instagram milik pegiat media sosial Adam Deni (@adamdenigrk) membagikan hasil tangkapan layar dari pesan pengguna Instagram lain yang mengaku bertemu Ahmad Dhani sekeluarga di Turki pada 2 Desember lalu. Namun pada 9 Desember, ia menyebut sejumlah temannya mengaku bertemu Ahmad dan Mulan Jameela di salah satu mal Jakarta.  Pengguna itu kemudian meminta publik berhitung. Kalaupun Ahmad Dhani sekeluarga tiba di Indonesia pada 3 Desember, maka 9 Desember belum genap 10 hari masa karantina.

Anggota DPR Usulkan Masyarakat Bisa Karantina Mandiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/bali-penerbangan-internasional.jpg" alt="TAK WAJIB TES PCR: Terminal 3 keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta makin ramai sejak pemerintah melonggarkan syarat perjalanan udara. (HANUNG HAMBARA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TAK WAJIB TES PCR: Terminal 3 keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta makin ramai sejak pemerintah melonggarkan syarat perjalanan udara. (HANUNG HAMBARA/JAWA POS)</figcaption>
</figure><h3>Keluar dari Daftar Merah, WNI ke Inggris Cukup Karantina Mandiri</h3> JawaPos.com - Setelah Arab Saudi yang bakal mengizinkan umrah, Inggris menyusul dengan memberikan kelonggaran bagi perjalanan dari Indonesia. Mulai hari ini (11/10) pukul 04.00 waktu setempat, Indonesia resmi keluar dari kategori red list Inggris.  Duta Besar RI untuk Inggris, Irlandia, dan IMO (International Maritime Organization) Desra Percaya mengungkapkan, dikeluarkannya Indonesia dari kategori red list tidak lepas dari hasil lobi yang dilakukan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi saat bertemu Menlu Inggris Liz Truss di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York pada 20 September 2021.  ”Keputusan ini juga sebagai bentuk pengakuan dari pemerintah Inggris atas langkah-langkah pemerintah Indonesia dalam mengatasi Covid-19 dan kemajuan di dalam negeri,” tuturnya.  Sebelum pengumuman resmi oleh pihak Inggris, Desra mengaku telah bertemu Duta Besar Sarah Cooke dan memperoleh informasi lebih awal mengenai hal tersebut. Komunikasi itu menggambarkan hubungan baik yang terjalin antara KBRI London dan Kemenlu Inggris.  Dengan perkembangan baru tersebut, lanjut dia, KBRI London mengimbau masyarakat Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke Inggris untuk terus memantau kebijakan perjalanan internasional Inggris. Informasi dapat diperoleh melalui website resmi pemerintah Inggris GOV.UK serta situs web dan media sosial KBRI London.  Sebagai informasi, ketika masuk negara kategori red list, warga negara Indonesia yang tiba di Inggris wajib menjalani masa karantina selama 11 hari. Dalam masa karantina tersebut, mereka akan melaksanakan tes swab PCR dua kali, yakni pada hari kedua dan kelima. Sementara itu, masyarakat yang negaranya di luar ’’daftar merah’’ hanya menjalani karantina mandiri ketika baru tiba di sana.  Pembukaan Bali  Persiapan terus dilakukan menjelang pembukaan penerbangan internasional di Bali pada 14 Oktober 2021. Kementerian Perhubungan mengawasi persiapan Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali.  Akhir pekan lalu, Dirjen Perhubungan Udara Novie Riyanto mengecek simulasi pelayanan di terminal kedatangan internasional. ’’Kami bersama-sama melakukan pengecekan langsung dan melihat simulasi pelayanan di terminal kedatangan internasional di Bandara Ngurah Rai. Semua proses di bandara disimulasikan dengan detail dan kami menilai semua sudah dipersiapkan dengan baik,” jelas Novie kemarin (10/10).  Untuk menyambut pembukaan penerbangan internasional pada 14 Oktober nanti, beberapa fasilitas pelayanan telah disiapkan di terminal kedatangan penumpang internasional. Tujuannya mendukung skrining ketat dan penerapan protokol kesehatan. Beberapa fasilitas tersebut, antara lain, ruang pemeriksaan untuk penumpang dengan suhu lebih dari 38 derajat Celsius. Lalu, tempat duduk penumpang di ruang tunggu juga sudah diberi jarak aman sesuai protokol kesehatan.  Ada pula tempat pemeriksaan dokumen kesehatan. Selain itu, dipersiapkan 20 bilik untuk pengambilan sampel tes PCR, tempat pemeriksaan keimigrasian, baggage handling system, alat pengatur suhu ruangan, papan informasi penerbangan (flight information display system/FIDS), tempat pemeriksaan kepabeanan, dan holding area sebagai ruang tunggu hasil swab PCR.  Novie berharap para penyelenggara bandara dan stakeholder terkait terus berkoordinasi dan bersama-sama menciptakan pelayanan yang terbaik. Hal itu penting dilakukan agar saat dibuka nanti tidak ada hal-hal yang menghambat proses kedatangan penumpang. ”Harapan kami, semua bisa berjalan dengan baik dan semua pihak dapat mematuhi protokol kesehatan dengan ketat,” ucapnya.  Pihaknya terus memantau kondisi Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai sejak persiapan hingga pembukaan dan pelaksanaan penerbangan internasional. ”Keberhasilan Bali akan menjadi rujukan bagi daerah-daerah lain untuk secara bertahap membuka pariwisata bagi pasar mancanegara,” tegas Novie.  Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengungkapkan bahwa Bali siap kedatangan para turis mancanegara. Khususnya dari yang terdekat, Australia. Memang, sejauh ini warga Australia belum bisa terbang ke Bali karena kebijakan ketat pemerintah Australia.  Meski begitu, kata Sandi, pihaknya siap berembuk dengan pemerintah Australia mengenai wisata ke Bali. ’’Kami siap kapan pun. Australia adalah pasar turis mancanegara nomor satu dan kita ingin agar Anda (Australia, Red) nyaman,” jelas Sandi sebagaimana dikutip Sydney Morning Herald.  Menurut Sandi, Australia dan Indonesia adalah tetangga dan partner. Pemerintah Indonesia tetap menghormati kebijakan Australia yang masih ketat soal perjalanan luar negeri. Namun, dia menyatakan bahwa Indonesia siap berdiskusi kapan saja soal pembukaan pariwisata.  Bagaimana meyakinkan bahwa Bali sudah aman? Sandiaga menuturkan, semua berbasis sains. Data-data akan berbicara dengan sendirinya. ’’Saat ini Bali sudah (PPKM) level 2 dan akan mencapai target vaksin hopefully pada akhir tahun,” ungkapnya.  Umrah  Kabar bakal dibukanya penerbangan umrah dari Indonesia disambut antusias masyarakat Indonesia. Meski, masih menunggu kepastian dari pemerintah Arab Saudi.  Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief mengatakan, sampai saat ini belum ada kepastian tanggal kapan jamaah umrah dari Indonesia bisa berangkat. Status saat ini bisa dikatakan pemerintah Arab Saudi baru memberikan sinyal lampu hijau. ’’Bahwa jamaah umrah Indonesia insya Allah bisa ke sana,’’ katanya kemarin (10/10).  Sambil menunggu kepastian kapan pintu pengiriman jamaah umrah dibuka, dia menyebut perlu ada persiapan teknis di Indonesia maupun Arab Saudi.  Persiapan di dalam negeri, misalnya, bagaimana mengatur proses pemberangkatan jamaah mulai dari rumah hingga masuk pesawat. Termasuk juga panduan protokol kesehatan (prokes) di tengah pandemi Covid-19, layanan pengujian PCR, karantina, dan lainnya. Persiapan di dalam negeri penting supaya calon jamaah umrah yang akan terbang benar-benar clean dan clear. ’’Kemudian, proses di sana (Arab Saudi, Red) masih menunggu teknis dari Saudi,’’ katanya.  Persiapan di Saudi, antara lain, integrasi data vaksinasi Covid-19 yang dikeluarkan pemerintah Indonesia dengan sistem milik Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Harapannya, data vaksinasi Covid-19 di aplikasi PeduliLindungi bisa terintegrasi dengan sistem data milik pemerintah Arab Saudi.  Menurut Hilman, proses integrasi sistem itu masih berproses sampai saat ini. Pada intinya, Kemenag masih menunggu informasi lebih lanjut dari pemerintah Saudi. Termasuk juga pengaturan soal kuota jamaah umrah, apakah dibatasi atau tidak. Jika nanti sudah ada keputusan dan informasi yang utuh dari Arab Saudi, akan langsung diinformasikan kepada masyarakat, khususnya calon jamaah umrah.  Sekjen Afiliasi Mandiri Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (AMPUH) Wawan Suhada meminta kepada travel anggotanya untuk bisa menahan diri. "Jangan tergesa-gesa dalam melakukan publikasi harga paket umrah," katanya. Sebab, sampai saat ini komponen pelayanan umrah belum bisa ditentukan harganya.

Bali Layani Penerbangan Internasional Mulai 14 Oktober

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/jangan_mudik.jpg" alt="BERSEJARAH: Bekas rumah tahanan militer di Kota Madiun yang disiapkan menjadi tempat karantina. (BAGAS BIMANTARA/JAWA POS RADAR MADIUN)" width="100%">
<figcaption>BERSEJARAH: Bekas rumah tahanan militer di Kota Madiun yang disiapkan menjadi tempat karantina. (BAGAS BIMANTARA/JAWA POS RADAR MADIUN)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di sana, berpuluh-puluh tahun silam, Tan Malaka menulis salah satu karya pentingnya, Gerilya, Politik, dan Ekonomi (Gerpolek). Di penjara yang dibangun pada zaman penjajahan Belanda dan disebut sebagai penjara kecil itu.  Tan, si bapak republik itu dipenjara di tempat yang belakangan dikenal sebagai Rumah Tahanan Militer (RTM) tersebut pada 6 Januari 1948.  Dan, Gerpolek berhasil dia tuntaskan pada 17 Mei tahun yang sama.  ’’Banyak orang-orang besar ketika itu ditahan di sini,’’ jelas penggiat sejarah Historia van Madioen (HvM) Septian Dwita Kharisma kepada Jawa Pos Radar Madiun.  Karena lama sekali tidak difungsikan, kandungan sejarah jadi kalah oleh kesan keangkeran. Dengan dinding-dinding kusam dan rumput ilalang yang sempat tumbuh menjulang, melintas di depannya saja mungkin sudah termasuk uji nyali, apalagi tinggal di dalamnya. RTM pun jadi semacam urban legend di kalangan warga Madiun.  Dan kini tempat di mana nyali seseorang benar-benar ditantang itu, tempat yang jauh dari ingar-bingar meski berada di tengah kota, dimanfaatkan Pemerintah Kota Madiun untuk ’’menghukum” para pemudik bandel. Dua tempat lain yang juga disiapkan sebagai tempat isolasi adalah Asrama Haji dan Stadion Wilis.  ’’Bandel itu artinya belum divaksin, nekat mudik, belum swab, ketika dites hasilnya positif,’’ kata Wali Kota Madiun Maidi kepada Jawa Pos Radar Madiun.  Rumput-rumput memang sudah dibersihkan. Tapi, siapa mampu menghilangkan kesan angker dan hantu-hantu yang sudah kuat tertanam dalam sekejap?  ’’Saran saya, agar tidak ditempatkan di sini, jangan nekat mudik,’’ kata Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy saat kunjungan kerja pada 25 April lalu.  Penjara tertua di Kota Madiun itu memiliki sejarah panjang. Tahun berapa bekas tahanan itu didirikan belum terlacak. Para peneliti sejarah masih terus mencari jejaknya.  Ian –sapaan akrab Septian Dwita Kharisma– mengungkapkan, penjara itu dibangun pemerintah kolonial Belanda sebagai S’land Gevangenis atau penjara negara. Serta, Kleine Boei alias penjara kecil.  Fungsinya, menahan orang-orang bersalah dan membangkang pemerintah kolonial di wilayah Madiun. Ian menuturkan, awalnya para tahanan dihukum kerja paksa. Dikirim ke rumah para pejabat dan perwira militer Belanda untuk bekerja kasar.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/photo/kasad-resmikan-rumah-tahanan-militer-berbasis-artificial-intelligence/">KSAD Resmikan Rumah Tahanan Militer Berbasis Artificial Intelligence</a>  Seiring berjalannya waktu, tempat itu berubah nama jadi Centrale Gevangenis te Madioen atau Penjara Pusat Madiun pada 1911. Fungsinya tetap sebagai penjara, tapi para tahanan juga dikaryakan menghasilkan sesuatu yang dapat dijual ke masyarakat umum oleh Belanda.  ’’Khusus pembangkang ditahan tersendiri, lalu dibuang ke luar Jawa. Seperti Ketua Gerakan Samin Madiun Projodikromo yang ditahan pada 1915,’’ ungkapnya.  Seiring jatuhnya kekuasaan di tangan Jepang pada 1942, penjara itu dijadikan interniran. Fungsinya, menahan orang Belanda, pribumi, dan pejabat Hindia Belanda di Karesidenan Madiun.  Setelah era kemerdekaan, penjara tersebut diambil alih pemerintah Republik Indonesia. Digunakan sebagai Rumah Tahanan Militer (RTM) di bawah komando Polisi Tentara (PT) yang sekarang dikenal Corps Polisi Militer (CPM).  Pada era Orde Lama, deretan tokoh seperti Sutan Sjahrir, Sultan Hamid Alkadrie, Anak Agung Gde Agung, Mohammad Roem, Soebadio Sastrosatomo, dan Prawoto Mangkusasmito juga pernah ditahan di RTM karena dianggap terlibat kegiatan subversif terhadap pemerintahan pada masa itu.  Terlepas nanti ada pemudik atau tidak yang menghuni tempat karantina itu, yang jelas Pemkot Madiun sudah memproyeksikan RTM sebagai destinasi wisata sejarah. Apalagi, informasi yang dihimpun, bekas penjara tersebut memiliki lorong bawah tanah. Tembus hingga Balai Kota Madiun yang ada di Jalan Pahlawan.  Jadi, memang sebaiknya patuhi aturan untuk tidak mudik ke Madiun. Kalau Tan Malaka dulu ditahan di tempat yang kini jadi tempat karantina itu karena memperjuangkan apa yang dia yakini. Gagah. Lha, kalau Anda ’’ditahan” di sana sekarang itu karena dianggap berpotensi menularkan penyakit. Konyol. (kid/c7/ttg)

Jangan Mudik, kecuali Situ Mau Ketemu Hantu...

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/IMG_20200623_121840-1.jpg" alt="Petugas kesehatan Dinkes Bantul khusus penanganan kasus Covid-19. Hery Sidik/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas kesehatan Dinkes Bantul khusus penanganan kasus Covid-19. Hery Sidik/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Jogjakarta, memberlakukan karantina mandiri di satu kompleks Pondok Pesantren Krapyak. Hal itu menyusul seratusan santri dan pengasuh lembaga pendidikan agama tersebut terpapar Covid-19.  ”Pemerintah Desa Panggungharjo, Sewon, memberlakukan karantina mandiri untuk satu kompleks dan memberlakukan pembatasan aktivitas di 17 kompleks lainnya di Pondok Pesantren Krapyak,” kata Lurah Desa Panggungharjo Sewon Bantul, Wahyudi Anggoro Hadi seperti dilansir dari Antara.  Menurut dia, karantina itu dilakukan guna mencegah potensi persebaran virus Covid-19 yang lebih luas. ”Karantina dan pembatasan aktivitas ini dilakukan setelah tracking (pelacakan) Covid-19 yang dilakukan Dinas Kesehatan Bantul kepada penghuni kompleks Pondok Pesantren Krapyak,” terang Wahyudi.  Dia menjelaskan, hasil tracking yang dilakukan Dinkes dan Gugus Tugas Covid-19 Bantul pada 27 Oktober dan 3 November kepada 288 orang, didapatkan 131 terkonfirmasi positif. Sebagian besar adalah para santri dan pengasuh.  ”Sejauh ini para santri dan pengasuh yang positif berada dalam kondisi yang baik dan tidak bergejala,” ujar Wahyudi.  Pemerintah desa juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Bantul terus memaksimalkan layanan, media sosial, dan aplikasi pesan, dalam memberikan asistensi klinis sekaligus memantau perkembangan dari masing-masing santri. Pemerintah desa juga membantu para santri dan pengurus pondok di Krapyak, salah satunya dengan mendistribusikan bantuan logistik, penyanitas tangan, masker, dan alat belajar mengajar. Bantuan didistribusikan kepada santri dan pengasuh di Pondok Pesantren Krapyak.  ”Di tengah merebaknya wabah Covid-19, pemerintah desa harus tetap hadir dan berupaya memberi perlindungan kepada warga, termasuk santri dan pengasuh yang tinggal di wilayah Desa Panggungharjo. Jadi perlindungan warga menjadi prioritas utama kami,” ucap Wahyudi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=z3Ev7zikyHs

Bantul Berlakukan Karantina Mandiri Satu Kompleks Ponpes Krapyak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/ibadah-haji.jpg" alt="RENGGANG: Jamaah haji melaksanakan tawaf dengan menjaga jarak kemarin (29/7). Tidak ada yang diizinkan menyentuh atau mencium Kakbah. (SAUDY MEDIA MINISTRY VIA AP)" width="100%">
<figcaption>RENGGANG: Jamaah haji melaksanakan tawaf dengan menjaga jarak kemarin (29/7). Tidak ada yang diizinkan menyentuh atau mencium Kakbah. (SAUDY MEDIA MINISTRY VIA AP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Jamaah asal Indonesia mulai menjalani rangkaian ibadah umrah hari ini (4/11). Kemarin (3/11) seluruh jamaah menjalani uji swab PCR di hotel masing-masing. Sempat beredar kabar bahwa tes swab PCR di hotel di Makkah tersebut dilakukan karena hasil tes swab dari Indonesia meragukan. Selain itu, diduga ada jamaah yang kedapatan keluar kamar saat masa karantina mandiri.  Namun, Kabid Umrah Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Zaky Z. Anshary membantah kabar tersebut. Zaky yang juga direktur utama travel PT Khazzanah Al Anshary sedang berada di Makkah untuk mengikuti kegiatan umrah perdana setelah dihentikan akibat pandemi Covid-19.  ”Sejak di atas pesawat sudah ada formulir yang salah satu isiannya memberi tahu akan dilakukan tes swab di hotel menjelang pelaksanaan umrah,” kata Zaky dalam diskusi secara virtual kemarin. Dia memberikan keterangan tersebut sambil menjalani karantina mandiri di kamar hotel.  Zaky menjelaskan, memang sempat ada tiga orang yang dokumen PCR-nya diragukan otoritas Arab Saudi. Tetapi, setelah diperiksa ulang, akhirnya tidak menjadi masalah. Kondisi seluruh jamaah Indonesia sampai saat ini juga baik-baik saja.  Jamaah, tutur Zaky, tidak perlu kaget dengan kewajiban tes swab PCR di hotel pada H-1 kegiatan umrah. Sebab, kebijakan itu menjadi protokol pemerintah Saudi. Dia masih belum bisa memastikan siapa nanti yang menanggung biaya tes swab tersebut. Informasi yang dia terima, biaya tes swab di Saudi sekitar 500 riyal atau Rp 1,93 juta.  Sampai berita ini ditulis, pelaksanaan tes swab di hotel tempat jamaah menginap belum digelar. Setiap hotel wajib menyiapkan 10 persen kamarnya untuk tempat isolasi seandainya ada jamaah yang dinyatakan positif Covid-19. Selain itu, disiapkan satu lantai khusus untuk proses pengambilan sampel swab.  Pengalaman lain diceritakan Kabid Pengembangan Usaha dan Koperasi Amphuri Richan Mudzakar. Dalam diskusi virtual kemarin, bos Arminareka itu terlihat mengenakan pakaian ihram. Dia mengaku sudah berniat ihram ketika berada di pesawat. Tepatnya di atas wilayah Yalamlam yang berjarak sekitar 92 km dari Kota Makkah.  Ada baiknya, tutur Richan, jamaah mempersiapkan bekal untuk melakoni karantina mandiri di hotel selama tiga hari. Richan mencontohkan, dirinya membawa rice cooker dan beras untuk dimasak sendiri di kamar hotel. Bekal penanak nasi dan beras itu ternyata bermanfaat untuk mengganjal perut. Sebab, sarapan diantar ke kamar hotel sekitar pukul 08.00 waktu setempat. Sedangkan makan siang diantar pukul 14.00.  Richan mengatakan, tidak ada masalah mengenakan kain ihram berhari-hari di kamar hotel. Meskipun AC-nya lumayan dingin. Tetapi bisa jadi bermasalah jika dilakukan jamaah usia lanjut. Jika terlalu sering kedinginan, bisa masuk angin atau malah demam.  Lebih lanjut Zaky mengungkapkan, sudah ada kesepakatan dari sejumlah asosiasi travel haji dan umrah untuk melakukan evaluasi bersama menjelang kepulangan nanti. Tujuannya untuk menyimpulkan apakah umrah di tengah pandemi dengan seluruh protokol kesehatan yang ketat bisa dijalankan masyarakat atau jamaah pada umumnya.  Baca juga: <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/internasional/03/11/2020/tiba-di-saudi-jamaah-umrah-mulai-karantina-mandiri-di-hotel/">Tiba di Saudi, Jamaah Umrah Mulai Karantina Mandiri di Hotel</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/02/11/2020/wni-kembali-bisa-umrah-usia-jamaah-dibatasi-18-50-tahun/">WNI Kembali Bisa Umrah, Usia Jamaah Dibatasi 18–50 Tahun</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/03/11/2020/syarat-ketat-dari-arab-saudi-bikin-biaya-umrah-naik-hingga-40-persen/">Syarat Ketat dari Arab Saudi Bikin Biaya Umrah Naik Hingga 40 Persen</a></li> </ul> Sementara itu, jumlah jamaah umrah yang terbang dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Jeddah di hari kedua kemarin menurun dibanding hari pertama Minggu (1/11). Kemarin penerbangan Saudia Airlines dari Soekarno-Hatta ke Jeddah diisi 150 orang dan 90 di antaranya jamaah umrah. Padahal, Minggu lalu jumlah jamaah umrah 250 orang. Sampai akhir Desember 2020 penerbangan dari Soekarno-Hatta ke Jeddah berlangsung setiap Minggu, Selasa, dan Kamis.  Terpisah, Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Oman Fathurahman meminta travel atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) memprioritaskan pemberangkatan jamaah umrah yang tertunda karena Covid-19. Oman mengungkapkan, sistem di Kemenag mencatat ada 26.328 orang yang tertunda keberangkatannya dan berusia 18 sampai 50 tahun. Sehingga mereka memenuhi kriteria usia yang ditetapkan pemerintah Saudi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/2qI_nwzP65g

Karantina Mandiri, Jamaah Umrah Masak Nasi Sendiri di Kamar Hotel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/jamaah.jpg" alt="AKHIRNYA KE TANAH SUCI: Jamaah umrah antre sebelum berangkat ke Arab Saudi di Terminal 3 Bandara Soekrano-Hatta, Tangerang, kemarin. Sebanyak 253 jamaah terbang dengan Saudia Airlines. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>AKHIRNYA KE TANAH SUCI: Jamaah umrah antre sebelum berangkat ke Arab Saudi di Terminal 3 Bandara Soekrano-Hatta, Tangerang, kemarin. Sebanyak 253 jamaah terbang dengan Saudia Airlines. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Gelombang pertama jamaah umrah Indonesia mendarat dengan lancar di Jeddah, Arab Saudi, Minggu pukul 18.22 waktu setempat (22.22 WIB). Setelah menjalani proses imigrasi, lebih dari 200 jamaah langsung diantar bus menuju ke hotel untuk menjalani karantina mandiri. Selama di hotel, jamaah dilarang keluar dari kamar.  Proses mulai dari jamaah yang mendarat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah sampai ke hotel itu dijelaskan oleh Kabid Umrah Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Zaky Z. Anshary.  ”Jamaah dari pesawat perdana menginap di dua hotel. Hotel Conrad dan Hilton Suites,” katanya. Dua hotel itu tidak jauh dari pelataran Masjidilharam.  Meskipun mepet dengan Masjidilharam, jamaah umrah tak diperbolehkan menjalankan ibadah ke sana. Mereka harus lebih dulu menjalani karantina mandiri selama tiga hari. Zaky mengatakan, ketentuan Arab Saudi sangat tegas. Jamaah dilarang keluar dari kamar hotel. Apalagi sampai ke lobi hotel maupun pelatarannya.  Pria yang juga Dirut PT Khazzanah Al Anshary itu melanjutkan, selama di pesawat, jamaah diminta mengisi dua formulir pernyataan kesehatan yang disiapkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan BNPB. ”Saat turun dari pesawat, langsung disambut wakil Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi,” ucapnya.  Setiba di bandara Jeddah, jamaah kembali mengisi dua formulir kesehatan. Setelah itu, mereka menjalani pemeriksaan suhu tubuh dan pemeriksaan keaslian hasil lab PCR/swab. Lalu, dilakukan pemeriksaan imigrasi dan pengambilan bagasi. Selama proses tersebut, jamaah harus memakai masker. Selanjutnya, jamaah diangkut dengan bus menuju ke Makkah. Kapasitas bus dibatasi maksimal 40 persen dari total kapasitas normal. Di dalam bus juga ada pemandu asal Saudi.  Setiba di Makkah, jamaah langsung menjalani karantina mandiri. ”Sebaiknya jamaah membawa camilan untuk di kamar hotel. Karena kan tidak bisa keluar hotel,” ujar Zaky. Makanan bakal diantar petugas hotel ke setiap kamar.  Saat dimintai konfirmasi, Konsul Jenderal (Konjen) KJRI Jeddah Eko Hartono turut mengamini kedatangan rombongan umrah dari Pakistan dan Indonesia. ”Dari Indonesia, ada 224 jamaah yang tiba dengan Saudi Airlines,” tuturnya kemarin (2/11).  Dia mengakui, ibadah umrah selama masa pandemi harus mengikuti beberapa ketentuan khusus. Mulai urusan akomodasi hingga waktu ibadah. Hotel, misalnya, harus menggunakan bintang 4 atau 5. Kemudian, per kamar hanya dihuni dua orang. Sebelum melaksanakan ritual umrah, jamaah juga harus menjalani karantina selama tiga hari.  Bagaimana jika ada jamaah yang diketahui memiliki gejala Covid-19? Eko memastikan jamaah itu langsung mendapat penanganan. Yang bersangkutan bakal menjalani masa isolasi dan pengobatan hingga dinyatakan negatif Covid-19. Saudi juga melarang jamaah melaksanakan umrah berkali-kali. Hanya boleh sekali umrah dengan waktu yang dibatasi sekitar tiga jam.  Kemudian, saat tawaf, disediakan lajur-lajur khusus dengan pengawasan ketat. Tujuannya, meminimalkan risiko penularan Covid-19. ”Jamaah juga dibimbing guide dan pengawas asal Saudi,” paparnya.  Meski ada pembatasan aktivitas di sejumlah titik, bukan berarti masa umrah menjadi lebih cepat. Sejauh ini, masa ibadah masih sekitar 11 hari. ”Kan mereka bebas kalau ke Madinah dan tempat lain. Kecuali ke raudah, harus izin.”  Sementara itu, meski agak terlambat, Kementerian Agama (Kemenag) kemarin mengumumkan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) 719/2020 tentang pedoman penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah pada masa pandemi Covid-19. Aturan itu diterbitkan pada hari kedua keberangkatan jamaah umrah setelah dihentikan sejak 27 Februari lalu.  KMA tersebut mengatur beberapa ketentuan. Mulai syarat jamaah, protokol kesehatan, kuota, sampai urusan biaya umrah yang telanjur disetor ke pihak travel atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU).  Baca juga: <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/02/11/2020/wni-kembali-bisa-umrah-usia-jamaah-dibatasi-18-50-tahun/">WNI Kembali Bisa Umrah, Usia Jamaah Dibatasi 18–50 Tahun</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/31/10/2020/saudi-akhirnya-terbitkan-visa-umrah-untuk-wni/">Saudi Akhirnya Terbitkan Visa Umrah untuk WNI</a></li> </ul> Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Oman Fathurrahman menyatakan, regulasi protokol umrah di tengah pandemi sudah dibahas dengan pihak terkait. Termasuk travel umrah, Kemenkes, Kemenhub, dan satgas Covid-19. ”Alhamdulillah, jamaah Indonesia termasuk yang diizinkan berangkat umrah. Semua pihak harus memahami regulasinya,” tuturnya.  Oman pun berharap seluruh pihak, termasuk travel umrah, ikut menyosialisasikan protokol umrah tersebut. Guru besar UIN Syarif Hidayatullah itu menyebutkan, protokol umrah di tengah pandemi merupakan wujud perlindungan jamaah.  Salah satu ketentuan KMA itu, travel umrah atau PPIU harus memfasilitasi karantina jamaah. Baik ketika berada di Saudi maupun saat kembali ke tanah air. Setiap orang yang tiba dari luar negeri, termasuk jamaah umrah, harus menjalani karantina.  KMA juga mengatur jamaah umrah yang sudah membayar biaya, tapi tertunda keberangkatannya akibat penghentian umrah mulai 27 Februari lalu. Jamaah diberi pilihan apakah ingin berangkat dengan protokol kesehatan, menjadwal ulang hingga pandemi berakhir, atau pembatalan. Biaya yang sudah disetor mesti dikembalikan pihak travel kepada jamaah yang membatalkan umrahnya.  ”Tentu setelah dikurangi biaya yang telanjur dibayarkan PPIU kepada penyedia layanan sebelum terjadinya pandemi,” jelasnya. Pengeluaran yang telanjur dibayar itu harus dibuktikan dengan bukti pembayaran yang sah.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=zGnH7bHCaUc

Tiba di Saudi, Jamaah Umrah Mulai Karantina Mandiri di Hotel

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#karantina mandiri

Berita Terkini