<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/bandara-juanda.jpg" alt="ANTISIPASI: Calon penumpang pesawat di Terminal 1 Bandara Internasional Juanda kemarin. Petugas memperketat pengawasan, menyortir penumpang, dan memperluas batasan pengantar. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ANTISIPASI: Calon penumpang pesawat di Terminal 1 Bandara Internasional Juanda kemarin. Petugas memperketat pengawasan, menyortir penumpang, dan memperluas batasan pengantar. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah kecolongan satu pasien positif Covid-19 varian Omicron dari Wisma Atlet Jakarta. Si pasien yang seorang warga Inggris berhasil ”kabur” karena mendapat dispensasi karantina.  ”Ada satu yang lolos, pergi dengan keluarganya dan ini kita harapkan tidak terjadi lagi,” tegas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Pandjaitan.  Hal itu disampaikan dalam konferensi pers tentang update penanganan pandemi Covid-19 dan evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) kemarin (27/12).  Luhut menjelaskan, ke depan tidak bakal ada pemberian dispensasi jika tidak disertai alasan yang betul-betul kuat. Misalnya alasan dokter, kesehatan, atau kepentingan mendesak lainnya. ”Tapi, ada prosedur yang harus diikuti juga,” ungkapnya.  Strategi lockdown di level mikro seperti di wisma atlet dinilainya berhasil mencegah penularan Omicron. Buktinya, kasus tak berkembang. Karena itu, Luhut menekankan agar testing dan tracing diperkuat di daerah. Dengan begitu akan membantu identifikasi potensi persebaran kasus. Skenario tersebut bisa juga diterapkan di daerah apabila terjadi transmisi lokal varian baru itu.  Luhut mengakui, dalam beberapa hari terakhir testing dan tracing sempat menurun. Alasannya, beberapa daerah sudah nol penularan sehingga testing tak dilaksanakan. ”Kami tetap imbau testing karena OTG (orang tanpa gejala, Red) Omicron masih ditemukan,” ucapnya.  Mantan Menko Pulhukam tersebut turut meminta masyarakat tidak melakukan perjalanan ke luar negeri (LN) yang tidak esensial. Sebab, saat ini persebaran Omicron makin luas. ”Kalau hanya ingin berlibur, pergi ke tempat wisata domestik di Indonesia. Selain aman Omicron, gak kalah cantik dengan wisata di luar negeri,” tuturnya.  Varian Omicron telah terdeteksi di 115 negara dengan total kasus mencapai lebih dari 184 ribu. Dari kasus tersebut, paling banyak menyerang anak-anak. Karena itu, Luhut mendorong para orang tua segera membawa buah hatinya untuk divaksin Covid-19.  Pemerintah sendiri, lanjut Luhut, terus memperkuat pengawasan di pintu masuk negara. Karantina bagi pelaku perjalanan LN diperketat. Termasuk menyiapkan skenario untuk mengantisipasi lonjakan kedatangan pelaku perjalanan internasional yang diperkirakan akan terjadi pada awal 2022. Apabila kedatangan masyarakat Indonesia mencapai lebih dari 5 ribu orang, mereka akan dialihkan ke Bandar Udara (Bandara) Juanda sekaligus pusat karantina di Surabaya. Karantina dilakukan selama 10 hingga 14 hari sesuai negara asal. ”Kita harus bagi. Karena kalau sampai 6 ribu orang masuk semua di Jakarta itu, akan repot karantinanya,” jelas dia.  Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di kantor Kemendagri membeberkan kronologi keluarnya warga negara Inggris yang positif Omicron. Warga negara asing (WNA) tersebut pada awal tes dipastikan positif Covid-19. Lalu, yang bersangkutan melakukan tes kedua sebagai pembanding yang hasilnya negatif. ”Dia minta keluar berdasar hasil tes kedua, kemudian diberikan ke Dinkes DKI,” ujarnya.  Sebagai gantinya, yang bersangkutan diwajibkan isolasi di rumah yang kebetulan kondisi rumahnya memadai. Namun, lima hari kemudian persoalan muncul. Hasil tes lanjutan menunjukkan bahwa yang bersangkutan positif Omicron. ”Jadi, kita kejar lagi. Kita tes seluruh keluarganya semua dan alhamdulillah sudah negatif,” imbuhnya. Kejadian tersebut menjadi pelajaran bagi pemerintah. Ke depan, jika tes pertama positif, tapi tes kedua hasilnya berbeda, harus dilakukan tes ketiga.  Terkait penanganan Omicron di tanah air, Budi menyebutkan empat strategi, yakni peningkatan protokol kesehatan, surveilans atau 3T, vaksinasi, dan perawatan. Dia juga meminta seluruh pihak tetap menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Petugas di tempat umum diminta terus mengawasi.  Budi menegaskan, 98 persen kasus Omicron memiliki riwayat perjalanan internasional. Melihat hal itu, karantina menjadi perhatian. ”Tolong pahami bahwa proses karantina kedatangan luar negeri untuk warga negara Indonesia akan diperketat,” tuturnya. Selain Jakarta, ada Surabaya, Batam, dan Entikong yang dipersiapkan untuk karantina. Terutama bagi pekerja migran Indonesia (PMI). ”Kami sudah menghitung berapa orang yang akan datang. Awal-awal sedikit padat, tapi sekarang sudah diatur,” ujarnya.  WNI pelaku perjalanan luar negeri (PPLN), yaitu PMI, pelajar/mahasiswa, atau pegawai pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas luar negeri, wajib menjalani karantina di fasilitas karantina pemerintah. Selain itu, mereka wajib melakukan tes PCR dengan biaya ditanggung pemerintah.  Sedangkan WNI di luar kriteria di atas, WNA, termasuk diplomat asing (di luar kepala perwakilan asing dan keluarga), harus menjalani karantina di tempat akomodasi/hotel karantina. Kemudian wajib melakukan tes PCR dengan biaya sendiri. Perwakilan negara luar dan keluarganya yang bertugas di Indonesia dapat melakukan karantina mandiri di kediaman masing-masing.

Surabaya Jadi Lokasi Karantina WNI dari Luar Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/wni_ke_singapura.jpg" alt="MENYAMBUT WISATAWAN: Pengunjung melihat karya seni instalasi dari seniman Brian Donnelly di Marina Bay, Singapura, Minggu (14/11). (ROSLAN RAHMAN/AFP)" width="100%">
<figcaption>MENYAMBUT WISATAWAN: Pengunjung melihat karya seni instalasi dari seniman Brian Donnelly di Marina Bay, Singapura, Minggu (14/11). (ROSLAN RAHMAN/AFP)</figcaption>
</figure>Pemerintah Waspada Penularan Varian Delta Terbaru  JawaPos.com – Mulai 29 November 2021, rencananya pemerintah Singapura membuka pintu perbatasan untuk warga negara Indonesia (WNI). Tidak ada lagi ketentuan karantina ketika masuk ke negara tersebut.  Kemarin (16/11) Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi bertemu dengan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan. Pertemuan di Singapura itu membahas penguatan kerja sama bilateral, khususnya pengaturan perjalanan yang aman. Antara lain, melalui vaccinated travel lane (VTL).  Retno mengungkapkan, kedua Menlu sepakat untuk melanjutkan pembahasan mengenai pengaturan VTL secara bilateral (resiprokal). Termasuk detail pelaksanaan VTL unilateral yang diberikan Singapura kepada pelaku perjalanan dari Indonesia berdasar point-to-point, yaitu dari Jakarta ke Singapura.  Pemberlakuan VTL unilateral oleh Singapura, antara lain, didasarkan pada kepercayaan terhadap sistem. Yaitu, situasi Covid-19 di Indonesia yang terus membaik dan semakin tingginya tingkat vaksinasi. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan Singapura juga meng-update status kesehatan Indonesia menjadi kategori II sejak 12 November 2021. ”Informasi dari Menlu Singapura bahwa guna terus menjaga kesehatan, pemberlakuan VTL unilateral Singapura akan menggunakan flight tertentu atau assigned flight,” jelas Retno.  Saat ini kedua pihak akan terus membahas pembuatan bubble yang aman. Terutama untuk destinasi Bintan‒Singapura yang biasa ditempuh dengan menggunakan kapal feri.  Meski baru dibuka akhir November, WNI yang berniat mengunjungi Singapura sudah bisa mengajukan izin masuk pada 22 November 2021. Dengan VTL, pelaku perjalanan dari Indonesia yang telah divaksin dapat masuk ke Singapura dengan menunjukkan hasil PCR negatif dan menjalani tes Covid-19 saat tiba di sana. WNI tak perlu lagi menjalani karantina.  Bloomberg mengungkapkan, saat ini ada 13 negara yang masuk dalam program jalur perjalanan untuk yang telah divaksin atau VTL. Di antaranya, AS, Kanada, dan Italia. Rencananya, ada delapan negara tambahan lagi, yakni Indonesia, India, Malaysia, Finlandia, dan Swedia yang diperbolehkan masuk mulai 29 Desember serta Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Qatar pada 6 Desember.  ’’Skema ini diperluas ke Indonesia berdasar kepercayaan pada sistem, terus membaiknya situasi Covid-19 di Indonesia, dan tingkat vaksinasi yang naik,’’ jelas Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan.  Saat ini 85 persen penduduk Singapura sudah divaksin. Karena itu, mereka tengah membuka jalan untuk membangun kembali statusnya sebagai pusat keuangan terdepan ketiga di dunia. Di sisi lain, Singapura harus berhati-hati agar tidak terjadi lonjakan kasus yang menyebabkan tekanan pada sistem kesehatannya.  Singapura mulai membuka perbatasannya secara berkala September lalu dengan Jerman dan Brunei. Negara yang dipimpin oleh PM Lee Hsien Loong itu sudah meninggalkan kebijakan nol kasus Covid-19 dan beralih ke pendekatan hidup berdampingan dengan virus SARS-CoV-2.  Hingga Minggu (14/11), sudah lebih dari 24 ribu pelancong yang masuk Singapura lewat program VTL. Saat ini kuota harian VTL adalah 6 ribu orang. Namun, ketika delapan negara tambahan tadi sudah masuk, kuotanya akan naik menjadi 10 ribu orang per hari.  Menteri Transportasi Singapura S. Iswaran mengungkapkan, Singapura berencana membahas masalah penerbangan dengan Indonesia. Rencananya, ada dua penerbangan setiap hari antara Jakarta-Singapura. Nantinya dinaikkan menjadi empat penerbangan secara berkala.  Sementara itu, Juru Bicara Kemenkes Terkait Covid-19 Siti Nadia Tarmizi menyatakan bahwa pemerintah tetap waspada dengan adanya varian baru. Diketahui, varian Delta terbaru, AY.4.2, sudah sampai di negara tetangga seperti Singapura. ’’Subvarian ini masih bisa memicu gelombang berikutnya di Indonesia,” ucapnya.  Untuk antisipasi masuknya varian AY.4.2, pelaku perjalanan dari luar negeri wajib melakukan pemeriksaan Covid-19 saat masuk Indonesia dan selesai menjalani karantina. Untuk pintu masuk negara seperti bandara, tidak semuanya dibuka.  Sampai sekarang, varian baru seperti AY.4.2 dan Mu belum ditemukan di Indonesia. Pemerintah telah rutin melakukan genome sequencing. Langkah itu dilakukan sebagai mitigasi dalam menemukan varian anyar.  Pada kesempatan lain, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa antibodi alami dari varian Delta diharapkan sudah terbentuk di masyarakat. Dengan begitu, jika ada varian baru yang masuk, antibodi dapat melawannya.  Sejauh ini, yang ada di Indonesia adalah jenis virus Delta subvarian AY.4, AY.23, dan AY.24. Mutasi varian Delta mirip dengan induknya. Itulah yang mengakibatkan varian baru diharapkan bisa ditanggulangi. ’’Kekebalan sudah terbentuk di masyarakat. Masih cukup mengatasi persebaran (varian baru) ini,” ungkapnya.

WNI ke Singapura Tak Perlu Lagi Karantina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Pasien-OTG-Covid-19-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Petugas medis saat mengarahkan pasien covid-19 berstatus Orang Tanpa Gejala (OTG) di salah satu Hotel Di Jakarta, Selasa (29/9/2020). Sebanyak 13.351 kamar hotel bintang dua dan tiga di sembilan provinsi sudah disiapkan oleh pemerintah sebagai fasilitas k" width="100%">
<figcaption>Petugas medis saat mengarahkan pasien covid-19 berstatus Orang Tanpa Gejala (OTG) di salah satu Hotel Di Jakarta, Selasa (29/9/2020). Sebanyak 13.351 kamar hotel bintang dua dan tiga di sembilan provinsi sudah disiapkan oleh pemerintah sebagai fasilitas k</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah terus mengantisipasi rencana pemulangan 7.300 pekerja migran Indonesia (PMI) dari Malaysia. Masa karantina bagi mereka yang pulang ke tanah air akan diperpanjang menjadi 14 hari.  Menurut Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, perwakilan Indonesia di Malaysia sudah melakukan persiapan untuk pemulangan PMI dari negeri jiran. ”Demi memastikan langkah pemulangan yang penuh perlindungan bagi seluruh WNI atau PMI di Malaysia,” terangnya.  Guna mencegah persebaran kasus Covid-19, kata Wiku, mekanisme skrining, baik pengujian maupun karantina, untuk masuk maupun keluar Indonesia harus dilakukan dengan baik. Menurut dia, pemerintah akan menetapkan perpanjangan durasi karantina yang semula 5 x 24 jam menjadi 14 x 24 jam. Hal itu berlaku bagi pelaku perjalanan dari negara yang sedang mengalami krisis Covid-19. ”Ini akan segera dirangkum dalam surat edaran terbaru. Mohon menunggu rilis resminya,” tutur dia.  Wiku menambahkan, persiapan pemulangan juga termasuk masalah deportasi dari Malaysia ke Indonesia. Menurut dia, pemerintah sudah melakukan diplomasi dengan Malaysia terkait hal tersebut. ”Diplomasi dilakukan untuk pemulangan secara bertahap sesuai dengan besar risiko kesehatan,” ujarnya.  Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh mengatakan, pada dasarnya pihaknya mendukung langkah-langkah atau kebijakan yang akan dilakukan pemerintah dalam upaya mencegah persebaran dan pengendalian Covid-19. Namun, pemerintah juga harus konsisten dalam setiap pengambilan kebijakan tersebut. Dan yang tidak kalah penting adalah harus berkeadilan bagi semua.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/28/02/2020/68-wni-dari-diamond-princess-juga-bakal-dikarantina-di-sebaru-kecil/">68 WNI dari Diamond Princess Juga Bakal Dikarantina di Sebaru Kecil</a>  Pada 2 Juni lalu, kata Nihayatul, tim pengawas DPR RI terhadap perlindungan PMI juga telah melakukan raker dan RDP dengan sebelas kementerian/lembaga untuk membahas kepulangan 7.300 PMI bermasalah. Menurut laporan yang disampaikan Kemenkes, sudah ditemukan varian baru Covid-19 yang dibawa PMI pulang ke tanah air. Varian baru tersebut lebih cepat menular sehingga harus diwaspadai. ”Sebenarnya inilah yang menjadi pertimbangan utama kenapa pemerintah memperpanjang masa karantina menjadi 14 hari,” paparnya kepada Jawa Pos kemarin (5/6).

Pemerintah Perpanjang Karantina WNI Jadi 14 Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/kapal-pesiar-jepang.jpg" alt="3.711 penumpang dan kru kapal pesiar Diamond Princess dikarantina saat berlabuh di Yokohama. (Behrouz MEHRI/AFP)" width="100%">
<figcaption>3.711 penumpang dan kru kapal pesiar Diamond Princess dikarantina saat berlabuh di Yokohama. (Behrouz MEHRI/AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - 68 orang dari total 78 Warga Negara Indonesia (WNI) di kapal Diamond Princess bersiap untuk pulang ke tanah air. Tim evakuasi sudah menjemput 68 WNI tersebut dari Yokohama, Jepang, pada pukul 16.00 WIB sore ini, Jumat (28/2). Setelah tiba di Indonesia pada 1 Maret 2020 nanti, rencananya seluruhnya akan dikarantina di Pulau Sebaru Kecil. Sama seperti 188 WNI sebelumnya dari kapal World Dream.  "Yang bisa saya sampaikan menurut rencana 68 WNI kita juga akan melakukan proses yang serupa dan akan dibawa ke pulau Sebaru Kecil. Itu yang bisa saya sampaikan," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Bandara Soekarno Hatta, Jumat (28/2).  Tim evakuasi berangkat dengan pesawat Garuda menjemput WNI. Totalnya 68 orang, di mana 2 lainnya tidak mau ikut serta karena masih harus melanjutkan pekerjaan di kapal. Sedangkan 8 orang lainnya dirawat di rumah sakit di Jepang karena terinfeksi virus Korona.  Retno memastikan seluruh WNI yang dijemput sudah diperiksa lewat alat PCR dan dinyatakan negatif virus Korona. Namun sekali lagi protokol kesehatan akan dilakukan secara tetap, sehingga semuanya tetap akan diperiksa kembali.  "Sehingga ketika sampai di Indonesia akan dilakukan pengecekan kesehatan sebagaimana yang saat ini tengah dilakukan oleh 188 kru (dari kapal World Dream) yang baru saja kita ambil," tukasnya.  Sebelumnya Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Achmad Yurianto akan memberi perlakuan khusus jika nanti WNI Yokohama, Jepang, tiba di tanah air. Karena para WNI di kapal Diamond Princess berasal dari epicentrum yang lebih mengkhawatirkan, maka masa karantina akan diperpanjang. Yaitu 2x14 hari atau 28 hari. Itu karena banyak pasien yang menunjukkan tidak bergejala tetapi positif saat dites.  "Maka yang dari kapal ini harus 2 kali 14 hari. Kami akan lakukan observasi 28 hari. Artinya setelah pemerintah Jepang putuskan WNI boleh diambil, kami berlakukan observasi 2x14 hari," kata Yurianto  WNI juga akan diperiksa ulang meski di Jepang nanti misalnya hasilnya sudah dinyatakan negatif. Selain itu, para WNI juga akan dikarantina secara kluster atau kelompok.  "Nanti ada clustering. Misalnya, siapa yang selama di kapal teman sekamarnya kena virus Korona atau kontak dengan pasien virus Korona? Atau siapa yang selama di kapal pernah sakit? Atau siapa yang tidak kontak sama sekali? Nah itu semua akan dibuat kelompok terpisah," jelasnya.

68 WNI dari Diamond Princess Juga Bakal Dikarantina di Sebaru Kecil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/observasi-pindah.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah segera menjemput Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi Anak Buah Kapal (ABK) World Dream ke Pulau Sebaru Kecil, Kepulauan Seribu, Jakarta. Sebanyak 188 WNI saat ini masih berada di kapal pesiar yang ditolak bersandar di manapun. Kapal itu kini berada di perairan internasional dekat Bintan, Indonesia.  Para WNI segera dijemput menyusul dihentikannya pengoperasian kapal tersebut akibat wabah virus COVID-19. Sejumlah 188 ABK akan diobservasi Pulau Sebaru Kecil yang terletak di gugus Kepulauan Seribu, Jakarta. Pulau itu adalah pulau kosong, aman, pulau yang tidak berpenghuni dan memiliki fasilitas yang dibutuhkan untuk observasi. Mengapa harus Pulau Sebaru?  "Pulau Sebaru kecil ini sudah eksisting bangunan-bangunannya. Dulu dibangun tahun 2008, diresmikan oleh Pak Presiden SBY. Dulu di sana sebagai klinik rehabilitasi ketergantungan narkoba," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Achmad Yurianto dalam konferensi pers, Selasa (25/2).  Para WNI akan dijemput menggunakan KRI dr. Suharso yang sudah menuju ke laut sekitar wilayah Riau untuk nanti kemudian dipindahkan. Mereka akan diobservasi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh WHO.  Pulau tersebut memiliki 8 gedung bangunan bertingkat. Terdiri dari kamar-kamar yang cocok sebagai lokasi karantina, ruang makan dan lainnya.  "Fasilitas ini ada dan selama ini enggak pernah digunakan. Dan kami rasa lokasi itu ideal, karena di pulau itu hanya itu saja fasilitasnya. Hanya dirawat oleh 10 orang," jelasnya.  Pulau itu juga jauh dari pemukiman. Dan pulau-pulau di sekelilingnya juga sepi penghuni.  "Jauh dari pemukiman. Kalaupun sehari-hari ada ya g singgah hanya nelayan ya g cari ikan ke situ. Karena ada sumber air yang baik di sana," jelas Yurianto.  Yurianto menegaskan observasi yang akan dilakukan pada 188 WNI yang berada di kapal World Dream, sama seperti observasi 238 WNI di Natuna. Pelaksanaannya tak jauh berbeda dengan observasi terdahulu.  Evakuasi 188 ABK dilakukan secara transfer (boat to boat) dari Kapal World Dream ke Kapal Rumah Sakit dr. Soeharso milik TNI. Estimasi pemindahan boat to boat akan dilakukan pada tanggal 26 Februari jam 10.00 WIB di Selat Durian dan akan tiba di Pulau Sebaru Kecil 28 Februari sekitar pukul 09.00 WIB.  "Evakuasi dari World Dream ini analog dengan WNi dari Wuhan kemarin. Jika sepanjang skrining seluruhnya negatif tanpa gejala. Artinya mereka sehat. Tetapi jika saat masuk KRI Suharso ditemukan kasus suspect gejalanya kelihatan, lalu langsung ditangani ke RS," katanya.

Alasan Pulau Sebaru yang Tak Berpenghuni Jadi Lokasi Karantina 188 WNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/siapkan_skenario.jpg" alt="BEBAS VIRUS KORONA: Penumpang kapal pesiar World Dream antre turun di Kai Tak Cruise Terminal, Hongkong, Minggu (9/2). Sebanyak 3.600 penumpang dan kru diperbolahkan keluar setelah dikarantina lima hari. (Philip FONG/AFP)" width="100%">
<figcaption>BEBAS VIRUS KORONA: Penumpang kapal pesiar World Dream antre turun di Kai Tak Cruise Terminal, Hongkong, Minggu (9/2). Sebanyak 3.600 penumpang dan kru diperbolahkan keluar setelah dikarantina lima hari. (Philip FONG/AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Observasi terhadap warga negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, Tiongkok, di Pangkalan Terpadu TNI di Natuna telah berjalan lebih dari sepekan. Pemerintah pun mulai menyiapkan skenario kepulangan mereka ke daerah asal masing-masing.  Salah satunya, penerimaan di lingkungan tempat tinggal.  Sekretaris Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto menyatakan, rencana kepulangan WNI tersebut terus didetailkan. Bahkan, hingga kemarin (9/2) sudah ada beberapa pemerintah daerah yang ingin membantu. ”Ada beberapa skenario untuk kepulangan ini,” ujarnya.  Menurut dia, ada skenario pesawat dari Natuna diterbangkan ke Jakarta terlebih dahulu. Selanjutnya, 238 WNI yang diobservasi tersebut diizinkan untuk kembali ke daerah masing-masing. Mereka tidak langsung diantarkan ke daerah masing-masing karena terkendala penerbangan dari Natuna yang tidak banyak.  Merujuk pada masa observasi yang direncanakan berlangsung 14 hari, para WNI tersebut sudah bisa kembali ke daerah asal akhir pekan ini.  Yuri, sapaan karib Achmad Yurianto, menjelaskan, pemerintah telah menyusun strategi sosialisasi untuk menghindari adanya stigma bagi para WNI tersebut. Melalui Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah diminta untuk mempersiapkannya.  Nah, melihat respons pemerintah daerah, Yuri yakin rencana pemulangan akan berjalan lancar. Bahkan, beberapa pemda membentuk tim khusus untuk mendampingi WNI dari Wuhan sepulang dari Natuna. Contohnya, Pemda Aceh telah menyiapkan tim yang dipimpin kepala dinas sosial untuk melakukan pendampingan. ”Problem utama adalah keberlanjutan kuliah mereka,” kata Yuri.  Kebanyakan WNI yang pulang dari Hubei merupakan mahasiswa semester VIII. Ada sebagian kampus mereka yang sudah menyediakan kuliah secara online. Yang sulit adalah mahasiswa kedokteran. ”Semester VIII itu saatnya mereka praktik,” imbuhnya.  Pemerintah terus mencari cara untuk perkuliahan mereka agar tetap lancar. Menurut Yuri, hal itulah yang dipikirkan mahasiswa yang diobservasi. ”Belum lagi jika orang tuanya tidak mau anaknya kembali ke Wuhan,” ungkap Yuri.  Sementara itu, kemarin beredar informasi bahwa ada enam WNI yang dicari pemerintah Singapura. Mereka diduga terinfeksi virus korona dan masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Feri Internasional Harbour Bay, Batam. Polri pun segera bergerak. Hasilnya, enam WNI tersebut ditemukan. Mereka juga dipastikan bersih dari virus korona.  Enam WNI itu adalah Chandra Widodo, Winarto, Desy, Suwardi Sumantri, Manis, dan John Knight. Mereka memang keluar dari Singapura dengan naik kapal feri.  Kabid Dokkes Polda Kepri Muhammad Haris menuturkan, petugas telah memeriksa kesehatan enam WNI itu. ”Saya yang memimpin pemeriksaan tersebut,” ujarnya. Hasilnya, mereka dinyatakan sehat. Tidak ada gejala terpapar virus korona seperti informasi yang beredar. ”Keenamnya sudah berada di Tanjung Pinang,” imbuhnya.  Dia mengimbau masyarakat tidak mudah memercayai informasi yang belum jelas kebenarannya. Bila ada informasi tertentu, masyarakat bisa memberitahukan kepada petugas. ”Nanti petugas yang pastikan, seperti yang saat ini,” ujarnya.  Kabidhumas Polda Kepri Kombespol Harry Goldenhart menuturkan, pihaknya akan berupaya maksimal untuk mencegah adanya persebaran virus korona melalui pelabuhan Batam. ”Pemeriksaan kesehatan dilakukan terhadap setiap penyeberang,” jelasnya.  Dengan begitu, diharapkan di Kepri tidak ada persebaran virus korona. Masyarakat pun bisa beraktivitas dengan tenang. ”Itu yang kami inginkan,” ujarnya.  Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah menyatakan belum mendengar pencarian WNI oleh pemerintah Singapura. Hanya, dalam rilis yang dikeluarkan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura, ada 16 orang yang dicari karena pernah melakukan kontak dengan 40 pasien positif 2019-novel coronavirus.

Pemerintah Siapkan Skenario WNI dari Wuhan Kembali ke Daerah Asal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/jepang-korona.jpg" alt="Tourists wearing face masks line up to a departure gate at Bali airport, Indonesia, Saturday, Feb. 8, 2020. Thousands of Chinese tourists are reportedly stranded in Bali following suspending all flights to and from China amid growing concerns about the co" width="100%">
<figcaption>Tourists wearing face masks line up to a departure gate at Bali airport, Indonesia, Saturday, Feb. 8, 2020. Thousands of Chinese tourists are reportedly stranded in Bali following suspending all flights to and from China amid growing concerns about the co</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Jepang masih mengarantina kapal pesiar Diamond Princess di Pelabuhan Yokohama. Sebanyak 3.711 penumpang dan awak kapal dilarang turun.  Kemarin (8/2) terungkap bahwa di antara ribuan penumpang itu, terdapat 78 warga negara Indonesia (WNI) yang ikut dikarantina.  Begitu informasi tersebut sampai di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), komunikasi dengan otoritas Jepang langsung dilakukan. Hasilnya, kondisi 78 WNI tersebut baik dan sehat. ”Kedutaan Besar Republik Indonesia di sana terus memantau dan mendapatkan update dari pemerintah setempat,” kata Juru Bicara Kemenlu Teuku Faizasyah ketika dihubungi Jawa Pos kemarin.  Dia menjelaskan, 78 WNI yang berada di kapal pesiar tersebut bekerja sebagai anak buah kapal (ABK). Faizasyah belum mengetahui apakah seluruhnya diharuskan mengikuti karantina atau diperbolehkan pulang.  Sebagaimana diberitakan, karantina diawali ketika seorang penumpang Diamond Princess positif tertular 2019-novel coronavirus (2019-nCoV). Penumpang tersebut sebenarnya sudah turun di Hongkong. Namun, pemerintah Jepang khawatir orang-orang yang sekapal dengannya tertular. Agence France-Presse menyebutkan, seorang penumpang memeriksakan diri ke rumah sakit di Hongkong saat Diamond Princess berlabuh di sana pada 25 Januari lalu. Penumpang berusia 80 tahun itu ternyata positif tertular virus korona dari Wuhan.  Diamond Princess kemudian berlayar lagi tanpa membawa pasien tersebut. Di Pelabuhan Naha, Prefektur Okinawa, seluruh penumpang dikarantina. Karena penumpang lain tidak menunjukkan gejala tertular, petugas karantina mengeluarkan sertifikat aman. Namun, setiba di Pelabuhan Yokohama, penumpang dan kru kapal dilarang turun oleh pemerintah Jepang. Sebab, kabar adanya penumpang yang tertular virus korona mencuat. Karantina kedua dilakukan. Seluruh penumpang diminta tinggal di kamar masing-masing dan diperiksa. Hingga kemarin, 64 orang dinyatakan terinfeksi virus korona. Para korban yang membutuhkan perawatan khusus langsung dilarikan ke RS. Penumpang lain diminta tetap berada di kapal sambil menunggu pemeriksaan lanjutan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/kapal-pesiar-jepang-750x432.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> 3.711 penumpang dan kru kapal pesiar Diamond Princess dikarantina saat berlabuh di Yokohama. (Behrouz MEHRI/AFP)  Faizasyah menegaskan, hingga kemarin hanya satu WNI di Singapura yang positif terjangkit virus korona. KBRI di Singapura terus mendapatkan update dari pemerintah setempat. WNI perempuan yang menjadi pekerja migran itu kini dirawat di General Hospital Singapura.  Pada bagian lain, kemarin (8/2) pesawat carter milik China Eastern mendarat di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, pada pukul 12.20 Wita. Pesawat tersebut datang secara khusus untuk menjemput 61 warga negara Tiongkok yang ada di Bali. Konsulat Jenderal Tiongkok telah berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia untuk memulangkan 61 warganya yang selama ini ‘’terjebak” di Bali. Mereka tidak bisa pulang karena pemerintah Indonesia menghentikan sementara penerbangan ke dan dari Tiongkok.  Atas permintaan Konsulat Jenderal Tiongkok, akhirnya Kementerian Perhubungan mengizinkan satu pesawat menjemput 61 warga Tiongkok. Pukul 14.11 Wita, pesawat China Eastern take off.  ”Angkasa Pura I mendukung penuh kegiatan pemulangan. Kami menyediakan fasilitas khusus,” kata Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) Faik Fahmi. Pesawat China Eastern ditempatkan di area parkir yang jauh dari pesawat lain. Suhu tubuh 61 turis Tiongkok itu diperiksa personel kantor kesehatan pelabuhan (KKP) di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Seluruh penumpang yang berangkat memiliki suhu tubuh tak lebih dari 38 derajat.  KKP juga menginformasikan bahwa kru dan dokter yang dibawa di dalam pesawat carter tidak diperkenankan turun. Sesuai dengan instruksi Kementerian Perhubungan, KKP tetap melakukan disinfeksi di dalam pesawat selama 20 menit kepada kru dan tim medis. Termasuk bagasi kru dan bagasi tercatat di lambung pesawat. Menurut Fahmi, hal itu dilakukan untuk meminimalkan potensi penularan virus korona.  Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Hengki Angkasawan menyatakan, Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub telah mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder untuk menyepakati standard operating procedure (SOP) penanganan penerbangan tersebut. Salah satunya, petugas ground handling dan KKP yang memasuki pesawat harus mengenakan pakaian proteksi sesuai standar.  Sebelumnya, Kemenhub menerbitkan surat edaran antisipasi persebaran 2019-nCoV di lingkungan pelabuhan. Surat edaran itu, menurut Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ahmad, merupakan wujud keseriusan Kemenhub untuk mengantisipasi persebaran virus baru tersebut. Surat Edaran Nomor SE.5 Tahun 2020 yang ditandatangani direktur jenderal perhubungan laut itu berisi beberapa instruksi agar penyelenggara pelabuhan mengidentifikasi kedatangan semua kapal yang melayani pelayaran luar negeri. Khususnya dari negara-negara yang terinfeksi virus korona itu.  ”Untuk mencegah masuknya wabah virus tersebut melalui jalur laut, dibentuk Tim Terpadu Penanganan Virus Penyakit Pneumonia Berat, yang terdiri atas berbagai pihak terkait di pelabuhan. Antara lain, KKP, balai karantina, bea dan cukai, imigrasi, penyelenggara atau operator pelabuhan, serta instansi lain,” tutur Ahmad.  Sementara itu, di Natuna, 238 WNI yang dievakuasi dari Hubei, Tiongkok, masih menjalani proses observasi. Berdasar video yang dikirimkan Kepala Pusat Krisis Budi Sylvana yang turut diobservasi karena menjadi tim penjemput, diketahui bahwa selain pemeriksaan seluruh orang yang diobservasi, dilakukan penyemprotan disinfektan. Penyemprotan dilakukan mulai dalam kamar atau tenda hingga toilet. Tujuannya, membunuh kuman.  Konjen Tiongkok di Denpasar Gou Haodong seperti dikutip Agence France-Presse menyatakan, warga Tiongkok yang pulang berasal dari Wuhan. Namun, masih banyak yang memilih memperpanjang liburan di Bali. Ada sekitar 3 ribu turis Tiongkok di Bali. ”Kami akan mempertimbangkan untuk mengirim pesawat lain jika ada permintaan (pulang),” terang Gou Haodong.  Dia menjelaskan, para turis yang dievakuasi itu sejatinya menyukai Bali. Gou yakin mereka kembali lagi untuk berwisata ke sana suatu hari nanti. Mereka yang memilih tetap tinggal di Bali punya alasan berbeda-beda. Tapi, menurut Gou, mayoritas ingin berlibur lebih lama.  Namun, fakta di lapangan tidak demikian. Para turis itu takut pulang. Steven Gu, salah satunya. Dia seharusnya pulang ke rumahnya di Provinsi Jiangsu untuk merayakan Imlek akhir bulan lalu. Tapi, saat mengetahui ada wabah virus korona, dia memilih untuk tinggal di Bali lebih lama. Gu berlibur bersama anak, istri, dan orang tuanya.  ”Epidemi di Tiongkok sangat serius saat ini. Karena itu, saya berharap bisa menjaga keluarga tetap selamat dengan tinggal di Bali,” ujar Gu seperti dikutip South China Morning Post. Dia akan pulang begitu situasinya sudah aman. Gu berharap itu tidak akan lama.  Setiap tahun ada 2,1 juta turis Tiongkok di Bali. Namun, sejak virus korona dari Wuhan merebak, kunjungan turis Tiongkok turun drastis. Dari 6 ribu orang per hari menjadi seribu orang saja. Jumat (7/2) otoritas di Bali menolak masuknya 41 turis asing. Sebab, turis tersebut baru-baru ini berkunjung ke Tiongkok. Beberapa di antaranya berasal dari Rusia, Brasil, Selandia Baru, Maroko, dan Inggris.  Terpisah, Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV Elfi Amir mengungkapkan bahwa turis Tiongkok yang dievakuasi itu sudah menjalani cek medis. Mereka dinyatakan sehat.

Jepang Karantina 78 WNI di Kapal Pesiar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/WNI-dari-wuhan-di-natuna.jpg" alt="MENUJU KARANTINA: WNI yang dievakuasi dari Wuhan disemprot cairan disinfektan saat turun dari pesawat di Bandara Hang Nadim, Batam, Minggu (2/2). (Indonesian Foreign Ministry via AP)" width="100%">
<figcaption>MENUJU KARANTINA: WNI yang dievakuasi dari Wuhan disemprot cairan disinfektan saat turun dari pesawat di Bandara Hang Nadim, Batam, Minggu (2/2). (Indonesian Foreign Ministry via AP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tidak hanya berkantor di Natuna, Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto diminta membangun posko pelayanan kesehatan. Karena fasilitas kesehatan di Rumah Sakit sekitaran Natuna hanya tipe C. Sehingga, masyarakat ingin berobat secara tiba-tiba, bisa di posko kesehatan itu.  Hal ini yang diinginkan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR, Nihayatul Wafiroh. Menurutnya adanya posko pelayanan kesehatan untuk menerima masyarakat yang mengalami gejala seperti virus Korona yang saat ini sedang mewabah. "Sehingga masyarakat merasakan gejala-gejala sesuatu yang kurang nyaman bisa langsung masuk ke posko,‎" ujar Nihayatul kepada wartawan, Rabu (5/2).  Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengaku baru saja melakukan audiensi dengan masyarakat di Natuna. Hasilnya masyarakat di Natuna menginginkan dibuatkan posko pelayanan kesehatan. Berdasarkan audiensi tersebut, tempat karantina WNI dengan pemukiman warga di Natuna hanya berjarak sekira 1,7 kilometer.  Diharapkan Menkes Terawan Agus Putranto bisa membuat posko pelayanan. "Ternyata tempat observasi sekitar 1,7 kilometer. Jadi cukup dekat, sehingga mereka menginginkan adanya posko kesehatan," katanya.  Nihayatul menambahkan di Natuna tidak ada rumah sakit besar. Sehingga apabila tidak disediakan posko kesehatan. Masyarakat harus mengeluarkan kocek mahal untuk bisa ke Batam. "Jadi rumah sakitnya di Natuna itu masih golongan tipe C," bebernya.  Diketahui, jumlah WNI yang dievakuasi dari Kota Wuhan menyusut dari 245 orang menjadi 238 orang. Mereka dievakuasi imbas mewabahnya Virus Korona yang disebut bersumber dari kota yang berada di Provinsi Hubei, Tiongkok, tersebut.  Adapun rombongan WNI tersebut telah tiba di Indonesia, Minggu (2/2). Maskapai tersebut tiba tepat pada pukul 08.30 WIB dan mendarat dengan aman di Bandara Hang Nadim Batam, Kepulauan Riau. Setelah itu, mereka diangkut menggunakan tiga pesawat milik TNI AU ke Natuna. Ketiga pesawat tersebut terdiri dari dua unit berjenis Boeing dan satu unit berjenis Hercules.  Kepala Dinas Operasi (Kadisops) Lanud Hang Nadim Batam Mayor Wardoyo mengatakan, pihaknya mempersiapkan tiga pesawat tersebut atas perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.  Saat 238 WNI tersebut tiba di Hang Nadim akan langsung dilakukan pemeriksaan di dalam pesawat. Sementara WNI itu akan lebih dulu diisolasi di Natuna, Kepulauan Riau, untuk memastikan mereka sehat dan bebas dari Virus Korona.  Selain itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan Natuna menjadi tempat karantina karena jauh dari pemukiman penduduk. Hadi mengatakan, Natuna juga dipilih karena merupakan pangkalan militer yang memiliki fasilitas rumah sakit yang dikelola tiga matra TNI. Natuna juga memiliki landasan pacu pesawat yang berdekatan dengan lokasi karantina.

Rumah Sakit Hanya Tipe C, DPR Minta Menkes Dirikan Posko Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/korona-natuna.jpg" alt="BERI PENJELASAN: Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menemui warga yang menolak Natuna menjadi tempat karantina di DPRD Natuna, Sabtu (1/2). (Aulia Rahman/Batam Pos)" width="100%">
<figcaption>BERI PENJELASAN: Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menemui warga yang menolak Natuna menjadi tempat karantina di DPRD Natuna, Sabtu (1/2). (Aulia Rahman/Batam Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Warga Negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Wuhan, Tiongkok telah tiba di Natuna, Mereka akan menjalani proses karantina selama 14 hari. Namun, terdapat penolakan dari para nelayan.  Ketua DPD KNTI Bintan Syukur Hariyanto mengatakan bahwa pihaknya menolak isolasi WNI dari Wuhan di Natuna. Pasalnya, hal tersebut dapat mengganggu aktivitas para nelayan.  "Kami menolak pemerintah mengkarantinakan WNI asal Tiongkok di Kabupaten Natuna. Kami menilai pemerintah terlalu cepat ambil keputusan tentang hal itu," terangnya kepada JawaPos.com, Minggu (2/2).  Ia pun mengingatkan, sebelumnya pemerintah bersitegang dengan Tiongkok dalam mempertahan perairan Natuna. Namun, sekarang kawasan Natuna dijadikan tempat karantina dari virus yang telah memakan korban 304 jiwa tersebut.  "Belum sampai sebulan yang lalu, laut kita dijarah isi alamnya, dicuri, sekarang Natuna mau dijadikan tempat penampungan orang-orang yang diduga terkena virus," tambahnya.  Kondisi cuaca yang sedang tidak baik pun membuat pihaknya menolak langkah pemerintah itu. "Yang saya khawatirkan di sana mayoritas nelayan tradisional, iklim cuaca yang tidak menentu terutama musim di (daerah) Utara ini, bagaimana jika virus menyebar terjangkit ke masyarakat khususnya nelayan, ini sangat tidak bisa kami terima," ujar dia.  Ditempat terpisah, Istana Kepresidenan memastikan bahwa semua Warga Negara Indonesia (WNI) yang dijemput dari Wuhan, Tiongkok dinyatakan sehat. Hal ini telah melalui prosedur kesehatan sesuai standar WHO (World Health Organization).  “Semua WNI yang dijemput dalam evakuasi kemanusiaan ini dipastikan semuanya dinyatakan sehat melalui prosedur kesehatan sesuai standar WHO (World Health Organization),” kata juru bicara Presiden, Fajroel Rahman dalam keterangannya, Minggu (2/2).

Alasan Nelayan Tolak Karantina WNI dari Wuhan di Natuna

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#karantina wni

Berita Terkini