<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG-20220105-WA0010_1.jpg" alt="Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan. Divisi Humas Polri/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan. Divisi Humas Polri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mabes Polri tengah menelisik kasus baku tembak di rumah Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo. Dalam perkara ini melibatkan Bharada E dan Brigadir J yang tewas dalam peristiwa.  Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan mengatakan, Sambo saat ini masih bertugas normal. Meskipun ada beberapa desakan untuk menonaktifkan sementara Sambo hingga kasus dituntaskan.  "Masih bertugas seperti biasa," kata Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (13/7).  Sedangkan saat ditanya keberadaan Bharada E, Ramadhan tak menjawab pasti. "Ya nanti saya tanya," ucapnya.  Sementara saat disinggung status hukum Bharada E, Ramadhan memastikan belum ada penetapan tersangka. Sebab, masih menunggu tim khusus bekerja.  "Kita tunggu hasil riksa. Apabila hasil pemeriksaan nanti akan direkomendasikan. Saya terlalu dini untuk simpulkan seperti itu. Belum ada info terkait dengan pekerjaan yang dilakukan timsus ini," pungkasnya.  Sebelumnya, baku tembak antara sesama anggota polisi terjadi di rumah dinas Perwira Tinggi (Pati) Polri di Duren Tiga, Jakarta Selatan. Peristiwa ini melibatkan Brigadir J dan Barada E. Keduanya dikabarkan adalah ajudan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo.  "Benar telah terjadi pada hari Jumat, 8 juli 2022, kurang lebih jam 17.00 atau jam 5 sore," kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (11/7).  Peristiwa bermula saat Brigadir Nopryansah Josua memasuki area rumah dinas pejabat Polri. Dia kemudian ditegur oleh Barada E.  "Saat itu yang bersangkutan (Brigadir J) mengacungkan senjata, kemudian melakukan penembakan, dan Barada E tentu menghindar dan membalas tembakan terhadap Brigadir J," imbuhnya.

Dicecar Keberadaan Bharada E, Karo Penmas Polri: Nanti Saya Tanya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/pileg-di-daerah-paling-rawan_m_.jpg" alt="Pemilu 2019" width="100%">
<figcaption>Pemilu 2019</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kerawanan pemilu menjadi atensi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Sampai saat ini mereka terus berusaha mengantisipasinya dengan melakukan sejumlah persiapan. Mabes Polri sudah meminta seluruh jajaran polda maupun polres bersiap diri. Khususnya di daerah yang sudah terdata dalam peta kerawanan pemilu. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menyampaikan, ada perbedaan signifikan antara Pemilu 2014 dan pemilu tahun ini. Sebab, masyarakat akan memilih presiden dan wakil presiden serta wakil rakyat secara serentak pada hari yang sama. Baik level DPRD kabupaten/kota, provinsi, maupun anggota DPR dan DPD di pusat. Untuk itu, dibutuhkan persiapan matang agar pemilu (pilpres dan pileg) serentak berjalan lancar. Dedi menyebutkan beberapa hal yang diantisipasi instansinya sebagai kerawanan. Di antaranya protes atau unjuk rasa. "Paling rawan pileg yang ada di daerah. Di antara pendukung caleg itu memiliki militansi tinggi," ungkap dia. Hal tersebut sangat mungkin terjadi lantaran antarcaleg dalam satu partai pun berebut kursi. Belum lagi aturan terkait ambang batas minimal yang jadi target setiap partai. Dalam kondisi demikian, beber Dedi, praktik kampanye hitam, politik uang, sabotase, dan kemudian manipulasi hasil pemungutan suara rawan terjadi. Berdasar data dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sedikitnya terdapat 15 daerah yang dinilai masuk kategori rawan. Di antaranya adalah Aceh, Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku, Lampung, Sumatera Barat, Jogjakarta, dan Nusa Tenggara Barat. Dedi juga menjelaskan bahwa instansinya sudah memetakan daerah rawan berdasar perspektif keamanan dan ketertiban masyarakat. "Kerawanan tinggi adalah Maluku Utara, Jakarta, Papua, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Maluku, Papua Barat, Aceh, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Tengah," papar jenderal polisi dengan bintang satu itu. Di level kabupaten/kota, beberapa daerah rawan juga sudah dipetakan Polri. Antara lain Boven Digul, Anambas, Halmahera Utara, Nduga, Puncak Jaya, Nabire, Waropen, Sarangi, dan Jaya Wijaya. Ada juga Gorontalo, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Depok, Ternate, Langsa, Banjar, Kepulauan Tidore, Bengkulu, dan Jogjakarta yang termasuk daerah yang ditandai Polri sebagai kabupaten/kota rawan. Dari daerah-daerah tersebut, beberapa daerah di Papua termasuk yang dianggap rawan lantaran ada berbagai potensi gangguan yang bisa terjadi di sana. Dedi memastikan bahwa seluruh polda maupun polres sudah menyiapkan langkah-langkah antisipasi, antara lain menggelar beberapa operasi.&nbsp;

Pileg di Daerah Paling Rawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/alfian-divonis-bebas-polisi-tempuh-jalur-kasasi_m_216541.jpeg" alt="Karopenmas Polri Brigjen M Iqbal" width="100%">
<figcaption>Karopenmas Polri Brigjen M Iqbal</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepolisian tampak tidak mau menyerah begitu saja dengan keputusan hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memvonis bebas terdakwa kasus ujaran kebencian, Alfian Tanjung. Mereka bakal menempuh segala cara untuk menjerat mantan dosen Uhamka itu. Salah satu jalur yang akan ditempuh adalah kasasi. "Kan masih ada upaya lagi. Penyidik jelas akan mengajukan kasasi sampai ke titik ujung," tegas Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Mohammmad Iqbal di kantornya, Jakarta, Rabu (30/5). Kata Iqbal, Alfian di kasus sebelumnya terbukti bersalah melakukan ujaran kebencian dalam ceramahnya di Masjid Mujahidin, Surabaya. Bahkan dia masih menjalani hukuman di Rutan Madaeng Surabaya, karena perbuatan tersebut. "AF sudah ditahan dalam perkara lain yang locus delicti-nya di Surabaya. Saat ini yang bersangkutan sedang kita proses hukum dengan kasus beda," imbuhnya. Untuk itu, penyidik tidak akan menyerah dengan vonis tersebut. "Kita akan memperkuat itu juga karena tugas polisi bukan hanya sebatas ketika jaksa sudah menyimpulkan berkas lengkap. Kita tetap mengawal kasus ini dan semua kasus bukan hanya kasus AF," pungkasnya. Sekadar informasi, dalam perkara ini, Alfian dianggap melakukaj ujaran kebencian setelah menulis dalam akun twitternya bahwa 85 persen kader PDIP merupakan anggota PKI. Namun majelis hakim berpendapat itu terbukti tidak termasuk ke dalam hukum pidana. "Mengadili, menghukum terdakwa Alfian Tanjung menyatakan perbuataan terbukti namun bukan hukum pidana. Maka Alfian bebas dari tuntuntan hukum," kata Ketua Majelis Hakim Mahfudin dalam membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (30/5). Mahfudin menyebut kalau Alfian tidak bisa disalahkan dalam kasus tersebut lantaran hanya melakukan salin tempel dari salah satu media yang tidak terdaftar di sebuah dewan pers. Sehingga, hal itu tak murni dari kesalahan beliau. "Bahwa perbuatan terdakwa hanya copy paste media untuk diposting akun media sosialnya," ujarnya.

Alfian Divonis Bebas, Polisi Tempuh Jalur Kasasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/alasan-polri-belum-periksa-brimob-koboi-yang-tembak-anak-buah-prabowo_m_183404.jpeg" alt="Karo Penmas Polri Brigjen M Iqbal" width="100%">
<figcaption>Karo Penmas Polri Brigjen M Iqbal</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Briptu AR, oknum Brimob koboi yang menembak pengawal pribadi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto hingga kini belum diperiksa oleh jajaran kepolisian. Kondisinya masih terbaring lemah di ruang ICU RS Polri, Kramat jati, Jakarta Timur. "Masih dirawat. Kan diduga ada beberapa yang parah nanti ketika sudah bisa diambil keterangan penyidik pasti akan kami lakukan," kata Karo Penmas Polri Brigjen Muhammad Iqbal saat ditemui di kawasan Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (23/1). Lebih jauh Iqbal menuturkan, pihaknya belum bisa menjelaskan secara detail terkait kronologi keributan yang terjadi antara <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/01/22/183242/usai-tembak-kader-gerindra-begini-kondisi-terakhir-oknum-brimob-koboi" target="_blank">oknum brimob </a>dengan kader Partai Gerindra. "Kronologi belum bisa saya sampaikan, karena saat ini korban oknum dan lain-lain saksi belum lengkap diperiksa," papar Iqbal. Dalam menyikapi kasus ini, mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu mengklaim, Polri masih bersifat netral. "Prinsipnya siapapun yang bersalah dalam insiden ini akan kami proses hukum, sesuai fakta seobjektif mungkin," ujar Iqbal. Di luar pemeriksaan terhadap Briptu AR, secara keseluruhan kasus <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/01/22/183059/kasus-brimob-koboi-gerus-elektabilitas-cakada-dari-polri" target="_blank">brimob koboi</a> ini masih ditangani oleh tim khusus dari Polresta Bogor dan Polda Jabar. "Polresta bogor yang menangani masalah ini sedang melakukan proses penyelidikan secara maraton dan tentunya detail. Kita ungkap nanti ke ruang publik ketika ini sudah selesai," pungkas Iqbal. Sebagaimana diketahui, sebelumnya Briptu AR terlibat keributan dengan kader Partai <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/01/12/180976/anak-buah-prabowo-tantang-la-nyalla-soal-permintaan-uang-rp-170-m" target="_blank">Gerindra</a>, Fernando Alan Josua Wowor di salah satu tempat hiburan malam (THM) pada Sabtu (20/1), pukul 02.00 WIB dini hari. Akibat keributan itu Briptu AR disebut-sebut melepaskan tembakan hingga membuat Fernando Alan Josua Wowor bersimbah darah. Di sisi lain, Briptu AR juga mengalami beberapa luka memar hingga dia harus ditangani secara intensif di ICU RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

Alasan Polri Belum Periksa Brimob Koboi yang Tembak Anak Buah Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/pasca-natal-fokus-pengamanan-polisi-berubah_m_177503.jpeg" alt="Ilustrasi pengamantan Tahun Baru" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengamantan Tahun Baru</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah sukses memberikan pengamanan selama Natal, lantas untuk tahun baru konsentrasi pengamanan aparat kepolisian digeser ke sejumlah titik, seperti objek wisata dan pusat perbelanjaan. "Konsentrasi kami sekarang pada objek wisata, pelabuhan, stasiun dan pusat perbelanjaan," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Muhammad Iqbal di Komplek Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (26/12). Iqbal menyebut objek wisata yang jadi konsentrasi di Jakarta Ragunan, Ancol, Monas, pusat perbelanjaan. Perlakuan yang sama juga diterapkan di daerah lainnya. Dalam pengamanan ini polisi juga diperkuat oleh prajurit TNI. "Polisi hadir di tengah masyarakat bukan hanya momentum kejadian, tapi saat tidak ada kejadian kami juga hadir," ucap Iqbal. Saat ini Jakarta terlihat lengang, karena warga ibu kota banyak memilih berlibur ke luar kota. "Ini dampak dari ratusan bahkan ribuan kendaraan bermotor menuju sasaran masing-masing," ujar mantan Kapolrestabes Surabaya itu. Sementara itu untuk pengamanan lalu lintas selama arus balik terdapat titik kemacetan di sejumlah daerah seperti Nagreg, Cikopo dan Pintu Tol Pantai Utara (Pantura). "Diprediksi nanti malam akan mulai arus balik, tapi nggak begitu banyak," tandasnya.

Pasca-Natal, Fokus Pengamanan Polisi Berubah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/polri-pastikan-politikus-pks-yang-diperiksa-densus-tak-terkait-isis_m_122109.jpeg" alt="Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto" width="100%">
<figcaption>Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seorang anggota DPRD Pasuruan bernama Muhammad Nadir Umar sempat dijemput Detasemen Khusus 88 Antiteror di Bandara Juanda Internasional, Surabaya pada Jumat (8/4) kemarin. Dia yang baru tiba dari Kuala Lumpur, Malaysia menggunakan pesawat Air Asia itu diduga berkaitan dengan kelompok radikal. Tapi dari pemeriksaan diketahui bahwa pelaku tak ada kaitan dengan Negara Islam Irak dan Syria. Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto, Muhammad Nadir Umar adalah politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). "Dia dijemput karena setiap deportan yang berhubungan dengan Turki maupun informasi radikal dari pemerintah lain, biasanya diinformasikan ke Densus 88," kata dia di Jakarta, Minggu (9/4). Nadir Umar diketahui terbang dari Turki &nbsp;ke Malaysia dan dari situ langsung bertolak ke Surabaya. Di Surabaya dia langsung dijemput untuk dimintai keterangan. Dari keterangan diketahui bahwa Nadir tidak sendiri saat ke Syria. Dia bersama Budi Mastur yang juga diperiksa saat tiba di Bandara Husen Sastranegara, Bandung. "Di sana (Syria), keduanya menggunakan cover relawan misi kemanusiaan, yang merupakan relawan dari Yayasan Qouri Umah. Rencana dana yang disalurkan oleh yayasan ini, sebesar USD &nbsp;20.000 yang akan didonasikan kepada para pengungsi di Turki dan Lebanon," papar dia. Rikwanto juga menerangkan bahwa kedua orang itu berangkat pada 31 Maret 2017 dengan rute Bandung, Surabaya-Kuala Lumpur-Istanbul. "Pada tanggal 1 April 2017 keduanya sampai di Istanbul dan dijemput oleh perwakilan dari Qoirum Umah yang berada di Istanbul. Pada sore harinya kemudian sempat mengunjungi tempat pengungsian warga Palestina di Istanbul (penyaluran bantuan)," sambung dia. Sehari sesudahnya, dua orang ini berangkat ke Gazianteb untuk penyaluran bantuan dan kemudian sore harinya dilanjutkan ke Kota Rayhanli (perbatasan Turki-Syria). Setelah selesai melakukan penyaluran bantuan kemudian menginap di kantor cabang Qoiru Umah di Rayhanli dan kemudian kembali ke Istanbul. Kemudian pada 4 April 2017, mereka berangkat ke Lebanon dari Istanbul dan setelah sampai di Lebanon, terkendala mengenai visa dan kemudian dikembalikan ke Istanbul dan setelah sampai di Istanbul kemudian diketahui bahwa mereka telah memasuki daerah perbatasan dan kemudian diamankan oleh Imigrasi. "Pada tanggal 5 April, keduanya diperiksa di RS Istanbul," ucapnya. Usai diperiksa di sana, pada tangal 6 April 2017 keduanya dideportasi ke Bandung dan Surabaya via Kuala Lumpur. "Sekarang masih diperiksa di RPSA Kemensos Bambu Apus dan sedang dikoordinasikan begitu selesai interogasi dikembalikan ke keluarganya," tukas dia. (elf/JPG)

Polri Pastikan Politikus PKS yang Diperiksa Densus Tak Terkait ISIS