<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/KM-KELIMUTU.jpg" alt="Ilustrasi Kapal Pelni KM Kalimutu yang akan melakukan evakuasi wisatawan yang tertahan karena cuaca buruk di Kepulauan Karimunjawa." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Kapal Pelni KM Kalimutu yang akan melakukan evakuasi wisatawan yang tertahan karena cuaca buruk di Kepulauan Karimunjawa.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) menyampaikan akan menerapkan diskon 20 persen tiket kapal Pelni untuk kelas ekonomi. Diskon tersebut berlaku dari tarif dasar untuk keberangkatan pada momen libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 atau Libur Nataru 2025/2026.&nbsp; Melalui akun Instagram resminya, PT Pelni mengumumkan bahwa diskon tiket kapal tersebut berlaku untuk keberangkatan dari tanggal 17 Desember 2025 sampai dengan keberangkatan 10 Januari 2026.&nbsp; "Dalam rangka mendukung program pemerintah pada masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, PT PELNI kembali menghadirkan diskon 20 persen dari dari tarif dasar untuk tiket kapal penumpang kelas ekonomi," bunyi pengumuman Pelni, Jumat (21/11).&nbsp; Pelni memastikan, diskon tiket Kapal Pelni ini akan berlaku dengan terbatas. Itu sebabnya, perusahaan transportasi laut pelat merah ini meminta masyarakat untuk rajin mengecek jadwal dan tarif secara berkala.&nbsp; "Pastikan Teman PELNI selalu cek secara berkala jadwal &amp; tarif tiket kapal PELNI serta pembelian tiket hanva berlaku melalui aplikasi PELNI Mobile dan saluran penjualan resmi PELNI lainnya ya!," tutupnya. Simulasi Diskon Tiket Kapal Pelni Saat Libur Nataru 2025/2026&nbsp; - Kapal Pelni Ruas Semarang - Karimun Jawa&nbsp; Kapal Pelni ruas Semarang - Karimun Jawa dikenakan Rp 134.500 per orang dengan rincian Rp 101.000 untuk tarif dasar. Lalu, sebesar Rp 27.500 untuk Pas Pelabuhan dan Rp 6.000 untuk asuransi.&nbsp; Dengan adanya diskon 20 persen, Kapal Pelni ruas Semarang - Karimun Jawa dari Rp 134.500 menjadi Rp 114.300 per orang atau potongan tiket sebesar Rp 20.200 per tiket.&nbsp; - Kapal Pelni Ruas Belawan - Batam&nbsp; Kapal Pelni ruas ini dikenakan tiket sebesar Rp 304.500, tarif tersebut sudah termasuk Rp 251.000 tarif dasar Kapal Pelni; Pas Pelabuhan Rp 47.500 dan Asuransi Rp 6.000.&nbsp; Dengan adanya diskon 20 persen, tiket Kapal Pelni Ruas Belawan - Batam dari Rp 304.500 menjadi Rp 254.300 per tiket, atau potongan Rp 50.200 per tiket. &nbsp; &nbsp;

PT Pelni menerapkan diskon 20 persen untuk tiket kapal kelas ekonomi selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Simulasi Diskon 20 Persen Tiket Kapal Pelni Saat Libur Nataru, Rute Semarang - Karimun Jawa Cuma Rp 114.300

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/02/karimun-jawa-1718459792.jpeg" alt="Ilustrasi: Karimun Jawa. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Karimun Jawa. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Karimun Jawa sejatinya dipandang layak untuk dijadikan kawasan investasi terpadu, yakni untuk wisata, tambak rakyat, dan perikanan. Itulah sebabnya dalam menghadapi kisruh pengelolaan kawasan yang berujung pada penggusuran petambak dari Karimun Jawa sangat diperlukan solusi yang bisa mengedepankan kesetaraan antara kepentingan konservasi alam, hajat hidup para petambak, masyarakat sekitar lokasi tambak, bahkan sektor industri pariwisata. Model penanganan yang solutif serupa itu, menurut Hasanuddin Atjo selaku petambak yang merupakan mantan birokrat di sektor perikanan, dalam keterangan tertulis yang diterima&nbsp;menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi. Sehingga kelak, penanganan itu dapat menjadi role model untuk permasalahan sejenis di tanah air. Ketimbang melakukan penggusuran usaha rakyat dan menjadikan sejumlah pembudi daya udang sebagai pelanggar hukum, seperti sebagaimana yang kini terjadi di Karimun Jawa. &ldquo;Pemerintah pusat harus segera turun tangan untuk melakukan intervensi guna mengurai benang kusut yang menjerat usaha tambak udang di Karimun Jawa. Masalahnya sangat sederhana, asalkan ada niat baik untuk melindungi hajat hidup masyarakat dengan prinsip kesetaraan,&rdquo; ujar Atjo yang kini menekuni profesi sebagai pembudi daya udang di Sulawesi Selatan. Dijelaskan Atjo, masalah pokok petambak udang di Karimun Jawa bisa difokuskan dalam dua bagian. Pertama, masalah dampak buangan air limbah tambak ke kawasan perairan atau yang dikenal dengan IPAL. Kedua, masalah penarikan pipa yang melewati kawasan Balai Taman Nasional Karimun Jawa (BTN Kj). &ldquo;Dalam kaitannya dengan limbah, perlu diberikan penekanan bahwa sebutan limbah dalam konteks tambak adalah limbah organik, nonkimia. Itulah sebabnya, limbah dari aktivitas para petambak udang itu justru banyak dicari untuk dijadikan sebagai pupuk. Baik itu oleh petani rumput laut, maupun petani tanaman darat, seperti kelapa sawit,&rdquo; ujar dia. Terkait dampak buangan limbah tambak pula, Atjo menyebut perlunya keterlibatan pemerintah pusat untuk memberikan pembinaan sekaligus pembangunan fasilitas. Sehingga, sambung dia, para petambak memiliki IPAL Komunal yang terkoneksi dengan IPAL masing-masing petambak. Di mana kemudian, dalam konteks Karimun Jawa, air buangan dari IPAL Komunal itu bisa dialirkan ke zona pemanfataan BTN Kj. Kehadiran negara terkait pembangunan fasilitas IPAL Komunal memang sulit dielakkan, karena Atjo mengingatkan, besarnya biaya yang dibutuhkan. Hanya saja, kepentingan untuk menjadikan Karimun Jawa sebagai role model perpaduan berbagai sektor investasi, dipandang sebanding nilainya dengan anggaran yang harus disiapkan pemerintah. &ldquo;Ini layak dijadikan proyek nasional lintas sektoral, melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PUPR, dan Kementerian Pariwisata. Harus dingat, solusi yang lahir di Karimun Jawa akan menjadi preseden yang prosesnya dipantau oleh seluruh masyarakat Indonesia,&rdquo; tandas Atjo. Lebih jauh, Atjo menekankan perlunya intervensi pemerintah pusat untuk menghentikan kriminalisasi terhadap para petambak udang Karimun Jawa. Sebab selain tidak diperlukan, langkah serupa itu juga kontraproduktif bagi pembangunan, khususnya pada aspek penguatan ekonomi kerakyatan berbasis perikanan tambak. Diketahui, pada 2017 saat momentum awal semiintensifikasi tambak, Karimun Jawa menjadi produsen tambak udang dengan kapasitas produksi 1.600 ton/tahun dengan nilai ekspor Rp130 miliar lebih. Ada sebanyak 300 pekerja yang berkenaan langsung dengan sektor itu dan 1.200 pekerja yang terserap secara tidak langsung. &ldquo;Bayangkan jika sektor tambak udang ini bisa disandingkan dengan sektor industri pariwisata yang kini sedang dikembangkan di Karimun Jawa. Baik dari aspek agro wisata, aspek kuliner, dan seterusnya. Tentunya itu akan menjadi pilar-pilar ekonomi yang layak diperhitungkan tak hanya bagi masyarakat, melainkan juga daerah atau bahkan nasional,&rdquo; ujar Atjo. Keinginan agar sektor industri tambak udang bisa hidup berdampingan dengan sektor usaha lain secara damai di Karimun Jawa agaknya masih jauh panggang dari api. Sebab faktanya, eksistensi para petambak udang yang sudah menggeluti profesi sejak 1990-an--jauh sebelum pemerintah memutuskan Laut Karimun Jawa sebagai kawasan konservasi--kini bagai tinggal menghitung hari. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Jepara menerbitkan peraturan rencana tata ruang wilayah (RTRW)--berlaku pada kurun September 2023 hingga 2041--yang tidak lagi mengakomodir keberadaan usaha tambak di Karimun Jawa. Menyusul pemberlakuan perda tersebut, secara bertahap pemerintah setempat mulai melakukan serangkaian langkah penutupan tambak. Tambak-tambak udang yang sudah selesai memasuki masa panen, dihentikan operasinya dengan cara dilakukan pemotongan pipa. Sedangkan tambak-tambak yang belum memasuki masa panen, ditunggu hingga masa panennya tiba, sebelum akhirnya dihentikan operasinya. Wakil Ketua Masyarakat Akuakultur Indonesia Budhy Fantigo menyebutkan, sebelum perda itu lahir, ada kecenderungan mempersulit pemberian izin operasional tambak yang diajukan para petambak. Hal itu berbuntut gugatan para petambak ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang. Proses hukum berlanjut hingga akhirnya Mahkamah Agung memenangkan gugatan petambak dan Pemkab Jepara diwajibkan menerbitkan izin usaha para petambak. Alih-alih memberikan izin, Pemkab Jepara bersama DPRD Jepara malah melahirkan Perda RTRW yang justru menghilangkan eksistensi petambak udang di Karimun Jawa. Sebelum Perda itu lahir, ujar Budhy, sempat pula dihembuskan isu pencemaran lingkungan perairan Karimun Jawa serta tuduhan kejahatan lingkungan yang berbuntut penangkapan empat petambak udang, disertai dengan penahanan terhadap riga di antara mereka. Balai Taman Nasional (BTN) Kj pun yang semula aktif membina petambak, pada 2022 menerbitkan hasil uji air laut yang mengindikasikan adanya pencemaran. &ldquo;Hasil uji air laut tahun 2022 itulah yang dijadikan dasar oleh Gakkum Kementerian LHK untuk melakukan penindakan dan penangkapan terhadap empat petambak yang dilakukan pada 2024,&rdquo; tandas Budhy. Budhy menambahkan, uji sampel air laut tandingan dari hasil pemeriksaan oleh Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI), Shrimp Club Indonesia (SCI), dan Forum Udang Indonesia (FUI), serta Puslabfor Polri, tidak menemukan adanya cemaran di atas baku mutu. Bahkan Budhy menjelaslan, pada Senin (1/4/2024) dan Selasa (2/4/2024), Gakkum Kementerian LHK kembali mendatangi lokasi tambak milik keempat tersangka pencemaran lingkungan untuk mengambil sampel. Langkah mengambil ulang sampel air tambak oleh Gakkum KLHK tersebut kontan memicu keheranan di kalangan para petambak. &ldquo;Saat ini para tersangka sudah ditangkap dan ditahan. Mengapa aparat baru disibukkan oleh kegiatan mengumpulkan alat bukti? Apakah sampel yang diambil sebelumnya kurang kuat untuk dijadikan alat bukti sehingga harus dilakukan pengambilan ulang? Jika kurang kuat, mengapa harus menangkap dan menahan seseorang? Sebaliknya, kalau sudah kuat lantas untuk apa harus diambil sampel baru? Siapa yang layak melakukan pengambilan sampel? Apakah orang itu memiliki keahlian yang memadai? Apakah salah jika kini para petambak merasa dikriminalisasi?&rdquo; tutup&nbsp;Budhy.

Karimun Jawa sejatinya dipandang layak untuk dijadikan kawasan investasi terpadu, yakni untuk wisata, tambak rakyat, dan perikanan.

Karimun Jawa Dinilai Bisa Jadi Role Model Investasi Terpadu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Screenshot_2023-01-04-10-28-58-297-edit_com.android.chrome.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali merespons permintaan bantuan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan mengirimkan KRI Makassar-590 untuk memasok Bahan Bakar Minyak (BBM) dan logistik ke Kepulauan Karimunjawa. “Kami dibantu oleh Pak KSAL, ini dibawa KRI dari Surabaya sampai ke Semarang. Alhamdulillah tadi malam ini (kapal) sudah datang, kalau hari ini dari Pertamina bisa loading truknya semua siap, maka hari ini kita berangkatkan,” kata Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat mengecek KRI Makassar-590 di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Rabu. Bantuan kapal perang ini sangat membantu pihaknya saat gelombang tinggi yang menyebabkan Pertamina tidak bisa mengirimkan kapal khusus pengangkut BBM ke Kepulauan Karimunjawa. “Maka dengan Angkatan Laut kemarin menyampaikan ada KRI yang bisa membantu dan bisa loading dengan cara yang tidak biasa,” ujarnya. Selain itu hal ini merupakan bagian dari cara menyelesaikan masalah logistik di remote area dengan kondisi cuaca buruk. Ganjar mengungkapkan bantuan yang akan dikirim berasal dari banyak sektor mulai dari Pertamina, PLN, BPBD, dan Pemprov Jateng. Rinciannya Pertamina mengirimkan BBM jenis Pertalite 30 kiloliter, Bio Solar 65 kiloloter, dan Dexlite 5 kiloliter. Sedangkan dari PLN mengirimkan 5 unit genset statis dan 2 unit genset rane. “Lalu ada beras 7 ton dari Pemprov Jateng, serta paket sembako sebanyak 400 dari BPBD,” katanya. Sebagai informasi KRI Makassar-509 yang mempunyai panjang 122 meter, lebar 22 meter tinggi keseluruhan 35 meter dapat mengangkut sekitar 618 personel termasuk awak kapal, 22 ranpur/rantis, 15 truk dan 3 helikopter, serta dilengkapi dengan helipad. Saat tiba di dermaga penumpang Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Ganjar langsung naik ke kapal untuk melihat situasi di bagian dek kapal yang akan memuat bantuan logistik dan truk tangki BBM, didampingi Komandan KRI Makassar-590 Mayor Laut (P) Hadi Subandi. (*)

KSAL Respons Permintaan Ganjar Kirim Logistik ke Karimun Jawa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/kapal-pengangkut-bbm-meledak-empat-luka_m_120320.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Diduga karena korsleiting listrik, kapal pengangkut bahan bakar minyak (BBM) Karimun jawa meledak di Pelabuhan Kantor Syahbandar Jepara, Jumat (31/3). Tiga anak buah kapal (ABK) dan satu nakhoda terluka hingga dilarikan ke rumah sakit. Sementara kapalnya tenggelam. Menurut keterangan salah satu korban kapal meledak, Rosyid, peristiwa itu sekitar pukul 09.30. Tepatnya ketika kapal yang dinakhodai Muhammad Arifin, warga Karimun jawa hendak berangkat ke pulau terluar di Jepara itu. Kapal tiba-tiba mele dak setelah di-stater &rdquo;Saya tidak tahu keluarnya api dari mana. Begitu saya stater langsung meledak,&rdquo; ujar salah satu ABK Jasa Laut saat ditemui Jawa Pos Radar Kudus di RS Graha Jepara. Begitu mengetahui ada ledakan, Rosyid langsung melompat dari lubang kecil kapal. Sebenarnya, saat itu dia sudah melihat badan kapal bagian bawah pecah. &rdquo;Saya memang sudah merasa tidak enak, karena ada BBM berceceran di lantai,&rdquo; ujarnya. Akibat kejadian itu, ketiga ABK, yaitu Acok, Bambang, Rosyid, dan satu nakhoda Moh Arifin mengalami luka bakar. Sementara badan kapal laut langsung tenggelan. Sebanyak 36 derigen berisi 12 ton BBM berserakan di air. BBM tersebut milik PT Pertamina. BBM rencananya di-suplay ke SPBU Karimunjawa. Dari infor masi yang dihimpun, pengiriman BBM menggunakan kapal usaha rakyat ini sudah dilakukan sejak lama. Hanya awal-awal pengiriman BBM menggunakan KMP Siginjai. Saat kejadian, kapal jasa laut hendak berlayar ke Karimunjawa bersama Kapal Makmur Jaya. Kapal Sumber Makmur yang dinakhodai Busairi juga mengangkut 12 ton BBM. Berun tung ledakan tak mengenai kapal lain. Kapal Sumber Makmur segera menyingkir setelah melihat ledakan di kapal jasa laut milik Haji Afif, warga Karimunjawa itu. Rosyid menambahkan, begitu kapal meledak, api juga langsung hilang, sehingga kapal tidak terbakar. &rdquo;Saya tidak begitu jelas waktu itu. Api hanya sekilas. Tapi kayu bagian bawah kapal langsung bocor dan akhirnya kapal tenggelam,&rdquo; jelasnya. Nakhoda Kapal Sumber Makmur Busairi mengungkapkan hal serupa. Saat itu mesin kapalnya sudah hidup. Namun tiba-tiba kapal jasa laut di dekatnya meledak. &rdquo;Saya cepat-cepat menyingkir supaya api tidak merembet ke kapal saya,&rdquo; ucapnya. Kapolres Jepara AKBP Samsu Arifin mengatakan, berdasarkan olah TKP dari petugas, kapal meledak karena korsleting kelis trikan di mesin. Dari sisi perizinan, Samsu mejelaskan, kapal jasa laut merupakan kapal usaha rakyat yang sudah mengantongi surat jalan. Sementara dari sisi muatan, pihaknya belum mengetahui pasti. Apakah sudah sesuai dengan kapasitas atau tidak. &rdquo;Kami masih melakukan olah TKP,&rdquo; katanya. (pin/lil/JPG)

Kapal Pengangkut BBM Meledak, Empat Luka

karimun jawa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#karimun jawa

Berita Terkini

Simulasi Diskon 20 Persen Tiket Kapal Pelni Saat Libur Nataru, Rute Semarang - Karimun Jawa Cuma Rp 114.300

Karimun Jawa Dinilai Bisa Jadi Role Model Investasi Terpadu

KSAL Respons Permintaan Ganjar Kirim Logistik ke Karimun Jawa

Kapal Pengangkut BBM Meledak, Empat Luka

Download Aplikasi JawaPos.com