<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/08/67708db1-9adb-4578-8191-c0bf2f1d2433-1154865460.jpg" alt="Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera. (Dok Antara)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera. (Dok Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pemerintah membentuk lembaga independen pengawas aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, keputusan tersebut merupakan langkah penting dalam menjaga profesionalitas dan netralitas birokrasi di Indonesia. &ldquo;Keputusan ini bukan sekadar koreksi atas penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), tetapi juga peringatan keras agar reformasi birokrasi tidak tergelincir ke arah politisasi dan konflik kepentingan,&rdquo; kata Mardani kepada wartawan, Sabtu (19/10). Ia menilai, langkah MK yang mengabulkan sebagian gugatan Perludem, KPPOD, dan ICW terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN menegaskan pentingnya keberadaan lembaga independen dalam mengawasi sistem merit. Ia menekankan, pengawasan yang bebas dari intervensi politik adalah fondasi agar birokrasi tetap bekerja profesional. Menurutnya, keputusan MK ini sekaligus menjadi koreksi terhadap kebijakan pemerintah yang menghapus KASN dan menyerahkan fungsi pengawasan ASN kepada Kementerian PAN-RB dan BKN. Ia menyebut, langkah itu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, sebab kedua lembaga tersebut merupakan bagian dari struktur eksekutif yang juga menjadi objek pengawasan sistem merit. &ldquo;Dalam praktiknya, kebijakan itu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, karena kementerian dan badan tersebut merupakan bagian dari struktur eksekutif yang juga menjadi objek pengawasan sistem merit,&rdquo; jelasnya. Mardani menilai putusan MK mengembalikan semangat pemisahan fungsi antara pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan pengawas kebijakan prinsip mendasar dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). &ldquo;Tanpa lembaga independen, sistem merit yang seharusnya menjamin profesionalitas ASN rentan disalahgunakan, misalnya jabatan birokrasi dapat ditentukan oleh kedekatan politik, bukan kinerja dan kompetensi,&rdquo; terang Mardani. Ia juga menyebut keputusan MK sebagai bentuk pengembalian marwah reformasi birokrasi yang telah diperjuangkan sejak lahirnya UU ASN tahun 2014, di mana KASN hadir sebagai benteng profesionalitas ASN. Karena itu, pembentukan lembaga pengawas baru disebut sebagai tanggung jawab moral dan politik pemerintah serta DPR. &ldquo;ASN harus netral dan profesional, terutama menjelang Pilkada dan Pemilu. Lembaga pengawas independen harus menjadi penyangga utama agar birokrasi tidak kembali menjadi alat politik,&rdquo; tegasnya. Mardani menambahkan, dengan batas waktu dua tahun yang diberikan MK, DPR dan pemerintah memiliki pekerjaan besar menyiapkan dasar hukum baru, baik berupa revisi UU ASN maupun regulasi pelaksanaannya.&nbsp; Ia juga menekankan perlunya melibatkan pakar administrasi publik, lembaga antikorupsi, dan masyarakat sipil dalam proses pembentukan lembaga tersebut. &ldquo;Keputusan MK ini strategis untuk memastikan keberlanjutan reformasi birokrasi. Lembaga pengawas independen harus diberi kewenangan yang tegas untuk menindak pelanggaran sistem merit dan netralitas ASN,&rdquo; pungkasnya. Sebelumnya, dalam putusannya MK menyatakan Pasal 26 ayat (2) huruf d UU ASN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai bahwa pengawasan sistem merit dilakukan oleh lembaga independen.&nbsp; Ketua MK Suhartoyo menyebut lembaga tersebut harus dibentuk paling lama dua tahun sejak putusan dibacakan. Sementara Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menegaskan lembaga itu akan menjadi pengawas eksternal agar sistem merit berjalan tanpa intervensi politik.

Mardani Ali Sera menyambut positif putusan MK untuk membentuk lembaga pengawas independen bagi ASN, menekankan pentingnya netralitas.

Mardani Setuju Putusan MK soal Lembaga Pengawas ASN, Penting untuk Netralitas Birokrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/07/Screenshot-2213-4027413756.jpg" alt="Tangkapan layar Wakil Ketua KASN Tasdik Kisnanto dalam Webinar KASN RI pada Selasa (6/2)." width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar Wakil Ketua KASN Tasdik Kisnanto dalam Webinar KASN RI pada Selasa (6/2).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menyatakan sebanyak 183 orang ASN atau sekitar 45,4 persen dari 403 ASN yang dilaporkan, terbukti melanggar netralitas dalam masa Pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Wakil Ketua KASN Tasdik Kisnanto dalam siaran webinar yang ditayangkan melalui akun YouTube KASN RI pada Selasa (6/2). &ldquo;Berdasarkan laporan yang diterima oleh KASN terdapat 403 ASN yang dilaporkan atas dugaan pelanggaran netralitas. Dari jumlah itu terbukti sebanyak 183 ASN atau 45,4 persen di antaranya terbukti melanggar,&rdquo; ucap Tasdik. Ia melanjutkan sebanyak 97 ASN atau 53 persen di antaranya telah diberi sanksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Sementara itu sebagai perbandingan pada Pilkada tahun 2020 tercatat sebanyak 2.034 ASN dilaporkan melanggar netralitas. Sebanyak 1.597 ASN atau 78,5 persen di antaranya telah terbukti melakukan pelanggaran dan 1,450 ASN atau 90,8 persen sudah diberi sanksi oleh PPK. Dari perbandingan tersebut menurutnya terdapat anomali data yang perlu diungkap lebih lanjut oleh para penyelenggara pemilu. Dalam upaya mengungkap pelanggaran netralitas ASN itu menurutnya diperlukan dukungan dari organisasi masyarakat sipil pemerhati demokrasi, terutama Pemilu. Karena sebenarnya kasus pelanggaran netralitas itu faktanya semakin nekat, namun tidak sesuai dengan laporan pelanggaran yang disampaikan. &ldquo;Kasus-kasus pelanggaran faktanya semakin nekat secara sistemik, masif, dan terstruktur tetapi tidak berbanding lurus dengan laporan pelanggaran yang terjadi,&rdquo; ungkapnya. Selain itu ia juga menjelaskan fakta-fakta pelanggaran yang punya potensi paling merusak yakni bersumber dari penggunaan sumber daya birokrasi. Baik itu berupa rekayasa regulasi, mobilisasi SDM, alokasi dukungan anggaran, bantuan program, fasilitas sarana atau prasarana, serta bentuk dukungan lain yang berpihak kepada salah satu pasangan calon. Menurut Tasdik yang saat ini sedang terjadi bukan hanya politisasi birokrasi, tetapi malah birokrasi berpolitik. Karena etika ASN akan semakin tergerus dengan kondisi politik yang semakin tidak menentu. Kondisi tersebut justru membuat para ASN berada dalam dilema besar sebab mereka sedang menghadapi tekanan untuk berpihak. Pelaksanaan Pemilu 2024 juga akan terpengaruh karena sulit untuk jujur, adil, dan demokratis. Ia menjelaskan berbagai fakta yang saat ini sedang terjadi adalah hampir seluruh unsur ASN berpotensi melakukan pelanggaran netralitas. Mulai dari tingkat puncak sampai tingkat bawah. Bahkan tak sedikit pejabat negara dan pejabat aparatur perekonomian negara terjun menjadi tim pemenangan pasangan calon tertentu. &ldquo;Kondisi ini tentu sangat mungkin memanfaatkan sumber daya birokrasi di lembaganya masing-masing,&rdquo; pungkasnya.

Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Wakil Ketua KASN Tasdik Kisnanto dalam siaran webinar yang ditayangkan melalui akun YouTube KASN RI

183 ASN Terbukti Lakukan Pelanggaran Netralitas di Pemilu 2024, Wakil Ketua KASN Beberkan Faktanya

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/07/KASN-Mencegah-Potensi-Pelanggaran-yang-Dilakukan-ASN-Saat-Pemilu-2024-1-3316673785.jpg" alt="Ketua KASN Agus Pramusinto saat bersama Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menjawab pertanyaan awak media di sela-sela acara Anugerah Meritokrasi 2023 di Yogyakarta, Kamis (7/12) ." width="100%">
<figcaption>Ketua KASN Agus Pramusinto saat bersama Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menjawab pertanyaan awak media di sela-sela acara Anugerah Meritokrasi 2023 di Yogyakarta, Kamis (7/12) .</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) saat ini melakukan persiapan untuk Pemilu 2024. Persiapan tersebut, dilakukan dengan membuat strategi untuk mencegah potensi pelanggaran netralitas ASN&nbsp;yang perkiraan bisa menembus 10 ribu kasus saat Pemilu 2024. "Kalau dihitung matematik, kira-kira ada 8.000 sampai 10.000 (potensi) pelanggaran. Jadi, kami harus kerja keras tentu saja. Kami harus bekerja sama dengan berbagai pihak," ujar Ketua KASN Agus Pramusinto di Yogyakarta, pada Kamis (7/12) dikutip Antara. Agus mengungkapkan pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu 2024 berpotensi sampai 10 ribu kasus. Angka tersebut didapatkan setelah melakukan perbandingan kasus pelanggaran netralitas ASN saat Pilkada 2020 yang mencapai 2.034. "Sementara pesta demokrasi tahun depan (Pemilu 2024) ada Pileg, Pilpres, dan Pilkada serentak&nbsp;sehingga memiliki potensi empat sampai lima kali (lipat) pelanggaran," ujarnya. Agus mengatakan sudah menerima laporan perihal pelanggaran netralitas ASN di berbagai daerah. Pihaknya belum bisa mengatakan jumlah laporan yang sudah diterima terkait pelanggaran netralitas ASN. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013445791/selain-hari-pertama-trump-berjanji-tak-menjadi-diktator-jika-terpilih-sebagai-presiden-as-pada-pemilu-2024">Selain Hari Pertama, Trump Berjanji Tak Menjadi Diktator jika Terpilih Sebagai Presiden AS pada Pemilu 2024</a> Dia mengatakan bahwa KASN tengah mengkaji dan mengumpulkan bukti-bukti yang berindikasi pelanggaran tersebut. "Harus ada bukti-bukti dan tentu saja nanti kalau sudah terbukti akan kami beri rekomendasi untuk pemberian sanksi," ucapnya. Agus menyampaikan bahwa KASN melakukan upaya pengawasan dengan melakukan pencegahan dan tindakan. Pengawasan dilakukan dengan evaluasi kepada instansi pemerintah baik dalam penerapan sistem&nbsp;merit&nbsp;sampai kepatuhan pelaksanaan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN. Agus mengharapkan semua ASN wajib untuk netral dan menjaga diri untuk tidak terlibat dalam politik praktis saat Pemilu 2024. Menurut Agus, para ASN harus menjadi contoh yang baik dengan menunjukkan pelayanan publik yang objektif, adil, dan bebas dari politik, yang akhirnya bisa menyampingkan masalah konflik kepentingan dan menjaga birokrasi. "Netralitas bukan sekadar kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga pemeliharaan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan," katanya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pemilihan/013444871/amankan-pemilu-2024-tni-polri-sepakat-intensifkan-patroli-bersama">Amankan Pemilu 2024, TNI-Polri Sepakat Intensifkan Patroli Bersama</a> Agus menjelaskan bahwa ASN memiliki hak untuk memilih seperti masyarakat. Namun tidak memiliki hak untuk berekspresi terhadap dukungannya karena bisa mengganggu fokus dalam bekerja dan membuat pelayanan publik tidak adil. "Mereka punya hak untuk memilih tetapi hanya ada di bilik suara," imbuhnya. ASN akan diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran netralitas yang dilakukan saat Pemilu 2024. "Setiap jenis pelanggaran ada sanksi dan nanti yang memberikan sanksi adalah Badan Kepegawaian Negara (BKN), tergantung dari berat tidaknya. Ada yang hanya peringatan ringan, ada penurunan jabatan, dan ada penundaan kenaikan pangkat," pungkasnya. ***

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tengah membuat strategi untuk mencegah pelanggaran netralitas ASN saat Pemilu 2024.

KASN Cegah Potensi Pelanggaran yang Dilakukan ASN Saat Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Ketua-KASN-Agus-Pramusinto.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto mengatakan akan menindak tegas dosen berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang terbukti terlibat joki akademik.  "Tidak ada ruang bagi tenaga pengajar, apalagi dosen berstatus PNS, dalam 'perjokian' karya ilmiah. Jika terbukti, jelas melanggar prinsip kode etik ASN. Kami akan tindak," kata Agus dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, (13/2).  Selain tergolong sebagai tindakan melanggar prinsip nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, lanjutnya, dengan terlibat sebagai joki di dunia akademik itu juga melanggar kode etik pengajar di berbagai perguruan tinggi.  Berdasarkan informasi yang diperoleh oleh KASN, kata Agus, selama ini terdapat sejumlah dosen senior di beberapa kampus yang diduga terlibat praktik joki karya ilmiah demi menyandang gelar guru besar. Bahkan, praktik tersebut juga diduga melibatkan beberapa pejabat struktural di kampus negeri.  Praktik joki akademik yang melibatkan para calon guru besar itu diduga terjadi di Universitas Negeri Padang (UNP) Sumatera Barat dan Universitas Brawijaya (UB) Malang, Jawa Timur.  Di UNP, diduga terdapat tim percepatan guru besar yang bertugas memberikan bimbingan penulisan artikel ilmiah. Tim tersebut mengerjakan berbagai hal, mulai dari riset, analisis data, sampai membuat manuskrip; sedangkan dosen senior joki itu terindikasi minim dalam berkontribusi.  Sementara di UB, diduga seorang calon guru besar menggunakan tim yang terdiri atas mahasiswa dan dosen muda di kampus tersebut untuk membuat sekaligus menerbitkan artikel di jurnal internasional. Hal itu dilakukan demi memenuhi persyaratan sang dosen menjadi guru besar.  Terkait berbagai dugaan tersebut, Agus menegaskan bahwa KASN akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk menelusuri secara lebih lanjut hal tersebut.  "Perjokian mendapatkan kredit guru besar sangat disayangkan jika benar-benar terjadi. KASN akan segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk penelusuran dan pemeriksaan lebih lanjut," ujar Agus Pramusinto.

KASN Bakal Tindak Tegas Pelaku Perjokian Karya Ilmiah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/bawaslu-kasn.jpg" alt="NOTA KESEPAHAMAN: Ketua KASN Agus Pramusinto dan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja (kiri) bekerja sama dalam pengawasan dan koordinasi tentang netralitas birokrasi menyambut Pemilu 2024. (FOLLY AKBAR/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>NOTA KESEPAHAMAN: Ketua KASN Agus Pramusinto dan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja (kiri) bekerja sama dalam pengawasan dan koordinasi tentang netralitas birokrasi menyambut Pemilu 2024. (FOLLY AKBAR/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Antisipasi keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) di Pemilu 2024 semakin ditingkatkan. Sebab, tahapan pesta demokrasi lima tahunan itu terus berjalan. Sebagai antisipasi, Bawaslu menggandeng Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).  Kemarin (31/1) dua lembaga itu melakukan nota kesepahaman (MoU) untuk penguatan koordinasi. Mulai dari pertukaran data/informasi, strategi pencegahan dan pengawasan, hingga penanganannya.  Ketua KASN Agus Pramusinto mengatakan, Pemilu 2024 masih setahun lagi. Namun, pelanggaran netralitas ASN sudah terjadi. Pada 2022 saja, pihaknya telah memvonis 15 ASN. Mereka melanggar netralitas yang mengarah pada 2024.  ”Tentu saja berpotensi meningkat pada 2023 ini, seiring bergulirnya tahapan pemilu,” ujarnya di kantor Bawaslu RI, Jakarta.  Agus mengatakan, potensi pelanggaran netralitas ASN hingga 2024 berpeluang lebih merata. Sebab, kontestasi melibatkan dua pemilihan besar. Yakni, pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada).  Soal putusan MK terbaru yang tak mewajibkan menteri mundur dalam pencapresan, Agus tidak menampik bahwa hal itu akan menambah kerawanan.  ”Saya kira pelanggaran ASN bisa terjadi di daerah dan pusat,” tegasnya.  Sebagaimana diketahui, ada empat menteri yang sekarang masuk bursa pilpres. Mereka adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menparekraf Sandiaga Uno.  Agus memastikan, siapa pun dan di mana pun, kalau sampai ada mobilisasi ASN, maka akan ditindak. Jika hal itu dilakukan menteri, pihaknya bakal merekomendasikan ke presiden. ”Ya, kita serahkan ke presiden untuk mengambil tindakan,” jelasnya.  Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Bagja mengamini potensi pelanggaran netralitas ASN tersebut. ”Adanya aturan baru yang membolehkan menteri aktif maju dalam pilpres, maka harus disiapkan sistem pengawasannya,” ucapnya.  Anggota Bawaslu RI Herwyn Malonda menambahkan, pengawasan kepada pejabat negara yang ikut berkontestasi harus lebih ekstra. Sebab, yang bersangkutan berpotensi menggunakan jabatannya. Misalnya, membuat keputusan yang menguntungkan kepentingan elektoral dirinya. ”Akan kita lihat, apakah ada kegiatan pemerintahan di bawah kementerian yang diampu oleh menteri bersangkutan, yang diduga melanggar ketentuan itu,” katanya.

Bawaslu-KASN Buat MoU, Awasi Netralitas Birokrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pemilu-2019-kpk-imbau-jangan-pilih-yang-pernah-terlibat-korupsi_m_.jpg" alt="Ilustrasi koruptor. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi koruptor. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com -Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto mengatakan korupsi di kalangan ASN terjadi bukan hanya dari pribadi ASN, namun juga ada godaan dari masyarakat yang meminta kemudahan dalam birokrasi.  "Kalau terkait dengan pelayanan publik, korupsi bisa dikurangi kalau masyarakat juga menyadari untuk tidak menggoda ASN dengan minta kemudahan-kemudahan di luar aturan dengan memberikan suap," tulis Agus dalam pesan singkat yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa (19/7) dikutip dari Antara.  Ia juga mengatakan, tugas ASN adalah melayani masyarakat dan masyarakat berhak mendapat pelayanan terbaik, tetapi tidak dengan memberikan sesuatu di luar kewajibannya.  "Kalau punya uang lebih, sedekahkan untuk orang miskin, bukan untuk menyuap pejabat," katanya.  Ia juga meminta ASN agar jangan menerima sesuatu dari warga terkait dengan pelayanan kalau itu bukan hak.  Agus menegaskan kesejahteraan ASN sudah terjamin, sehingga tidak bisa menjadi alasan mendorongnya untuk korupsi.  "Pelaku korupsi banyak yang pejabat dengan penghasilan lebih dari cukup," katanya.  Sanksi yang didapat ASN ketika melakukan tindak pidana korupsi juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.  Dalam Undag-Undang tersebut, Pasal 87 ayat 4 menyebut ASN dapat diberhentikan tidak dengan hormat, karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah), karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan.  Selanjutnya hukuman yang diberikan sesuai Undang-Undang yang berlaku dalam pasal tersebut adalah paling singkat dua tahun penjara.

KASN: Korupsi Bisa Berkurang Kalau Masyarakat Tak Goda ASN dengan Suap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PNS.jpg" alt="ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Menjelang tahun politik 2024, pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) diprediksi meningkat. Komisi ASN (KASN) dan Ombusdman Republik Indonesia (ORI) pun mulai berupaya mencegah potensi peningkatan pelanggaran tersebut. Kemarin (31/5) dua lembaga negara itu sepakat melakukan pengawasan terkait dengan netralitas ASN.  Ketua KASN Agus Pramusinto menjelaskan, prediksi peningkatan pelanggaran ASN tersebut didasarkan pada hasil pengawasan KASN selama 2020–2021. Pada periode itu, kasus pelanggaran netralitas mencapai 2.034 kasus.  Dari laporan itu, 1.373 ASN sudah dijatuhi sanksi oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) setelah mendapat rekomendasi KASN.  Agus menuturkan, sinergisitas antara KASN dan Ombudsman sangat diperlukan untuk mengawasi fungsi dan tugas ASN dalam pelayanan publik. Kemarin sinergisitas tersebut diwujudkan dalam penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) antara KASN dan Ombudsman.  Pengawasan ASN, kata Agus, bertujuan meningkatkan kualitas ASN dalam melayani publik. Sebagaimana yang tertuang dalam UU 5/2014 tentang ASN. Dalam undang-undang itu, setiap ASN bertugas melaksanakan pelayanan publik serta memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. ”(Peningkatan kualitas ASN, Red) dapat memberikan dampak besar dalam peningkatan kepatuhan instansi pemerintah,” ujar Agus seusai penandatangan MoU kemarin.  Ketua ORI Mokhammad Najih menyampaikan, pihaknya perlu melakukan pengawasan agar ASN tetap profesional. Khususnya menjelang tahun politik 2024. Menurut dia, ketidaknetralan ASN dapat berimplikasi pada pelanggaran sistem merit. ”Berimplikasi juga pada terjadinya penyimpangan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan maladministrasi dalam pemberian layanan publik,” terangnya.

Tahun Politik, Awasi Netralitas ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Mentri-BUMN-dan-Kepala-BKPM_MIFTAHULHAYAT-4.jpg" alt="Menteri BUMN Erick Thohir mengikuti rapat kerja (Raker) dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (22/9/2021). Raker tersebut membahas penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) tahun 2021 sesuai pembahasan Ban" width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Erick Thohir mengikuti rapat kerja (Raker) dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (22/9/2021). Raker tersebut membahas penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) tahun 2021 sesuai pembahasan Ban</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapatkan apresiasi dari Komite Aparatur Sipil Negara (ASN). Kementerian yang dipimpin oleh Menteri BUMN Erick Thohir tersebut berhasil meraih posisi sebagai instansi pemerintah dengan sistem merit terbaik.  Ketua Komite Aparatur Sipil Negara Agus Pramusinto menjelaskan bahwa dari total 34 kementerian, terdapat 13 kementerian yang dinilai sangat baik. Dua diantaranya berhasil memperoleh nilai sistem merit tertinggi, yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN.  KASN memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Kementerian BUMN atas keberhasilan tersebut. Menurut Agus, hal ini menjadikan Kementerian BUMN sebagai role model bagi kementerian lain, begitu juga dengan instansi-instansi di daerah.  "Kami berharap dengan sistem yang dibangun melalui sistem merit akan mampu menghasilkan para ASN yang profesional, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan mensejahterakan bagi bangsa ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat dan mudah-mudahan ini bisa dijaga dengan baik dan ini bisa selalu ditingkatkan sehingga visi-misi Bapak Presiden betul-betul tercapai," ujarnya dalam keterangannya, Jumat (8/10).  Sementara, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, penilaian dari KASN membuktikan bahwa transformasi yang dilakukan di Kementerian BUMN berjalan sangat baik. Meskipun menghadapi situasi pandemi, Kementerian BUMN mampu berinovasi dalam menciptakan situasi kerja yang aman dan nyaman bagi seluruh pegawai.  "Situasi ini berbeda dari dua tahun lalu dimana Kementerian kita masih di bawah peringkatnya, tidak seperti sekarang. Karena itu, ini membangun optimisme kami bahwa transformasi yang kita lakukan di Kementerian BUMN berjalan sangat baik, termasuk dalam hal mengawasi korporasi sehingga tahun 2020 kinerjanya pada saat Covid-19 tetap bisa memberikan kontribusi sebesar Rp 375 triliun kepada negara," jelasnya.  Pencapaian Kementerian BUMN ini tidak lantas membuat jumawa. Erick memastikan, hal ini akan semakin memacu Kementerian untuk bekerja lebih baik lagi agar dapat mempertahankan nilai sistem merit terbaik.  "Hal ini bukan membuat kami terlena, tetapi justru memacu kami untuk mempertahankannya dan biasanya mempertahankan itu lebih sulit. Bahwa transformasi BUMN dari segi sumber daya manusia juga dinilai sangat baik dan hasilnya baik," kata Erick.  "Saya ingin mengucapkan terima kasih atas Komisi ASN dan tentu para tim Kementerian BUMN yang menjiwainya bersama sesuai dengan core value kita AKHLAK. Saya berharap ini dapat terus kita jaga dan Insya Allah amanahnya akan terus kita pertahankan," pungkasnya.

Kementerian BUMN Dapat Apresiasi dari Komite ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Ketua-KASN-Agus-Pramusinto.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terus mengingatkan agar para Pegawai Negeri Sipil (PNS) mematuhi aturan pelarangan mudik pada periode Lebaran tahun ini. Hal itu guna mencegah terjadinya peningkatan penularan kasus Covid-19 yang saat ini menujukan mulai melandai.  Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 8/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah atau Mudik atau Cuti Bagi Pegawai ASN dalam Masa Pandemi Covid-19.  “Agar seluruh ASN benar-benar mematuhi ketentuan tersebut. ASN harus berpartisipasi aktif dalam pencegahan potensi penularan Covid-19 melalui kluster mudik,” kata Ketua KASN Agus Pramusinto,” ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (8/5).  Menurutnya, setiap ASN harus menjadi figur panutan dan turut mengimbau keluarga dan lingkungannya masing-masing untuk tidak melakukan mobilitas mudik. Akses silaturahmi dapat dilakukan secara visual kepada keluarga di daerah, pada saat ini sangat mudah melalui telepon genggam kita masing-masing.  “Momentum ibadah puasa Ramadhan patut menjadi alat pengendalian diri kita dan untuk turut menjaga agar tidak terjadi penambahan risiko penularan pandemi saat mudik,” imbuhnya.  Sebelumnya, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Rini Widyantini meminta masyarakat untuk melaporkan mereka yang nekat bepergian ke luar daerah atau mudik menjelang dan usai Hari Raya Idul Fitri 1442 H.  Masyarakat dapat melaporkan ke KemenPAN-RB melalui kanal pengaduan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!).  “Pemerintah meminta partisipasi masyarakat sebagai pengawas eksternal untuk melaporkan ASN yang terbukti mudik saat lebaran tahun ini,” jelas Rini melalui siaran tertulis, Kamis (6/5).  Adapun, laporan dapat dikirimkan dengan menyertakan nama ASN yang bersangkutan, instansi dan satuan kerja, lokasi dan bukti dukung (jika ada), melalui situs <a href="https://www.lapor.go.id/">Lapor.go.id</a>, SMS 1708, atau aplikasi SP4N LAPOR! pada sistem Android dan iOS.  ASN yang melanggar akan diberikan sanksi disiplin sesuai dengan PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS dan PP No. 49/2018 tentang Manajemen PPPK. Selain itu, PPK di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diminta mengisi formulir pelaporan mudik melalui <a href="https://laporwfh.menpan.go.id/login">s.id/LaranganBepergianASN</a>, yang sudah terhubung dengan database KemenPAN-RB.

KASN Ingatkan PNS Dilarang Mudik, Silaturahmi Bisa Lewat Virtual

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/gencar-lobi-istana-gerbong-honorer-ini-masih-berharap-pada-jokowi_m_.jpg" alt="Ilustasi, Ribuan honorer Kategori 2 saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara." width="100%">
<figcaption>Ilustasi, Ribuan honorer Kategori 2 saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal menekankan urgensi revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi tenaga honorer karena memuat pasal-pasal pengangkatan honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, hingga tenaga kontrak untuk diangkat menjadi PNS.  "Hingga saat ini, draf revisi UU ASN yang kami bahas, ini masih draf, saya tidak menjamin ini akan berlaku. Setidaknya ada hal menggembirakan, ada peluang tenaga honorer akan diangkat menjadi PNS," kata Syamsurizal dalam keterangannya di Jakarta, Ahad.  Dengan masih adanya peluang bagi honorer menjadi PNS, dia mengajak berdoa agar pasal-pasal yang memihak pada kepentingan honorer ini tidak berubah sampai RUU Perubahan atas UU ASN ditetapkan menjadi UU yang baru, salah satunya Pasal 131A.  Pasal 131A itu pada intinya memberikan pengaturan bagi para tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, pegawai pemerintah non-pegawai negeri, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus untuk diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan 15 Januari 2014 untuk menjadi PNS.  "Komisi II DPR saat ini sudah menerima daftar inventaris masalah (DIM) revisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, RUU ASN itu masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021," ujarnya.  Menurut dia, salah satu poin revisi UU ASN menyangkut tuntutan honorer yang meminta diangkat menjadi PNS dan ada juga poin mengenai wacana pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).  Selain itu, Syamsurizal meminta pemerintah lebih memperhatikan nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dengan meningkatkan status dan kesejahteraan di berbagai instansi negara.  Hingga saat ini, kata dia, kesejahteraan dan status tenaga honor atau PPPK masih rentan karena sebagian besar status mereka tidak jelas selama bertahun-tahun. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/16/04/2021/reformasi-asn-naik-pangkat-tiap-dua-tahun-dan-usia-pensiun-ditambah/">Baca Juga: Reformasi ASN, Naik Pangkat Tiap Dua Tahun dan Usia Pensiun Ditambah</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/24/04/2021/kri-nanggala-402-tenggelam-ahy-1-nyawa-prajurit-tni-sangat-berharga/">Baca Juga: KRI Nanggala-402 Tenggelam, AHY: 1 Nyawa Prajurit TNI Sangat Berharga</a> "Momentum Hari Buruh tentu berbeda dengan sebelumnya, kondisi pandemi COVID-19 dan momentum Ramadan tidak diperingati secara berlebihan. Namun, yang terpenting sejatinya bukan seremonialnya, melainkan bagaimana langkah dalam memberikan kesejahteraan terhadap buruh, khususnya tenaga honorer yang ada di instansi pemerintah," katanya.  Politikus PPP itu juga meminta pemerintah memberikan prioritas kepada para honorer dalam rekrutmen pegawai negeri karena harus diberikan passing grade awal yang tinggi sebagai kompensasi pengabdian selama ini.  Syamsurizal mengaku prihatin dengan nasib para tenaga honorer, khususnya para tenaga kesehatan dan guru di daerah, yang tidak kunjung diangkat statusnya menjadi ASN.  Ia berkomitmen untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer dengan terus mendesak agar pasal-pasal yang diajukan DPR dalam draf RUU Perubahan atas UU ASN tidak berubah sampai menjadi undang-undang.

Nasib Honorer Belum Jelas, DPR Tekankan Urgensi Revisi UU ASN

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kasn

Berita Terkini