<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/02/JKT_UJICOBA-MAKNA-SINAG-GRATIS_HANUNG-HAMBARA_01082024-11-1770042510.jpg" alt="Sejumlah siswa sekolah dasar melaksanakan uji coba makan bergizi gratis di SDN 04 dan 05 Sukasari, Kota Tangerang. (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah siswa sekolah dasar melaksanakan uji coba makan bergizi gratis di SDN 04 dan 05 Sukasari, Kota Tangerang. (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan program sekolah gratis di sekolah-sekolah swasta di Jakarta pada tahun 2025. Terkait hal itu, Komisi E dan Pemprov DKI akan menandatangani perjanjian atau Memorandum of Understanding (MoU) pelaksanaan sekolah gratis pada Selasa (20/8). Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak mengungkapkan, terkait program sekolah gratis, saat ini sudah ada 2 ribu lebih sekolah swasta yang bergabung. &ldquo;Ada 2.176 sekolah swasta nanti akan gratis. Tetapi (ada) 415 sekolah swasta yang tidak masuk (memilih tidak ikut) dalam program sekolah gratis,&rdquo; terang Jhonny, kemarin, (18/8). Meski mengapresiasi program sekolah gratis, Jhonny berharap penerapan program itu tidak berdampak pada para penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Para Mahasiswa harusnya tetap bisa menikmati program subsidi pendidikan tinggi dari Pemprov DKI Jakarta. &ldquo;Saya melihat banyak program-program yang menyangkut kesejahteraan masyarakat dikurangi. Termasuk KJMU. Padahal efek dari KJMU itu tidak kita lihat sekarang, tetapi nanti 15 sampai 20 tahun yang akan datang,&rdquo; tutur Jhonny. Dia mencontohkan program beasiswa di era pemerintahan Presiden Soeharto. Kala itu, banyak program beasiswa dikucurkan, salah satunya Beasiswa Supersemar. Saat ini, para penerima beasiswa itu telah mengabdi dan berperan besar dalam kemajuan Bangsa Indonesia. &ldquo;Saya khawatir kalau kita tidak perhatikan hal-hal ini, nanti disparitas antara orang kaya, orang pintar, dengan orang miskin itu semakin senjang di Jakarta ini,&rdquo; jelas politikus PDI Perjuangan itu. Menurut dia, beasiswa kepada mahasiswa Jakarta merupakan salah satu bentuk nyata dari upaya mewujudkan keadilan dan mengurangi kesenjangan. &ldquo;Saya tahu kita semua paham bahwa APBD dan APBN itu punya fungsi distributif. Yaitu bagaimana melalui APBD itu kita bisa mengurangi kesenjangan melalui subsidi, termasuk dalam hal ini beasiswa,&rdquo; tutupnya. &nbsp;

Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan program sekolah gratis di sekolah-sekolah swasta pada 2025. Sudah ada 2.176 sekolah swasta yang masuk.

Program Sekolah Gratis di Jakarta Disiapkan, DPRD DKI Sebut sudah ada 2.176 Sekolah Swasta yang Bergabung   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/13/FotoJet-6-1172639079.jpg" alt="Ilustrasi, Kartu Jakarta Pintar (KJP). (Sumber: beritajakarta.id)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi, Kartu Jakarta Pintar (KJP). (Sumber: beritajakarta.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Para pelajar DKI Jakarta penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus sebaiknya tidak coba-coba berperilaku menyimpang. Seperti merokok, termasuk rokok elektrik, tawuran, pinjaman online (pinjol), apalagi terlibat judi online dan penyalahgunaan narkoba. Ancamannya jelas, Pencabutan KJP Plus. Hal itu disampaikan Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat bertemu pelajar di di Auditorium Gedung PKK Melati Jaya, Jakarta Selatan, Senin (5/8). Heru menyampaikan data bahwa Indonesia darurat perokok. Jumlah perokok Indonesia menempati peringkat ketiga dunia setelah Tiongkok dan India. ''Maka dari itu, kita bersama-sama segala lapisan, kita Pemprov DKI Jakarta dan orang tua harus mencegah anak-anak (agar) tidak merokok,'' jelasnya. Khusus rokok elektrik, Heru mengingatkan bahwa itu sama saja dengan rokok konvensional, bahkan lebih berbahaya. Karena rokok elektrik rentan dimasuki cairan-cairan terlarang. ''Oleh karena itu, jika ada siswa yang merokok akan saya cabut KJP Plus-nya,'' tegas Heru. Saat ini, ujar Heru, anggaran untuk jaringan pengaman sosial (JPM) atau social safety net di Jakarta mencapai Rp 18,2 triliun. Termasuk di dalamnya KJP Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Ancaman serupa juga ditujukan bagi penerima bantuan pendidikan yang terlibat tawuran, narkoba, judol, dan pinjol. Heru mengklaim telah mengantongi data peserta didik dan mahasiswa penerima bantuan pendidikan yang terlibat judol dan pinjol. Data dari Kemenko Polhukam itu sangat detail, by name by address. Termasuk perincian siapa saja yang baru kali pertama atau coba-coba, juga yang sudah berulang kali terlibat judol dan pinjol. Pembinaan akan dilakukan hingga tiga kali, termasuk memanggil orang tua penerima bantuan. ''Jika tidak terpaksa, sekali lagi KJP Plus-nya kami cabut, termasuk KJMU-nya untuk mahasiswa,'' tegasnya.

Pelajar penerima bantuan pendidikan KJP Plus jangan coba-coba merokok, karena KJP Plus-nya bisa dicabut bila ketahuan.

Awas, Pelajar yang Dapat Bantuan Pendidikan jangan Merokok, KJP Plus-nya Bisa Dicabut!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/KJMU.jpg" alt="Ilustrasi Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta memastikan pencairan dana Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) akan didistribusikan secara bertahap mulai besok, Kamis (27/6). Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, akan ada sebanyak 15.649 penerima KJMU Tahap I tahun 2024. Jumlah itu menurutnya sudah melalui proses verifikasi kelaiakan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bagi penerima yang baru terdaftar KJMU Tahap I Tahun 2024, memerlukan proses pembukaan rekening, cetak buku tabungan dan ATM, penyerahan buku tabungan dan ATM, serta pemindahbukuan dana ke rekening penerima," ujarnya kepada wartawan, Rabu (26/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Budi menjelaskan, KJMU merupakan program strategis daerah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu agar memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan program Diploma/Sarjana (jenjang D3, D4, dan S1) sampai selesai tepat waktu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia memastikan Disdik DKI Jakarta akan terus mengawal anggaran belanja milik daerah agar penyalurannya tepat sasaran, sehingga mewujudkan azas keadilan untuk masyarakat DKI Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Program bantuan sosial KJMU bekerja sama dengan 124 perguruan tinggi dari 45 provinsi dan 67 kabupaten/kota. Saat ini, terdapat 110 PTN (Perguruan Tinggi Negeri) dan 14 PTS (Perguruan Tinggi Swasta) yang terdaftar dalam program KJMU.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pendistribusian KJMU dilakukan dengan sangat selektif oleh DKI Jakarta. Penerima KJMU merupakan warga yang sangat membutuhkan, tetapi juga harus memiliki etos belajar yang tinggi," tutur Budi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penerima akan mendapatkan bantuan sebesar Rp9.000.000 per semester dari KJMU, diharapkan penerima dapat memanfaatkan dana tersebut dengan baik," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun dana KJMU tersebut digunakan untuk dua alokasi pembiayaan kebutuhan mahasiswa KJMU, yaitu:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Biaya penyelenggaraan pendidikan yang dikelola oleh PTN atau PTS sebagai pelunasan Uang Kuliah Tunggal (UKT)</div> <div dir="auto">2. Biaya pendukung personal atau bantuan biaya hidup mahasiswa yang dapat berupa:</div> <div dir="auto">a. Biaya buku</div> <div dir="auto">b. Makanan bergizi</div> <div dir="auto">c. Transportasi</div> <div dir="auto">d. Perlengkapan/peralatan dan/atau biaya pendukung personal lainnya</div>

KJMU merupakan program strategis daerah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.

15.649 Mahasiswa akan Terima KJMU Mulai Besok, Cek Syaratnya di Sini