<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/anies-bagikan-3070-kartu-pekerja-ternyata-tidak-untuk-semua-buruh_m_.jpg" alt="Gubernur DKI Anies Baswedan saat membagikan Kartu Pekerja" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Anies Baswedan saat membagikan Kartu Pekerja</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Sebanyak 3.070 kartu pekerja yang dijanjikan Gubernur DKI Jakarta&nbsp;Anies Baswedan akhirnya dibagikan. Seperti yang diketahui, kartu ini sangat menguntungkan pekerja buruh. Bagi para buruh yang memenuhi syarat, Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan akses gratis menggunakan Transjakarta dan subsidi pembelian pangan di Jak Grosir. Bahkan, anak-anak akan otomatis mendapat Kartu Jakarta Pintar (KJP). "Kartu yang kita berikan jumlah yang mendapatkannya di Jakarta 3.070, tadi kita menyerahkan sebesar 1.564," tutur&nbsp;Anies di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (31/12). Dia menyatakan dengan kartu pekerja diharapkan para buruh dapat menghidupi keluarganya dengan layak. Sebab, seluruh aspek yang merupakan kebutuhan utama dipenuhi. "Harapannya para pekerja di Jakarta yang penghasilannya sekitar UMP akan bisa hidup dengan baik, layak dan insyaAllah masa depan anak-anaknya bisa lebih baik," ungkapnya. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta Andri Yansyah memang menegaskan tidak semua buruh dapat memperoleh Kartu Pekerja. Sebab, kartu sakti ini hanya diberikan kepada buruh yang penghasilannya maksimal 10 persen di atas UMP DKI Jakarta dan ber-KTP Jakarta. "Yang mendapat rekomendasi dari asosiasi maupun dari Serikat Pekerja. Karena yang tahu persis pekerja yang UMP 1+10 persen itu asosiasi pekerja, setelah itu baru disampaikan ke Disnaker," jelas Andri. Saat ini, Andri menyebut, sebanyak 2.245 orang masih dalam proses verifikasi Disnakertrans. Data itu dipastikan akan terus bertambah seiring dengan kelengkapan data yang disampaikan federasi serikat pekerja atau serikat buruh, asosiasi, maupun dari tim Disnakertrans.

Anies Bagikan 3.070 Kartu Pekerja, Ternyata Tidak Untuk Semua Buruh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/janji-anies-tahun-depan-buruh-bisa-kantongi-hingga-rp-5-juta-perbulan_m_.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta akan memberikan kartu pekerja kepada para buruh dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) plus 10 persen. Rencanannya diupayakan penyebaran kartu pekerja akan rampung akhir tahun ini. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, UMP dan subsidi kartu pekerja dapat ditotal sebesar Rp 4,5 juta-Rp 5 juta per bulan. Hal ini tentunya menguntungkan bagi warga Jakarta. "Jadi gini, totalnya itu bisa Rp 4,5 juta, bisa sampai Rp 5 juta. Kalau anaknya dua atau tiga, nilai bantuan lebih besar. Kalau ada KJP anaknya satu SD, satu SMP, maka nilainya lebih besar. Begitu juga dengan bantuan pangan dan biaya transportasinya," tutur Anies, Rabu (7/11). Anies menambahkan warga mendapat keuntungan dari kartu pekerja karena meringankan beban hidup. Seperti, naik TransJakarta gratis, menjadi anggota JakGrosir, dapat akses pangan murah, serta bantuan biaya pendidikan anak berupa KJP Plus. Jika dijumlahkan seluruh subsidinya, lanjut Anies, para pekerja dapat mengantongi Rp 5 juta per bulan. Sehingga dengan UMP Rp 3,94 juta diharapkan pengeluaran per keluarga dapat ditekan agar daya menabung semakin giat. "Pengeluaran diturunkan dengan cara apa dengan biaya transportasi biaya pendidikan, kemudian belanja pangan dibantu oleh Pemprov. Sehingga pengeluaran pekerja di Jakarta menurun jadi tabungannya diharapkan cukup lebih banyak," terangnya. Untuk diketahui, Kartu Pekerja merupakan kompensasi kenaikan upah, kartu ini dapat digunakan oleh mereka yang berpenghasilan sama dengan atau di bawah UMP. Namun kini berubah, buruh yang pendapatannya 10 persen di atas UMP pun bisa tetap menggunakannya.

Janji Anies, Tahun Depan Buruh Bisa Kantongi Hingga Rp 5 Juta Perbulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/buruh-dapat-kartu-pekerja-pengamat-itu-janji-politis-anies_m_.jpg" alt="Demo buruh di depan Balaikota DKI Jakarta" width="100%">
<figcaption>Demo buruh di depan Balaikota DKI Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2019 nampaknya membawa keheranan, sebab keputusan ini disambut dengan damai tanpa kerusuhan demo oleh para buruh. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, para buruh cukup agresif meminta kenaikan upah dengan demo. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio melihat, subsidi yang ditawarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan cukup menggiurkan bagi warga Jakarta. Sebab, aspek yang disubsidi diantaranya transportasi, pangan, dan pendidikan. "Kalau ada uangnya sih boleh-boleh saja kan bagus buat pekerja. Kalau ada ya, iya harus dianggarkan dan disetujui DPRD. Kalau nggak disetujui ya jangan, harus jelas pengganggaran," jelas Agus kepada JawaPos.com, Jumat (2/11). Menurutnya, program Kartu Pekerja yang dijanjikan Anies harus dikawal. Karena jika nantinya pengaplikasian program tersebut ke masyarakat tersendat, maka ini hanyalah janji politis Anies. Agus melihat adanya pembungkaman suara buruh dengan cara dikeluarkannya program subsidi. "Menurut saya ini tuh lebih kepada janji politis supaya nggak demo, makanya ditambahin. Tapi tidak menyalahi aturan, karena dikasih tunjangan untuk pendidikan dan pangan. Sebenarnya ini lebih ke politis," terang Agus. Agus melihat tidak ada pilihan untuk para buruh menerima keputusan yang telah ditetapkan oleh Anies. Pasalnya hasil tersebut telah diambil berdasarkan koordinasi dengan pelaku usaha, buruh dan Peraturan Pemerintah 78/2015 tentang pengupahan. "Kalau dinaikkan lagi mau bangkrut lalu di PHK, pilih saja. Ekonomi kan harus ada keseimbangan, ya kalau minta lebih terus demo, ya tutup saja pabriknya," tandasnya.

Buruh Dapat Kartu Pekerja, Pengamat: Itu Janji Politis Anies

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mau-dapat-kartu-pekerja-dari-anies-ini-syaratnya_m_.jpg" alt="Kepala Dinas Nakertrans DKI Jakarta Andri Yansyah" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Nakertrans DKI Jakarta Andri Yansyah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Nakertrans DKI Jakarta mencatat ada 744.622 buruh di ibu kota. Mereka yang memenuhi syarat, nantinya akan mendapat Kartu Pekerja. Kartu sakti ini merupakan pelengkap dari Upah Minumum Provinsi (UMP) 2019 yang telah ditetapkan dengan nilai Rp 3,94 juta. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Andri Yansyah ada 744.622 pekerja buruh yang tercatat di Jakarta. Data ini diperoleh dari federasi serikat buruh yang aktif di Jakarta. Walau begitu, Andri menyatakan ada syarat khusus bagi buruh yang bisa mendapatkan Kartu Pekerja yang digagas oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini. Seperti salah satunya memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) asal DKI Jakarta. "Kami sudah membentuk tim kerja dari serikat atau federasi pekerja. Jadi kami libatkan, juga termasuk dari pihak asosiasi atau pengusaha, sehingga kami mendapatkan data yang valid, baik itu jumlahnya maupun sasarannya," ungkapnya di Balaikota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (1/11). Selain haru ber-KTP DKI Jakarta, buruh yang akan menerima Kartu Pekerja ini juga harus berpenghasilan UMP, atau maksimal di atas UMP 10 persen. Karena Kartu Pekerja ini memang sebagai pelengkap UMP DKI. "Kalau dulu kan hanya UMP saja kan, dikunci. Tapi sekarang setelah kami melakukan pembahasan, pengkajian, akhirnya kami buka plus 10 persen. Jadi, Rp 3.940.973 plus 10 persen itu bisa mendapatkan Kartu Pekerja," terang Andri. Untuk pendataan lebih lanjut, Andri akan meminta bantuan dari pihak serikat atau federasi pekerja. Bekerja sama juga dengan asosiasi pengusaha untuk mengumpulkan data sehingga pekerja tidak perlu datang ke Bank DKI. Andri menjelaskan prosesnya, nanti setelah data buruh terkumpul akan diadakan verifikasi oleh Disnakertrans. Setelah verifikasi, hasilnya akan diserahkan kepada pihak Bank DKI untuk diproses. Setelah jadi KartuPpekerja maka, bank akan menyerahkan ke Disnakertrans untuk diserahkan kepada pekerja. "Ini juga merupakan salah satu, cara kami untuk menjamin bahwa Kartu Pekerja itu betul-betul sampai kepada pekerjanya, yaitu dengan kerjasama tadi," ungkapnya. Untuk proses Kartu Pekerja sampai ke tangan buruh, Andri menyatakan semua tergantung kecepatan data. Makanya dia berharap Serikat Federasi dapat sesegera mungkin, Andri bahkan menetapkan deadline agar setiap Selasa data pekerja harus terkumpul. "Tiap hari dia kumpulkan nggak apa-apa kami terima atau seminggu dua kali nggak apa-apa. Tapi tiap Selasa memang harus sudah dikumpulkan kepada Bank DKI," pungkasnya.

Mau Dapat Kartu Pekerja dari Anies? Ini Syaratnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sandiaga-manfaatkan-hari-buruh-untuk-promosi-kartu-pekerja_m_208229.jpeg" alt="Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno." width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ribuan buruh yang tergabung dari berbagai wilayah Indonesia akan melakukan aksi unjuk rasa tahunan memperingati Hari Buruh di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (1/5). Salah satu tuntutan yang akan disampaikan yakni menaikan upah minimum. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berupaya mengantisipasi demonstrasi itu terjadi. Dia meminta para buruh di lingkungan ibu kota mendaftarkan diri untuk mendapat Kartu Pekerja yang berfungsi memberikan subsidi pangan hingga transportasi.&nbsp; "Saya lagi mendorong Senin ini untuk menunjukkan kepada temen-temen dari Koalisi Buruh Jakarta bahwa kita perlu bantuan mereka karena Kartu Pekerja yang yang kita luncurkan itu sampai sekarang serapannya masih rendah sekali," ujar Sandi di Kampus UHAMKA, Jalan Limau, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (28/4). Dia menjelaskan, Kartu Pekerja yang sengaja dibuat untuk buruh sangat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan melengkapi UMP Jakarta yang ditetapkan sebesar Rp 3,6 juta per bulannya. Kartu itu didukung langsung oleh Bank DKI, Food Station dan PT Transjakarta. "Sebetulnya enggak jadi issue di Jakarta karena kalau kebutuhan dari kartu pekerja itu dari segi pangan murahnya, transportasinya," kata dia. Politikus Partai Gerindra itu menuturkan, Kartu Pekerja saat ini baru terserap sebanyak 5.000 buah. Pdahal total yang ditargetkan mencapai 300.000 buah kartu pekerja. "Kita akan kaji lagi. Ada kemungkinan itu tepat tapi tidak didistribusikan dan disosialisasikan dengan baik. Mungkin butuh bantuan," pungkas Sandi. Sebagai informasi, Kartu Pekerja memfasilitasi buruh untuk bisa menikmati layanan bus Transjakarta gratis dan belanja murah di Jakgrosir. Buruh berpenghasilan&nbsp;UMP itu dapat mengikuti program subsidi pangan berupa pembelian bahan pokok yaitu daging sapi seharga Rp 35.000 per kg, daging ayam seharga Rp 8.000 per kg, beras seharga Rp 30.000 untuk 5 kg, dan telur ayam seharga Rp 12.500 per kg.

Sandiaga Manfaatkan Hari Buruh untuk Promosi Kartu Pekerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/ribuan-buruh-dapat-kartu-akses-transjakarta-gratis-dan-jakgrosir_m_181057.jpeg" alt="Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno saat memberikan Kartu Pekerja" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno saat memberikan Kartu Pekerja</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menepati janjinya untuk memberikan Kartu Pekerja kepada ribuan buruh berpenghasilan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta, yakni Rp 3,6 juta per bulan. Kartu tersebut dapat digunakan untuk layanan Transjakarta gratis dan berbelanja di JakGrosir. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, program tersebut merupakan bentuk keberpihakan kepada buruh dan upaya mewujudkan kesejahteraan sosial dengan membantu mengurangi biaya hidup di Jakarta. "Kita ulurkan tangan kita, kita bantu teman-teman buruh yang berpenghasilan UMP. Kita ingin memastikan hubungan industrial berjalan baik," ujar Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (12/1). Menurutnya, dengan kartu tersebut kesejahteraan buruh akan meningkat. Dia pun memastikan biaya hidup buruh tidak melambung tinggi lagi karena harga-harga bahan pokok yang sedang naik. Selain kedua fasilitas tersebut, buruh berpenghasilan UMP juga dapat mengikuti program subsidi pangan berupa pembelian bahan pokok yaitu daging sapi seharga Rp 35.000 per kg, daging ayam seharga Rp 8.000 per kg, beras seharga Rp 30.000 untuk 5 kg, dan telur ayam seharga Rp 12.500 per kg. "Khusus untuk program subsidi pangan tersebut, para pekerja diharuskan membuka rekening di Bank DKI karena sistem pembelian non tunai atau cashless di lokasi pembelian pada pusat pendistribusian bahan pokok yang terdapat pada 72 pasar tradisional dan JakGrosir," jelas Sandi. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Priyono menambahkan, telah membentuk sistem pendaftaran dan verifikasi bagi buruh yang mendapatkan kartu pekerja. Pada tahap pertama, terdapat 236 perusahaan yang mengajukan dengan total tenaga kerja sejumlah 25.514 orang. Setelah dilakukan verifikasi, terdapat 3.339 orang yang mendapatkan kartu pekerja sehingga mendapatkan akses Transjakarta secara gratis dan subsidi maupun belanja di JakGrosir. "Pada tahap kedua ini, terdapat 216 perusahaan yang mengajukan dengan jumlah tenaga kerja 20.112 orang yang sampai saat ini masih dalam proses verifikasi," ucap Priyono lebih lanjut.

Ribuan Buruh Dapat Kartu Akses Transjakarta Gratis dan JakGrosir

kartu pekerja

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kartu pekerja