<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/21/VIRDIKA-RIZKY-UTAMA-2-1797511108.jpg" alt="VIRDIKA RIZKY UTAMA" width="100%">
<figcaption>VIRDIKA RIZKY UTAMA</figcaption>
</figure> DEKLARASI&nbsp;Ridwan Kamil (RK) dan Suswono sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dalam Pilkada Serentak 2024, yang didukung koalisi 12 partai, bukan sekadar peristiwa politik biasa. Itu bukan cerminan demokrasi yang sehat, melainkan wujud nyata dari kartelisasi politik yang berbahaya dan mengancam fondasi demokrasi Indonesia. Kartelisasi politik, secara sederhana, adalah bentuk kolusi antara partai-partai politik untuk mempertahankan kekuasaan mereka, alih-alih bersaing secara sehat. Dalam konteks Pilkada Daerah Khusus Jakarta 2024, kita melihat sebuah &rdquo;superkoalisi&rdquo; yang terdiri atas 12 partai besar, yakni Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, Nasdem, PKB, PKS, Perindo, PSI, PPP, Gelora, dan Garuda, yang tidak hanya menghilangkan kompetisi, tetapi juga mematikan pilihan rakyat. Koalisi tersebut bukan tanda stabilitas politik, melainkan upaya monopoli kekuasaan yang dirancang untuk menghilangkan oposisi dan membungkam perbedaan pendapat. Ini adalah strategi politik yang manipulatif dan merendahkan prinsip-prinsip demokrasi. Juga merusak integritas proses pemilihan yang seharusnya transparan dan adil. Dalam demokrasi yang sehat, pemilu seharusnya memberikan kepada pemilih pilihan yang jelas antara calon-calon dengan visi dan rencana masa depan yang berbeda. Namun, koalisi besar ini justru melumpuhkan pilihan tersebut. Yang kita saksikan di Jakarta bukan rekonsiliasi atau stabilitas, melainkan konsolidasi kekuasaan yang menyerupai taktik rezim otoriter. Demokrasi dipertahankan hanya sebagai formalitas, sementara esensinya dikosongkan. Ini bukan lagi tentang memenangi pilkada; ini adalah upaya untuk mempertahankan dan memperpanjang dominasi politik yang merugikan rakyat. Pernyataan RK bahwa koalisi ini adalah &ldquo;simbol rekonsiliasi&rdquo; sangat menyesatkan. Rekonsiliasi sejati melibatkan penyembuhan perpecahan dan mendorong dialog antara faksi-faksi yang berbeda. Namun, yang kita saksikan di Jakarta adalah konsolidasi, sebuah upaya untuk memastikan semua kekuatan politik terkonsentrasi di tangan segelintir elite. Dengan mengooptasi hampir semua kekuatan politik utama, koalisi ini secara efektif telah membungkam kemungkinan adanya pilkada yang kompetitif dan menghancurkan kebebasan dalam beradu gagasan. Ini adalah serangan memalukan yang menghantam langsung jantung demokrasi, mengkhianati prinsip-prinsip dasar yang seharusnya melindungi kebebasan politik kita. Harapan Baru dari MK Di tengah kondisi yang mengkhawatirkan tersebut, ada harapan baru dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang dibacakan Selasa (20/8). MK mengubah aturan pencalonan kepala daerah yang sebelumnya didasarkan pada jumlah kursi di DPRD, kini menjadi berdasarkan persentase suara dari jumlah penduduk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Perubahan itu memungkinkan partai-partai kecil yang tidak tergabung dalam koalisi besar untuk tetap mencalonkan kandidat mereka. Misalnya, PDI Perjuangan (PDIP) yang sebelumnya kekurangan kursi untuk mencalonkan gubernur Jakarta kini bisa melakukannya tanpa harus bergabung dalam koalisi besar. Hal yang sama berlaku untuk Anies Baswedan, yang sebelumnya kehilangan dukungan PKS, Nasdem, dan PKB. Meskipun putusan MK ini memberikan harapan baru, kewaspadaan tetap harus dijaga. Koalisi besar seperti KIM Plus, yang mendominasi dukungan politik di Jakarta, masih memiliki potensi besar untuk mempertahankan kontrol mereka, bahkan dengan perubahan aturan tersebut. Mereka mungkin akan beradaptasi dengan strategi baru untuk tetap mendominasi proses politik. Misalnya dengan menarik lebih banyak partai kecil atau memanfaatkan sumber daya untuk mempertahankan dominasi mereka. Lebih dari itu, ancaman kartelisasi politik ini bukan hanya masalah Jakarta. Fenomena serupa bisa dengan cepat menyebar ke seluruh Indonesia. Jika elite nasional terus bersekutu dan menumpuk kekuasaan, pemilu di berbagai daerah akan menjadi formalitas kosong tanpa pilihan nyata bagi rakyat. Situasi ini sejalan dengan teori partai kartel yang dikemukakan ilmuwan politik Richard Katz dan Peter Mair (1995). Mereka berpendapat bahwa partai-partai politik modern cenderung berkolusi untuk mempertahankan kekuasaan mereka daripada bersaing secara sehat. Apa yang terjadi di Jakarta adalah konsolidasi kekuasaan yang brutal dengan tujuan mengeliminasi pesaing politik sebelum kompetisi dimulai. Itu bukan demokrasi; itu adalah pembentukan kartel politik yang hanya melayani kepentingan segelintir elite, mengorbankan kebutuhan rakyat. Kita harus berani menyebut itu sebagai pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang telah lama diperjuangkan. Sedangkan putusan MK ini setidaknya menawarkan peluang untuk melawan monopoli politik, tetapi bahaya kartelisasi tetap nyata. Reformasi mendesak diperlukan untuk memastikan semua partai, besar maupun kecil, memiliki kesempatan yang adil. Superkoalisi yang menumpuk kekuasaan harus dihentikan agar demokrasi tidak mati. Ini bukan lagi soal memilih pemimpin; ini adalah soal mempertahankan hak kita sebagai rakyat untuk memiliki suara dalam arah masa depan bangsa. Diamnya kita berarti setuju pada oligarki yang makin mencengkeram. Jika rakyat tetap pasif, kita hanya akan menjadi penonton, sementara kekuasaan terus berputar di kalangan elite yang sama. Demokrasi harus kita rebut kembali dari tangan mereka. Jika kartelisasi ini dibiarkan, kita menggali kuburan bagi demokrasi kita sendiri. Pilkada 2024, terutama di Daerah Khusus Jakarta, bukan sekadar pemilihan lokal. Ini adalah ujian krusial bagi demokrasi Indonesia. Koalisi ini mempersempit pilihan rakyat, memusatkan kekuasaan pada segelintir elite. Namun, ini bukan takdir yang tak bisa diubah. Warga harus bangkit, menolak kartelisasi &ndash;dengan tidak memilih calon yang diusung koalisi ini&ndash; dan memperjuangkan politik yang benar-benar mewakili rakyat. Inilah saatnya membuktikan bahwa kekuatan rakyat masih ada. Bahwa demokrasi bukan sekadar slogan, melainkan hak yang harus dipertahankan dengan segala cara.&nbsp;(*) <hr /> *) VIRDIKA RIZKY UTAMA, Peneliti PARA Syndicate

Kartelisasi politik, secara sederhana, adalah bentuk kolusi antara partai-partai politik untuk mempertahankan kekuasaan mereka.

Putusan MK Asa Melawan Kartelisasi Politik

Kartelisasi politik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kartelisasi politik

Berita Terkini

Putusan MK Asa Melawan Kartelisasi Politik

Download Aplikasi JawaPos.com